PinterPolitik.com

Merek rokok sering menjadi sponsor dalam berbagai acara olahraga, meskipun kontroversi yang menyertainya. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor yang saling terkait, yang memengaruhi keputusan merek rokok untuk terlibat dalam dunia olahraga.

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa olahraga memiliki daya tarik luas dan audiens yang besar. Acara olahraga, terutama yang disiarkan secara internasional, menarik perhatian jutaan orang di seluruh dunia.

Inilah alasan mengapa merek rokok sering melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan visibilitas mereka. Dengan menjadi sponsor dalam olahraga, merek rokok dapat memanfaatkan eksposur yang signifikan di hadapan khalayak yang beragam.

Kemudian, ada hubungan historis antara olahraga dan rokok. Pada masa lalu, merokok dianggap sebagai simbol gaya hidup yang glamor dan penuh semangat petualangan.

Karena itu, banyak atlet dan selebritas terlihat merokok di media, yang menciptakan asosiasi antara rokok dan citra positif. Meskipun pemahaman tentang dampak buruk rokok telah berkembang, citra ini tetap ada dalam budaya populer.

Namun, penting untuk diakui bahwa keputusan merek rokok untuk menjadi sponsor olahraga telah mendapatkan kritik tajam.

Pertama, ada keprihatinan terkait kesehatan. Rokok diketahui menyebabkan berbagai penyakit serius dan kematian. Oleh karena itu, mendukung olahraga, yang seharusnya mendorong gaya hidup sehat, terlihat kontradiktif.

Ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang pesan yang dikirimkan kepada generasi muda, bahwa merokok bisa dikaitkan dengan prestasi dan kesuksesan.

Selain itu, ada larangan dan batasan terhadap iklan rokok dalam banyak negara. Oleh karena itu, menjadi sponsor dalam olahraga mungkin menjadi cara bagi merek rokok untuk mempromosikan produk mereka tanpa melanggar hukum atau peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, keputusan merek rokok untuk menjadi sponsor dalam olahraga adalah hasil dari sejumlah faktor yang saling berhubungan, termasuk dorongan untuk meningkatkan visibilitas merek, warisan historis asosiasi antara rokok dan gaya hidup positif, serta potensi untuk mencapai audiens yang besar.

Namun, kontroversi seputar dampak kesehatan dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat tetap menjadi perdebatan penting dalam hubungan antara merokok dan dunia olahraga. (S83)

PinterPolitik.com

“Ya gotta fight to the death, you can’t be running out of breath. Get in shape before it’s late” – E-40, “Breakin News” (2003)

Mungkin, sebagian besar dari kita yang tiba-tiba berakhir di tempat fitness atau gym adalah mereka-mereka yang telah mengalami sakit hati. Kata orang-orang, mereka inilah individu-individu yang ingin memperbaiki dirinya akibat putus cinta. 

Seorang artis bernama Maria Vania, misalnya, kini menjadi terobsesi dengan kebugaran dan kesehatannya. Namun, Maria sendiri pernah bercerita bahwa dirinya mulai berolahraga mulanya karena putus cinta.

Mungkin, seperti Maria Vania, setiap orang akhir harus sadar akan apa yang menjadi kekurangannya sehingga bisa menjadi versi dirinya yang lebih baik. Terkadang, perasaan tidak percaya diri (insecure) juga menjadi motivasi agar membuat bentuk tubuh dan kebugaran menjadi lebih baik.

Apa mungkin ini juga yang terjadi pada seorang ketua DPP PDIP, Puan Maharani? Apakah Mbak Puan juga sedang ‘patah hati’? Mungkin, hanya Mbak Puan yang tahu perasaannya yang sebenarnya.

Namun, bila diperhatikan, banyak unggahannya di platform media sosial (medsos) seperti Instagram merupakan kegiatan-kegiatan Puan saat berolahraga. Bahkan, di unggahan Instagram-nya pada 30 Juli 2023 kemarin, Puan pun mengatakan bahwa dirinya kini suka sejumlah jenis olahraga – mulai dari treadmill, jalan pagi, hingga rowing.

Hmm, apakah Puan juga merasa insecure dengan dirinya? Bisa jadi. Namun, seperti ungkapan terkenal dari Presiden ke-32 Amerika Serikat (AS) Franklin Delano Roosevelt, tidak ada yang terjadi tanpa sengaja dalam dunia politik.

Bukan tidak mungkin, ini adalah bentuk komunikasi politik yang tengah disiapkan oleh Puan. Lagipula, apapun yang disampaikan kepada publik turut membentuk citra Puan di mata masyarakat.

Inipun bukan tidak mungkin menimbulkan sejumlah pertanyaan. Lantas, mengapa Puan tiba-tiba membahas persoalan personal seperti kegiatan berolahraganya? Mungkinkah ini berhubungan dengan dinamika politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024?

“Mbak Puan Itu Begini Lho…”

Bukan hal yang asing lagi bahwa terkadang dunia medsos adalah dunia tipu-tipu. Apapun yang disajikan di medsos belumlah pasti benar keadaannya demikian.

Tidak usah jauh-jauh membahas apa yang ada dalam politik, individu biasa pun terkadang hanya mengunggah apa yang terlihat baik di akun dunia mayanya. Mungkin, contohnya adalah ketika mengunggah foto saat berada di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) di suatu pagi pada akhir pekan – meski belum tentu melakukan kegiatan olahraga secara penuh.

Tidak ada yang salah dengan hal demikian karena memang begitulah cara medsos bekerja. Bahkan, sebelum medsos muncul, masyarakat juga bekerja dengan cara demikian.

Dalam sosiologi, terdapat sebuah teori yang dicetuskan oleh Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life. Teori ini disebut sebagai self-presentation theory (teori presentasi diri).

Teori yang juga berakar dari teori besar symbolic interactionism dalam sosiologi ini menjelaskan bahwa manajemen citra (impression management) terus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat melalui interaksi-interaksi yang mereka lakukan. Mudahnya, setiap anggota akan berperilaku agar tidak melakukan hal yang memalukan dalam interaksi-interaksi tersebut.

Manajemen citra inilah yang akhirnya juga dilakukan oleh setiap orang di medsos, termasuk para pejabat dan politisi. Apalagi, para politisi juga memiliki kepentingan agar perilakunya diterima di masyarakat – mengingat mereka menjadi pejabat melalui proses pemilihan.

Presiden ke-44 AS Barack Obama, misalnya, dikenal memiliki persona yang bersahabat – khususnya dengan wakil presidennya (wapres), Joe Biden. Bahkan, kedekatannya dengan Biden kala itu dianggap sebagai sebuah bromance.

Kedekatan Obama dan Biden ini juga ditampilkan dan tersebar di berbagai platform medsos. Tidak jarang, penyebarannya pun terjadi melalui pembuatan meme-meme yang diteruskan oleh banyak individu di medsos.

Tidak hanya Obama, Presiden ke-45 AS Donald Trump juga kerap menampilkan citranya di medsos. Di Twitter, misalnya, Trump melalui cuitan-cuitannya menunjukkan bahwa dirinya adalah presiden yang berani – dengan menyampaikan pesan-pesan tegas kepada pemimpin-pemimpin negara lain seperti Kim Jong-un dari Korea Utara (Korut).

Bukan tidak mungkin, manajemen citra seperti inilah yang juga tengah dilakukan oleh Puan. Dengan menampilkan dirinya yang suka berolahraga, Puan bisa saja ingin dilihat sebagai politikus yang juga mementingkan kesehatan personalnya meskipun harus memikirkan rakyat – dan partai politiknya.

Namun, terlepas dari itu, seperti kata Roosevelt, tidak ada yang tidak disengaja dalam politik. Mungkinkah Mbak Puan memiliki alasan politis di balik hobi berolahraganya yang kini kerap dijadikan konten? Mungkinkah ini berkaitan dengan lanskap politik menjelang tahun 2024?

Puan FOMO atau Insecure?

Bagi yang terus mengikuti dinamika politik Indonesia, khususnya dinamika internal PDIP, bukan menjadi rahasia lagi bahwa Puan sempat terlibat dalam sebuah persaingan besar. Persaingan apa lagi kalau bukan persaingan untuk mendapatkan tiket calon presiden (capres) dari PDIP?

Persaingan ketat ini bisa dibilang sempat terjadi secara ketat dan dramatis antara Puan dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo – seorang kader PDIP yang kerap tampil dengan elektabilitas dan popularitas tinggi di banyak hasil survei capres 2024.

Rivalitas bisa saja menjadi motivasi Puan untuk menampilkan dirinya yang sehat dan bugar. Layaknya persaingan antarnegara yang dijelaskan oleh John J. Mearsheimer dalam tulisannya yang berjudul Great Power Rivalries: The Case for Realism, terdapat satu alasan utama mengapa kompetisi bisa terjadi, yakni perasaan takut untuk menjadi rapuh (vulnerable).

Pasalnya, ketika satu entitas itu rapuh, entitas lainnya yang lebih kuat – utamanya rivalnya – akan menjadi lebih mendominasi. Inilah mengapa perasaan insecure muncul sehingga membuat entitas itu memperbaiki dirinya sehingga mampu tetap bersaing.

Bukan tidak mungkin, inilah yang terjadi dengan Puan. Kompetisinya dengan Ganjar bisa saja belum berakhir meskipun tiket capres PDIP kini telah didapatkan oleh Ganjar.

Justru, karena Ganjar telah mendapat tiket tersebut dari Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri, posisi Puan bisa saja semakin terancam. Bukan rahasia lagi, seperti yang dijelaskan juga oleh Marcus Mietzner dalam bukunya Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia, Puan ingin meneruskan peran sentral Megawati di PDIP – dan Ganjar pun bisa mengancam ambisi politik tersebut.

Dominasi Ganjar bisa saja mengancam Puan di masa mendatang. Misal, bila Ganjar terpilih menjadi presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pengaruh Puan di PDIP bisa saja semakin tersaingi oleh Ganjar.

Ini mungkin mengapa Puan akhirnya melakukan sejumlah upaya agar dirinya tetap berpengaruh. Dalam dinamika koalisi elektoral Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, misalnya, Puan mengambil peran untuk menentukan ke mana arah koalisi PDIP.

Mungkin, selain manuver politik, manajemen citra pun menjadi penting – mengingat Ganjar juga kerap terlihat rajin berolahraga dengan melalukan lari atau jogging pagi. Hmm, apakah mungkin Puan FOMO (fear of missing out) sehingga juga suka lari atau jogging pagi?

Well, hanya Mbak Puan yang tahu alasan sebenarnya. Namun, jika perasaan insecure atas rivalitas politik adalah alasannya, mungkin lirik E-40 di awal tulisan cukup menggambarkan motivasi Puan ke depannya, yakni agar tetap “fit” secara politik agar tidak kehabisan napas di tahun-tahun politik ke depan. (A43)

PinterPolitik.com

“Ayo, putra bangsa. Harumkan negeri ini. Jadikan kita bangga, Indonesia” – Netral, “Garuda di Dadaku” (2009)

Siapa yang tidak ingat dengan kutipan lagu milik Netral (sekarang NTRL) yang kerap dinyanyikan di stadion-stadion sepak bola – khususnya kala tim nasional (timnas) Indonesia bertanding di ajang internasional? Mendengar lagu itu membuat semangat membara untuk mendukung timnas yang tengah bertanding.

Terlepas dari itu, lagu ini memang identik dengan dunia sepak bola Indonesia. Lagu ini sendiri ditulis dan menjadi soundtrack bagi sebuah film populer yang bertemakan sepak bola Indonesia, yakni Garuda di Dadaku (2009).

Setelah setahun film tersebut dirilis, giliran timnas Indonesia di dunia nyata yang mendapatkan perhatian banyak orang. Bagaimana tidak? Timnas yang ber-Garuda di dada mereka ini akhirnya masuk ke laga final pada Piala AFF Suzuki 2010.

Bila diingat-ingat kembali, animo masyarakat terhadap sepak bola seketika mencapai puncaknya. Baik publik maupun media massa tidak ada hentinya membicarakan pemain-pemain timnas negeri ini – mulai dari Irfan Bachdim, Bambang Pamungkas, Firman Utina, hingga Cristian Gonzales.

Sang pelatih kala itu, Alfred Riedl, bahkan mengklaim bahwa timnas Indonesia kala itu merupakan tim terbaik di Piala AFF Suzuki 2010. Sungguh sebuah momen yang dinanti-nanti bagi Riedl yang sempat gagal membawa kemenangan bagi timnas Vietnam yang dulu sempat dilatihnya.

Namun, takdir berkata lain. Riedl harus kembali menerima kekalahan bagi tim yang dilatihnya. Indonesia harus mengalah pada Malaysia yang unggul secara agregat dalam pertandingan final tersebut.

Kini, semua animo masyarakat itu sudah menghilang. Riedl sendiri telah berpulang pada tahun 2020 lalu. Harapan agar timnas suatu hari nanti bisa menjuarai turnamen kawasan tersebut juga mulai pudar.

Namun, di saat-saat seperti ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berbicara soal kehendak nasional. Baginya, perlu ada kehendak nasional agar timnas Indonesia bisa memenuhi kualifikasi untuk bisa bermain di turnamen puncak internasional, yakni Piala Dunia.

Tidak hanya itu, Prabowo bahkan mengekspresikan keinginannya untuk terlibat langsung di dunia sepak bola Indonesia bila usai masa jabatannya sebagai Menhan, yakni dengan membentuk tim yang bernama Nusantara United. Mungkin, ini sumbangsih yang ingin diberikannya usai pensiun.

Tentunya, pernyataan Prabowo terkait diperlukannya kehendak nasional (national will) ini bukan tanpa alasan. Dunia sepak bola tidak hanya telah lama menjadi kebanggaan masyarakat kita, tetapi juga telah lama tidak berkembang secara signifikan.

Lantas, mengapa Prabowo akhirnya muncul dengan keinginan untuk memperbaiki sepak bola Indonesia? Apa yang membuat kebijakan olahraga dan kesehatan penting bagi sebuah negara?

Ingin Jadi ‘Pahlawan’ Sepak Bola?

Sebenarnya, ambisi dan mimpi akan masa depan yang lebih baik adalah hal yang biasa diungkapkan oleh para politisi. Namun, ada pola tertentu yang bisa diamati dari pernyataan-pernyataan Prabowo.

Bila diperhatikan, Prabowo selalu ingin tampil sebagai “pahlawan” yang menumpas keburukan dalam dunia politik dan pemerintahan. Salah satunya adalah bagaimana sang Menhan mempersoalkan minimnya kehendak nasional terkait perkembangan sepak bola Indonesia.

Di sisi lain, semangat Prabowo untuk menumpas keburukan pemerintahan ini juga terlihat dari pernyataan-pernyataan lainnya kala mengomentari sejumlah persoalan lain. Kala sudah menjabat sebagai Menhan, misalnya, Prabowo sempat secara tegas tidak akan meneken anggaran pertahanan yang di-markup.

Tidak hanya ketika sudah menjabat sebagai Menhan, Prabowo juga dikenal dengan narasi anti-elite-nya kala masih berkampanye dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sering kali, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra itu menyalahkan para elite yang tidak peduli dengan negara dan bangsanya sendiri – dengan mempersilakan pihak-pihak asing “masuk” ke Indonesia.

Bila berkaca pada pernyataan-pernyataannya ini, Prabowo bisa dibilang ingin menampilkan dirinya sebagai pahlawan (hero) yang siap membereskan segala persoalan di kondisi-kondisi yang sulit. Persoalan sepak bola sendiri, misalnya, merupakan sektor yang sulit diperbaiki.

Mengacu pada penjelasan James M. Dorsey dan Leonard C. Sebastian dalam tulisan mereka yang berjudul The Politics of Indonesian and Turkish Soccer, kelumit dalam sepak bola Indonesia tidaklah hanya disebabkan oleh persoalan kemampuan atau ketidakdisiplinan para pemainnya, melainkan juga persoalan politik – seperti kasus pengaturan skor hingga politisasi.

Di tengah kondisi yang sulit untuk diperbaiki, narasi hero bisa jadi jawaban bagi Prabowo. Zeno Franco dan rekan-rekannya dalam tulisan mereka yang berjudul Heroism Research menjelaskan bahwa narasi kepahlawanan setidaknya memberikan kisah yang menginspirasi banyak orang.

Bukan tidak mungkin, ini berkaitan juga dengan pendekatan psikologis – di mana terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai hero complex. Biasanya, individu ini akan berusaha sebisa mungkin menampilkan dirinya sebagai pahlawan meskipun situasi-situasi di sekitarnya tidak memungkinkan.  

Lantas, bila Prabowo ingin tampil menjadi ‘pahlawan’ bagi dunia sepak bola Indonesia, pendekatan kebijakan apa yang mendasari Prabowo? Mengapa kejayaan dunia sepak bola Indonesia bisa menjadi penting bagi Prabowo?

Sepak Bola Jaya, Indonesia Maju?

Seperti yang telah disebutkan di atas, Prabowo bisa jadi ingin tampil sebagai ‘pahlawan’ yang mendorong kemunculan kehendak nasional untuk membuat sepak bola Indonesia bersinar di mata dunia. Bahkan, sang Menhan memimpikan agar suatu hari timnas negeri ini bisa berkompetisi di Piala Dunia.

Perlu diketahui juga bahwa bukan hanya Prabowo dan Indonesia yang memiliki mimpi demikian, melainkan negara-negara lain juga – khususnya negara yang semakin ke sini semakin memiliki pengaruh luas. Negara mana lagi kalau bukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)?

Berangkat dari negara berkembang dengan tenaga kerja murah, Tiongkok kini ingin tampil sebagai negara yang diperhitungkan – baik secara politik maupun secara ekonomi. Dan, tentu, cerminan kekuatan apa lagi yang paling terlihat selain ajang internasional semacam Piala Dunia – yang mana menjadi kompetisi olahraga terpopuler sedunia?

Maka dari itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkat kemampuan sepak bola negaranya. Pada tahun 2015, misalnya, Xi mewajibkan setiap sekolah untuk memasukkan kurikulum sepak bola agar bisa dipelajari lebih luas.

Mimpi sepak bola Xi ini sebenarnya juga bisa menjadi salah satu upaya nation-branding – yakni bagaimana cara sebuah negara membangun reputasi dan citranya. Olahraga pun menjadi salah satu saluran pembangunan nation-branding.

Namun, olahraga sebenarnya bukan hanya persoalan branding, citra, atau reputasi negara saja, melainkan juga menentukan kualitas penduduk yang bisa ditransformasikan menjadi salah satu indikator kekuatan negara, yakni kesehatan (health). Meski mulanya hanya dilihat sebagai isu teknis dalam politik internasional, kesehatan publik menjadi semakin penting dalam perbandingan kekuatan antar-negara.

David P. Fidler dalam tulisannya yang berjudul Health as Foreign Policy menjelaskan bahwa kualitas kesehatan publik dari suatu negara bisa menjadi isu keamanan juga. Kemunculan bio-terorisme, misalnya, menjadi salah satu contoh mengapa negara-negara seperti Amerika Serikat (AS) memperkuat pertahanannya di bidang biologi (bio-defense).

Tidak hanya itu, populasi dan demografi – seperti usia dan jenis kelamin – juga menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dari sebuah negara. Semakin banyak usia produktif sebuah negara, semakin diuntungkan negara tersebut secara ekonomi dan kekuatan politik.

Berkaca dari hal ini, Prabowo dan ambisinya pada sepak bola bisa jadi bukanlah hanya persoalan nation-branding, melainkan juga bisa merujuk pada persoalan kesehatan. Gerakan Revolusi Putih yang diusung Prabowo kala kampanye Pilpres 2019 lalu, misalnya, menjadi salah satu gagasan dari Ketum Gerindra tersebut untuk menyelesaikan persoalan gizi masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya, sepak bola dan olahraga pada umumnya bisa jadi penting bagi Prabowo. Bukan tidak mungkin, dalam visinya akan Indonesia yang kuat, negara yang sehat juga diperlukan untuk mewujudkan impian tersebut.

Dengan menjadikan lirik Netral di awal tulisan sebagai inspirasi, Indonesia tentu perlu tubuh yang sehat untuk bisa menjadi kuat dan bangga – baik sehat dalam hal tubuh manusia maupun sehat dalam hal tubuh politik dan pemerintahan. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

Rasanya hampir tidak ada habisnya kita berbicara tentang perseteruan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Selain saling sindir dan unjuk gigi dalam aspek militer, teknologi, dan ekonomi, ternyata dua musuh bebuyutan ini juga saling sikut dalam isu-isu non-konvensional, contohnya seperti olahraga.

Presiden AS, Joe Biden, beberapa hari setelah melakukan pertemuan virtual dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengatakan tengah mempertimbangkan akan memboikot Olimpiade Beijing 2022. Pernyataan ini muncul berdasarkan dorongan domestik dan internasional agar AS memberikan sikap politis terhadap aksi kekerasan yang dilakukan Tiongkok pada etnis Uighur di Xinjiang. Niatan ini sudah dibahas DPR AS sejak April lalu.

Tidak hanya di AS, pembicaraan mengenai pemboikotan Olimpiade Beijing juga tengah berlangsung di berbagai negara, seperti Kanada dan juga Inggris.

Baca Juga: Di Balik Euforia Sirkuit Mandalika

Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok, Zhao Lijian menyayangkan narasi boikot olimpiade tersebut. Ia mengatakan ini adalah upaya dari negara-negara Barat untuk mempolitisasi olahraga, dan ini mencederai semangat dan kepentingan para atlet dari berbagai negara peserta.

Pada bulan Mei, Lijian bahkan mengatakan para politisi AS yang mengkampanyekan gerakan boikot adalah orang-orang yang penuh dengan kebohongan dan misinformasi. Ia melanjutkan, masalah HAM digunakan hanya sebagai dalih untuk memfitnah dan mencoreng nama Tiongkok di panggung internasional.

Terlepas dari isu boikot olimpiade, sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa Tiongkok selalu hampir mendapat serangan berbau politik setiap acara besar olahraga. Olimpiade Tokyo 2020, misalnya, ketika pemenang medali emas bulu tangkis, Lee Yang mendeklarasikan dirinya adalah orang Taiwan selepas mengalahkan pemain Tiongkok di semi final, ini kemudian memicu perdebatan panas di media sosial.

Begitu juga dengan Hong Kong yang para atletnya disuruh untuk menutupi ‘simbol politik’ pada pakaian maupun tato sebelum bertanding di olimpiade oleh pihak berwajib Tiongkok.

Dari variabel-variabel di atas, bisa kita lihat bahwa olahraga mulai dijadikan senjata untuk menyerang Tiongkok secara politik. Bagaimana kacamata politik melihat fenomena ini?

Tiongkok dan Olahraga

Sebelum mencari tahu alasan kenapa olahraga menjadi sebuah senjata untuk menyerang Tiongkok, kita terlebih dahulu perlu mengetahui bagaimana sesungguhnya Tiongkok memandang olahraga dalam politik.

Melihat sejarahnya, olahraga memiliki peran yang cukup penting dalam politik luar negeri Tiongkok. Contohlah kasus pada tahun 1971, ketika tiba-tiba saja Mao Zedong mengundang sejumlah pemain pingpong AS bermain pertandingan persahabatan di Tiongkok. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan diplomasi pingpong, yang berhasil menjadi titik balik penting dalam memperbaiki hubungan antara AS dan Tiongkok, yang sebelumnya sempat panas akibat Perang Dingin.

Hingga saat ini, olahraga menjadi komponen penting dalam politik Tiongkok. Pada tahun 2015, Tiongkok mengumumkan akan membangun industri olahraganya untuk ditargetkan mencapai nilai US$800 miliar pada tahun 2025. Para peneliti hubungan internasional melihat Tiongkok berniat menjadi negara adidaya olahraga. Ambisi ini kemudian dapat dilaksanakan dengan menggunakan proyek unggulan mereka yang bernama Belt and Road Initiative (BRI).

Dengan mengandalkan pendekatan people-to-people (P2P) atau orang ke orang, industri olahraga Tiongkok bisa terbangun melalui BRI. Rencana Aksi BRI yang tertera dalam situs Administrasi Olahraga Tiongkok menyatakan bahwa Tiongkok akan mendorong negara-negara di sepanjang kawasan BRI untuk menggabungkan keunikan olahraga dari masing-masing negara menjadi sebuah kesatuan yang mampu menarik perhatian konsumen internasional.

Ini diwujudkan melalui beberapa program olahraga bersama seperti kejuaraan, dukungan infrastruktur, dan sponsor. Contoh nyatanya adalah Pakistan Cup, kejuaraan kriket yang sudah lama disponsori Haier, perusahaan multinasional asal Tiongkok, yang memproduksi barang-barang elektronik.

Dari sini, kita bisa memandang bahwa kepentingan olahraga telah menjadi bagian dari politik luar negeri Tiongkok. Stuart Murray dalam bukunya Sports Diplomacy: Origins, Theory, and Practice menyebut praktek seperti ini dengan istilah sports diplomacy atau diplomasi olahraga. Menurutnya, pendekatan olahraga memiliki potensi yang kuat sebagai bentuk diplomasi karena olahraga memiliki kekuatan unik untuk mendekatkan orang, bangsa, dan komunitas melalui kecintaan bersama pada kesehatan jasmani.

Tujuan diplomasi olahraga menurut Murray adalah tentang menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan berolahraga, kita bisa mengesampingkan perbedaan pendapat, budaya, dan ketidakpercayaan di masa lalu. Sensasi universal yang dihasilkan oleh para peserta olahraga memiliki kemampuan yang kuat untuk memperkuat ikatan global.

Baca Juga: Makna Bulu Tangkis Bagi Jokowi

Manfaat yang dapat dihasilkan dari diplomasi olahraga kemudian sejalan dengan visi politik luar negeri Tiongkok yang berpegang pada filosofi 王道 (wangdao), yang diambil dari pandangan konfusianisme, yang artinya adalah ‘sesuai jalan raja’. Tetapi kemudian dimaknai memenangkan pengaruh internasional melalui kebajikan seorang ‘raja’ yang di sini diartikan sebagai Tiongkok itu sendiri.

Melalui ambisi industri olahraga dan programnya yang ditanam dalam BRI, Tiongkok tidak saja berniat membangun jaringan ekonomi, tetapi di saat bersamaan juga memanfaatkan kecintaan masyarakat terhadap olahraga.

Pada prinsipnya, Tiongkok menjadikan olahraga sebagai kekuatan negara. Joseph S. Nye dalam bukunya Soft Power mengatakan bentuk kekuatan non-konvensional seperti budaya dan olahraga dapat mempermudah negara mendapatkan kepentingan nasionalnya, melalu persuasi, kooptasi, dan daya tarik, bukan melalui penggunaan kekuatan kekerasan dan paksaan. Kemampuan melakukan persuasi ini disebut Nye sebagai soft power.

Lantas, bagaimana kemudian olahraga yang telah menjadi soft power Tiongkok dapat menyakiti kepentingan negaranya sendiri?

Olahraga Adalah Harga Diri?

Jurnalis senior, Nicholas Griffin dalam bukunya Ping-Pong Diplomacy: Secret History Behind The Game That Changed The World mengatakan, sejak awal Republik Tiongkok terbentuk, mereka sudah sadar bahwa olahraga dapat menjadi ajang yang paling tepat untuk menunjukkan kekuatan suatu negara kepada negara yang lain. Contohnya mereka ambil dengan beragam acara olahraga dalam sejarah yang mampu membentuk persepsi tentang kekuatan itu sendiri, seperti Olimpiade Yunani. Olahraga juga jadi cara terbaik untuk menunjukkan kesehatan negara melalui kebugaran para atletnya.

Melalui pandangan Griffin, ditambah dengan perspektif sports diplomacy dan soft power, kita bisa mendapatkan logika bahwa, olahraga sebagai perpanjangan tangan dan manifestasi dari kepentingan negara, juga memiliki beban untuk menjaga citranya sebaik mungkin. Karena manfaat politik yang didapat Tiongkok melalui olahraga sangat bergantung pada persepsi, maka wajar ketika persepsi itu terganggu, Tiongkok dapat merasa politik luar negerinya terancam.

Inilah kemudian yang barangkali disadari oleh AS, yang berusaha mengajak negara-negara sekutu untuk memboikot Olimpiade Beijing, karena acara olahraga tersebut telah dijadikan sebagai simbol kekuatan Tiongkok. Jika ingin menyakiti pengaruh internasional Tiongkok, maka serangan perlu dilakukan terhadap komponen-komponen yang menjadi soft power-nya, dalam konteks ini tentu olahraga.

Baca Juga: Xi Jinping, Serigala Politik Internasional?

Profesor ilmu politik asal Universitas Rochester, James Johnson, dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Possibility: Symbol, Strategy and Power, mengatakan suatu simbol politik dan strategi politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Johnson mengatakan, aktor politik mampu menciptakan titik fokus melalui simbol. Mereka kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengoordinasikan interaksi sosial dan politik antar aktor atau negara. Oleh karena itu, untuk menjamin kepentingan politik dapat mencapai tujuan, penting bagi aktor-aktor politik untuk mempertahankan simbol yang dalam konteks Tiongkok saat ini adalah Olimpiade Beijing dan olahraga itu sendiri.

Akhir kata, olahraga sebagai simbol kekuatan politik bukanlah hal yang asing. Selain Olimpiade Yunani, kita juga bisa berkaca pada tradisi gladiator ala Romawi kuno. Alexis Christensen dalam tulisannya Gladiator Politics from Cicero to the White House, mengatakan para petarung yang diadu dalam Colosseum mewakili citra politik para tokoh-tokoh besar Romawi. Jika petarung yang disponsori oleh salah satu penyokong kalah ataupun tidak bisa hadir, maka yang dirugikan tidak hanya atlet tersebut, tetapi juga reputasi politik si penyokong.

Dengan demikian, olahraga sesungguhnya telah menjadi pisau bermata dua bagi Tiongkok. Di satu sisi Tiongkok dapat memperoleh pengaruh yang besar jika program olahraganya berjalan lancar. Tetapi di sisi lain, olahraga malah justru dapat merugikan kepentingan Tiongkok jika para atletnya kalah terhadap negara rival, dan program besar olahraganya diserang retorika-retorika yang menjelekkan citra Tiongkok di mata internasional.

Terlebih lagi, pada tahun 2018 Xi Jinping mengatakan dirinya bermimpi agar Tiongkok menjadi juara Piala Dunia sekaligus jadi tuan rumahnya. Tentu Xi tidak mau mimpinya ini dibatalkan bukan? (D74)    

PinterPolitik.com

“Just play. Have fun. Enjoy the game.” – Michael Jordan, pebasket Amerika Serikat

“Ngeng, ngeng” suara laju motor custom Kawasaki W175 Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menjajal Sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 12 November. Tidak hanya menjajal, momen itu juga digunakan Presiden Jokowi untuk meresmikan sirkuit yang dibangun di kawasan Pantai Mandalika tersebut.

Dengan letaknya di kawasan wisata, mengunjungi Sirkuit Mandalika tidak hanya diperuntukkan untuk menonton olahraga balap motor, melainkan juga berwisata di pantai pasir putih yang indah. Ini yang menjadi pemikiran Budi mengajak temannya, Anton ke Pulau Lombok. “Sekalian liburan di pantai Ton,” kata Budi girang.

Beruntungnya, Budi dan Anton termasuk dari mereka yang kebagian tiket. Pasalnya, baru tiga hari dijual, ribuan tiket World Superbike (WSBK) Mandalika 2021 sudah hampir ludes terjual. “Hanya dalam tempo tiga hari, sudah tercatat 1.500 pre-booking dari 2.000 kuota yang disalurkan IMI [Ikatan Motor Indonesia] dan Dyandra Promosindo,” ungkap Hendra Noor Saleh, Presiden Direktur Dyandra Promosindo pada 24 Oktober.

Baca Juga: MotoGP Mandalika: Pertaruhan Legacy Jokowi?

Sakin tingginya euforia yang ada, sejumlah hotel dan homestay di sekitar sirkuit dikabarkan telah di-booking penuh. Rumah-rumah warga di sekitar sirkuit bahkan menjadi tempat penginapan dadakan bagi para turis. “Informasinya menjelang WSBK ini banyak rumah warga yang disewa untuk dijadikan tempat penginapan,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Tengah, Lendek Jayadi pada 18 November.

Selaku Homo Quaerens atau makhluk yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sekiranya menarik dipertanyakan, mengapa euforia menonton balap motor di Sirkuit Mandalika dapat terjadi? Lebih abstrak lagi, mengapa manusia sangat menyukai olahraga?

Perang, Ekonomi, dan Politik

Mary Bellis dalam tulisannya A Brief History of Sports: From Rocks and Spears to Laser Tag, menyebut olahraga setidaknya sudah ada sejak 3.000 tahun yang lalu. Pada awalnya olahraga adalah persiapan dalam menghadapi perang atau sebagai pelatihan berburu. Ini kemudian menjawab mengapa berbagai olahraga memainkan senjata, seperti tombak, pedang, dan panah.

Menurut Bellis, Olimpiade pertama terjadi pada tahun 776 SM. Olahraga yang diperlombakan berupa balap lari dan kereta, gulat, lompat, serta lempar cakram dan lembing. Ini adalah momen pertama orang Yunani Kuno memperkenalkan olahraga formal kepada dunia. 

Seperti kata Bellis, pada awalnya olahraga dilakukan dengan mengacu pada utilitas. Keterampilan tersebut dibutuhkan untuk bertahan hidup (survival). Namun, konteks utilitas jelas tidak terlihat pada Olimpiade yang diselenggarakan orang-orang Yunani Kuno. Lalu, mengapa itu diadakan? 

Eric Simons dalam tulisannya What science can tell sportswriters about why we love sports memberikan jawaban menarik. Mengutip psikolog Daniel Wann, Simons menyebut ada delapan motivasi kenapa manusia menyukai olahraga. 

(1) Karena menilai mendapatkan harga diri dalam olahraga; (2) karena mendapatkan uang; (3) karena kekasih atau anggota keluarganya menyukai olahraga; (4) karena olahraga mengasyikkan; (5) karena menyenangkan secara estetika; (6) sebagai tempat ekspresi emosional; (7) membutuhkan pelarian dari masalah dalam kehidupan; dan (8) karena memberikan rasa memiliki atau koneksi ke dunia yang lebih luas.

Menurut Simons, meskipun ada usaha klasifikasi atau identifikasi terkait mengapa manusia menyukai olahraga, pada dasarnya tidak ada alasan tunggal. Salah satu penulis olahraga paling berpengaruh di Amerika Serikat (AS), Bill Simmons, misalnya, bahkan mengatakan ia tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan, “mengapa olahraga begitu bernilai baginya?”

Sama seperti yang dilakukan orang-orang Yunani Kuno, mereka mungkin mengadakan Olimpiade hanya karena itu menyenangkan dan menghibur. Ini bukan soal kalkulasi utilitas seperti kemunculan awal olahraga.

Baca Juga: Makna Bulu Tangkis Bagi Jokowi

Namun menariknya, olahraga modern tampaknya kembali menjadi pembuktian atas tesis filsuf Prancis Michel Foucault bahwa sejarah tidaklah linier, melainkan mengulang dirinya. Jika melihat olahraga modern, kita akan menjumpai alasan-alasan utilitas, khususnya persoalan ekonomi. 

Saat ini berbagai pihak ingin menjadi atlet olahraga profesional, bukan karena ingin bermain-main, melainkan karena uangnya sangat berlimpah. Pemain sepak bola Paris Saint-Germain (PSG) Neymar, misalnya, memiliki gaji €30 juta atau sekitar Rp 481 miliar per tahun. Pembalap MotoGP asal Spanyol, Marc Marquez juga memiliki nilai kontrak yang fantastis. Pembalap Repsol Honda ini mendapatkan US$12 juta per tahun atau sekitar Rp 171,7 miliar. 

Pembangunan Sirkuit Mandalika jelas menjadikan faktor ekonomi sebagai raison d’etre-nya. Seperti pernyataan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Rudy Prawiradinata pada 20 Agustus, keberadaan sirkuit ini akan meningkatkan devisa dan pendapatan daerah, serta pendapatan masyarakat lokal.

Diadakannya balap motor di Sirkuit Mandalika sebenarnya sebagai pemicu untuk mendorong kegiatan ekonomi lokal, khususnya pariwisata. “Salah satunya juga meningkatkan penjualan cinderamata dan industri pengolahan makanan, di samping akan mendorong sektor jasa lainnya,” ungkap Rudy.

Bahkan tidak hanya ekonomi, olahraga modern juga menjadi komoditas politik mumpuni. Ketika Greysia Polii dan Apriyani Rahayu meraih medali emas bulu tangkis ganda putri pada Olimpiade Tokyo 2020, misalnya, langsung mencuat poster dari berbagai politisi. Menariknya, foto sang politisi tidak jarang lebih dominan daripada foto Greysia/Apriyani.

Terkhusus bulu tangkis, telah lama olahraga ini menjadi simbol nasional Indonesia. Presiden Jokowi juga pernah mengajak Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah untuk bertanding bulu tangkis ketika merundingkan perdagangan alat utama sistem senjata (alutsista) pada 2018. 

Mengutip Stuart Murray dalam bukunya Sports Diplomacy: Origins, Theory, and Practice, apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah sebuah diplomasi olahraga atau sports diplomacy. Kita dapat menyebutnya diplomasi bulu tangkis. 

Homo Ludens

Well, terlepas dari kembalinya kalkulasi utilitas di balik euforia olahraga, kita sebenarnya dapat menarik satu jawaban filosofis terkait mengapa olahraga begitu disukai. Pasalnya, sekalipun olahraga telah menjadi komoditas ekonomi dan politik, jika rasa suka atau ketertarikan terhadapnya tidak besar, olahraga tidak mungkin menjadi objek kapitalisasi. Oleh karenanya, ini sebenarnya bukan soal utilitas atau apa, melainkan kenapa manusia begitu tertarik pada olahraga?

Johan Huizinga dalam bukunya Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture dapat digunakan sebagai jawaban. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1938 ini, Huizinga mempopulerkan istilah Homo Ludens yang berarti manusia adalah pemain yang memainkan permainan. Selaku sejarawan dan ahli teori budaya, Huizinga menekankan betapa pentingnya unsur bermain dalam budaya, masyarakat, dan peradaban.

Tulis Huizinga, “permainan yang asli dan murni adalah salah satu basis utama peradaban.” Lanjutnya, “[peradaban] muncul di dalam dan sebagai permainan, dan tidak pernah meninggalkannya.”

Baca Juga: Cat Pesawat Presiden, Apa Salahnya?

Jared Diamond dalam bukunya The World Until Yesterday: Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional? juga memberikan penjelasan senada di salah satu bagian bukunya. Ketika mengunjungi suku Fore di Papua, Jared menemukan fenomena menarik ketika melihat betapa gemarnya orang-orang Fore bergosip atau membicarakan hal-hal remeh, seperti berapa ubi yang belum dimakan.

Pada awalnya Jared memandang peyoratif kebiasaan tersebut. Namun ketika kembali dan merenungkannya, ia menyadari bahwa orang-orang Fore tersebut sama dengan kita, yakni untuk menghilangkan rasa bosan. Bedanya, mereka tidak memiliki ponsel, komputer, atau majalah seperti masyarakat yang hidup di perkotaan.

Pada level tertentu, olahraga dapat dikatakan sama dengan bergosip. Kita melakukannya untuk membunuh rasa bosan.

Bertolak dari konsep Homo Ludens, kita kemudian dapat menjawab mengapa ada perasaan tidak mengenakkan ketika kita tidak ikut dalam suatu permainan. Pada kasus euforia Sirkuit Mandalika, misalnya, rasa-rasanya tidak semua memiliki ketertarikan khusus terhadap olahraga balap motor. 

Kembali mengutip psikolog Daniel Wann, seseorang bahkan menyukai olahraga hanya karena ikut-ikutan. Ia tidak ingin ketinggalan dari kekasih, keluarga, atau temannya. Singkatnya, apa yang dinikmati sebenarnya adalah perasaan keterlibatan. 

Psikologi itu sangat terasa apabila kita menonton langsung pertandingan olahraga, apa pun olahraganya. Entah bagaimana, kita seperti terbawa arus emosi, merinding, penuh gairah dan semangat, bahkan bisa meneteskan air mata.

Sebagai penutup, sekiranya dapat dikatakan konsep Homo Ludens yang diperkenalkan Johan Huizinga dapat menjadi jawaban mengapa euforia terhadap Sirkuit Mandalika dan olahraga secara umumnya dapat terjadi. (R53)

PinterPolitik.com

“Aku tidak punya apa-apa, kecuali raket kayu yang sudah bengkok” – Guntur, King (2009)

Bulu tangkis atau badminton merupakan salah satu cabang olahraga (cabor) yang paling digemari di Indonesia. Bagaimana tidak? Berbagai torehan prestasi di cabor ini membuat sebagian besar masyarakat kita merasa bangga akan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya di ajang kompetisi internasional.

Tidak mengherankan apabila banyak anak Indonesia bermimpi untuk menjadi pemain bulu tangkis profesional ketika tumbuh besar. Dari jalanan kampung hingga perumahan, suara ketukan kok yang mengenai raket kerap hadir dimainkan di sore hari.

Mungkin, mimpi anak-anak Indonesia untuk menjadi pemain bulu tangkis yang sukses seperti ini terekam baik dalam sebuah film yang berjudul King (2009). Film ini mengisahkan seorang bocah bernama Guntur yang bercita-cita menjadi seorang pemain bulu tangkis di tingkat internasional.

Cita-cita Guntur pun terinspirasi dari ayahnya yang sangat menggemari bulu tangkis dan mengidolakan Liem Swie King – seorang atlet bulu tangkis profesional yang kerap menyumbangkan medali emas untuk Indonesia pada tahun 1974-1988. Alhasil, setiap hari, Guntur berlatih dan mengikuti berbagai kompetisi di sekitar kampungnya – meskipun sang ayah (Tedjo) hanya bekerja menjadi pengumpul bulu angsa sebagai bahan baku produksi kok.

Namun, bukan tidak mungkin, mimpi Guntur yang ditunjukkan di film King tersebut tidak seindah kenyataan yang ada. Tidak jarang, atlet-atlet Indonesia – termasuk cabor bulu tangkis – bersusah payah untuk menghidupi dirinya sendiri di samping harus membawa beban nama Indonesia di panggung internasional.

Baca Juga: Ridwan Kamil, Diplomat untuk Badminton?

Taufik Hidayat – atlet bulu tangkis yang pernah memenangkan medali emas di Olimpiade Athena 2004, misalnya, secara terus terang tidak menginginkan anaknya untuk menjadi atlet karena profesi itu dianggap sebagai profesi yang penuh dengan ketidakpastian. Pernyataan ini diungkapkan Taufik ketika hadir sebagai bintang tamu dalam video podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di YouTube pada 11 Mei 2020.  

Tidak hanya Taufik, Susi Susanti yang pernah memenangkan medali emas di Olimpiade Barcelona 1992 pun mengaku kini hanya menjadi masyarakat biasa setelah pensiun. Pengalaman Susi ini dia ungkapkan ketika diwawancarai oleh salah satu media pada April 2015 silam.

Bukan tidak mungkin, pengalaman para mantan atlet bulu tangkis yang pernah berjasa untuk Indonesia ini menjadi sisi gelap dari gemerlap dan gemuruh teriakan “Indonesia!” di berbagai turnamen internasional.

Meski begitu, ekspektasi pemerintah dan masyarakat agar para atlet tetap menjadi juara tetap lah tinggi. Bahkan, cabor bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020 kini menjadi fokus utama media massa dan masyarakat.

Kesenjangan antara harapan dan dukungan terhadap para atlet ini bukan tidak mungkin menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa masyarakat Indonesia masih berharap besar akan kemenangan di cabor bulu tangkis? Lantas, faktor apa yang mendasari sisi gelap dari gemuruh harapan akan prestasi olahraga Indonesia?

Bulu Tangkis adalah Indonesia?

Besarnya harapan pemerintah dan masyarakat Indonesia akan torehan prestasi medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 – khususnya cabor bulu tangkis – bisa jadi muncul bukan tanpa alasan. Pasalnya, prestasi olahraga di tingkat internasional kerap berkaitan erat dengan kebanggaan dan status kehebatan sebuah negara.

Steve Wood dari Macquarie University, Australia, dalam tulisannya yang berjudul Prestige in World Politics menjelaskan bahwa olahraga dalam hubungan antarnegara memiliki peran khusus yang berkaitan dengan prestise dan reputasi. Ini terjadi karena masyarakat dari sebuah negara juga mencari sumber kepercayaan diri (self-esteem) dari aktivitas dan kesuksesan yang diperoleh dari satuan sosialnya (social unit) – dalam hal ini adalah negara.

Prestise ini juga berkaitan dengan perasaan akan keunggulan budaya (cultural eminence), kepahlawanan (heroism), hingga kehormatan (honour). Unsur-unsur seperti inilah yang akhirnya berujung pada meningkatnya nasionalisme di bidang olahraga – khususnya dalam ajang kompetisi internasional.

Upaya untuk menonjolkan “keunggulan” kolektif dari suatu negara ini terlihat jelas ketika persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet memanas di ajang-ajang Olimpiade. Narasi persaingan antara kapitalis AS dan komunis Soviet banyak mengisi diskursus publik di masing-masing negara.

Pada Olimpiade Helsinki 1952, misalnya, AS dan Uni Soviet saling mengunggulkan negara masing-masing. Meski AS memenangkan lebih banyak medali emas, Uni Soviet mengklaim bahwa negaranya telah menjuarai Olimpiade berdasarkan metode hitungannya sendiri – mengingat terdapat juga medali perak dan perunggu.

Dinamika persaingan ala Perang Dingin inipun mulai terlihat di persaingan antara AS dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sekarang. Zbigniew Brzezinski dan John Mearsheimer dalam tulisan Clash of Titans di Foreign Policy menyebutkan bahwa persaingan kedua negara ini juga berpengaruh pada perhelatan Olimpiade.

Tiongkok disebut ingin mencapai apa yang disebut sebagai kejayaan Olimpiade (Olympic glory). Niat ini diwujudkan dengan menjadi tuan rumah Olimpiade Beijing 2008. Tidak tanggung-tanggung, Tiongkok berhasil keluar menjadi negara dengan medali emas terbanyak, yakni sebanyak 48 medali emas.

Baca Juga: Amarah Netizen Bayangi Jokowi?

Bila benar kompetisi olahraga semacam ini menjadi penting bagi prestise sebuah negara, bagaimana dengan Indonesia? Apakah bulu tangkis menjadi olahraga yang diunggulkan oleh Indonesia?

Mengacu pada tulisan Colin Brown yang berjudul Playing the Game, masa emas bulu tangkis Indonesia dimulai pada tahun 1950-an – dimulai dengan kemenangan Tan Joe Hok di All England 1959. Semenjak itu, atlet-atlet bulu tangkis Indonesia terus menjuarai berbagai turnamen dalam beberapa dekade setelahnya.

Nama Indonesia pun meningkat secara signifikan di dunia bulu tangkis dengan nama-nama seperti Rudy Hartono, Liem Swie King, hingga Susi Susanti. Namun, posisi Indonesia sebagai raja bulu tangkis tidak lama bertahan – dengan kemunculan negara-negara lain seperti Tiongkok, Malaysia, dan Korea Selatan (Korsel) di cabor ini.

Bahkan, kebangkitan bulu tangkis Tiongkok disebut-sebut terjadi akibat Indonesia dengan berpindahnya pemain dan pelatih Indonesia sendiri – seperti Hou Chia Chang, Tang Hzien Hou, hingga Tong Si Fu. Asumsi ini juga diungkapkan oleh salah satu atlet bulu tangkis Indonesia yang bernama Mulyadi (Ang Tjin Siang).

Berpindahnya para pemain dan pelatih bulu tangkis Indonesia ke pangkuan negara lain ini kembali menimbulkan pertanyaan. Mengapa Indonesia bisa kehilangan bakat-bakat bulu tangkisnya? Apa penyebabnya?

Mimpi Terlampau Jauh?

Persoalan akan berpindahnya pemain dan pelatih bulu tangkis Indonesia ke negara-negara lain sebenarnya tidak hanya terjadi di akhir abad ke-20. Bahkan, sejumlah pemain-pemain baru yang berbakat asal Indonesia – seperti Fung Permadi (Taiwan), Mia Audina (Belanda), Albertus Susanto Njoto (Hong Kong), Lenny Purnama (Australia), dan masih banyak lagi – kini mewakili negara lain.

Mulanya, Brown dalam tulisannya menganggap bahwa hal ini disebabkan oleh persoalan etnis Tionghoa di Indonesia. Namun, persoalan lain pun bisa saja menghantui.

Dalam wawancara pada April 2015 lalu, Susi Susanti berusaha menjawab pertanyaan ini. Peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 tersebut menyebutkan bahwa ada kemungkinan para atlet ini tidak mendapatkan dukungan yang cukup – seperti dana – dari pemerintah maupun sponsor.

Susi pun membandingkan situasi ini dengan Tiongkok. Atlet bulu tangkis di Tiongkok dinilai mendapatkan dukungan penuh. Bahkan, mereka yang juara akan dijamin seumur hidup oleh pemerintah dan mendapatkan penghargaan bak pahlawan negara.

Apa yang terjadi di Tiongkok ini tentu bukan tanpa alasan. Mengacu pada tulisan Jinming Zheng dan rekan-rekannya yang berjudul Sport Policy in China (Mainland), negara Tirai Bambu ini memiliki kebijakan keolahragaan nasional yang terarah di era pemerintahan pasca-Mao Zedong.

Tiongkok memiliki sebuah prinsip kebijakan yang disebut sebagai juguo tizhi yang artinya adalah dukungan penuh dari seluruh negara (whole nation). Prinsip kebijakan inilah yang mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memobilisasi berbagai sumber – mulai dari bakat hingga pendanaan – untuk mencetak atlet-atlet elite nasional, termasuk bulu tangkis.

Kebijakan keolahragaan seperti ini berbeda dengan pendekatan keolahragaan ala AS. Mengacu pada buku Barrie Houlihan yang berjudul Sport, Policy and Politics, AS lebih menekankan pada prinsip yang meminimalisir peran pemerintah secara langsung.

Baca Juga: Ridwan Kamil, the Next ‘Rudy Hartono’?

Justru, pemerintah AS membuat regulasi yang mendukung terbangunnya industri olahraga (sport industry) – di mana para pengusaha lah yang menggerakkan roda ekonomi di sektor ini. Inilah mengapa kita bisa menyaksikan acara-acara seperti halftime show yang megah di Super Bowl.

Meski begitu, AS tetap berhasil menorehkan banyak prestasi di panggung olahraga internasional seperti Olimpiade. Walau tidak mendapatkan dana langsung dari pemerintah, Komite Olimpiade dan Paralimpiade AS (USOPC) memiliki kebijakan pengumpulan dana dari individu dan perusahaan sponsor.

Lantas, bagaimana dengan sistem keolahragaan Indonesia? Sistem keolahragaan Indonesia diatur lebih dalam Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2005. UU itu setidaknya menekankan pada tujuan sistem keolahragaan untuk meningkatkan kemampuan jasmani dan kualitas manusia.

Guna mewujudkan tujuan UU tersebut, pemerintah Indonesia pun tampaknya berusaha meniru sistem keolahragaan ala AS, yakni dengan membangun industri olahraga. Ini terlihat dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) No. 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga.

Meski begitu, perkembangan industri olahraga ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Sigit Nugroho dalam tulisannya Industri Olahraga menyebutkan beberapas tantangan, seperti minimnya permodalan, peluang pasar dan pangsa pasar yang kecil, kurangnya jaringan kerja sama usaha, serta mentalitas usaha itu sendiri.

Mungkin, inilah mengapa Susi Susanti menjelaskan bahwa para atlet di Indonesia harus berusaha mencari dana-dana sponsornya sendiri – apalagi ketika akan berangkat di turnamen internasional. Ujungnya, nasib ke depan para atlet bisa saja penuh dengan ketidakpastian dengan minimnya dukungan industri olahraga.

Pemerintah sendiri sebenarnya juga telah memberikan sejumlah dana tetapi – seperti yang dibilang Susi – jumlahnya pun sangat minim. Hal ini pun diakui oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menyebutkan bahwa anggaran olahraga dari pemerintah hanya 0,03 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) – lebih rendah dari negara tetangga seperti Singapura (4 persen).

Boleh jadi, minimnya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta ini berujung pada jumlah perwakilan Indonesia di Olimpiade yang sangat sedikit. Pada Olimpiade Rio 2016, misalnya, Indonesia hanya mengirimkan 28 atlet, yakni hanya sebesar 0,00000012 persen dari total populasi Indonesia.

Jumlah yang sama juga terjadi di Olimpiade Tokyo 2020 – lebih rendah dari negara-negara tetangga seperti Malaysia (30 atlet) dan Thailand (41 atlet). Padahal, jumlah penduduk Indonesia pun jauh lebih banyak dibandingkan dua negara tersebut.

Tidak mengherankan apabila akhirnya Indonesia kesulitan menorehkan prestasi di Olimpiade apabila jumlah atlet yang dikirim pun sangat terbatas. Hingga tulisan ini dibuat, Indonesia belum mendapatkan medali emas satu pun. Sejumlah atlet bulu tangkis yang diharap-harapkan oleh pemerintah dan publik juga telah gugur.

Bila situasi keolahragaan kita tetap seperti ini, bukan tidak mungkin mimpi kejayaan Olimpiade untuk Indonesia masih terlampau jauh. Alhasil, aset Guntur-Guntur di dunia nyata yang bisa jadi wujud masa depan Indonesia malah terbuang percuma karena hanya dibekali “raket kayu”. (A43)

Baca Juga: Jika Deddy Corbuzier Jadi Menpora

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Sejauh ini aliran dana asing yang disorot adalah dana yang berasal dari perusahaan media internasional Bloomberg. YLA mengakui bahwa mereka memang menerima dana dari Bloomberg, meskipun dana tersebut tidak secara khusus digunakan untuk menargetkan audisi PB Djarum.

Bloomberg memang memiliki program atau proyek beranama Tobacco Control Grants yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan tembakau di seluruh dunia.

Adapun salah satu bentuk implementasi program ini adalah pemberian bantuan dana kepada berbagai pihak, baik itu LSM, wadah pemikir (think tank), ataupun pemerintah, yang mengadakan kegiatan terkait pengurangan penggunaan tembakau.

Jika melihat daftar penerima bantuan dana di website Tobacco Control Grants, penerima dana Bloomberg terkait tembakau di Indonesia bukan hanya YLA dan KPAI.

Ada puluhan LSM, kelompok kepentingan, termasuk pemerintah yang menerima dana dari Bloomberg, seperti Aliansi Jurnalis Independen, Universitas Indonesia, hingga Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, bahkan termasuk DPR.

LSM dan Kontroversinya

Secara hukum, sah-sah saja jika LSM yang beroperasi di Indonesia menerima dana dari luar negeri. Pemerintah Indonesia juga sudah mengaturnya dalam berbagai peraturan.

Misalnya melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 yang mengatur tentang sumber pendanaan ormas. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2016 yang di dalamnya mengatur syarat pendirian dan sumber pendanaan LSM asing di Indonesia.

Meskipun tidak ada masalah hukum, LSM-LSM di Indonesia tetap sering dicurigai dan dituduh sebagai pembawa kepentingkan ekonomi ataupun politik asing. Stigma ini bukan tanpa alasan.

Menurut Davin O’Regan dari United States Institute of Peace, sulit atau kecilnya sumber pendanaan di dalam negeri membuat LSM di negara-negara berkembang sangat mengandalkan bantuan dana dari luar negeri.

Namun, bantuan dana ini tidak diberikan begitu saja.

LSM harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan dari sang pendonor. Adanya syarat ini membuat suatu LSM harus mengubah agenda, tujuan, dan taktik (cara kampanyenya) sesuai keinginan pendonor demi mendapatkan kucuran dana.

Bukan kali ini saja aktivitas LSM di Indonesia dicurigai.

Dalam isu dikaitkannya industri pulp dan kertas nasional terhadap kerusakan hutan Indonesia misalnya, beberapa LSM pernah dicurigai digunakan sebagai alat persaingan dagang. Tujuannya adalah menciptakan citra buruk terhadap industri pulp dan kertas nasional di dunia internasional.

Hal serupa juga terjadi di industri kelapa sawit, di mana menurut Institute for Development of Economics and Finance (Indef) LSM asing banyak melakukan kampanye hitam guna menjatuhkan citra industri sawit nasional di pasar global yang lagi-lagi terkait persaingan dagang.

Kecurigaan terhadap agenda yang dikampanyekan LSM juga terjadi di India, bahkan di level yang lebih ekstrem.

Pada tahun 2014, Biro Inteliijen India mengklaim bahwa setiap tahunnya India kehilangan sebesar 2-3 persen GDP-nya karena kampanye-kampanye yang dilakukan LSM.

Kampanye-kampanye ini seperti perubahan iklim, hak pekerja, dan limbah elektronik, dinilai pemerintah India menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Tidak berhenti di situ, pemerintah India juga menuduh LSM seperti Greenpeace dan Amnesti Internasional menjadi alat politik negara-negara barat, salah satunya dengan cara pendanaan asing.

Keterlibatan Pemerintah

Polemik LSM vs PB Djarum membuat pemerintah turun tangan.

Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi membela PB Djarum dan mengatakan bahwa tidak ada tindakan eksploitasi anak pada audisi bulu tangkis.

Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menunjukkan sikap yang berbeda. Menurut Yohana, PB Djarum telah melanggaran aturan dengan melakukan eksploitasi anak.

Terakhir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto juga angkat bicara.

Wiranto yang juga menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) mengatakan bahwa polemik pemberhentian audisi umum PB Djarum sudah selesai dan nantinya akan ada konsep baru yang mengakomodir kepentingan kedua pihak.

Turun tangannya pemerintah bisa dimengerti. Bulu tangkis adalah cabang olahgara yang setiap tahunnya selalu menyumbangkan banyak penghargaan dan mengharumkan nama Indonesia di berbagai kompetisi internasional.

Prestasi ini pun tidak bisa dilepaskan dari bantuan CSR seperti PB Djarum, mengingat pemerintah, karena keterbatasan anggaran, sangat bergantung pada swasta untuk pembinaan atlet bulu tangkis.

Selain masalah anggaran dan prestasi olahraga, bisa jadi pemerintah juga ikut campur tangan karena polemik PB Djarum mengangkat kembali perang lama antara LSM dan industri tembakau soal dampak positif-negatif rokok.

Di satu sisi, industri tembakau di Indonesia menjadi salah satu industri penting dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pada semester pertama tahun 2019 industri tembakau menyerap 5,98 juta tenaga kerja, mulai dari petani tembakau hingga buruh pabrik rokok.

Pada tahun 2018, cukai rokok memberikan Rp 153 triliun  ke dalam pendapatan negara. Masih di tahun yang sama, rokok Indonesia memiliki nilai ekspor lebih dari Rp 13 triliun dan terus meningkat setiap tahunnya.

Namun di sisi lain, berdasarkan penelitian Kementerian Kesehatan, rokok menyebabkan kerugian sebesar Rp 4.180 triliun.

Angka fantastis ini berasal dari hilangnya produktivitas masyarakat yang mengkonsumsi rokok akibat penyakit dan kematian dini.

Jadi beli rokok bisa membantu biaya pengobatan nih? #infografis
Simak infografis kami lainnya di https://t.co/xcS6dR1dxG pic.twitter.com/eus2hiklCK

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) September 22, 2018

Bukan kali ini saja perusahaan rokok menarik dukungan di bidang olahraga.

Ambil contoh pada tahun 2008 di mana Gudang Garam tidak lagi memberikan dana bagi klub tenis meja-nya yang menghasilkan atlet-atlet berprestasi.

Pada akhirnya, terlepas dari perdebatan mengenai apakah benar anak yang mengikuti beasiswa PB Djarum dieksploitasi untuk iklan produk rokok, muncul pertanyaan yang cukup menarik, yaitu mengapa YLA hanya mengkritik Djarum?

Padahal di Indonesia sendiri masih banyak perusahaan rokok lainnya, seperti HM Sampoerna, Gudang Garam, dan Bentoel Internasional Investama.

Pun perusahaan-perusahaan rokok di luar Djarum ini juga menggunakan nama mereknya dalam program CSR. Sampoerna misalnya, memiliki Sampoerna University dan Sampoerna School System yang bergerak di bidang pendidikan dan juga melibatkan anak di bawah umur.

Atau jangan-jangan, seperti yang terjadi di industri kertas dan sawit, tekanan terhadap PB Djarum juga menjadi bagian dari persaingan dagang? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.