Dengarkan artikel ini:
Romantisme Soekarno di Hari Ibu ternyata mirip jebakan Sanji One Piece. Benarkah perayaan ini hanya sangkar emas?
“Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.” — Ir. Soekarno, Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia (1947)
Pagi itu, Cupin tampak sedikit lebih sibuk dari biasanya dengan celemek yang terlihat kekecilan di badannya yang gempal. Anak muda satu itu sedang bergelut dengan tepung dan adonan kue di dapur, bertekad memberikan kejutan spesial.
Di kalender dinding, angka 22 Desember dilingkari dengan spidol merah tebal, menandakan hari yang sakral bagi jutaan keluarga di Indonesia. Cupin ingin menjadi anak yang berbakti hari ini, membiarkan ibunya duduk santai bak ratu sehari di ruang tengah tanpa menyentuh pekerjaan rumah.
Niat Cupin tentu saja mulia, sebuah gestur manis yang merefleksikan kasih sayang tulus seorang anak kepada ibunya. Media sosial pun hari ini banjir dengan potret serupa: kaki ibu yang dibasuh, tumpeng yang dipotong, dan puisi-puisi syahdu tentang malaikat tanpa sayap.
Namun, di balik aroma kue yang mulai mengepul dari oven Cupin, ada sebuah ironi yang terselip diam-diam di antara perayaan ini. Perayaan Hari Ibu terasa seperti sebuah “gencatan senjata” kultural, di mana kaum perempuan diberi upeti satu hari untuk melupakan beban domestik yang menumpuk di 364 hari sisanya.
Kita terjebak dalam sebuah ritual tahunan yang memuliakan “penderitaan” dan “pengorbanan” seorang ibu sebagai standar moral tertinggi. Narasi yang dibangun selalu seragam: ibu yang baik adalah ibu yang lelah, yang tangannya kasar karena cucian, namun tetap tersenyum tulus demi keluarga.
Tanpa sadar, Cupin dan kita semua sedang melanggengkan sebuah konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam sangkar emas bernama domestikasi. Kita memuja mereka karena mereka ada di dapur dan mengurus anak dengan telaten, bukan karena mereka memiliki gagasan besar di ruang publik.
Padahal, jika kita mau menengok ke belakang, benih perayaan ini tidak ditanam di tanah dapur yang becek atau ruang cuci yang sempit. Ada distorsi sejarah yang luar biasa masif yang membuat makna “Ibu” bergeser drastis dari aktor pergerakan menjadi sekadar manajer rumah tangga.
Romantisme perayaan ini seolah menjadi obat bius yang membuat kita lupa bahwa posisi perempuan dalam struktur sosial kita masih jauh dari kata setara. Bunga dan kado menjadi kompensasi atas ketimpangan peran yang terus dipelihara dari generasi ke generasi.
Lantas, benarkah perayaan Hari Ibu yang kita kenal sekarang adalah warisan murni dari nilai-nilai luhur budaya bangsa kita? Ataukah ini sebenarnya hasil dari rekayasa politik panjang yang mengubah makna perjuangan menjadi sekadar seremoni kasih sayang?
Dari Kongres Politik ke Lomba Tumpeng
Untuk menjawab kegelisahan itu, kita perlu memutar waktu mundur jauh ke belakang, tepatnya ke tahun 1928 di Yogyakarta. Di sanalah roh asli dari tanggal 22 Desember sebenarnya bersemayam, jauh sebelum tertimbun oleh tumpukan kado dan lomba memasak.
Pada tanggal tersebut, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, sebuah peristiwa yang dicatat dengan sangat apik oleh sejarawan Susan Blackburn. Dalam bukunya yang berjudul Women and the State in Modern Indonesia, Blackburn menarasikan bahwa peristiwa itu adalah tonggak politik, bukan tonggak domestik.
Blackburn menjelaskan dengan jeli bahwa yang berkumpul saat itu bukanlah ibu-ibu yang bertukar resep masakan atau tips mengasuh anak. Ratusan perempuan dari berbagai organisasi itu adalah para aktivis yang membahas isu-isu keras seperti perdagangan manusia, penolakan perkawinan anak, dan akses pendidikan.
Mereka tidak mendefinisikan diri mereka lewat hubungannya dengan suami atau anak semata. Mereka mendefinisikan diri lewat hubungan mereka dengan negara dan bangsa yang sedang diperjuangkan kemerdekaannya dari kolonialisme.
Semangat perlawanan inilah yang kemudian ditangkap oleh Presiden Soekarno beberapa dekade kemudian. Melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1959, Soekarno menetapkan Hari Ibu untuk mengenang semangat politis tersebut, bukan untuk merayakan peran domestik.
Bagi Soekarno, penetapan ini adalah monumen untuk mengenang semangat “Sarinah”, sebuah konsep perempuan revolusioner yang ia tuangkan dalam bukunya. Namun, sejarah politik Indonesia adalah sejarah yang penuh tikungan tajam, dan nasib perempuan sering kali terlempar di tikungan tersebut.
Ketika rezim berganti dari Orde Lama ke Orde Baru, makna “Ibu” mengalami operasi plastik total di tangan kekuasaan Soeharto. Sosiolog Julia Suryakusuma, dalam karya monumentalnya State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia, membongkar habis-habisan strategi licik ini.
Menurut Suryakusuma, negara Orde Baru secara sistematis mengintervensi unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga, untuk mendefinisikan ulang peran perempuan demi stabilitas politik. Melalui organisasi bentukan negara seperti PKK dan Dharma Wanita, perempuan “dijinakkan” dan peran mereka dikeridilkan.
Negara mengonstruksi perempuan ideal hanya sebatas pendamping suami yang setia dan pendidik anak yang patuh. Suryakusuma menjelaskan bahwa konsep “Ibuisme Negara” ini menggabungkan feodalisme Jawa dan borjuasi Barat secara efektif.
Hal ini menciptakan standar ganda di mana perempuan dituntut aktif dalam pembangunan fisik tetapi pasif dalam tuntutan kekuasaan politik. Akibatnya, Hari Ibu yang tadinya garang dan politis, perlahan namun pasti berubah wajah menjadi perayaan yang lunak.
Perayaan 22 Desember kini lebih identik dengan kebaya dan sanggul daripada orasi politik dan tuntutan kebijakan. Perempuan yang aktif berpolitik secara agresif sering kali dicap negatif akibat trauma sejarah penghancuran Gerwani.
Sementara itu, perempuan yang patuh di rumah dan tidak banyak menuntut dipuji negara sebagai “Ibu Teladan”. Trauma sejarah inilah yang membuat narasi “kasih sayang ibu” lebih mudah diterima masyarakat daripada narasi “perjuangan perempuan”.
Namun, apakah adil jika kita menimpakan seluruh kesalahan degradasi makna ini hanya kepada rezim Soeharto semata? Mungkinkah ada cacat logika fundamental dalam cara pandang Soekarno sendiri yang membuka celah bagi domestikasi ini?
Jebakan Sanji dan Sangkar Emas Soekarno
Di sinilah kita perlu meminjam kacamata pop-kultur untuk membedah psikologi di balik fenomena ini agar lebih mudah dipahami. Tidak ada analogi yang lebih tepat selain karakter Vinsmoke Sanji dari anime mahakarya Eiichiro Oda, One Piece.
Sanji adalah representasi sempurna dari apa yang disebut oleh psikolog Peter Glick dan Susan Fiske sebagai Benevolent Patriarchy atau patriarki yang “baik hati”. Sanji memiliki prinsip ksatria yang tak tergoyahkan untuk tidak pernah menyakiti perempuan dalam kondisi apa pun.
Ia akan melayani perempuan bak ratu, memasakkan makanan terbaik, dan melindungi mereka dengan nyawanya sendiri. Terdengar sangat romantis dan gentleman jika dilihat sekilas di permukaan.
Namun, dalam Arc Wano, sikap “mulia” Sanji ini menjadi bumerang fatal ketika ia berhadapan dengan musuh perempuan bernama Black Maria. Sanji babak belur dan tidak bisa melawan, bukan karena ia lemah secara fisik, melainkan karena prinsipnya itu.
Ia menolak melihat perempuan sebagai kombatan atau musuh yang setara yang bisa bertarung di medan laga. Inilah yang bisa kita sebut sebagai fenomena “Sanji-nisasi” Hari Ibu di Indonesia.
Kita memuja perempuan secara berlebihan, namun penyanjungan itu justru menjadi borgol yang membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri. Soekarno, dalam banyak hal, adalah “Sanji”-nya Indonesia dalam konteks pergerakan perempuan.
Ia adalah seorang romantic protector yang menempatkan perempuan di atas pedestal atau panggung kehormatan. Ia memberikan julukan agung seperti “Ibu Bangsa” dan “Sarinah” sebagai bentuk penghormatan tertinggi.
Soekarno memuliakan perempuan, tetapi ia mendefinisikan kemuliaan itu berdasarkan standarnya sendiri sebagai laki-laki. Ia yang memberi ruang, dan ia juga yang memegang kunci pintu ruang tersebut.
Sikap benevolent ini berbahaya karena ia bekerja seperti obat bius yang manis. Perempuan merasa disayang dan dilindungi, sehingga lupa bahwa mereka sebenarnya sedang tidak diberi otonomi penuh.
Ketika perempuan dianggap sebagai makhluk yang “terlalu suci” atau “terlalu lembut” seperti pandangan Sanji, dampaknya fatal. Mereka secara otomatis dianggap tidak cocok untuk masuk ke dalam lumpur politik yang kotor dan keras.
Soeharto kemudian datang bukan untuk menghancurkan panggung kehormatan buatan Soekarno itu. Ia justru memanfaatkannya dengan memasang pagar besi di sekeliling panggung tersebut agar perempuan tidak bisa turun.
Jika Soekarno adalah Sanji yang memuja Nami karena kecantikannya, Soeharto adalah figur otoriter yang memastikan Nami tetap di kamar. Keduanya, baik lewat jalan romantis maupun jalan represif, sama-sama melanggengkan patriarki.
Laki-laki tetap menjadi subjek utama, sementara perempuan menjadi objek pelengkap, entah sebagai inspirasi revolusi atau penjaga dapur. Hari Ibu yang kita rayakan hari ini adalah produk dari “Sanji-nisasi” yang berkepanjangan ini.
Kita memberi bunga sebagai simbol keindahan dan kerapuhan, alih-alih memberi kursi di parlemen sebagai simbol kekuasaan. Kita terjebak dalam ilusi bahwa memanjakan ibu satu hari sudah cukup untuk membayar utang ketimpangan gender.
Padahal, perayaan semacam itu hanyalah bentuk lain dari pelanggengan mitos tentang wilayah kekuasaan ibu. Kita seolah sepakat bahwa wilayah itu hanyalah sebatas kasur, sumur, dan dapur.
Sudah saatnya kita berhenti menjadi Sanji yang melihat perempuan sebagai makhluk yang harus dilindungi karena kelemahannya. Kita perlu belajar menjadi seperti Luffy, sang kapten Topi Jerami yang melihat perempuan dengan kacamata berbeda.
Luffy melihat Nami dan Robin bukan sebagai perempuan yang rapuh, melainkan sebagai Nakama atau mitra yang setara. Ia membiarkan mereka bertarung dengan caranya sendiri untuk meraih mimpi bersama, tanpa membatasi potensi mereka.
Selama Hari Ibu masih dirayakan dengan lomba tumpeng dan bukan dengan tuntutan kebijakan publik yang pro-perempuan, perayaan ini akan sia-sia. Selama itu pula “Ibu Pertiwi” masih tersandera dalam sangkar emas patriarki yang penuh dengan bunga-bunga palsu. (A43)
