Menjawab keluhan Ketua DPR, Margiono menjelaskan, HPN 2017 berbeda dari HPN sebelumnya. Pada puncak HPN di Ambon nanti akan di-“kick off” terbitnya verifikasi media massa oleh Dewan Pers. Nantinya kepada media-media yang sudah lolos verifikasi dari Dewan Pers akan diberikan logo khusus.
pinterpolitik.com – Selasa, 17 Januari 2017.
JAKARTA – Ketua DPR RI Setya Novanto “curhat” kepada Ketua Umum PWI Pusat Margiono soal keberadaan wartawan yang tidak memiliki media resmi di lingkungan DPR/MPR. Ia menanyakan kepada Margiono cara menertibkan wartawan “abal-abal” yang kerap beroperasi di lingkungan DPR/MPR.
Setya Novanto mengemukakan hal itu ketika menerima Ketua Umum PWI Pusat Margiono beserta rombongan di kantornya, lantai 3 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (16/1/2017).
Kunjungan Ketua PWI Pusat beserta rombongan itu untuk mengundang Ketua DPR ke Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon, Provinsi Maluku, pada 9 Februari 2017. Margiono, sebagai Penanggung Jawab HPN 2017, juga menawarkan agar perwakilan DPR mengisi salah satu rangkaian acara di forum HPN 2017 untuk membahas Undang-Undang Pers dan Penyiaran.
Hadir dalam pertemuan itu, Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon, anggota Komisi III Azis Syamsudin, Ketua Komisi II Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid. Dari jajaran Panitia HPN 2017 hadir, Ketua Panitia HPN 2017, M Ihsan, Sekretaris Panitia Suprapto, dan Pengurus PWI Pusat Kiki Iswara.
Ketua DPR mengemukakan, lebih dari 200 wartawan yang sehari-hari meliput di DPR/MPR. Ia mengaku kerepotan menghadapi banyaknya wartawan yang ternyata banyak dari mereka bukanlah dari media pers yang resmi atau terdaftar.
Menjawab keluhan Ketua DPR, Margiono menjelaskan, HPN 2017 berbeda dari HPN sebelumnya. Pada puncak HPN di Ambon nanti akan di-“kick off” terbitnya verifikasi media massa oleh Dewan Pers. Nantinya kepada media-media yang sudah lolos verifikasi dari Dewan Pers akan diberikan logo khusus. Ini nantinya akan membedakan media yang memiliki legalitas dengan media yang “abal-abal”.
Selanjutnya, Margiono menyarankan pertama, agar akses wartawan di DPR lebih diperketat dengan cara hanya memberika ID Press DPR kepada wartawan yang berasal dari media yang berbadan hukum pers.
Kedua, DPR mendata ulang media-media yang boleh melakukan peliputan di DPR. DPR dapat membuat kebijakan yakni hanya memperbolehkan media yang telah mendapat “logo khusus” dari Dewan Pers. Logo khusus ini akan di-“launching” di acara puncak HPN 2017.
Atau opsi terakhir, mendata ulang wartawan yang sudah tersertifikasi atau yang sudah memegang sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga wartawan di bawah naungan Dewan Pers seperti PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI).
Pastikan Hadir
Menjawab tawaran dari Ketua Umum PWI Pusat, Ketua DPR yang kerap disapa Setnov, langsung mendelegasikan tugas kepada Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid untuk mengisi acara di rangkaian kegiatan HPN 2017 sebagai perwakilan dari parlemen. Meutya akan menjadi pembicara dalam pembahasan mengenai UU tentang pers, UU ITE, dan UU Penyiaran di HPN 2017.
Disamping itu, Ketua DPR juga memastikan diri untuk hadir dalam acara tahunan tersebut. Ia akan memblok salah satu agendanya pada 9 Februari agar bisa hadir merayakan HPN 2017 bersama wartawan se-Tanah Air.
“Saya minta nanti Wakil Ketua Komisi I hadir mengisi agenda di HPN. Saya sendiri juga akan hadir di acara puncak,” kata Setnov. (G18/E19)
