HomeCelotehDPR 'Penghisap' Uang Rakyat

DPR ‘Penghisap’ Uang Rakyat

“Kenaikan anggaran DPR yang digunakan untuk fasilitas dan gedung baru menyakiti hati rakyat. Kami berharap Presiden Jokowi tidak menerima usulan DPR tersebut.” ~ Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto.


PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]uys, kalian sebenernya tau gak sih tugas wakil rakyat yang menjadi anggota DPR di Senayan itu? Eike sendiri bingung sih, sebenernya kerja mereka apa sih. Kalau ngeliat di TV or baca media online di smartphone eike yang cuanggih ini, kayaknya kok kerjaan anggota DPR tuh cuma cuap-cuap kritik Pemerintah aja ya.

Ada kerjaan yang lain gak sih? Masa kita rakyat jelata ini bayar pajak mahal-mahal -yang juga jadi bagian dari gaji anggota DPR- tapi nyatanya kerjaan mereka gak jelas. Mmm, eike mah percaya deh kalau mereka ini amanah dan mikirin rakyat kecil yang diwakili oleh mereka di setiap daerah.

Nah, terus apa dung namanya itu tentang keinginan DPR untuk kenaikan anggaran internal lembaga itu untuk tahun 2019? Jika dibandingkan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun, anggaran tahun 2019 naik sebesar Rp 2 triliun menjadi Rp 7,7 triliun. Anggota DPR kena virus ‘mata ijo’ kali ya, ups.

Konon kabarnya sih, duit itu salah satunya untuk menganggarkan pembangunan gedung baru DPR. Padahal selain dipengajuan anggaran 2019 itu, anggota dewan ini sudah sempat mengajukan hal yang sama pada 2006, 2009, 2014, 2016, dan 2018. Getol amat sih para anggota legislatif ini meminta gedung baru. Emangnya kurang luas apa main petak umpetnya sama rakyat di gedung yang udah ada sekarang?

Menurut kalian gimana Gan, udah pentes belum nih DPR dapet ‘taman bermain’ baru kalau ngeliat dari prestasi kerjanya? Pada tahun 2017, DPR cuma mampu mengesahkan lima undang-undang, di luar RUU kumulatif terbuka, dari target 53 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Wadezig.

Kerja dikit aja, pake segala naikin anggaran minta gedung baru. Hadeuh, cape deh. FYI aja nih ya, orang-orang ini gajinya gede loh. Jika ditambah gaji ke-13 dan dana reses, maka dalam 12 bulan seorang anggota DPR setidaknya minimal mendapat Rp 797 juta. Bisa keles bagi dikit buat rakyat jelata.

Baca juga :  DPR Setuju “Tambal” Kereta Cepat? 

Jadi ceritanya, rakyat bayar pajak cape-cape ke negara, hanya untuk memfasilitasi kenyamanan mereka dalam bekerja yang katanya mewakili rakyat. Begitu ya? Kok enak ya jadi anggota DPR. Kayaknya rakyat harus meminta Presiden Jokowi untuk menolak usulan kenaikan anggaran DPR untuk tahun 2019 deh.

- Advertisement -

Karena menurut filsuf Voltaire (1694-1778) dalam tulisannya, ‘Governments need to have both shepherds and butchers’, kesejahteraan itu harus dikembalikan kepada rakyat. Jadi anggaran yang ada bukannya malah dibuat hanya untuk menggemukkan anggota DPR hingga makin tambun. Kegirangan itu sih nanti mereka. (K16)

spot_img

#Trending Article

Mempersoalkan Checks & Balances Indonesia

Dalam sebuah demokrasi, lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia sudah seharusnya menjalankan fungsi checks & balances. Namun, fungsi tersebut tak dapat jalan bila ada yang mendominasi....

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Mantra “Yakusa” Mahfud Buat Anies?

“Siap hadir ke arena Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Yakin usaha sampai (Yakusa) untuk membangun insan cita HMI” –   Mahfud MD,...

PDIP Takut Jokowi “Dijilat”?

“PDI Perjuangan mengimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang (ABS) dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya...

Membaca Pengaruh Jokowi di 2024

Lontaran ciri-ciri pemimpin yang pikirkan rakyat seperti kerutan dan rambut putih dari Jokowi jadi perbincangan. Inikah cara Jokowi relevan di 2024?

Jokowi dan Misteri Rambut Putih

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut pemimpin yang pikirkan rakyat punya rambut warna putih. Siapa yang dimaksud oleh Jokowi?

Saatnya Jokowi Tinggalkan Relawan “Toxic”?

“Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak” –  Benny Rhamdani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)  PinterPolitik.com Si vis...

Saatnya Ganjar Balas Jasa Puan?

“Ganjar itu jadi Gubernur (Jateng) jangan lupa, baik yang pertama dan kedua itu, justru panglima perangnya Puan Maharani,” –   Said Abdullah, Ketua DPP...

More Stories

Data IDI Dengan Pemerintah Berbeda?

IDI dilaporkan data kematian Covid-19 yang berbeda dengan pemerintah. Sebut kematian telah sentuh angka 1000 sedangkan data pemerintah belum sentuh angka 600. Dinilai tidak...

MK Kebiri Arogansi DPR

"(Perubahan pasal UU MD3) sudah diputuskan hukum, iya kita sebagai negara hukum, ikut dan taat apa yang telah diputuskan MK yang final dan mengikat,"...

Gerindra ‘Ngemis’ Cari Teman

"Prioritas Gerindra tetap dengan PKS, PAN. Mungkin juga dengan Demokrat yang belum nyatakan sikap. Kita lihat PKB juga.Jadi kita akan merajut koalisi lebih intensif,...