HomeNalar PolitikSiasat Negative Campaign PKS

Siasat Negative Campaign PKS

PKS memberi lampu hijau kepada kader-kadernya untuk melakukan negative campaign di pesta demokrasi 2019 nanti.


PinterPolitik.com

“[dropcap]S[/dropcap]ilahkan negative campaign,” begitu kira-kira perkataan Presiden PKS Sohibul Iman kepada kader-kadernya di acara konsolidasi kader partai tersebut beberapa waktu lalu. Sebuah pernyataan yang tidak lazim dilontarkan secara publik karena dampaknya yang bisa menjadi bumerang, tetapi itulah yang keluar dari mulut sang presiden PKS.

Sohibul tampak serius dengan pernyataan tersebut. Ia menyebut bahwa negative campaign bukanlah perkara yang benar-benar terlarang. Menurutnya, selama informasi yang diberikan berupa data dan fakta, masyarakat perlu mendengar informasi tentang kandidat melalui negative campaign.

Terlepas dari pembelaan dirinya, pernyataan tersebut terlanjur menjadi kontroversi di masyarakat. Kubu-kubu yang berseberangan dengan PKS ramai-ramai memberi kritik terkait pernyataan itu. Beberapa orang bahkan menganggap bahwa langkah tersebut bisa memberi petaka bagi keterpilihan PKS di Pemilu nanti.

Menarik bagaimana PKS secara terang-terangan menyebut negative campaign sebagai bagian dari strategi pemenangan mereka. Lantas, bagaimanakah strategi ini dapat bekerja bagi mereka? Akankah strategi ini memberi keuntungan atau justru berbuah petaka?

Praktik Abu-abu yang Laku

Kampanye negatif merupakan salah satu jenis kampanye yang lazim dilakukan dalam politik dunia. Meski kerap dianggap tabu, banyak kandidat di seluruh dunia memilih strategi semacam ini karena dianggap sebagai salah satu kampanye yang efektif.

Menurut John G. Geer, kampanye negatif merujuk pada kritik yang dilakukan oleh satu kandidat kepada kandidat lainnya selama kampanye. Menurutnya, politik merupakan hal yang keras sehingga terkadang pemilih perlu untuk mengetahui hal yang baik dan buruk dari suatu kandidat.

Ada dua hal yang menyebabkan kampanye semacam ini dapat memperkaya informasi yang tersedia bagi pemilih. Yang pertama, informasi negatif cenderung berorientasi pada isu ketimbang hal-hal yang bersifat positif. Yang kedua, kampanye semacam ini juga cenderung lebih didukung oleh bukti daripada hal-hal positif yang muncul dari klaim pribadi.

Berdasarkan pendapat Geer tersebut, dalam kadar tertentu, kampanye negatif dapat dikatakan merupakan hal yang diperlukan oleh pemilih. Ada unsur isu dan bukti atau fakta sehingga pemilih dapat membedakan satu kandidat dengan kandidat lainnya secara lebih rasional. Kampanye negatif dapat membatasi proses kampanye agar tidak terlalu banyak diisi oleh klaim-klaim positif sepihak dari kandidat.

Argumentasi PKS tentang kampanye negatif sendiri tampak sejalan dengan ungkapan Geer. PKS mengungkapkan bahwa kampanye  yang mereka maksud adalah mengangkat kelemahan lawan sesuai dengan fakta. Hal ini berbeda dengan kampanye berbasis hoaks dan fitnah yang kerap digolongkan sebagai kampanye hitam atau black campaign.

Dalam budaya politik Indonesia, kampanye negatif sering kali dibedakan dengan kampanye hitam. Meski tidak lazim, klasifikasi semacam ini kerap kali menjadi semacam legitimasi bahwa praktik kampanye negatif dianggap lebih wajar ketimbang kampanye hitam.

Baca juga :  Jokowi Tak Mungkin Dimakzulkan

Klasifikasi semacam ini boleh jadi salah satu sebab PKS tidak mengharamkan dan bahkan menyuarakan negative campaign. Secara hukum, kampanye negatif boleh jadi dianggap sebagai aspek kampanye yang tidak memiliki konsekuensi besar dikarenakan tidak mengandung unsur pidana seperti kebohongan atau ujaran kebencian.

Meski dapat dikatakan perlu, strategi semacam ini sebenarnya dapat dikatakan masih abu-abu – kalau tidak mau dikatakan tabu – dalam politik Indonesia. Hal ini terlihat dari tanggapan sebagian masyarakat terutama kubu yang berseberangan dengan PKS. Mau tidak mau, negative campaign terutama yang tergolong bersifat attacking memang masih dipandang buruk di negeri ini.

Berharap Efektivitas

Efektivitas kampanye semacam ini sering kali menjadi perdebatan banyak pihak. Menurut Conor M. Dowling dan Yanna Krupnikov, ada tiga perdebatan utama yang muncul dari efektivitas kampanye semacam ini, yaitu apakah kampanye ini dapat memobilisasi pemilih, mendemobilisasi pemilih, atau tidak memiliki efek sama sekali.

Selain tentang efeknya terhadap partisipasi, pertanyaaan tentang teknik kampanye seperti ini juga berkisar pada apakah kampanye ini benar-benar mengubah pikiran pemilih. Menurut Dowling dan Krupnikov, responden pada survei umumnya menganggap kampanye semacam ini tidak memberi pengaruh. Sementara itu, bagi para politisi dan jurnalis, penggunaan hal-hal negatif secara terus-menerus dapat memberikan keuntungan tersendiri.

Ada salah satu penelitian menarik terkait dengan efek kampanye negatif semacam ini. Stephen Ansolabehere dan Shanto Iyengar menemukan bahwa kampanye negatif memiliki dampak yang lebih besar kepada Partai Demokrat ketimbang Partai Republikan di Amerika Serikat.

Ada penyebab mengapa strategi semacam itu bisa memiliki dampak yang berbeda bagi partai yang berbeda. Menurut Ansolabehere dan Iyengar, para pemilih Republikan tetap akan menggunakan hak pilih mereka apa pun yang akan terjadi, dan tetap akan memilih partai tersebut.

Berbeda dengan Partai Republikan, pemilih Partai Demokrat tergolong kepada pemilih yang masih bisa dipengaruhi. Pemilih partai ini jika ada serangan negative campaign dapat dipengaruhi untuk tidak pergi ke tempat pemilihan, tidak memilih, atau bahkan memindahkan dukungan untuk Partai Republikan.

Dua kondisi tersebut dapat dikombinasikan dengan efek negatif pada pemilih kelompok independen. Umumnya, terjadi penurunan kepada kelompok pemilih ini jika ada serangan kampanye negatif. Kondisi-kondisi ini membuat kampanye negatif memberikan keuntungan lebih besar bagi Partai Republikan.

Terlihat bahwa kampanye negatif dapat memiliki efektivitas beragam pada partai-partai yang ada. Jika ditarik kesimpulan, kampanye negatif dapat memiliki keuntungan bagi partai yang memiliki pemilih lebih loyal sesuai dengan pengalaman Partai Republikan, sebagaimana diungkapkan oleh Ansolabehere dan Iyengar.

Efektif Buat PKS?

Dalam kadar tertentu, pemilih PKS dan pemilih partai Republikan dapat dikatakan memiliki karakteristik pemilih yang serupa. Pemilih partai dakwah ini tergolong loyal dan cenderung tidak mudah berpaling ke pilihan lain kecuali ada kondisi-kondisi khusus yang ekstrem. Serupa dengan Partai Republikan, umumnya pemilih PKS tetap akan memilih partai tersebut terlepas dari apa pun yang terjadi.

PKS memang tergolong partai yang memiliki core voters tersendiri. Partai ini biasanya diidentikkan dengan basis massa kalangan Islam kelas menengah perkotaan. Secara khusus, sistem partai yang juga mengadopsi sistem jamaah menguntungkan mereka untuk memiliki core voters.  Ketaatan pada pemimpin jamaah setara dengan ketaatan pada pemimpin partai sehingga mereka cenderung akan loyal kepada titah pemimpin mereka sesuai dengan doktrin sami’na wa atha’na (kami dengar maka kami taat).

Berdasarkan kondisi tersebut, PKS boleh jadi memang tidak benar-benar khawatir akan mengalami penurunan suara. Mereka memiliki core voters utama yang cenderung berbeda dengan partai-partai lain. Boleh jadi, partai ini memang memiliki semacam jaminan bahwa sebagian besar pemilihnya tidak akan lari, terlepas dari apa pun strategi kampanye yang dijalankan.

Di tengah tiga perdebatan apakah kampanye negatif dapat memiliki efek atau tidak, PKS tidak akan benar-benar merugi melalui keberadaan core voters semacam ini. Dalam kadar tertentu, strategi ini bisa saja memberikan keuntungan khusus kepada partai berlogo bulan dan padi ini.

Apakah strategi negative campaign PKS bakal berhasil? Click To Tweet

Jika diperhatikan pada pola yang terjadi di AS, ada pengaruh pada penurunan perolehan suara Partai Demokrat jika strategi ini dijalankan. Berdasarkan kondisi tersebut, jika PKS memilih menggunakan strategi negative campaign ada potensi bahwa mereka bisa menurunkan perolehan suara partai lain.

Partai-partai yang tidak memiliki basis massa loyal seperti PKS bisa saja mendapatkan kerugian melalui strategi semacam ini. Sementara itu, PKS tergolong tidak memiliki risiko jika menggunakan strategi seperti ini. Boleh jadi, anggapan bahwa strategi ini bisa menurunkan perolehan PKS tidak sepenuhnya benar jika merujuk pada pola yang diungkapkan oleh Ansolabehere dan Iyengar.

Terlepas dari tabu atau tidak, nyatanya ada efek tertentu dari strategi kampanye seperti itu. Menarik untuk ditunggu apakah negative campaign ala PKS ini dapat berbuah berkah atau justru bahaya. Mereka bisa saja tertimpa untung serupa Republikan di AS. Akan tetapi, bisa saja deklarasi terang-terangan untuk kampanye negatif akan menjadi bumerang bagi mereka. (H33)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja...

Untuk Apa Civil Society Watch?

Ade Armando dan kawan-kawan mengumumkan berdirinya kelompok bertajuk Civil Society Watch. Munculnya kelompok ini jadi bahan pembicaraan netizen karena berpotensi jadi ancaman demokrasi. Pinterpolitik Masyarakat sipil...

Tanda Tanya Sikap Gerindra Soal Perkosaan

Kasus perkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Bekasi asal Gerindra membuat geram masyarakat. Gerindra, yang namanya belakangan diseret netizen seharusnya bisa bersikap lebih baik...