Dengarkan artikel ini:
Gelombang demonstrasi di Asia kerap dibayangi tudingan “campur tangan asing” dari Barat maupun Tiongkok. Tapi, benarkah ada aktor luar yang mengatur, atau hanya gema dari pertarungan tatanan dunia yang berubah?
“Because the United States will be compelled to engage in balance of power politics with China and Russia, its ability to engage in social engineering abroad will be sharply limited.” – John J. Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order” (2019)
Cupin masih ingat betul ketika ia terseret dalam kerumunan demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. Bukan karena ingin jadi orator, melainkan karena warung kopi langganannya kebetulan ada di pinggir jalan protokol tempat ribuan mahasiswa berkumpul.
Di tengah asap ban terbakar, Cupin mendengar orang-orang berdebat soal siapa sebenarnya yang menggerakkan massa. Ada yang menyebut jaringan aktivis kampus, ada pula yang berseloroh sambil menuding “pasti ada asing di belakang ini.”
Kecurigaan bahwa ada tangan asing bukanlah barang baru di Asia. Dari Indonesia, Nepal, Filipina, hingga Timor-Leste, setiap gelombang protes besar sering diselimuti aroma konspirasi lintas batas.
Bagi sebagian penguasa, narasi asing adalah perisai yang ampuh. Tuduhan ini bukan hanya menutup kelemahan internal, tetapi juga memupuk semangat nasionalisme yang membuat rakyat ragu mempercayai pihak luar.
Namun, di balik tudingan itu ada kenyataan lebih kompleks. Isu sosial, ketidakadilan ekonomi, dan represi politik tetap menjadi bahan bakar utama demonstrasi, sementara “asing” sering hanya menjadi bumbu retorika.
Cupin mengangkat alis ketika mendengar seorang pedagang kaki lima ikut-ikutan menuding CIA sebagai dalang. Ia hanya tersenyum getir, sadar betapa mudahnya kata “asing” dipakai untuk menambal lubang politik dalam negeri.
Fenomena ini menggiring pertanyaan lebih besar: apakah benar ada intervensi asing langsung, ataukah kita sedang terjebak dalam pusaran geopolitik global? Bagian selanjutnya akan mencoba membongkar kerangka tatanan dunia yang membuat isu “asing” ini selalu relevan.
Namun, perlu dicatat, penjelasan ini tidak akan memberi jawaban hitam-putih. Bisa jadi campur tangan asing memang ada, tapi bisa pula sekadar bayangan dari perubahan tatanan global yang sulit dihindari.
Perang Liberal vs Agnostik di Asia
Di sebuah sore berdebu, Cupin menenteng buku tebal karya John J. Mearsheimer, Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order. Sambil menyeruput kopi, ia berusaha memahami kenapa tatanan liberal dunia yang dulu diagungkan bisa rapuh di hadapan realitas.
Mearsheimer menulis bahwa tatanan liberal pascaperang dunia kedua didorong oleh Amerika Serikat dengan visi universal: demokrasi, hak asasi, dan kebebasan. Tapi idealisme itu, menurutnya, terlalu muluk karena sering berbenturan dengan kepentingan nasional yang tak pernah benar-benar selaras.
Cupin menghela napas panjang, merasa kata-kata Mearsheimer seperti menohok. Ia teringat bagaimana idealisme sering tak mampu menutup biaya politik dan sosial yang harus ditanggung negara berkembang.
Di sisi lain, Tiongkok hadir dengan model yang lebih “agnostik.” Tidak banyak bicara soal demokrasi atau hak asasi, melainkan menekankan kedaulatan, pembangunan ekonomi, dan prinsip non-intervensi.
Bagi negara-negara yang muak ditekan dengan standar liberal, tawaran Tiongkok terdengar seperti musik di telinga. Mereka merasa bisa berdaulat penuh tanpa harus diawasi oleh nilai-nilai Barat.
Cupin terkekeh kecil, membayangkan seorang pemimpin Asia berkata: “kalau bisa dapat investasi tanpa kuliah demokrasi, kenapa tidak?” Di situlah letak daya tarik tatanan agnostik Tiongkok.
Mearsheimer menegaskan bahwa rivalitas ini bukan hanya ekonomi atau militer. Ini adalah pertarungan ideologi yang merembes ke politik domestik negara-negara yang rentan.
Maka, tuduhan “asing” dalam demonstrasi bisa jadi bukan sekadar fitnah murahan. Ada logika geopolitik yang lebih luas, di mana benturan dua tatanan dunia membentuk panggung baru bagi ketegangan politik Asia.
Meski begitu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semua demonstrasi hanyalah pion dalam catur global. Masih ada dinamika lokal yang tidak kalah menentukan dan perlu kita telaah lebih lanjut.
Makin Agnostik, Makin Banyak Demo?
Cupin kembali ke meja kopi favoritnya, kali ini dengan koran penuh berita demonstrasi dari Manila dan Kathmandu. Di antara headline besar, ia melihat pola yang mengaitkan kerusuhan jalanan dengan bayang-bayang rivalitas global.
Amerika Serikat, yang dulu teguh dengan misi liberalnya, kini juga lebih pragmatis. Demi menahan Tiongkok, Washington rela mengurangi ceramah soal demokrasi, asal mitranya tetap setia menjaga kepentingan strategis.
Tiongkok pun tak tinggal diam. Ia memperluas pengaruh lewat investasi infrastruktur, pinjaman lunak, dan retorika kedaulatan yang membuat pemerintah lokal merasa terlindungi.
Dalam kerangka itu, Asia menjadi semacam laboratorium politik. Gelombang demonstrasi yang muncul adalah reaksi rakyat terhadap otoritarianisme, tetapi juga pantulan dari benturan dua tatanan dunia yang makin mirip dalam pragmatismenya.
Data dari berbagai studi menunjukkan penurunan kebebasan sipil di banyak negara Asia. Bagi Cupin, itu bukan sekadar angka, melainkan cerita nyata tentang pers yang dibungkam dan aktivis yang ditangkap.
Di Indonesia, narasi “asing” kerap dipakai untuk melabeli mahasiswa yang turun ke jalan. Di Filipina, tuduhan serupa diarahkan pada LSM yang dianggap menerima dana internasional.
Nepal dan Timor-Leste pun tak luput dari polarisasi antara kubu pro-liberal dan pro-agnostik. Demonstrasi di sana menjadi panggung miniatur dari rivalitas global yang jauh lebih besar.
Cupin menyadari bahwa tuduhan asing sering kali lebih merupakan refleksi ketakutan elite daripada kenyataan penuh. Namun, ia juga mafhum bahwa pengaruh global memang merembes dalam banyak bentuk yang sulit dibendung.
Akhirnya, simpul besar dari semua ini adalah demonstrasi Asia bukan sekadar ledakan spontan atau rekayasa asing, melainkan gejala dari transformasi global menuju tatanan yang makin pragmatis.
Dengan membuka ruang dialog, menjaga kedaulatan, dan mengasah kecerdasan geopolitik, negara-negara Asia bisa mengubah gelombang protes menjadi momentum menuju politik yang lebih matang. Bukan begitu? (A43)
