Berbeda dari Pilkada 2015, dari 269 daerah terdapat lima daerah yang penyelenggaran pemungutan suara tidak serentak, untuk Pilkada 2017 ini kasus sengketa pencalonan di MA sudah diselesaikan. Oleh karena itulah KPU optimistis akan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.
pinterpolitik.com
JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan umum Juri Ardiantoro menyampaikan optimismenya pada penyelenggaraan pilkada secara serentak di 101 daerah akan berjalan lancar. Sejauh ini KPU menilai persiapan berjalan tepat waktu.
Dalam rapat koordinasi menyangkut kesiapan terakhir penyelenggaraan Pilkada 2017 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017), Juri Ardiantoro mengemukakan, secara umum kebutuhan logistik pilkada tidak bermasalah. Kebutuhan logistik, seperti segel, tinta, kotak suara, dan bilik suara sudah dikelompokkan sesuai kebutuhan dan alokasinya.
Mengenai pengiriman logistik tersebut, menurut Ketua KPU, diprioritaskan untuk wilayah terjauh atau tersulit dengan memperhatikan kondisi cuaca dan geografis.
Selain itu, seluruh sengketa yang berkaitan dengan pencalonan antara pasangan calon dan KPUD di Mahkamah Agung juga sudah diselesaikan.
Dikemukakan, berbeda dari Pilkada 2015, dari 269 daerah terdapat lima daerah yang penyelenggaran pemungutan suara tidak serentak, untuk Pilkada 2017 ini kasus sengketa pencalonan di MA sudah diselesaikan. Oleh karena itulah KPU optimistis akan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.
Ketua KPU juga menyinggung mengenai kesiapan anggaran dana hibah dari pemda masing-masing. Dalam hal ini, sudah 57 daerah yang menerima dana hibah sebesar 90 sampai 100 persen.
KPU menggelar rapat koordinasi itu bersama lembaga pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu dalam rangka mengkoordinasikan kesiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan persiapan keamanan.
Menurut Ketua KPU, rakor diselenggarakan sebagai bentuk dukungan dan untuk mengantisipasi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2017. Rapat antara lain dihadiri perwakilan dari Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, MA, TNI, Polri, BIN, Bawaslu, DKPP, dan partai politik. (Kps/E19)
