Bagaimana mungkin ada hubungan antara Papua dan Kosovo? Bahkan, Indonesia saja tidak mengakui Kosovo – mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 17 Februari 2008 – sebagai sebuah negara.
PinterPolitik.com
Setidaknya, pertanyaan di awal tulisan itulah yang saya pikirkan sebelum mengikuti Kosovo International Summer Academy (KSA) yang diselenggarakan oleh Kosovo Center of Diplomacy pada Agustus lalu. Dalam salah satu sesi presentasi, Fatmir Sedjiu, presiden pertama Republik Kosovo, mengatakan bahwa hanya ada dua kategori negara yang tidak mengakui kemerdekaan Kosovo.
Pertama, negara yang sangat tidak demokratis, seperti Korea Utara. Kedua, negara yang memiliki permasalahan internal dengan gerakan pemisahan diri, seperti Spanyol dengan isu Catalunya dan Siprus dengan isu Siprus Utara.
Lalu, apa hubungan penjelasan tersebut dengan Indonesia?
Dengan maraknya pemberitaan mengenai insiden rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Jawa Timur, yang lantas diikuti oleh aksi solidaritas dan unjuk rasa di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat, maka tak sulit untuk mengambil simpulan bahwa kemungkinan besar Indonesia masuk ke dalam kategori kedua. Bahwa Indonesia masih enggan untuk mengakui Kosovo sebagai sebuah negara merdeka karena permasalahan internal dengan Papua yang belum kunjung usai.
Memang, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah secara resmi menyatakan bahwa alasan utama dari sikap pemerintah Indonesia tersebut adalah “untuk menghormati sepenuhnya prinsip kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah … utamanya negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan ‘nation building’. Namun dalam politik, apa yang tersirat sering kali jauh lebih penting dari yang tersurat.
Kosovo sebagai Sebuah Bangsa dan Negara
Kosovo dalam pemberitaan media selalu dekat dengan topik perang dan konflik. Bahkan, label sebagai negara gagal dan sarang teroris pun sering kali disematkan kepada Kosovo. Akibatnya, saat pertama kali menginjakkan kaki di Bandara Internasional Pristina Adem Jashari untuk mengikuti KSA, saya sudah membayangkan akan disambut oleh penjagaan ketat dan situasi yang menegangkan.
Namun, ternyata fakta berkata lain. Saya justru disambut oleh jaringan internet nirkabel gratis yang disediakan oleh bandara yang bahkan kecepatannya jauh mengungguli jaringan internet nirkabel di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selebihnya, saya disuguhkan pemandangan sebuah negara (dan bangsa) yang sedang membangun: menjamurnya kegiatan konstruksi, anak muda yang mendominasi sebagian besar populasi, dan berkibarnya bendera Albania di setiap sudut kota sebagai bentuk penegasan identitas diri.
Memang, dalam beberapa literatur poin-poin di atas justru digunakan sebagai indikasi bahwa Kosovo adalah sebuah negara gagal. Seperti kegiatan konstruksi yang terlalu banyak ditopang oleh dana bantuan luar negeri, tingginya angka pengangguran anak muda, dan lebih banyaknya bendera Albania dibanding bendera Kosovo yang menunjukkan bahwa Kosovo hanyalah sebuah eksperimen demokrasi yang gagal dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.
Bahkan saat saya memuji bahwa Kosovo sebagai sebuah “great country filled with great people,” salah satu petugas bandara mengatakan, “great people, yes, but I’m not really sure about the country.” Pada kesempatan yang lain, seorang penjaga museum yang masih berusia 24 tahun bercerita betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan dan bagaimana neneknya selalu bercerita bahwa kondisi Kosovo justru jauh lebih baik saat masih menjadi bagian dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Barang serba murah, pekerjaan mudah didapat dan situasi yang aman tenteram. Opini yang, tidak bisa tidak, mengingatkan saya pada kampanye “Piye kabare, isih penak jamanku toh?” yang rutin hadir di Indonesia setidaknya lima tahun sekali.
Pada suatu senja di Bulevar Bunda Teresa, Pristina, saya menyaksikan sekelompok anak-anak yang dengan semangatnya menari diiringi alunan lagu Live It Up, lagu tema Piala Dunia 2018, dan lagu-lagu tradisional Albania. Dengan bangganya mereka melakukan gestur tangan elang berkepala dua, yang merupakan simbol kultural dari etnis Albania, dengan iringan lirik “one life, live it up, ‘cause you don’t get it twice.” Hal-hal sederhana yang mustahil mereka lakukan saat Kosovo masih menjadi bagian dari Yugoslavia, yang sangat menentang ekspresi identitas kebudayaan, maupun Serbia yang memang melanggengkan politik rasisme terhadap etnis Albania.
Maka, mungkin sebagai sebuah negara keberhasilan Kosovo memang masih patut untuk diperdebatkan dan diuji lebih lanjut. Namun, saya rasa keberhasilan Kosovo sebagai sebuah bangsa sudah paripurna. Bangsa Kosovo telah mampu merebut kembali hak asasinya untuk mengaktualisasi dan menjalankan laku budaya yang tak terpisahkan dari diri mereka. Bukan hanya sebagai bagian dari etnis Albania, namun lebih penting lagi, sebagai bangsa Kosovo.
Pentingnya Diplomasi Publik
Lalu, apa hubungannya dengan Papua? Saya tentu tidak bangga menjadi satu dari sekian banyak orang Indonesia yang belum pernah menginjakkan kaki di tanah Papua. Akibatnya, saya hanya melihat Papua dari kejauhan, dari bahan bacaan dan tayangan televisi yang keabsahannya juga belum tentu teruji. Papua seringkali digambarkan sebagai daerah nun jauh di ujung timur, yang penuh dengan hal eksotis, baik alam maupun masyarakatnya, dan masih terbelakang.
Namun, tidak sadarkah kita bahwa pandangan dan penggambaran ini tak ubahnya sebuah perspektif orientalisme warisan dari neo-kolonialisme? Sama seperti Dunia Barat yang dulu melihat Dunia Timur sebagai tanah eksotis yang terbelakang dan karenanya ‘pantas’ untuk dijajah, karena pada ujungnya penjajahan dan penaklukan akan membawa peradaban yang lebih ‘maju’. Ironisnya, sejak dulu Indonesia bagian barat (baca: Jakarta) juga selalu getol ‘membebaskan’ Papua di ujung timur atas nama kemajuan dan pembangunan.
Munculnya beberapa inisiatif masyarakat untuk lebih mengenal Papua, seperti Festival Puncak Papua, sebetulnya patut untuk diapresiasi. Namun, dari sekian banyak kegiatan tersebut, adakah kegiatan yang betul-betul didasari atas rasa ingin mengenal, dan bukan karena ingin membantu, atau bahkan merasa bisa membantu? Seperti yang dikatakan oleh antropolog Didier Fassin, semangat untuk membantu dapat menjadi berbahaya karena dalam sebuah bantuan, akan selalu ada kesenjangan dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara yang membantu dan yang dibantu.
Dari kegiatan KSA yang dilaksanakan selama 10 hari di Pristina, Kosovo, saya belajar mengenai pentingnya people–to–people diplomacy, atau juga dikenal dengan istilah diplomasi publik. Betapa peran hubungan antar-masyarakat dan antarbangsa, sering kali dapat melampaui hubungan antarnegara. Kehadiran saya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) di Kosovo untuk lebih mengenal masyarakat di sana membuktikan bahwa hubungan antarbangsa tidak perlu menunggu hubungan antarnegara.
Bukan hanya untuk menjalin hubungan antarbangsa, saya yakin bahwa diplomasi publik juga sangat dibutuhkan untuk saling mengenal sesama anak bangsa. Bagi yang merasa belum mengenal saudara-saudari kita di Papua seperti saya, marilah kita memulai proses pengenalan dan interaksi ini dengan posisi dan pola pikir yang lebih setara. Walaupun saat ini pemerintah telah memutuskan untuk menempatkan sekitar 6.000 pasukan gabungan TNI-POLRI di Papua dan Papua Barat, sebagai anggota masyarakat kita tetap harus mengedepankan usaha-usaha diplomasi publik yang lebih manusiawi berlandaskan penghargaan atas hak asasi. Karena yang pasti, kebajikan sebuah bangsa tidaklah ditentukan oleh kebijakan negaranya.
Tulisan milik Danang Aditya Nizar, mahasiswa Magister di University of Sussex, UK.
“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
