HomeHeadlineStrategi Prabowo Imbangi Pengaruh Jokowi di KIM?

Strategi Prabowo Imbangi Pengaruh Jokowi di KIM?

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Prabowo terlihat berupaya mengimbangi pengaruh Presiden Jokowi yang kuat terasa di internal Koalisi Indonesia Maju. Selain karena persoalan penentuan jatah menteri dan jumlahnya yang sudah mulai dibahas, Prabowo disebut tak ingin kabinet atau pemerintahannya didominasi oleh satu tokoh tertentu. Tak heran, beberapa kali pertemuannya dengan SBY disebut sebagai salah satu cara memainkan perimbangan kekuasaan di internal koalisi. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

Bukan rahasia lagi jika posisi Presiden Jokowi cukup sentral di koalisi Prabowo Subianto. Selain karena putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, adalah cawapres yang mendampingi Prabowo, ada juga faktor dukungan partai-partai pemerintah yang memang terlihat mengekor pada pilihan politik Jokowi.

Hal inilah yang membuat beberapa kali pertemuan antara Prabowo, dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI 6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ditengarai sebagai upaya membangun aliansi politik baru. Prabowo disebut ingin membangun koalisi pemerintahan yang tidak didominasi oleh pengaruh salah satu pihak, termasuk oleh Jokowi.

Seperti diberitakan beberapa media, setelah hasil hitung cepat Pilpres 2024 dari sejumlah lembaga survei keluar, Prabowo menemui beberapa elite. Pertemuan dengan SBY adalah salah satunya dan terjadi dengan cukup intens. Dalam sepekan terakhir, ada dua pertemuan antara Prabowo dan Yudhoyono.

Pertemuan terbaru terjadi di Puri Cikeas pada Jumat lalu. Beberapa pengamat memang mengatakan bahwa hubungan Prabowo-SBY terlihat semakin dekat. Di antara banyak tokoh lain yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju, koalisi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, SBY menjadi yang paling sering ditemui oleh Prabowo.

Para pengamat juga menyebutkan bahwa ada indikasi Prabowo tengah mempersiapkan aliansi politik yang benar-benar dapat berada di bawah kendalinya saat pemerintahan baru terbentuk nantinya. Langkah itu dinilai penting untuk mengimbangi pengaruh dari luar, tidak terkecuali pengaruh Presiden Jokowi terhadap partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju.

Baca juga :  Jokowi Makin Tak Terbendung?

Tentu pertanyaannya adalah untuk apa hal itu dilakukan?

Prabowo Tak Ingin Ada Elite Yang Dominan?

Bisa dibilang Prabowo memang terlihat sedang membangun balance of power atau keseimbangan kekuasaan di dalam kubu pengusungnya. Ini penting bagi Prabowo agar mantan Danjen Kopassus itu benar-benar bisa menjadi pemimpin dalam koalisi, ketimbang hanya pelaksana keinginan Jokowi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pencalonan Prabowo-Gibran selama ini tidak terlepas dari rumor adanya dukungan dari Presiden Jokowi. Kendati tidak ada pernyataan resmi dari Jokowi mengenai preferensinya, gerak-gerik Jokowi dinilai sejumlah pihak menunjukkan dukungan untuk Prabowo-Gibran.

Pengaruh Jokowi tidak hanya mewujud dari keberadaan Gibran sebagai cawapres, melainkan juga terasosiasi dengan sejumlah parpol anggota KIM yang merupakan bagian dari pemerintahan. PArpol-parpol itu di antaranya adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PSI, dan PBB. Dari enam parpol yang ada di pemerintahan, Demokrat merupakan yang paling baru bergabung.

Dengan demikian, bisa dibilang Prabowo tengah berupaya membentuk dua kubu elite di internal KIM untuk menyeimbangkan kekuasaan. SBY di satu sisi, sedang di sisi lain ada Jokowi. Pembentukan dua kubu di KIM ini tak dipungkiri berdasarkan kuatnya pengaruh Jokowi.

Pengaruh Jokowi terhadap parpol-parpol lain KIM seperti Golkar dan PAN dinilai lebih kuat dibandingkan Demokrat. Demokrat pun memiliki rekam jejak sebagai oposisi Jokowi, sehingga lebih memungkinkan untuk dijadikan rekan oleh Prabowo dan Gerindra agar pemerintahannya nanti tidak dikendalikan oleh Jokowi.

Konteks menjaga keseimbangan kekuasaan ini memang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi sejak 2014 lalu. Sang presiden berusaha juga untuk menjamin tidak ada elite di lingkaran kekuasaannya yang terlalu dominan. Cara Jokowi “membatasi” pengaruh Megawati Soekarnoputri misalnya, adalah salah satu bentuk kelihaian sang presiden menghadapi elite-elite pendukung kekuasaannya.

Siasat Jaga Balance of Power

Adapun konsep balance of power antar elite politik dalam sebuah koalisi politik adalah hal yang sangat penting untuk dijaga karena mempengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mencegah dominasi. Tanpa keseimbangan kekuasaan, ada risiko bahwa satu pihak dalam koalisi akan mendominasi yang lain. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan yang tidak seimbang dan tidak mewakili kepentingan semua pihak dalam koalisi.

Baca juga :  Hasto dan Politik Uang UU MD3

Kemudian, balance of power juga penting untuk menghindari konflik internal. Keseimbangan kekuasaan membantu mencegah konflik internal dalam koalisi. Ketika kekuasaan didistribusikan secara merata, setiap pihak cenderung merasa dihargai dan diakui, yang dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerjasama.

Selain itu, balance of power juga dipakai untuk meningkatkan legitimitas. Koalisi yang memiliki keseimbangan kekuasaan yang baik cenderung lebih dihormati oleh publik karena dianggap lebih mewakili berbagai kepentingan. Ini dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan dan mendukung stabilitas politik.

Kemudian, keseimbangan kekuasaan juga akan memaksa pihak-pihak dalam koalisi untuk mencari kompromi dan negosiasi. Ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan lebih baik mewakili kepentingan yang beragam. Keseimbangan kekuasaan juga meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Ketika kekuasaan didistribusikan secara merata, setiap pihak dalam koalisi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mewakili kepentingan mereka sendiri dan kepentingan koalisi secara keseluruhan.

Hal penting lain adalah soal risiko penyelewengan kekuasaan, baik itu dalam bentuk korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Keseimbangan kekuasaan dapat mengurangi risiko korupsi dalam pemerintahan. Ketika kekuasaan didistribusikan secara merata, setiap pihak dalam koalisi memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau korupsi.

Secara umum, hal-hal inilah yang terlihat ingin dicapai Prabowo. Persoalannya tinggal apakah ia akan seberhasil Jokowi yang sukses melakukannya sejak tahun 2014 lalu. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Triad, Grup Mafia Penguasa Asia?

Kelompok mafia tidak hanya ada di negara-negara Barat, di Asia, sebuah kelompok yang disebut Triad kerap disamakan dengan mafia-mafia ala Italia. Bagaimana sejarahnya?

Manuver Mardiono, PPP “Degradasi” Selamanya?

Kendati belakangan berusaha tetap membawa PPP eksis di kancah perpolitikan nasional dengan gestur merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Muhamad Mardiono agaknya tetap akan cukup sulit membawa PPP bangkit jika tak membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian?

Simpati, ‘Kartu’ Rahasia Prabowo?

Prabowo meminta relawan dan pendukungnya untuk tidak berdemo agar jaga perdamaian dan tensi politik. Apakah ini politik simpati ala Prabowo?

Sembako Siap Melambung Akibat Iran? 

erang Iran-Israel diprediksi akan berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? 

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Ini Rahasia Jokowi Kalahkan Megawati?

Kendati diprediksi melemah pasca kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki kunci rahasia agar tetap bisa memiliki pengaruh dalam politik dan pemerintahan. Bahkan, Jokowi agaknya mampu untuk melampaui kekuatan dan pengaruh Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.