HomeDuniaBukti Penggunaan “VX” Jadi Soal

Bukti Penggunaan “VX” Jadi Soal

Kecil Besar

Jika Malaysia memiliki bukti, maka seharusnya bukti itu dikirimkan ke OPCW dan Dewan Keamanan PBB. “Setelah Malaysia melakukan itu, kami bisa menindaklanjuti,” ujar Rycroft.


pinterpolitik.com

NEW YORK – Kasus pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri Presiden Korea Utara, belum lama ini, yang diduga menggunakan gas saraf VX, “memaksa” kalangan duta besar di Markas PBB di New York angkat suara.

Terkait dengan itu, Pemerintah Inggris, Senin (27/2/2017), mendesak Malaysia untuk membagi bukti penggunaan gas saraf VX dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam, pada 13 Februari lalu.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft, mengatakan, semua informasi yang berkaitan dengan  insiden pada 13 Februari itu seharusnya dikirimkan ke Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) di Den Haag, Belanda.

Ia mengingatkan, jika Malaysia memiliki bukti, maka seharusnya bukti itu dikirimkan ke OPCW dan Dewan Keamanan PBB. “Setelah Malaysia melakukan itu, kami bisa menindaklanjuti,” ujar Rycroft.

Duta Besar  Jepang untuk PBB, Koro Besho, mengatakan,  terkait dengan usulan membagi bukti soal penggunaan gas VX itu kepada PBB, semua berpulang kepada pihak Malaysia.

“Pada dasarnya kami menunggu keputusan Malaysia dalam kasus ini,” ujar Besho.

Sebelumnya, pekan lalu, OPCW lewat pernyataan resmi mengemukakan, Pemerintah Malaysia tampaknya  yakin bahwa gas saraf VX yang digunakan dalam pembunuhan Kim Jong Nam.

Menurut OPCW, penggunaan senjata kimia semacam ini sangat mengganggu. OPCW siap memberikan bantuan tenaga ahli dan teknis kepada Malaysia, demikian OPCW.

Foto: www.nytimes.com

Dalam perkembangan lainnya, dugaan penggunaan gas saraf VX ini dikecam banyak Negara. Di antaranya, Korea Selatan yang menyebutkan penggunaan racun mematikan itu merupakan pelanggaran terhadap konvensi senjata kimia dan norma-norma internasional.

Baca juga :  'Teach You a Lesson': Fantasi Indonesia?

Kim Jong Nam diduga dibunuh pada saat hendak check in di Bandara Internasional Kuala Lumpur untuk penerbangan menuju Makau, tempat pengasingannya, selama ini.

Kepolisian Malaysia menahan dua perempuan, seorang berpaspor Indonesia dan seorang lagi berpaspor Vietnam, serta seorang pria warga Korut, karena diduga terkait dengan pembunuhan ini.

Perempuan berpaspor Indonesia, bernama Siti Aisyah, sudah ditemui oleh petugas KBRI Kuala Lumpur di tempat penahanannya, baru-baru ini. KBRI juga sudah menyiapkan pengacara mendampingi Siti Aisyah. (Kps/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...