HomeHeadlineSurya Paloh Penentu Peta Koalisi 2024?

Surya Paloh Penentu Peta Koalisi 2024?

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menjadi elite politik yang paling aktif melakukan safari dan manuver politik. Mungkinkah Surya Paloh adalah penentu sebenarnya peta koalisi pada Pilpres 2024?


PinterPolitik.com

Setidaknya, sejak awal 2021, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh telah aktif melakukan safari politik ke berbagai elite, khususnya dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kedekatan keduanya bahkan dirumorkan menjadi koalisi melawan PDIP di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam artikel PinterPolitik pada 5 Maret 2021 yang berjudul Safari Airlangga Sinyal Tiga Poros di 2024?, analisis atas itu telah dijabarkan panjang lebar. Namun, seperti yang telah diduga dalam artikel itu, Airlangga mendapatkan berbagai serangan politik akhir-akhir ini. Faktor itu yang tampaknya menjadi rintangan pembentukan koalisi NasDem dengan Golkar. 

Setelah kandas dengan Golkar, Surya Paloh terlihat melakukan pendekatan intens dengan Partai Demokrat. Paloh telah bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Seperti yang telah dibahas dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, SBY-JK-Paloh Taklukkan Megawati?, bersama dengan SBY plus Jusuf Kalla (JK), trio ini dapat menjadi kekuatan paling potensial untuk menantang digdaya PDIP di Pemilu 2024.

Namun, di tengah berbagai perhatian terhadap manuver politik Surya Paloh, pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melontarkan pandangan menarik pada 2 Juni 2022. Ubed membagi king maker dalam tiga kategori, yakni lapis utama, lapis pertama, dan lapis kedua.

Menariknya, Surya Paloh ditempatkan di lapis kedua. Lapis utama adalah oligarki, sedangkan lapis pertama adalah Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. “Surya Paloh ditempatkan sebagai sosok king maker untuk 2024, tapi masih di lapis kedua penentu politik ke depan,” ungkap Ubed.

Lantas, benarkah signifikansi keputusan politik Surya Paloh berada di bawah Megawati dan Prabowo? 

fix tiga poros ed.

Yang Membedakan Surya Paloh

Mudah menjelaskan alasan di balik kategorisasi king maker yang dibuat Ubed. Terkait lapis pertama, ini sekiranya telah menjadi pandangan umum. Seperti pernyataan Jeffrey Winters dalam Oligarchy Dominates Indonesia’s Elections, dengan sumber dayanya yang besar, oligarki memainkan peranan penting dalam sistem politik Indonesia, termasuk pemilu.

Sementara, penempatan Megawati dan Prabowo, tentu saja itu pada fakta perolehan suara PDIP dan Gerindra di Pemilu 2019 yang menjadi juara satu dan dua. PDIP memperoleh 27.053.961 suara atau 19,33 persen. Sementara Gerindra memperoleh 17.594.839 suara atau 12,57 persen. Dengan memperoleh 12.661.792 suara atau 9,05 persen, NasDem berada di peringkat lima. 

Baca juga :  Dirty Vote, Anies & Ganjar Justru Rungkat?

Namun, seperti yang ditanya sebelumnya, apakah karena suara NasDem bukan yang tertinggi maka otomatis keputusan Surya Paloh di bawah Megawati dan Prabowo? 

Sayangnya, asumsi penilaian berdasarkan perolehan suara semacam itu tidak cukup relevan.

Ada tiga alasan kunci atas simpulan ini. Pertama, berbeda dengan empat partai puncak lainnya seperti PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB, Partai NasDem tidak memiliki beban untuk mengusung ketua umum atau kader partainya. Ini telah dibahas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Apakah Surya Paloh Jadi Capres?.

Daripada menghabiskan biaya besar menjadi capres di Pilpres 2024 yang kecil kemungkinannya untuk menang, lebih baik Surya Paloh menjadi king maker. Mantan politisi Golkar ini dapat tetap berpengaruh tanpa perlu menjadi presiden atau pun wakil presiden.

Kedua, karena fleksibel dalam mengusung capres-cawapres, keputusan NasDem akan mempengaruhi pilihan capres partai lainnya. Jika memilih Ganjar Pranowo, misalnya, ini akan mengubah kalkulasi PDIP. Pun demikian jika memilih Anies Baswedan, itu dapat menarik partai yang tertarik seperti PKS, atau membuat partai yang resisten seperti PDIP untuk menjauh. 

Ketiga, ini yang paling menarik, keputusan Surya Paloh akan menentukan jumlah koalisi di Pilpres 2024. Sejauh ini, ada tiga koalisi yang kemungkinan besar terbentuk. Pertama adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP. Kedua adalah koalisi Silaturahmi Indonesia Raya yang dibentuk Gerindra dan PKB. Sementara ketiga adalah PDIP, satu-satunya partai yang sudah memenuhi presidential threshold (preshold).

Jika Surya Paloh mengajak NasDem masuk ke salah satu koalisi, maka akan ada tiga koalisi di 2024. Namun, jika Paloh berhasil meyakinkan SBY dan JK membentuk poros bersama, akan ada koalisi keempat. Kemungkinan poros ini terdiri dari NasDem, Demokrat, dan PKS.

duet anies ahy berat

Di titik ini, mungkin ada yang bertanya. Bagaimana jika terbentuk dua koalisi seperti pilpres sebelumnya?

Dengan adanya konsolidasi elite agar PDIP tidak berkuasa lagi, kecil kemungkinan dua koalisi akan terulang. Pasalnya, PDIP akan lebih mudah meraih kemenangan jika hanya ada dua pasang capres-cawapres di Pilpres 2024. 

Berbagai elite PDIP, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah secara terbuka mengharapkan agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon. Kita dapat melihat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 sebagai alasan harapan itu. 

Saat itu, jagoan PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menang di putaran pertama harus menelan pil pahit karena kalah di putaran kedua. Suara AHY ternyata berpindah ke Anies-Sandiaga Uno.

Baca juga :  Bukan Soal Etika, Ahok-Mahfud Gembosi Anies?

Di pilpres yang memakan biaya yang begitu besar serta kemungkinan swing voters seperti di Pilgub DKI 2017, ini jelas menjadi ketakutan besar PDIP. Meskipun masalah biaya mungkin bisa diatasi, bagaimana dengan swing voters? Bagaimana PDIP membendung pemilih paslon ketiga atau keempat yang berubah menjadi lawan paslon yang diusung partai banteng?

Surya Paloh sang Pendulum

Jika demikian situasinya, Ubed tampaknya perlu memikirkan ulang kategorisasi yang dibuatnya. Dengan signifikannya keputusan politik Surya Paloh, mungkin tidak berlebihan mengatakan pendiri Metro TV itu sebagai penentu bola pendulum pada Pilpres 2024.

Salah satu agen intelijen binaan Jenderal LB Moerdani, Marsekal Muda TNI Teddy Rusdy, dalam bukunya Jenderal LB. Moerdani Generasi Jembatan TNI, menjelaskan satu teori menarik yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan rekayasa politik, yakni teori pendulum.

Pada Orde Baru (Orba), Pancasila dijadikan sebagai equilibrium point (titik keseimbangan). Ada kalanya negara ke kanan (Islam) atau ke kiri (sosialis), namun bola pendulum harus tetap ke equilibrium point, yakni Pancasila.

Gambar frictionless point dalam buku Jenderal LB. Moerdani Generasi Jembatan TNI

Mengelaborasinya dengan buku mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali yang berjudul Perjalanan Intelijen Santri, secara spesifik, frictionless point atau yang mengatur arah bola pendulum adalah Operasi Khusus (Opsus) yang dikomandoi oleh Jenderal TNI Ali Moertopo.

Mengelaborasinya dengan buku mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali yang berjudul Perjalanan Intelijen Santri, secara spesifik, frictionless point atau yang mengatur arah bola pendulum adalah Operasi Khusus (Opsus) yang dikomandoi oleh Jenderal TNI Ali Moertopo.

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, mungkin dapat dikatakan Surya Paloh adalah frictionless point. Dapat pula kita sebut sebagai pusat gravitasi peta koalisi. Arah keputusan Surya Paloh akan memiliki efek domino atau yang akan menentukan arah ayunan bola pendulum. Apakah itu ke pendulum tiga koalisi atau empat koalisi.

Jika melihat tiga nama yang muncul di Rakernas NasDem – Panglima TNI Andika Perkasa, Anies, dan Ganjar, ketiganya adalah nama-nama top yang diperebutkan berbagai partai politik. Jika Surya Paloh memilih salah satu atau memasangkan dua di antaranya, itu jelas membuat partai atau koalisi lain mengusung nama lain.

Well, sebagai penutup, tampaknya kita perlu menunggu setidaknya sampai pertengahan 2023 untuk melihat ke mana arah pendulum 2024. 

Yang jelas, seperti komentar Surya Paloh ketika menanggapi isu duet Anies-AHY, NasDem pasti ingin mempertahankan posisinya berada di kubu pemenang. Tujuan kompetisi adalah meraih kemenangan, begitu ujar Surya Paloh. (R53)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Putin-Zelensky dan Adiksi Ultra-Ekstrem Foreign Fighters

Fenomena sub-foreign fighters, yakni “tentara turis” mulai menjadi materi analisis menarik karena eksistensinya yang marak dan dilembagakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui Ukrainian Foreign Legion atau Legiun Internasional Ukraina. Lalu, mengapa beberapa warga negara asing rela mati demi peperangan dan perebutan kepentingan negara lain? Serta seperti apa masa depan dan implikasinya, termasuk bagi Indonesia?

Menakar Takdir Sandiaga di 2029 

Langkah politik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi tanda tanya. Sebagai politisi muda yang potensial, karier politik Sandi ke depan kiranya benar-benar ada di tangannya sendiri secara harfiah. Mengapa demikian?

Mustahil Prabowo Jadi Diktator?

Banyak media asing menilai Indonesia akan jatuh ke otoritarian di bawah Prabowo Subianto. Namun, apakah hal itu mungkin? Ataukah mustahil?

Desain Politik Jokowi di Balik Pelantikan AHY? 

Pelantikan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tuai beragam respons dari publik. Kira-kira motif politik apa yang tersimpan di balik dinamika politik yang menarik ini?

Republik Rakyat Komeng

Nama Komeng jadi trending topic yang dibicarakan semua orang. Sebabnya karena suara pelawak kondang yang maju di Pemilu 2024 untuk tingkatan DPD ini tembus hingga 1,9 juta di hitung suara KPU dengan posisi data masuk baru 60 persen.

RK Gagal Jakarta-1, Golkar Rungkat? 

Kerugian besar kiranya akan ditanggung Partai Golkar jika melewatkan kesempatan untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Mengapa demikian?

Suksesor Prabowo, AHY vs Tiga Jenderal?

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak cukup bersaing dengan tiga purnawirawan jenderal sebagai kandidat penerus Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun, di balik ingar bingar prediksi iitu, analisis proyeksi jabatan strategis seperti siapa Menhan RI berikutnya kiranya “sia-sia” belaka. Mengapa demikian?

Ini Penyebab Anies-Imin Kalah di Jawa Timur

Perolehan suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jawa Timur jadi yang terendah. Padahal, pemilihan Cak Imin sebagai cawapres Anies punya tujuan utama untuk menggaet pemilih di Jawa Timur yang merupakan salah satu lumbung suara utama.

More Stories

Ganjar Kena Karma Kritik Jokowi?

Dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru menempati posisi ketiga. Apakah itu karma Ganjar karena mengkritik Jokowi? PinterPolitik.com Pada awalnya Ganjar Pranowo digadang-gadang sebagai...

Anies-Muhaimin Terjebak Ilusi Kampanye?

Di hampir semua rilis survei, duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu menempati posisi ketiga. Menanggapi survei yang ada, Anies dan Muhaimin merespons optimis...

Kenapa Jokowi Belum Copot Budi Gunawan?

Hubungan dekat Budi Gunawan (BG) dengan Megawati Soekarnoputri disinyalir menjadi alasan kuatnya isu pencopotan BG sebagai Kepala BIN. Lantas, kenapa sampai sekarang Presiden Jokowi...