Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Ridwan Kamil, Diplomat untuk Badminton?

Ridwan Kamil, Diplomat untuk Badminton?


F65 - Friday, March 19, 2021 19:00
Gubernur Jawa Barat RIdwan Kamil (Foto: Pikiran Rakyat)

0 min read

Sejumlah pihak mulai gerah soal batalnya tim Badminton Indonesia untuk tampil di All England. Dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil hingga Dubes Indonesia untuk Inggris, merasa janggal dan tak adil dengan pembatalan ini. Ada kepentingan apa sebenarnya di balik ini?


PinterPolitik.com

Tim Badminton Indonesia harus menelan pil pahit gara-gara satu pesawat dengan orang yang positif Covid-19. Ini bermula saat National Health Service (NHS), pemerintah Inggris meminta tim untuk mengisolasi diri hingga 23 Maret 2021 di Crowne Plaza Birmingham City Centre.

Pembatalan ini janggal karena tim ini sudah dua kali melakukan tes Swab PCR sebelum dan sesudah tiba di Birmingham dan dua-duanya negatif. Bahkan Anthony Sinisuka Ginting cs telah divaksin sebanyak dua kali. Makin janggal ketika Neslihan Yigit, pemain Turki, masih bisa tampil meski satu pesawat dengan tim Indonesia. Bahkan baru belakangan diketahui apabila kubu India, Thailand, dan Denmark lah yang positif dan orang positif yang satu pesawat juga tidak diberitahukan identitasnya.

Kejanggalan ini juga disinyalir ada kaitannya dengan kepentingan pribadi. Presiden Federasi Bulutangkis Dunia (BWF), Poul Erik Hoyer Larsen, memiliki rekam jejak ingin mengembalikan sistem poin bulutangkis ke 11 poin. Sistem diyakini ampuh untuk membuat pemain Eropa mengimbangi pemain dari Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, dan Indonesia yang merupakan negara-negara Jawara badminton.

Sejumlah pihak geram dengan perlakuan tidak adil ini. Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga berjanji tidak akan tinggal diam dan meminta Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) untuk membuktikan diskriminasi yang terjadi. Dubes Indonesia untuk Inggris juga sudah menghubungi kedutaan besar Inggris di Indonesia untuk ambil sikap pada NHS.

Ridwan Kamil (RK), Gubernur Jawa Barat (Jabar), juga berkomentar pedas soal ini. Ridwan Kamil boleh dibilang satu-satunya tokoh yang melakukan kecaman dengan memanfaatkan fitur media sosial. Memang ada politisi lain seperti Hidayat Nur Wahid juga mengecam via Twitter.

Baca Juga: Menguak Manuver Cerdik Ridwan Kamil

Namun, Ridwan Kamil melakukan tiga hal yang tidak dilakukan politisi lain. Ridwan Kamil berkomentar di akun official All England. Komentar tersebut di-screenshoot untuk konten Instagramnya, dan dia membalas komentar-komentar atas kontennya tersebut. dalam screenshoot tersebut, dia memprotes bahwa mengapa perlakuan buruk ini tidak menimpa tim Denmark, India, dan Thailand yang dianggapnya tidak adil dan tidak profesional.

Di tengah fakta kejanggalan yang ada, apakah terdapat kepentingan lain di balik polemik ini? Apakah Ridwan Kamil menangkap sinyal kepentingan ini yang membuatnya harus bersikap?

Sinyal Buruk Diplomasi?

Sebelum membahas lebih jauh soal Ridwan Kamil, agaknya menarik terlebih dahulu membahas perihal adanya persoalan diplomasi antara Indonesia-Inggris di balik polemik ini.

Sinyal soal diplomasi Indonesia-Inggris akibat kasus ini sudah dipantik oleh Kedutaan Besar Indonesia untuk Inggris. Pihak Kedutaan menyurati Badminton World Federation (BWF) bahwa pihaknya tidak berharap kasus ini menjadi hambatan dalam pengembangan hubungan bilateral yang lebih baik antara Indonesia dengan Inggris.

Harapan akan hubungan lebih baik tampaknya sesuai dengan ramalan sejumlah pakar soal hubungan ini pasca Brexit. Ian Storey dalam artikelnya The United Kingdom and Southeast Asia after Brexit menunjukkan Brexit membawa harapan Inggris untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Inggris menunjukkan keinginan ini dengan permohonan yang diajukannya untuk menjadi observer dalam ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus’ (ADMM-Plus) dan akan meningkatkan partisipasinya dalam latihan bersama yang dilakukan di bawah Five Power Defence Arrangements (FPDA).

Namun, semangat ini tidak terlalu membahagiakan. Ini karena nasib Indonesia dalam hubungan dengan Inggris tidak semaju Vietnam dan Singapura. Dua negara ini maju menjadi negosiator untuk Free Trade Agreement dengan Uni Eropa (UE). Alhasil dari negosiasi ini membuat Inggris berharap menjadi anggota Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Indonesia tak seberuntung dua negara tersebut. Setidaknya ada dua indikasi nasib tidak mujur itu.

Pertama, Indonesia merasa masih bimbang. Klaim ini tidak berlebihan saat Thomas Lembong, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, merasa bahwa negosiasi dengan UE akan berjalan lebih dari dua tahun dan akan mempengaruhi rencana Indonesia untuk membangun hubungan dengan Inggris.

Indonesia masih melihat UE tidak akan tinggal diam soal Brexit, dan itu akan berpengaruh ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Baca Juga: Balasan Jokowi pada Uni Eropa

Kedua, meluasnya konflik Uni Eropa dan Indonesia terkara perkara sawit. Pada 2019, Badan POM mengutuk keras soal pelabelan produk “palm oil free” dalam negeri yang merugikan Indonesia. Bahkan soal pelabelan tersebut masuk ke Twitter di mana muncul tagar terkait produk sawit baik.

Peluang RK?

Sekarang kita kembali ke Ridwan Kamil. Mungkinkah komentarnya di akun official All England memiliki intrik politik tertentu?

Sikap Ridwan Kamil ini berkaitan dengan apa yang disebut oleh Oliver Marchart sebagai micropolitics (mikropolitik). Saat membahas soal bagaimana populisme dapat memenangkan politik dalam artikelnya Elements of Protest, dia mengutip John Fische yang menyebut bahwa popular culture adalah cara paling efektif dalam memenangkan semangat progresif dan mikropolitik.

Mikropolitik dibedakan dengan makropolitik yang merujuk pada serangkaian mobilisasi massa dan protes dengan membawa agenda politik yang jelas, terkoordinasi nan penuh perhitungan.

Sedangkan mikropolitik merujuk pada pembentukan sebuah budaya alternatif dan indie, tidak melulu mensyaratkan wujud fisik dari mobilisasi massa, namun cukup untuk mempertemukan orang atas nama selera. Nantinya selera ini yang akan menenun tiap orang berbeda ke dalam sebuah “karpet” budaya resisten pada budaya atau politik yang hegemonik.

Mikropolitik yang hendak ditunjukkan Ridwan Kamil terlihat dalam tiga hal.

Pertama, Ridwan Kamil di sini tidak mengajak orang untuk berkumpul menentang BWF. Tapi dengan mempublikasikan screenshoot yang menggambarkan taktik-taktik digitalnya, mengundang minat banyak orang untuk sekadar menekan tombol sukai dan berkomentar.

Panggungnya tak sekadar screenshoot belaka, di kolom komentar dia aktif membalas sebagian komentar yang berisi apresiasi, candaan mengapa kontennya berbahasa Inggris. Bahkan yang dia balas, bukan hanya yang centang biru saja. Hasilnya? Konten kecaman Ridwan Kamil diberitakan di berbagai media, yang ini menjadi kanal lain untuk meluaskan laku mikropolitiknya.

Kedua, meskipun tak memobilisasi massa, Ridwan Kamil sukses memainkan apa yang disebut oleh Adam B. Lerner sebagai victimhood nationalism. Istilah ini merujuk pada bentuk nasionalisme yang didasarkan pembentukannya pada rasa tidak adil atas sebuah realitas sosial atau rasa kehilangan akibat berbagai tragedi.

Baca Juga: Provinsi Sunda: Ujian Ridwan Kamil?

Nasionalisme ini berusaha membuat publik untuk berduka cita dan tegar dengan segala ujian dan pembuat narasi ini berusaha bersaksi di publik untuk menunjukkan kebenaran yang ada. Screenshoot Ridwan Kamil mengekspresikan rasa tidak adil tersebut yang dibarengi dengan kalimatnya untuk menunjukkan kebenaran bahwa tim Badminton ini tidak salah.

Ketiga, Sejumlah politisi lumrah membuat konten terkait seleranya di media sosial. Namun Ridwan Kamil lebih cakap karena dia merespons komentar-komentar atas kontennya, tak melihat centang biru atau tidak, komentar pedas atau memuji.

Untungkan RK?

Laku mikropolitiknya ini bersamaan dengan citra yang dibangunnya sebagai apa yang disebut Staci M. Zavattaro dan Arthur J. Sementelli sebut sebagai Omnipresence Administrator. Dalam artikel berjudul A Critical Examination of Social Media Adoption in Government: Introducing Omnipresence, istilah ini dicirikan dengan dua hal.

Pertama, administrator berusaha menggunakan media sosial untuk menawarkan kepada warga negara sebuah tampilan pemerintah yang responsif. Ihwal itu terlihat dari ketenaran Instagram Ridwan Kamil yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Kedua, administrator sukses membuat warga negara tertarik dengan menjadikan media sosial digunakan untuk memantau perkembangan isu sosial. Ciri ini lagi-lagi ditemukan pada Ridwan Kamil ketika meresmikan Jabar Command Center (JCC).

Fungsi JCC selain menyajikan berbagai data kuantitatif seluruh aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan Jawa Barat, JCC juga menyajikan data pemantauan media sosial yang disajikan dalam bentuk peta Jawa Barat untuk memonitor isu yang muncul. Untuk membangun ini, Pemprov Jabar berinvestasi sebesar Rp 5,2 miliar.

Baca Juga: Nasdem Lebih Cocok Dengan Ridwan Kamil

Berperan sebagai Omnipresence Administrator berbekal selera popular culture-nyatidak hanya menguntungkan bagi RK dalam konteks suksesnya sebagai Gubernur Jabar. Dalam survei Indometer soal Capres 2024, Ridwan Kamil dianggap mengungguli capres lain seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa RK telah memainkan langkah cantik di tengah isu polemik badminton yang ada. Namun, apakah manuver ini akan berbuah ganjaran politik yang lebih besar lagi, hanya waktu yang dapat menjawabnya. (F65)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait