HomeCelotehCaper PKS Pada Prabowo

Caper PKS Pada Prabowo

Kecil Besar

“Kritik Pak Prabowo punya fakta yang kuat. Target tujuh persen pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Malah hutang yang meningkat plus proyek infrastruktur yang tidak berdampak pada ekonomi riil,” ~ Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.


PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]artai Keadilan Sejahtera (PKS) memang gak putus arang memperjuangkan nasib jatah Calon Wakil Presiden untuk bisa mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Meski kini jalan PKS terlihat terseok-seok, tapi gak menutup semangat mereka untuk tetap mengambil hati sang pangeran berkuda itu.

Liat aja saat PKS memuji kritikan yang dilakukan Prabowo terkait ekonomi Indonesia yang memprihatinkan. Menurut PKS, apa yang disampaikan itu sudah sesuai fakta yang kuat. Masa sih, mi apa coba? Jangan gegayaan mendukung hanya karena ingin meraih simpatik Prabowo deh. Receh tau gak sih!

Kalau memang arah pembangunan bangsa melenceng dari semangat Pancasila dan UUD 1945, kenapa baru zaman now Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan pembangunan Indonesia sentris setelah sekian lama? Ada yang bisa jawab? Jangan gegayaan mendukung kritikan yang gak jelas juntrungannya.

Justru yang ngeritik itu gak tau udah sejauh mana Pemerintah saat ini membangun untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Curiganya, yang ngeritik itu baru keluar dari gua di gunung nun jauh di sana. Jadi dia gak tau bahwa Indonesia sudah banyak kemajuan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Au ah gelap.

Jadi apa yang dilakukan PKS ini gak lebih dari sekedar prinsip ‘ABS’ (Asal Bapak Senang). Partai yang model begini nih yang nanti mau duduk di kursi pemerintahan? Yang ada gegara partai kek gini bakal menjerumuskan presidennya ke arah yang salah. Gitu kok bilang fakta kuat dari Hongkong? Aya aya wae.

Bagaimanapun juga apa yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya sebelum ini adalah pernyataan politis. Jadi jangan sekali-kali ditanya kebenaran data yang disampaikan loh ya. Itu mah udah pasti gak bakalan valid sumber datanya. Mengapa? Ya karena politik itu terkadang gak harus memiliki kaitan dengan nilai-nilai moral. Seperti yang dikatakan filsuf Niccolo Machiavelli (1469-1527): “Politics have no relation to morals.” (K16)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

PDIP, Lu Itu Gak Diajak?

PDIP langsung menanggapi pertemuan ketum lima parpol (Gerindra, PKB, PPP, PAN, dan Golkar) yang munculkan wacana koalisi di 2024.

Papua Anak Emas Jokowi

"Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua merupakan perhatian yang semata-mata ingin mengejar ketertinggalan daerah tersebut dengan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial." ~ Menteri Dalam Negeri,...

Surya Paloh Siap Relakan Megawati?

Intrik antara partai yang dipimpin Surya Paloh (Nasdem) dan PDIP yang dipimpin Megawati semakin tajam. Siapkah Paloh relakan Megawati?

Mengapa Deklarasi Anies 10 November Batal?

“Kita saling menghargai semuanya sehingga harapan itu belum bisa terpenuhi besok karena partai itu kan punya mekanisme sendiri-sendiri yang harus dibicarakan bersama-sama” – Ahmad Ali,...

Jokowi si Politisi Jenius?

Profesor Kishore Mahbubani menyebut Presiden Jokowi sebagai pemimpin jenius dalam tulisan terbarunya. Berbagai kebijakan mantan Wali Kota Solo tersebut mendapat pujian. Mahbubani bahkan menilai pemerintahan Jokowi layak ditiru oleh berbagai negara. Apakah Presiden Jokowi adalah politisi jenius?

Mengintip Ruang Kerja Nadiem

Rencana renovasi ruang kerja Mendikbudristek Nadiem dan sejumlah ruangan lain di Kemdikbudristek tuai polemik. Mengapa Nadiem butuh renovasi?

Anies Jiplak Jokowi?

Anies Baswedan sebut hanya hasilkan "karya, karya, karya" selama jadi Gubernur DKI . Apakah Anies jiplak slogan "kerja, kerja, kerja" ala Jokowi?

Gibran Mulai Berani “Mbalelo”?

“Seng tak hapus malah (anggaran) Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita hapus untuk mobil listrik. Timbange tuku mobil mending bangun pasar (daripada beli mobil mending...

More Stories

Data IDI Dengan Pemerintah Berbeda?

IDI dilaporkan data kematian Covid-19 yang berbeda dengan pemerintah. Sebut kematian telah sentuh angka 1000 sedangkan data pemerintah belum sentuh angka 600. Dinilai tidak...

MK Kebiri Arogansi DPR

"(Perubahan pasal UU MD3) sudah diputuskan hukum, iya kita sebagai negara hukum, ikut dan taat apa yang telah diputuskan MK yang final dan mengikat,"...

Gerindra ‘Ngemis’ Cari Teman

"Prioritas Gerindra tetap dengan PKS, PAN. Mungkin juga dengan Demokrat yang belum nyatakan sikap. Kita lihat PKB juga.Jadi kita akan merajut koalisi lebih intensif,...