HomeData PolitikDukung Anies-Sandi, Titiek Terancam Sanksi

Dukung Anies-Sandi, Titiek Terancam Sanksi

Novanto mengatakan, DPP akan menyerahkan mekanisme pemberian sanksi kepada Ketua Mahkamah Partai Golkar Kahar Muzakir dan Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Freddy Latumahina.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto memastikan akan memberikan sanksi kepada Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Siti Hediati Hariyadi (Titiek), karena sikapnya yang dianggap mendukung pasangan calon cagub/cawagub DKI Anies – Sandi, padahal, Partai Golkar jelas mengusung Ahok- Djarot.

“Nanti ada  sesuai AD/ART,” kata Setya Novanto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017)

Novanto mengatakan, DPP  akan menyerahkan mekanisme pemberian sanksi kepada Ketua Mahkamah Partai Golkar Kahar Muzakir dan Ketua Bidang Organisasi dan Daerah Freddy Latumahina.

“Ya, tentu kita serahkan kepada Saudara Kahar Muzakir dan Saudara Freddy Latumahina,” kata Novanto.

Ia mengingatkan, sanksi diberikan berdasarkan AD/ART Partai Golkar. “Kita tunggu hasilnya apa,“  katanya..

Kasus ini muncul setelah diketahui Prabowo dan Titiek sedang makan malam bersama di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2). Dalam acara tersebut turut hadir pasangan calon cagub/cawagub DKI, Anies-Sandi. Dukungan Titiek ini terungkap setelah foto tersebut diunggah oleh Sandiaga Uno di akun instagramnya.

Pada foto tersebut, Anies-Sandi berfoto bersama Titiek, ketiganya kompak bergaya dengan mengacungkan tiga Jari, ciri khas kampanye Anies-Sandi. (Berbagai sumber/G18)

Baca juga :  Anies Lakukan Blunder Besar?

#Trending Article

Ada Empat Poros di 2024?

Dibutuhkan setidaknya 115 kursi DPR untuk mengusung capres-cawapres di Pilpres 2024. Berdasarkan syarat itu, setidaknya sudah ada empat poros yang dapat mengusung capres-cawapres. Lantas,...

Luhut-SM Ingin Rakyat Selalu Ketakutan?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani belakangan sering melempar narasi harapan dan ketakutan ekonomi secara bersamaan. Bagaimana intrik politik di belakangnya?

Puan Jalankan “Perang Kabut” Clausewitz?

Puan Maharani tengah intens melakukan safari politik. Puan telah bertemu Surya Paloh, Prabowo Subianto, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dalam waktu dekat, Puan juga...

Taruna, Megawati Misinterpretasi Jenderal Andika?

Revisi aturan tinggi badan minimal taruna dan taruni Akademi TNI yang diinisiasi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disayangkan oleh Presiden ke-5 RI Megawati...

Tentara Lulusan Sarjana Jadi Panglima?

Dinamika perubahan aturan bagi calon prajurit oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agaknya secara tidak langsung menguak satu persoalan berikutnya yang juga harus menjadi...

Erick Thohir, Capres yang Ditumbalkan?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merupakan salah satu calon presiden (capres) potensial 2024 yang berasal dari lingkar dalam kekuasaan. Mungkinkah sejumlah isu BUMN yang belakangan bermain – seperti kenaikan harga BBM dan wacana kompor listrik – berkaitan dengan prospek Erick di 2024 nanti?

Referendum “Palsu” Putin, Akhir Peperangan?

Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan referendum untuk caplok empat wilayah Ukraina. Di sisi lain, kekalahan Rusia pun agaknya sudah tampak di depan mata. Tindakan...

Ganjar Presiden, Tiongkok-Rusia Diuntungkan?

Menurut politisi Partai NasDem Zulfan Lindan, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dapat menguntungkan Tiongkok-Rusia apabila menjadi Presiden RI. Mungkinkah pernyataan itu adalah sebuah...

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...