Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Indonesia pernah melahirkan pemimpin perempuan tangguh, utamanya sosok Megawati Soekarnoputri. Kini muncul nama baru seperti Pinka Haprani dan Sherly Tjoanda. Pertanyaannya, apakah mereka mampu menjadi future queen yang lahir dari kapasitas dan keberanian, atau sekadar bayangan patronase masa lalu?
Pertanyaan tentang masa depan kepemimpinan perempuan di Indonesia kembali menyeruak ketika Pinka Haprani, putri Puan Maharani, diusulkan menjadi calon Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.
Nama itu menambah daftar panjang figur perempuan dalam panggung politik nasional yang kerap dipandang sebagai harapan baru, simbol keberlanjutan, atau sekadar representasi dinasti politik.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari tradisi panjang politik Indonesia yang sejak era Megawati Soekarnoputri telah memberi ruang historis penting bagi kepemimpinan perempuan, meskipun tidak selalu membuka jalan yang lebih lapang bagi regenerasi.
Indonesia memiliki jejak perempuan kuat yang melampaui sekadar keterwakilan simbolik. Khofifah Indar Parawansa memimpin Jawa Timur dengan gaya birokratis teknokratik yang stabil; Tri Rismaharini yang pernah menjadi ikon kepemimpinan perkotaan yang membumi; Susi Pudjiastuti dikenal dengan ketegasan anti-mainstream di kementerian kelautan; dan Sri Mulyani Indrawati menempati posisi tak tergantikan dalam keuangan negara. Setiap figur ini mewariskan standar kepemimpinan yang seolah sulit ditandingi.
Namun, sejarah juga menunjukkan betapa kepemimpinan perempuan di Indonesia rentan menjadi paradoks. Di satu sisi, mereka dielu-elukan karena ketegasan, kebersihan, atau keberpihakan pada rakyat.
Di sisi lain, posisi mereka sering dikaitkan dengan patronase keluarga, dinasti, atau kekuatan partai. Megawati menjadi contoh paling monumental, dari perjuangan melawan rezim Orde Baru, hingga menjadi Presiden, lalu tetap berkuasa sebagai queen maker dalam lanskap politik mutakhir. Standar inilah yang sering kali menjadi “bayang-bayang” berat bagi generasi penerus.
Ungkapan populer yang dimodifikasi “hard times create strong women, strong women create good times, good times create weak women” agaknya dapat memberi kerangka historis.
Kepemimpinan perempuan di Indonesia lahir dalam turbulensi—reformasi, krisis ekonomi, pergeseran sistem politik—tetapi kini berada di persimpangan, apakah masa “good times” melahirkan sosok baru yang mampu menyamai bahkan melampaui standar terdahulu, atau justru menghasilkan figur simbolis yang tak mampu bertahan dalam ujian politik kontemporer yang lebih dinamis dan kompleks?
Tren Global
Untuk membaca masa depan kepemimpinan perempuan di Indonesia, perbandingan dengan tren global kiranya dapat menjadi pijakan.
Data dari Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN Women (2024) menunjukkan bahwa rata-rata representasi perempuan di parlemen dunia mencapai sekitar 26,5 persen, dengan variasi signifikan antarnegara.
Dalam eksekutif, hanya sekitar 13% negara di dunia yang dipimpin perempuan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan.
Meski masih minoritas, sejumlah contoh sukses, Jacinda Ardern yang pernah menjadi sampel positif di Selandia Baru, Sanna Marin di Finlandia, atau Giorgia Meloni di Italia, menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bisa memengaruhi arah kebijakan secara substantif, terutama di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan publik, dan inklusivitas.
Sementara itu, Indonesia tampak berada dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, kehadiran Megawati sebagai presiden ke-5 menjadikan Indonesia salah satu pionir Asia dalam membuka pintu kepemimpinan perempuan di level tertinggi.
Namun, di sisi lain, pasca-Megawati, tidak ada lagi figur perempuan yang benar-benar mendekati kursi presiden meski beberapa tokoh, terutama sang penerus ideologis dan biologis, Puan Maharani, berada dalam orbit kekuasaan.
Tantangan kepemimpinan perempuan di Indonesia kiranya dapat dibaca dalam dua level. Pertama, level nasional: di mana figur perempuan lebih sering hadir di posisi birokratis atau teknis (seperti menteri) ketimbang dalam kontestasi langsung perebutan kursi presiden.
Nama-nama seperti Sri Mulyani atau Susi Pudjiastuti dielu-elukan publik tetapi tidak pernah benar-benar masuk gelanggang politik elektoral. Figur elektoral justru datang dari orbit keluarga politik, Megawati, Puan, kini Pinka.
Kedua, level lokal, di mana ada ruang eksperimentasi dan inovasi. Tri Rismaharini di Surabaya membuktikan sempat bahwa kepemimpinan perempuan bisa menghadirkan politik perkotaan yang merakyat dan humanis, sedangkan Khofifah menunjukkan kapasitas stabilitas administratif di Jawa Timur.
Yang terbaru, Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, menjelma media darling dengan gaya populis dan digital-savvy yang dekat dengan rakyat.
Fenomena Sherly kiranya merefleksikan tren global bahwa pemimpin perempuan yang mampu mengelola komunikasi publik secara otentik sering kali memperoleh legitimasi lebih kuat dibanding retorika kosong.
Jika dibandingkan dengan tren internasional, Indonesia tampaknya menghadapi dilema. Sementara negara-negara seperti Finlandia atau Islandia mampu melahirkan pemimpin perempuan muda yang muncul dari meritokrasi dan ideologi progresif, Indonesia masih terikat pada jaringan dinasti dan partai.
Hal ini membuat munculnya figur perempuan baru yang kerap meninggalkan impresi lebih sering berbasis “garis keturunan politik” ketimbang “kapasitas personal.”
Pinka dan Arah Masa Depan?
Kerangka teoritis yang relevan untuk membaca masa depan kepemimpinan perempuan Indonesia kiranya adalah teori representasi politik (Hanna Pitkin) dan siklus kekuasaan elit (Pareto dan Mosca).
Pitkin membedakan representasi deskriptif (kehadiran perempuan dalam struktur politik) dan representasi substantif (kebijakan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan atau rakyat secara luas).
Dalam konteks Indonesia, sering kali representasi deskriptif meningkat, perempuan hadir di DPR, kabinet, atau kepala daerah, tetapi belum selalu menghasilkan representasi substantif yang melampaui simbolik.
Sementara itu, teori elit menekankan bahwa setiap generasi kekuasaan menghasilkan reproduksi elit baru, tetapi jarang keluar dari orbit yang sama.
Pinka Haprani kiranya menjadi ilustrasi jelas, sebagai regenerasi yang tampak segar, tetapi tetap dalam lingkaran dinasti politik dan masih belum teruji secara organistoris.
Kontras dengan itu, figur seperti Susi Pudjiastuti atau Sri Mulyani justru hadir dari luar orbit politik konvensional, meski kemudian menjadi “teknokrat karier” yang sulit diterjemahkan dalam logika elektoral.
Maka, pertanyaan “The Future Queen: Harapan Terakhir?” menjadi refleksi ganda. Pertama, apakah standar tinggi nan kompleks yang diwariskan Megawati, Susi, Risma, Khofifah, atau Sri Mulyani akan menjadi beban tak terlampaui?
Kedua, apakah generasi baru perempuan pemimpin hanya akan menjadi simbol regenerasi dinasti tanpa substansi transformasi?
Tren global memberi sinyal bahwa keberhasilan pemimpin perempuan bukan semata ditentukan oleh gender, melainkan oleh kombinasi kapasitas teknokratik, sensitivitas sosial, dan kejelian komunikasi publik.
Figur seperti Jacinda Ardern menunjukkan bahwa empati bisa menjadi modal politik setara dengan strategi kekuasaan. Figur seperti Giorgia Meloni menunjukkan bahwa ideologi keras pun bisa dikemas oleh figur perempuan dan diterima publik.
Indonesia memiliki modal historis dan kultural untuk melahirkan future queen baru, sebuah kepemimpinan perempuan yang bukan hanya hadir karena darah biru politik, melainkan karena kapasitas, daya juang, dan resonansi dengan rakyat.
Namun, syaratnya jelas, yakni generasi baru harus berani keluar dari bayang-bayang patronase, berhadapan langsung dengan arena kompetisi politik, dan menegaskan representasi substantif.
Apabila hal itu tidak terjadi, maka benar adanya pepatah tadi, good times create weak women. Indonesia mungkin akan menyaksikan stagnasi kepemimpinan perempuan di ranah simbolis.
Namun, jika figur baru mampu menembus batas, maka The Future Queen bukan sekadar harapan terakhir, melainkan awal babak baru bagi demokrasi Indonesia. (J61)
