HomeDuniaJames Robart Penentang Kebijakan Trump

James Robart Penentang Kebijakan Trump

Ia pernah mengatakan, kepuasan terbesarnya sebagai hakim adalah ketika menghadirkan keadilan kepada semua orang, termasuk kelompok minoritas. Membantu mereka yang sangat memerlukan dan mempunyai masalah mendesak untuk diselesaikan adalah hal yang paling memuaskan dalam praktik hukum. 


pinterpolitik.com

JAKARTA – Siapa Hakim Federal James L. Robart, yang berani mematahkan perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang larangan sementara masuk ke AS pengungsi dan warga dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman, pada Jumat (3/2/2017) lalu?

Robart diangkat oleh Presiden George W. Bush sebagai Hakim Federal pada 2004 dan kini menjadi salah seorang hakim senior di AS. Awalnya, dia meniti karier sebagai pengacara, dan kala itu, dia sudah menunjukkan perhatian pada masalah yang dihadapi minoritas dan mereka yang lemah. Tidak heran jika pada awal masa pengabdiannya dia sering memberikan pelayanan hukum tanpa dibayar.

Ia pernah mengatakan, kepuasan terbesarnya sebagai hakim adalah ketika menghadirkan keadilan kepada semua orang, termasuk kelompok minoritas. Membantu mereka yang sangat memerlukan dan mempunyai masalah mendesak untuk diselesaikan adalah hal yang paling memuaskan dalam praktik hukum.

Pria kelahiran Seattle, Amerika Serikat, pada 1947 ini adalah  lulusan Whitman College (1969) dan melanjutkan kuliah di Georgetown Law School hingga 1971. Ia puluhan tahun berpraktik sebagai pengacara di Seattle, pada 1973 hingga 2004.

Selain itu, dia dikenal dermawan dan sering terlibat dalam kegiatan pemuda berkebutuhan khusus. Robart pernah menjabat Presiden Seattle Children’s Home, suatu yayasan yang menangani anak-anak cacat.

Robart dan istrinya adalah orang tua asuh bagi sejumlah anak imigran selama bertahun-tahun. Sebagian besar dari anak-anak asuh itu berasal dari Asia Tenggara.

Ia sering menekankan tiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, kongres, dan peradilan, yang memiliki fungsi yang sama. Katanya, pekerjaan hakim dan pengadilan terbatas untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh dua cabang pemerintahan lainnya dapat sesuai dengan hukum negara AS, dan yang lebih penting, konstitusi.

- Advertisement -

Pengadilan, menurut Robart, adalah sarana untuk membantu rakyat papa dan yang dirugikan. Ia pun memperlakukan semua orang di ruang pengadilan  dengan “bermartabat dan terhormat” tanpa memandang status.

(Dari berbagai sumber/E19)

#Trending Article

Kunci Wamendagri, Megawati Khawatirkan Tito?

Dalam reshuffle kabinet pada 15 Juni 2022, politisi PDIP John Wempi Wetipo digeser dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) menjadi...

Bukan UI, Kenapa Presiden dari UGM?

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani berharap ke depannya Presiden Indonesia tidak lagi dari alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dari alumni Universitas Indonesia...

Jenderal Dudung Panglima Selanjutnya?

Sinyal agaknya kian menguat bagi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya. Namun, jalan terjal masih ada di...

Prabowo dan Megawati Pasti Kandas?

PKB bersama Gerindra yang membentuk koalisi di pemilihan umum (Pemilu) 2024 seolah menyalip PDIP sebagai parpol yang selama ini tampak dekat dengan sang Ketua...

Biden Paksa Jokowi Beli Senjata?

Presiden AS Joe Biden sebut siap bela Taiwan bila diserang Tiongkok. Apakah ini bisa jadi cara Biden "paksa" Jokowi beli senjata?

Muslihat Jokowi Manfaatkan Putin?

Presiden Jokowi dikabarkan akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Apa ini muslihat Jokowi manfaatkan sosok Putin?

Indonesia Terpandang Jika Prabowo Presiden?

Menhan Prabowo Subianto anggap AS-Tiongkok sebagai good friends. Apakah Prabowo ingin Indonesia bisa terpandang di antara dua great powers?

Kaesang Mulus Jadi Ketum PSSI?

Beberapa hari lalu, Indonesia menorehkan prestasi dengan lolos ke putaran final Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun lalu. Ini bisa dibilang menjadi...

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...