HomePolitik & FigureTina Talisa dan Eko Prasojo Moderator Debat Pilkada DKI

Tina Talisa dan Eko Prasojo Moderator Debat Pilkada DKI

Kecil Besar

KPU DKI Jakarta juga akan menambah durasi debat kedua menjadi 120 menit di luar tayangan iklan berdurasi 30 menit.


pinterpolitik.com Rabu, 25 Januari 2017.

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Jakarta akan kembali menggelar debat kandidat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Setelah Ira Koesno, kini giliran presenter Tina Talisa yang akan memimpin jalannya debat kedua cagub-cawagub DKI pada Jumat (27/1/2017) mendatang. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan menggunakan dua moderator dalam debat kedua pilkada. Waktu debat juga akan ditambah 30 menit dari semula 2 jam. Dua moderator yang ditunjuk adalah Tina Talisa dan Eko Prasodjo.

“Moderatornya jadi dua orang agar pendalaman materi lebih dalam lagi, Tina Talisa sama Profesor Eko Prasodjo,” ujar Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2017).

Untuk yang belum kenal dengan mereka, Tina Talisa merupakan jurnalis yang pernah menjadi presenter di beberapa stasiun televisi. Sementara Eko Prasodjo merupakan Guru Besar Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Berikut biografi singkat kedua moderator tersebut.

Tina Talisa, merupakan mantan finalis Puteri Indonesia 2003, juara I Mojang Jawa Barat 2003, dan juara I Mojang Kota Bandung 2002, ini berkarier sebagai newcaster. Wajahnya selalu mewarnai setiap program berita di beberapa stasiun televisi Indonesia, dan kini ia menjadi pembawa acara di program “Satu Indonesia” yang di tayangkan NET.

 

 

Berikutnya adalah Profesor Eko Prasodjo, pria 46 tahun ini adalah Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Ia merupakan profesor termuda di FISIP UI ketika masih berumur 33 tahun dan merupakan ahli di bidang Kebijakan Publik. Ia juga merupakan guru besar Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. Ia pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2005-sekarang), anggota tim Desk Pilkada (Depdagri RI, 2005-sekarang), Anggota Tim Penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (2004-sekarang), Konsultan dan Advisor Support for Good Governance (SfGG) GTZ Jerman di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI (2003]-sekarang), dan Ketua Studi dan Workshop Pemberdayaan Institusi Lokal, Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Chapter Europe, Jerman.

Komisioner KPU Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan dipilihnya dua moderator  Eko dan Tina lantaran keduanya dianggap telah memenuhi semua persyaratan, seperti integritas, kapasitas, dan independensi. Selain itu, keduanya telah disetujui oleh panitia dan seluruh tim pemenangan pasangan calon.

KPU DKI Jakarta juga akan menambah durasi debat kedua yang diselenggarakan Jumat (27/1/2017) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, menjadi 120 menit, di luar tayangan iklan berdurasi 30 menit. Berbeda denga debat yang pertama, dimana durasi debat hanya 90 menit dan iklan 30 menit.

Debat kedua bertema reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta penataan kawasan perkotaan. Tema dalam debat kedua dinilai lebih spesifik dan diharapkan akan membuat ketiga pasangan calon lebih dalam mengeksplorasi penjelasan program yang mereka tawarkan.(kompas/A15)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...