Dengarkan artikel ini:
Dari Nepal hingga Indonesia, sebuah fenomena baru tengah mengancam stabilitas politik global. Pejabat yang memamerkan kekayaan di tengah kemiskinan rakyat telah menciptakan bentuk revolusi kontemporer – revolusi yang dipicu oleh kesenjangan simbolik antara penguasa dan yang dikuasai. “Flexing Revolution” atau revolusi pamer ini bukan sekadar protes konvensional, melainkan perlawanan terhadap arogansi kekuasaan yang dimanifestasikan melalui konsumsi demonstratif.
Era media sosial telah mengubah lanskap politik secara fundamental. Jika dahulu kemewahan pejabat tersembunyi di balik tembok istana, kini setiap detail gaya hidup hedonis mereka terekam dan tersebar dalam hitungan detik. Transparansi digital ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara penguasa dan rakyat, di mana kesenjangan ekonomi bukan lagi rahasia, melainkan spectacle yang membakar kemarahan publik. Ketika rakyat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, pamer kemewahan pejabat menjadi tamparan keras yang memicu gelombang protes masif.
Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi modern, legitimasi kekuasaan tidak hanya bergantung pada prosedur elektoral, tetapi juga pada akuntabilitas moral yang kontinyu. Pejabat yang gagal memahami posisinya sebagai pengabdi masyarakat akan menghadapi resistensi yang sistematis dan berkelanjutan. Flexing Revolution membuktikan bahwa rakyat tidak akan diam ketika menyaksikan kontradiksi mencolok antara retorika pelayanan publik dan realitas konsumsi elite politik.
Nepal menjadi saksi bisu bagaimana gaya hidup hedonis anak-anak pejabat memicu kemarahan publik di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Media sosial dipenuhi citra-citra kemewahan mereka – dari mobil sport hingga liburan mewah di resort eksklusif – sementara sebagian besar rakyat Nepal berjuang melawan inflasi dan pengangguran. Kontras yang mencolok ini menciptakan sentimen anti-establishment yang mendalam, memicu demonstrasi berkelanjutan yang menuntut akuntabilitas moral dari elit politik.
Indonesia menghadapi fenomena serupa ketika proposal anggota DPR untuk mendapat tunjangan rumah senilai puluhan juta rupiah per bulan mencuat ke publik. Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih terpuruk akibat pandemi dan inflasi global, usulan tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan elite politik terhadap kondisi riil masyarakat. Kehidupan elite yang penuh kemewahan yang dipamerkan di media sosial juga jadi sasaran kritik publik. Gelombang kritik tajam mengalir dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, akademisi, hingga warganet yang menggunakan platform digital untuk menyuarakan kekecewaan mereka.
Kedua kasus ini menunjukkan pola yang konsisten: flexing atau pamer gaya hidup pejabat menjadi katalis protes sosial yang masif dan berkelanjutan. Yang mengkhawatirkan, fenomena ini tidak terbatas pada negara-negara berkembang, tetapi juga muncul di berbagai belahan dunia dengan karakteristik yang serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa Flexing Revolution merupakan respons universal terhadap kesenjangan simbolik yang semakin mencolok di era globalisasi dan digitalisasi.
Pola global ini juga menunjukkan bahwa rakyat di era modern memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap integritas dan kesederhanaan pejabat. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai platform komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen surveillance yang memungkinkan rakyat memantau perilaku elite politik secara real-time. Transparansi yang dipaksakan oleh teknologi digital ini menciptakan akuntabilitas yang tidak dapat dihindari oleh siapapun yang memegang kekuasaan publik.
Pertanyaannya adalah apa yang bisa dimaknai dari fenomena ini?
Kapitalisme Simbolik dan Boomerang Legitimasi
Pierre Bourdieu dalam teorinya tentang kapitalisme simbolik menjelaskan bahwa flexing pejabat merupakan manifestasi penggunaan barang mewah sebagai symbolic capital untuk menunjukkan dominasi sosial dan ekonomi. Dalam perspektif Bourdieu, pamer kemewahan bukan sekadar konsumsi, tetapi klaim kekuasaan yang berusaha menormalisasi hierarki sosial melalui display material.
Namun, strategi ini mengalami backfire dalam konteks demokrasi modern. Symbolic capital yang seharusnya memperkuat legitimasi justru menjadi boomerang yang merusak kredibilitas pemerintahan. Hal ini terjadi karena dalam sistem demokratis, kekuasaan harus dijustifikasi melalui pelayanan kepada masyarakat, bukan melalui demonstrasi superioritas ekonomi. Ketika pejabat menggunakan symbolic capital untuk menunjukkan dominasi, mereka secara tidak sadar mengkomunikasikan pesan bahwa mereka terpisah dan superior dari rakyat yang mereka layani.
Fenomena ini semakin diperkuat oleh teori Relative Deprivation yang dikemukakan oleh Ted Gurr. Menurut Gurr, kemarahan sosial tidak muncul dari kemiskinan absolut, tetapi dari persepsi kesenjangan relatif antara ekspektasi dan realitas. Ketika rakyat menyaksikan pejabat memamerkan kemewahan, mereka tidak hanya melihat ketimpangan ekonomi, tetapi juga merasakan pengkhianatan terhadap kontrak sosial demokratis yang menempatkan pejabat sebagai pelayan masyarakat.
Kontras yang menarik dapat ditemukan dalam kasus Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Saat pertama menjabat pada 2012, Xi Jinping meluncurkan kampanye anti-kemewahan yang dikenal sebagai “Eight-Point Regulation”. Kebijakan ini melarang pejabat mengadakan acara di hotel mewah, menggunakan barang branded, atau menampilkan gaya hidup hedonis. Hasilnya, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat signifikan, membuktikan bahwa kesederhanaan pejabat dapat menjadi instrumen legitimasi politik yang sangat efektif.
Restorasi Norma Sosial dan Anomie Politik
Teori Revolusi Moral yang dikembangkan dari pemikiran Durkheim dan Merton memberikan perspektif yang mendalam tentang Flexing Revolution. Menurut teori ini, ketika terjadi anomie atau disintegrasi norma sosial, masyarakat akan melakukan protes sebagai upaya restorasi nilai-nilai yang dianggap fundamental. Dalam konteks flexing pejabat, anomie terjadi ketika ada kontradiksi antara norma demokrasi yang menekankan kesetaraan dan pelayanan publik dengan praktik konsumsi demonstratif elite politik.
Durkheim menjelaskan bahwa anomie menciptakan kondisi di mana individu kehilangan orientasi moral dan sosial. Dalam kasus Flexing Revolution, anomie politik terjadi ketika rakyat menyaksikan pejabat yang seharusnya menjadi teladan moral justru menampilkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai pelayanan publik. Kondisi ini memicu respons kolektif berupa protes sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan moral dalam sistem politik.
Merton menambahkan dimensi strain theory yang menjelaskan bahwa ketegangan sosial muncul ketika ada diskrepansi antara tujuan budaya dan sarana institusional yang tersedia. Dalam konteks demokrasi, tujuan budayanya adalah pelayanan publik dan keadilan sosial, sementara sarana institusionalnya adalah sistem pemerintahan yang akuntabel. Ketika pejabat menggunakan posisinya untuk akumulasi dan display kekayaan pribadi, terjadi strain yang memicu inovasi dalam bentuk protes dan gerakan sosial.
Fenomena ini juga menunjukkan evolusi dalam cara masyarakat mengekspresikan ketidakpuasan politik. Jika dahulu protes cenderung terbatas pada isu-isu kebijakan konkret, kini symbolic dimension dari kekuasaan menjadi fokus utama. Rakyat tidak hanya menuntut kebijakan yang pro-rakyat, tetapi juga konsistensi moral dari para pemimpinnya. Media sosial memungkinkan mobilisasi massa yang cepat berdasarkan sentimen moral, menciptakan bentuk accountability yang lebih langsung dan immediate dibandingkan mekanisme demokratis konvensional.
Pada akhirnya, Flexing Revolution membuktikan bahwa kemewahan pejabat bukan sekadar isu moral individual, tetapi ancaman sistematis terhadap stabilitas politik. Fenomena ini menunjukkan perlunya redefinisi fundamental hubungan antara kekuasaan, legitimasi, dan akuntabilitas dalam era media sosial dan transparansi global. Symbolic capital yang seharusnya memperkuat kekuasaan justru menjadi instrumen delegitimasi ketika digunakan untuk menunjukkan superioritas ekonomi di tengah penderitaan rakyat.
Khusus untuk pemerintahan Prabowo Subianto di Indonesia, demi menghindari fenomena Flexing Revolution, perlu pengadopsian strategi komprehensif yang mencakup regulasi perilaku pejabat, transparansi keuangan, dan kultivasi budaya sederhana dalam birokrasi.
Pertama, implementasi kode etik yang ketat yang melarang display kemewahan publik oleh pejabat negara. Kedua, sistem transparansi aset dan gaya hidup pejabat yang dapat diakses publik. Ketiga, kampanye “simplicity leadership” yang mempromosikan kesederhanaan sebagai virtue kepemimpinan.
Keempat, pembentukan mekanisme monitoring berbasis teknologi digital yang memungkinkan rakyat melaporkan perilaku pejabat yang tidak etis. Kelima, investasi massif dalam program pengentasan kemiskinan untuk mengurangi kesenjangan riil yang menjadi akar masalah.
Tanpa langkah-langkah proaktif ini, pemerintahan Prabowo berisiko menghadapi delegitimasi serupa yang telah dialami banyak pemerintahan di era digital ini. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
