“Ingat, ingatlah selalu bahwa kita semua, Anda dan saya khususnya, adalah keturunan dari imigran dan kaum revolusioner.” – Franklin D. Roosevelt.
PinterPolitik.com
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tak akan lagi melakukan operasi yustisi kepada para pendatang dari luar kota. Doi memastikan Jakarta terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin mencari pekerjaan. Wah lumayan kan, bisa ngajak satu kampung ke Jakarta, eh.
Seperti diketahui, operasi yustisi adalah tindakan penjaringan bagi pendatang yang tidak memiliki KTP Jakarta pada arus balik Lebaran. Sebagai penggantinya, RT/RW yang akan melakukan pendataan bagi warga baru.
Anies menilai operasi yustisi ini layaknya politik apartheid yang pernah terjadi di Afrika Selatan.
Jumlah pendatang setelah Lebaran ke Jakarta nyaris sebanyak warga satu kelurahan hehe Share on X“Ingat masa apartheid dulu. Rasanya dianggap normal, orang dibedakan berdasarkan warna kulit. Ada masa itu dianggap normal. Ada masa dulu memilah orang berdasarkan KTP itu dianggap normal. [Padahal] itu enggak normal,” begitu kata Anies.
Boleh juga ya program tersebut. Tapi ya banyak yang bilang terlalu berlebihan saja jika membandingkannya dengan politik apartheid hehe.
Namun, Bapak Anies jangan berbangga hati dulu. Penghapusan operasi ini sudah ada sejak era Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat di Pemprov DKI. Meski demikian, mereka berdua masih mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi dari penghapusan kebijakan ini.
Semisal pada tahun lalu, jumlah pemudik mencapai 5.865.000. Kemudian, arus baliknya ada sebanyak 5.934.000 orang yang ke Jakarta, sehingga ada selisih 69.000 orang. Jumlah tersebut bisa membuat kelurahan sendiri gengs.
Kendati Anies berbicara ini untuk semua orang, tapi dalam kenyataannya tidak sepenuhnya benar. Meski dia menjelaskan bahwa seleksi alam lah yang menentukan apakah pendatang ini bertahan di Ibu Kota atau tersingkir.
Kenyatannya, memang hanya golongan menengah, terdidik, atau memiliki keahlian lah yang bisa mendapat sambutan yang baik di Jakarta. Meski tidak memiliki KTP Jakarta, mereka bisa bekerja atau melamar pekerjaan.
Sedangkan, golongan lain akan mendapat berbagai kesulitan. Mereka ini yang menjadi sasaran penertiban oleh Satpol PP karena berdagang, mengamen, atau bertempat tinggal sembarangan.
Hal lain yang menarik lain adalah ketika Anies menyinggung soal Jokowi yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta meski ber-KTP Solo. Dia menilai jika operasi ini masih ada pada beberapa waktu lalu tentu Jokowi tidak akan memiliki kesempatan seperti sekarang dan menjadi presiden.
Ah Bapak bisa saja nyinggungnya. Bukannya bapak sendiri dulu punya KTP Yogyakarta juga ya? Upss. (R47)
