Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Hubungan sipil–militer di Indonesia selalu bergerak antara soliditas dan fluiditas. Dari Soekarno yang terjebak faksi AD, Soeharto yang menginstitusionalisasi loyalitas, hingga Jokowi yang mengandalkan Polri—setiap era menyisakan pola berbeda. Kini, Presiden Prabowo menghadirkan stabilitas baru dalam relasi dengan angkatan bersenjata.
Relasi antara sipil dan militer selalu menjadi variabel krusial dalam politik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, kekuatan militer bukan sekadar aktor pertahanan negara, melainkan pilar politik yang ikut menentukan arah transisi kekuasaan, stabilitas sosial, bahkan kelangsungan rezim.
Pola hubungan ini kerap ditandai oleh tarik-menarik antara soliditas (loyalitas yang relatif bulat terhadap seorang pemimpin) dan fluiditas (fragmentasi, faksionalisasi, serta perubahan arah “kesetiaan”, termasuk saat masih aktif maupun purna).
Soekarno sebagai Presiden pertama menghadapi paradoks itu dengan nyata. Ia membangun basis kekuatan dari kharisma ideologis sekaligus politik simbolik, namun harus bernegosiasi dengan institusi militer yang tidak tunggal.
Angkatan Darat (AD) cenderung kritis dan sering menegaskan independensinya, sementara Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL) lebih dekat ke Soekarno.
Relasi inilah yang memunculkan pertanyaan konseptual, yakni sejauh mana loyalitas militer bersifat solid, dan kapan ia menjadi fluid, sehingga membuka peluang gejolak andai instabilitas sosial-politik terjadi?
Secara teoretis, kerangka civil–military relations Huntington membedakan dua model, yakni objective control (militer profesional, netral politik) dan subjective control (militer masuk dalam orbit politik sipil).
Indonesia sejak awal agaknya berada pada situasi unik di mana subjective control bercampur dengan kebutuhan pragmatis rezim untuk mengelola relasi dengan militer.
Sementara itu, modernisasi politik justru dinilai akan melahirkan constabulary force, yaitu militer yang berperan sebagai polisi sosial-politik.
Kedua kerangka tersebut kiranya dapat menjadi pintu masuk dalam memahami bagaimana loyalitas militer di Indonesia seringkali cair, tergantung relasi dengan kekuasaan dan karakter kepemimpinan, hingga konfigurasi kepentingan.
Dinamika Solid–Fluid: Soekarno ke Jokowi
Sejarahnya, Soekarno menghadapi dilema klasik. Untuk menjaga kekuasaannya, ia lebih dekat dengan tokoh AU seperti Omar Dhani dan AL seperti R.E. Martadinata.
Sebaliknya, Angkatan Darat dengan figur A.H. Nasution dan perwira muda seperti Soeharto memelihara jarak. Puncaknya, tragedi 1965 memperlihatkan fluiditas ekstrem, di mana sebagian besar AD berbalik arah, menyingkirkan PKI, sekaligus secara bertahap menggusur legitimasi Soekarno.
Loyalitas yang awalnya solid di dua matra ternyata rapuh di hadapan kekuatan dominan AD.
Sementara itu, Soeharto menginstitusionalisasi kekuatan militer lewat Dwifungsi ABRI. Di era ini, loyalitas militer seolah solid karena integrasi politik formal.
Namun, soliditas itu tidak absolut. Petisi 50 (1980) yang digawangi Nasution, Ali Sadikin, dan tokoh lain menunjukkan adanya faksi dalam tubuh militer yang berani mengkritik konsentrasi kekuasaan Soeharto kendati tak tergoyahkan saat itu.
Menjelang 1998, fluiditas makin tampak saat jenderal seperti Wiranto, hingga Kivlan Zen menandai dinamika perbedaan posisi dalam menyikapi keruntuhan rezim.
Selanjutnya, B.J. Habibie mewarisi krisis legitimasi. Lepasnya Timor Timur memperlihatkan jurang antara ekspektasi militer dan kebijakan sipil.
“Fraksi ABRI” kala itu sangat kecewa, menandakan turunnya soliditas internal yang selama ini menopang Orde Baru.
Rezim berganti, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghadirkan eksperimen demokrasi yang radikal. Dalam sebuah case, dirinya dikabarkan memanggil pati senior tanpa koordinasi Panglima TNI dan kepala staf, memicu resistensi.
Fluiditas meluas karena militer merasa “dilecehkan”. Kejatuhan Gus Dur pada 2001 tidak bisa dilepaskan dari retaknya relasi sipil–militer.
Lalu Megawati Soekarnoputri mencoba pendekatan berbeda. Ia cenderung membangun kedekatan dengan Polri, sementara hubungan dengan militer bercampur dengan orientasi geopolitik.
Peristiwa Sipadan-Ligitan (2002) menjadi luka diplomatik, seolah berusaha ditebus dengan operasi militer di Aceh (DOM 2003). Namun, operasi ini tidak efektif dan baru diselesaikan lewat pendekatan damai di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Di era berikutnya, SBY, sebagai jenderal purnawirawan, memiliki modal simbolik yang kuat. Loyalitas militer relatif solid karena kedekatan personal, meskipun fluiditas tetap ada dalam bentuk kritik dari sebagian purnawirawan yang mengambil sikap di posisi oposisi.
Namun, demonstrasi yang tak sedikit selama dua periode pemerintahannya tidak menggerus posisi karena ia mampu mengelola relasi sipil–militer dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak.
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menghadirkan fenomena unik. Bukan berasal dari militer, ia justru berhasil mengelola loyalitas lewat kombinasi politik anggaran, kedekatan dengan Polri, dan pengakuan terhadap figur-figur militer yang memiliki basis kedaerahan dalam balutan “perwira Solo”.
Anomali terjadi menjelang 2024 ketika Letjen TNI Kunto Arief Wibowo (saat itu Pangdam III/Siliwangi berpangkat Mayjen) menyuarakan kritik sosial-politik. Itu menandakan bahwa fluiditas tetap hadir, terutama ketika faksi merasa tidak diakomodir atau memiliki basis ideologis yang berbeda.
Lalu, bagaimana di era Presiden Prabowo Subianto saat ini?
Prabowo dan Prospek Loyalitas Militer
Di bawah Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memasuki babak baru. Berbeda dengan Soekarno yang harus menyeimbangkan matra dan Soeharto yang menginstitusionalisasi loyalitas lewat Dwifungsi, Prabowo memadukan tiga identitas: living legend militer, aktor bisnis, dan figur politik kawakan.
Ia membawa legitimasi historis sebagai prajurit elite, koneksi finansial yang menopang kepercayaan, dan kedekatan dengan arus sipil-politik kontemporer.
Relasi dengan militer saat ini pun kiranya lebih solid karena beberapa faktor. Pertama, legitimasi personal di mana Prabowo dihormati sebagai mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad serta tokoh yang pernah berada di pusat dinamika lintas zaman.
Latar belakang keluarga terpandang dan pengalaman itu agaknya menumbuhkan rasa hormat lintas generasi perwira.
Kedua, kebijakan kesejahteraan dan alutsista. Pemupukan loyalitas dijaga dengan perbaikan gaji, fasilitas, dan modernisasi senjata, bahkan saat Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan.
Ketiga, inklusivitas lintas matra di mana kini seakan tidak ada kesan satu angkatan lebih diistimewakan, meskipun faksi mungkin tetap eksis.
Keempat, kedalaman dan kesamaan frekuensi ideologis di mana Prabowo tampil sebagai pemimpin yang mengartikulasikan narasi kebangsaan secara militeristik, sehingga resonan dengan kultur TNI klasik dan kontemporer.
Namun, soliditas ini kiranya tidak absolut. Isu seperti mangkraknya tabungan perumahan TNI AD, atau potensi faksionalisasi karena jaringan purnawirawan, tetap menjadi titik rawan.
Bahkan, dalam konteks subjective control, stabilitas bisa terguncang ketika bargaining antara sipil dan militer tidak seimbang. Pun dengan probabilitas pengaruh eksternal dan “tangan tak terlihat”.
Kelebihan Prabowo justru terletak pada kemampuannya mengelola “fluiditas” itu agar tidak berkembang menjadi fragmentasi.
Dengan menghormati tradisi internal TNI, memberi ruang bagi perwira kunci (Panglima, KSAD, KSAL, KSAU, Pangkostrad, Pang Kopassus, Pangdam, dll), serta memastikan kepentingan ekonomi-politik militer tetap terakomodasi, hal ini kiranya dapat meminimalisir potensi oposisi internal.
Presiden Prabowo agaknya berada di titik di mana loyalitas militer tampak paling solid sepanjang sejarah, namun riwayat menunjukkan bahwa soliditas hanya bertahan selama fluiditas bisa dikelola. Semoga stabilitas tetap tercipta bagi persatuan bangsa. (J61)
