“So they can talk about they timeline” – Drake, penyanyi rap asal Kanada
PinterPolitik.com
Gengs, pihak yang mengkritik langkah pemerintah di tengah pandemi COVID-19 saat ini memang banyak banget ya. Tidak hanya penilaian bahwa pemerintah terkesan lamban dalam penanganan wabah ini, tetapi juga soal ketersediaan APD untuk tenaga medis. Bahkan, penilaian terhadap pemerintah yang menyebutkan bahwa mereka tidak fokus, tidak serius, dan belum optimal .
Gimana menurut kalian gengs? Apa kritik-kritik ini benar? Mungkin, hanya Tuhan dan para elite pemangku kebijakan yang tahu jawaban pastinya ya, cuy. Hehehe.
Kalau menurut kita sih, mengkritik seperti ini wajar-wajar saja ya, gengs. Namanya juga rakyat. Terlebih, ini memang sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 3 sampai 7 tentang tugas dan usaha pemerintah. Berarti, memang sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah dong, gengs, buat memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak dasar kebutuhan rakyatnya.
Kalau ini semua disediakan, dijamin deh masyarakat kecil seperti kita ini diam karena merasa aman dan percaya sama pemerintah. Tapi, kalau belum merasa aman, ya jangan disalahkan kalau kita menuntut terus. Hehehe.
Berarti, gak salah dong memberikan kritik kepada para elite pemangku kebijakan? Tapi, hati-hati ya, cuy. Soalnya nih, dengar-dengar mau ada aturan pelarangan kritik berlebihan di tengah pandemi COVID-19 ini. Hehehe.
Menanggapi kritik-kritik tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD langsung angkat bicara, cuy. Mungkin, niatnya agar meredam suasana dan memberikan klarifikasi ya, cuy. Syukurlah kalau mau bersuara, kirain sudah benar-benar abai terhadap nasib rakyat jelata. Upsss, Hehehe.
Menurut Mahfud, anggapan tersebut tidak benar. Bahkan, beliau menjelaskan bahwa pemerintah sangat serius dalam menanggapi dan menangani wabah COVID-19 ini. Bahkan nih, doi mengatakan begini, “sebagai buktinya, pada 25 Januari kemarin pemerintah sudah menjemput orang ke Wuhan. Itu bulan Januari akhir lho, jangan dibilang baru bulan Maret”.
Bahkan, Mahfud MD juga melanjutkan, “kita ini sejak 6 Februari lalu sudah mengumumkan akan membangun rumah sakit khusus penyakit menular.” Doi juga menekankan bahwa pemerintah tidak pernah main-main, cuy, dalam menangani wabah ini sejak awal.
Hmmm, kok ada yang mengganjal ya rasanya, cuy? Beneran nih Pak Mahfud kalau pemerintah sudah benar-benar serius dalam menangani wabah ini?
Nanti jejak digital bapak dicari para netizen lho. Netizen ini kan kadang bisa menjelma bagai ahli stalking profesional kalau rasa penasaran alias kepo-nya sudah mencapai ubun-ubun. Hehehe.
Kalau kata generasi milenial sekarang sih, ya sebelas-dua belas lah sama sikap cewek kalau udah gak percaya sama cowok-nya dan takut di-selingkuhin. Behhh, langsung skill hackernya muncul, kalah deh detektif.
By the way sish, mengingatkan satu hal saja, pak. Bukannya dulu bapak pernah membuat cuitan di Twitter dan menjadikan wabah Corona ini sebagai bahan guyonan ya? Upsss. Keceplosan, hehehe.
Kurang lebih, pada 15 Februari lalu, Pak Menko Polhukam membuat cuitan seperti ini di Twitter, “Alhamdulillah 243 WNI yang pulang dari Wuhan dan observasi 14 hari di Natuna dinyatakan bersih dari Corona. Dalam kelakarnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang karena perizinan di Indonesia berbelit-belit maka virus Corona tidak bisa masuk. Tapi omnibus law tentang perizinan lapangan jalan terus”.
Hmmmm, hayoo lohh, Pak. Ini masih satu guyonan bapak yang mengindikasikan bahwa pemerintah kurang begitu serius loh dulu dalam menangani wabah. Makanya, sekarang persebaran COVID-19 dinilai kencang banget.
Semoga bukti digital lainnya segera ditemukan ya, biar ke depannya pemerintah konsekuen. Memang sih, terkadang orang itu sering lupa dengan jejak digital-nya sendiri. Hehehe. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
