HomePolitik & FigureKebijakan Trump Dinilai Inkonstitusional

Kebijakan Trump Dinilai Inkonstitusional

Jaksa Agung Negara Bagian Illinois, Lisa Madigan, adalah yang menginisiasi pernyataan bersama itu. Ia bergabung dengan koleganya di California, Connecticut, the District of Columbia (lokasi ibu kota AS), Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Virginia, dan Washington.


pinterpolitik.comSenin, 30 Januari 2017

WASHINGTON – Jaksa agung dari 16 negara bagian di Amerika Serikat, termasuk California dan New York, Minggu (29/1/2017), mengeluarkan kecaman terhadap kebijakan imigran Presiden Donald Trump.

Mereka menyebutkan kebijakan Presiden AS, yang diusung Partai Republik, melawan konstitusi. Mereka berjanji akan melawan perintah Trump tersebut.

Jaksa Agung Negara Bagian Illinois, Lisa Madigan, adalah yang menginisiasi pernyataan bersama itu. Ia bergabung dengan koleganya di California, Connecticut, the District of Columbia (lokasi ibu kota AS), Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Virginia, dan Washington.

Para jaksa agung mengeluarkan pernyataan sikap bersama, dua hari setelah Presiden Trump secara resmi menangguhkan masuknya gelombang pengungsi dari tujuh negara, yakni Irak, Iran, Suriah, Sudan, Yaman, Libya, dan Somalia.

Keenam belas jaksa agung seluruhnya berasal dari Partai Demokrat. Jumlah penduduk di 16 negara bagian itu sepertiga dari jumlah penduduk AS. Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dengan jumlah penduduk lebih dari 318,8 juta (2014).

“Sebagai kepala di bidang penegakan hukum untuk lebih dari 130 juta warga AS dan juga warga asing yang menetap di negara kita, kami mengecam Presiden Trump.” Demikian bunyi salah satu bagian pernyataan itu.

Disebutkan, kebijakan tersebut inkonstitusional, tidak mencerminkan bangsa AS, dan bentuk perintah eksekutif yang melawan hukum.

Baca juga :  Ide Bahlil Tentang Pilkada Keliru?
- Advertisement -

Para Jaksa Agung berjanji untuk bekerja sama memastikan Pemerintah Federal mematuhi konstitusi dan menghormati sejarah AS sebagai bangsa imigran. Mereka juga akan memastikan Pemerintah Federal tak menerapkan diskriminasi hukum terhadap seseorang, karena latar belakang keimanan dan suku bangsa.

Keenam belas Jaksa Agung akan menggunakan semua kelengkapan di struktur untuk melawan perintah yang melawan konstitusi ini dan menjaga keamanan serta nilai-nilai utama dari AS. Mereka berkomitmen untuk bekerja meminimalisasi jumlah orang yang bakal menderita dari situasi yang tak menentu akibat kebijakan tersebut. (Kps/E19)

#Trending Article

Perdagangan Orang, Malapetaka atau Berkah?

Kabar memilukan datang dari dalam negeri. Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) sebut Indonesia sebagai...

Jokowi Diserang Operasi Intelijen Israel?

Berita tentang kunjungan “pejabat senior” Indonesia ke Israel untuk bincangkan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara kembali muncul. Mungkinkah ini adalah bagian dari serangkaian operasi intelijen? 

Kopral vs Kolonel, PDIP Militerisasi 2024?

Isu Dewan Kolonel (loyalis Puan Maharani) di internal PDIP yang ditandingi dengan Dewan Kopral (relawan Ganjar Pranowo) tampaknya mengindikasikan masih kuatnya nuansa pengaruh militer...

Rocky Gerung Dapat Kursi Komisaris?

Pengamat politik Rocky Gerung belakangan memantik perhatian karena bertemu dengan dua sosok yang kerap menjadi subjek kritiknya, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan dan Gibran Rakabuming...

Anies Lakukan Blunder Besar?

Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai capres di Pilpres 2024 jika terdapat partai politik yang mengusungnya. Mungkinkah Anies sedang melakukan blunder besar? PinterPolitik.com “Perang harus mampu...

Ridwan Kamil Pasti Menang di DKI?

Mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2024 dianggap menjadi pilihan tepat bagi Ridwan Kamil (RK) dibandingkan menjadi calon presiden (capres) ataupun calon wakil...

Siasat Yahya-Yaqut Internasionalisasi NU

Nahdlatul Ulama (NU) disebut tengah persiapkan G20 Religion Forum (R20). Apakah ini siasat Gus Yahya untuk internasionalisasi NU?

Sambo ke Bjorka, Potret Negara Latah?

Di tengah berbagai persoalan ekonomi, pemerintah justru terlihat lebih disibukkan dengan kasus Ferdy Sambo dan hacker Bjorka. Apakah ini menunjukkan potret negara yang latah?...

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...