HomeDuniaImigran Boleh Lagi Masuk AS

Imigran Boleh Lagi Masuk AS

Kecil Besar

Dalam satu pesan elektronik disebutkan, Pemerintah AS telah meminta lembaga internasional untuk urusan pengungsi kembali mendata semua pengungsi yang sebelumnya dijadwalkan masuk ke AS.


pinterpolitik.com

WASHINGTON – Para pengungsi dan imigran lega  setelah perjuangan seorang Hakim Federal Amerika Serikat untuk menunda pelaksanaan kebijakan Presiden Donald Trump membuahkan hasil.

Para pengungsi diperkirakan kembali memasuki Amerika Serikat, Senin atau Selasa (7/2/2017) WIB setelah Hakim Federal di Seattle, James Robart, memutuskan penundaan sementara berskala nasional kebijakan Presiden Trump yang melarang sementara pengungsi dan warga dari tujuh negara  masuk ke AS.

Terkait dengan itu, Departemen Luar Negeri AS, Sabtu atau Minggu (5/2) WIB,  sudah memulai persiapan menerima pengungsi. Keputusan Hakim Robart berlaku  setelah dievaluasi secara menyeluruh gugatan Jaksa Agung Negara Bagian Washington, Bob Ferguson, atas kebijakan Trump.

Pada 27 Januari lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menunda program pengungsi hingga 120 hari ke depan, kecuali bagi pengungsi Suriah yang berlaku tanpa batas waktu. Selain itu, Trump melarang masuk ke AS  warga dari tujuh negara, yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman  hingga 90 hari ke depan.

Seorang pejabat Deplu AS mengatakan, gelombang pertama pengungsi diperkirakan datang, Senin ini. Dalam satu pesan elektronik disebutkan, Pemerintah AS telah meminta lembaga internasional untuk urusan pengungsi kembali mendata  semua pengungsi yang sebelumnya dijadwalkan masuk ke AS.

“Kami menitikberatkan perhatian kepara para pengungsi yang seharusnya melakukan perjalanan pada 17 Februari.” Demikian bunyi surat elektronik itu.

Juru Bicara PBB, Leonard Doyle, mengatakan kepada New York Times,  tercatat sekitar 2.000 pengungsi yang siap untuk melakukan perjalanan ke AS.

Deplu AS menegaskan, masuknya pengungsi tidak  mengurangi ketentuan ketat dalam proses penerimaan pengungsi sebelum masuk ke wilayah AS.

Pada perkembangan lainnya, Presiden Trump yakin Departemen Kehakiman akan memenangkan banding atas putusan Hakim Federal. “Demi keamanan negara kita, kita akan menang,” kata Trump kepada wartawan di  Resor Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Minggu.

Pernyataan itu disampaikan Trump tidak lama setelah Kementerian Kehakiman mengemukakan niat untuk segera mengajukan banding atas keputusan Hakim Federal.

Setelah pelarangan tersebut ditangguhkan, para pengungsi dan ribuan warga dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman, yang tertunda kedatangannya di AS sejak pekan lalu, kembali bergegas ke AS.

Secara resmi, Pemerintah AS  menunda pelaksanaan perintah eksekutif  Donald Trump, Sabtu (4/2), setelah pengadilan federal AS memblokir perintah itu. Juru Bicara Kemenlu AS mengatakan, kami menghentikan pembatalan sementara visa. Mereka yang sudah memiliki visa yang valid bisa melanjutkan perjalanan menuju AS.

Mengomentari keputusan Hakim James Robart, Jaksa Agung Negara Bagian Washington, Bob Ferguson, mengatakan, konstitusi yang menang. Tak seorang pun berada di atas hukum, termasuk presiden.

“Sejak awal sudah saya katakan bukan suara paling keras yang akan menang di ruang sidang, melainkan konstitusi,” katanya.

Gubernur Washington Jay Inslee menyambut baik keputusan Hakim Federal. Ia  menyebutnya sebagai kemenangan luar biasa.

Sebelumnya, Juru Bicara Gedung Putih, Sean Spicer, Jumat (3/2), menegaskan,  akan melawan keputusan Hakim Federal itu. Menurutnya, kebijakan Trump sudah sesuai hukum dan tepat. Departemen Kehakiman akan memohon penangguhan darurat atas keputusan pengadilan itu. (Kps/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...