HomeCelotehKemelut FPI Bukan PKI

Kemelut FPI Bukan PKI

“Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI”. – Hamdan Zoelva, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi


PinterPolitik.com

Pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas Front Pembela Islam alias FPI emang jadi topik utama dalam perdebatan politik nasional beberapa waktu terakhir. Ormas Islam yang identik dengan pakaian putih-putih ini akhirnya telah dibatasi pergerakannya oleh pemerintah.

Namun, terminologi “pelarangan” yang disematkan kepada FPI melahirkan perdebatan lanjutan terkait apakah status FPI benar-benar organisasi terlarang – katakanlah seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI – atau hanya sekedar dilarang beraktivitas saja.

Soalnya, larangan terhadap PKI juga berkaitan dengan ajaran-ajaran dan ideologi Marxisme-Leninisme yang telah ditetapkan ada sanksi pidananya tersendiri. Sementara, dalam kasus FPI, tidak ada sanksi pidana terkait penyebaran konten atau ajaran yang berhubungan dengan FPI.

Baca Juga: Cerdik, Anies Kritik Pemerintah Otoriter?

Hal inilah yang disorot oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. Doi menganggap tak ada sanksi pidana yang bisa ditetapkan terhadap penyebaran konten atau pemikiran yang berhubungan dengan FPI.

Hmm, emang sih, bisa dibilang status pelarangan terhadap FPI itu jadi dapat diperdebatkan jika dilihat dari sudut pandang tersebut. Apalagi, polisi sudah menyebutkan tetap akan melarang aktivitas FPI apapun namanya nanti. Soalnya FPI kan sempat mau ganti nama, dari Front Pembela Islam menjadi Front Persatuan Islam.

- Advertisement -

Yang jelas, kalau dipikir-pikir secara mendalam, aksi yang dilakukan oleh pemerintah ini akan sama saja ujungnya. Soalnya, yang terlihat saat ini adalah aktivitas memotong gerakan FPI dari ujung atau pucuknya. Tokoh utamanya ditangkap, organisasinya dibubarkan, dan aktivitasnya dilarang.

Baca juga :  Janji Surga ala Ma’ruf Amin?

Namun, tak ada jaminan aksi pemerintah ini akan “menghilangkan” efek ideologis FPI di akar rumput. Soalnya, we cannot kill an ideology. Kita tidak bisa membunuh sebuah ideologi. Yang bisa dilakukan adalah merepresinya.

Mungkin itulah kesamaan antara FPI dan PKI, bahwa dua-duanya sama-sama direpresi bentuk-bentuk pemikirannya.

Tapi tidak ada jaminan pemikiran NKRI Bersyariah yang digariskan FPI atau negara komunis yang digariskan oleh PKI akan benar-benar hilang dari masyarakat. Well, silahkan tanyakan pada gerakan-gerakan Neo-Nazi di banyak negara yang tetap saja bisa tumbuh. (S13)


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_img

#Trending Article

Ma’ruf Amin Apes di Pilkada 2020

"Kami menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Tangsel karena belum dapat memenangkan harapan perubahan. Hasil penghitungan suara kami tidak banyak dibandingkan paslon lain". - Siti...

Anies Taklukkan Indonesia Timur?

“Alhamdulillah, tujuh kabupaten (di Maluku) yang sudah terbentuk kepengurusan siap mendeklarasi Anies Presiden” – Sulaiman Wasahua, Ketua Relawan Sobat Anies Maluku PinterPolitik.com Manuver politik Gubernur DKI Jakarta...

Misteri Teror Kominfo

“Teror bagaimana? Saya baru tahu teror, Kominfo diteror kali,” – Johnny G. Plate, Menkominfo PinterPolitik.com #BlokirKominfo menjadi trending di Twitter, banyak warganet yang melontarkan kritik terhadap kontroversi kebijakan Penyelenggara Sistem...

Anies-AHY Kawin Paksa?

“Tentu proses membangun chemistry antara satu dan yang lain penting, bukan kawin paksa,” - Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem PinterPolitik.com Siapa yang tidak kenal dengan Siti...

Janji Surga ala Ma’ruf Amin?

“Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memeluk Islam terbanyak di dunia. Siapa yang berkata la ilaha illallah dakholal jannah masuk surga. Berarti penduduk surga itu kebanyakan...

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Hadi dan Seragam “Militer” ATR/BPN

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto buat seragam baru bagi ASN dan PNS Kementerian ATR/BPN. Mengapa pergantian seragam ini jadi penting?

Drama Maming Resahkan PDIP-PBNU?

“Kalau saya, koruptor jangan dicekal ke luar negeri tapi dicekik. Harusnya dicekal untuk balik ke Indonesia, biar korupsi di luar negeri,” Cak Lontong, Komedian Indonesia PinterPolitik.com Masyarakat...

More Stories

Luhut dan Ekonomi Orang Kaya

Persoalan ekonomi kini menjadi pekerjaan rumah yang tengah dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, di tengah ancaman krisis yang mengancam, Menko Marves Luhut...

Anies dan Pemimpin Yang Diciptakan

Jelang Pilpres 2024, banyak pihak yang mulai berlomba-lomba mendorong tokoh-tokoh yang dianggap populer dan mampu menarik hati masyarakat. Sayangnya, Indonesia masih terjebak pada kondisi...

Ekonomi Bisa Bahayakan Jokowi?

Awal Juni 2022 menjadi momentum penting dalam refleksi kondisi ekonomi global. Bank Dunia mengeluarkan laporan yang menyebutkan bahwa resesi ekonomi di tahun ini akan...