“Setiap perbedaan pendapat ataupun pertentangan politik hendaknya diselesaikan secara musyawarah dan damai.” – Prabowo Subianto
PinterPolitik.com
Meskipun katanya kecebong dan kampret itu sudah tidak ada lagi di Indonesia, tapi kayaknya dampak yang diberikan oleh dua kelompok itu masih terasa hingga saat ini deh.
Salah satu pengaruhnya tuh hadir juga dalam perspektif banyak orang saat mendengar kata khilafah. Soalnya di masa kampanye pilpres dulu kan banyak kecebong yang nuduh kalau Prabowo itu ingin mengganti ideologi pancasila jadi khilafah.
Nah, mungkin ini juga kali ya yang membuat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko jadi sensitif saat baca kata khilafah di AD/ART-nya ormas Front Pembela Islam (FPI). Upss.
Katanya sih di dalam AD/ART itu ada singgung soal khilafah gitu deh di pasal 6 tentang penegakkan khilafah nubuwwah. Jadinya gara-gara ini izin ormas FPI makin mandek deh. Hehehe.
Padahal kalau aja FPI mau mengubah kata khilafah di AD/ART mereka, katanya kan Moeldoko akan memastikan bahwa tidak ada lagi masalah yang mendatangi FPI. Izin ormas FPI kan jadi bisa cepet keluar deh.
Sayangnya, pihak FPI juga punya sifat keras bagai batu dan tinggi bagai bukit alias nggak mau nurut perintah juga nih. Cuma yang aing salut dari FPI tuh karena mereka masih berusaha memperjuangan izin ormas dengan cara ajak pemerintah untuk berdialog sih.
Hmm. Kayak orang debat yang sama-sama kekeh dengan pendapat masing-masing, Moeldoko pun malah nggak nurutin ajakan FPI untuk berdialog bersama.
Katanya sih Moeldoko ngomong gini gengs: “Kalau nggak mau mengubah apa yang perlu didialogkan”.
Nah loh. Kalo FPI mau ubah AD/ART nya ya berarti masalahnya udah kelar dong Pak. Ehm. Kok pernyataan Pak Moeldoko ini jadi terkesan kayak nggak mau bermusyawarah yak.
Eh, tapi, ternyata FPI sendiri punya jawaban terkait dengan keengganan pemerintah untuk berdialog. Menurut Sekretaris Jenderal mereka, Munarman, FPI memang ogah berdialog dengan manusia sombong. Waduh!
Wah kalau kayak gini, gimana dong jadinya nasib perpanjangan izin FPI ini? Dua-duanya pada saling gak mau dialog, bahas izinnya nanti lewat apa ya?
Buat pemerintah sendiri, perkara izin FPI ini sendiri emang gak gampang gais. Sebenernya kan demokrasi harusnya membuat masyarakat punya hak untuk berbeda termasuk juga idealnya soal ideologi. Masalahnya, secara legal, ideologi khilafah ini belum tentu bisa disahkan.
Ya udah deh, kita tunggu aja nanti ke depannya siapa nanti yang mau buka dialog duluan, pemerintah atau FPI? Atau sama-sama tetap gak mau dialog? (R50)
► Ingin video menarik lainnya? Klik di: http://bit.ly/PinterPolitik
