Anggota Komisi VI DPR RI mencecar habis para direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor asuransi. Para anggota dewan mengkritisi kinerja perusahaan asuransi pelat merah ini, terkait dampak skandal PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (19/2).
PinterPolitik.com
Anggota Komisi VI dari Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, mempertanyakan cara penyelesaian kondisi keuangan Asabri karena salah dalam pengelolaan investasi.
“Bagaimana solusi asabri buat menutup rugi yang katanya liabilitas lebih tinggi dari aset. Katanya sudah ada komitmen Rp 11,4 triliun. Maksudnya bagaimana?” cecar Anton di hadapan para petinggi perusahaan asuransi BUMN yang hadir.
Anton juga mempertanyakan kenapa nilai underlying investasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo yang terus turun, padahal perseroan memiliki banyak program. “Reasuransi ini bagaimana Pak, kan jangan sampai ada kejadian Jiwasraya, kan kalo ada kondisi Jiwasraya ya dibayar sama reasuransi,” kata Anton.
Kritik serupa disampaikan oleh Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, yang mempertanyakan rencana pembentukan Lembaga Penjamin Polis dan mengkritik cara berinvestasi BUMN Asuransi.
“Harus hati-hati investasi. Kan kita tahu apa yang terjadi itu kegagalan investasi, tempatkan di perusahaan salah dan bermasalah. Jangan sampai kalau untung kan Bapak yang alami tapi kalau rugi itu nasabah dan pemerintah yang menanggung,” kata Evita.
Evita juga mempersoalkan mengenai rekayasa laporan keuangan. Sempat diingatkan pula untuk Askrindo agar berhati-hati, karena pada 2011 sempat ada rekayasa dana investasi.
Sementara anggota Komisi VI DPR dari Partai Nasional Demokrat, Subardi, meminta agar perusahaan asuransi BUMN bermanfaat untuk masyarakat. “Seluruh lapisan masyarakat kalau bisa ada pemanfaatan asuransi, kan begitu filosofinya,” kata Bardi, sapaan akrab anggoat dewan ini.
Lain halnya dengan, Nevi Zuairina, dari Fraksi Partai Keadilan Sosial mempertanyakan cara penyelesaian dana nasabah Jiwasraya. “Bagaimana jiwasraya selesaikan klaim nasabah? Kita tahu dengan adanya manipulasi sistemik kan pemerintah sudah ambil dividen pajak dan bayar tantiem, bagaimana bayarnya?
Demikian pula Anggota Komisi VI dari Partai Gerindra, Mohamad Hekal, mengkritisi kebijakan investasi BUMN Asuransi. Hekal meminta semua asuransi BUMN punya kebijakan investasi yang prudent.
“Nama Benny Tjokro dan Heru Hidayat sampaikan eksposur ke MI (manajer investasi) dan perusahaan yang berkaitan dengan kedua orang tersebut, karena sudah jelas akan bermasalah mereka kan sudah janji kembalikan Asabri Rp 11,7 triliun sedang aset mereka sudah disita. Saya usul dijawab tertulis, dikasih waktu 5 hari kerja,” kata Hekal kepada petinggi Asabri.
Sebagaimana diketahui Komisi VI DPR RI, Rabu (19/2) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan asuransi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rapat ini ditujukan untuk mendengarkan isu terkini dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan asuransi ini.
Dalam RDP kali ini dari pihak asuransi BUMN yang hadir adalah Dirut PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Taspen, PT Asabri, PT Pengembangan Armada Niaga Nasional, dan PT Asuransi Jiwasraya. (R58)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
