Dalam berbagai isu politik di Indonesia, hampir selalui ada isu sentimen anti-Tiongkok yang menyertai. Apa dampak isu ini jika dibiarkan berkeliaran?
Pinterpolitik.com
Ada satu kisah yang agak kurang mengenakkan terkait dengan kerusuhan 22 Mei 2019 lalu. Di tengah simpang siur kabar dan kegelisahan masyarakat, muncul sebuah berita palsu tentang anggota Brimob yang disebut-sebut berasal dari negeri Tirai Bambu Tiongkok. Sebuah isu tak sedap yang dengan mudah dibantah dan pelaku penyebarannya kini telah ditangkap oleh polisi.
Kisah itu tidak sedap bukan hanya karena isunya adalah bohong, tetapi karena potensi yang diberikannya bisa lebih panjang. Salah satu yang jelas adalah berita bohong itu menggulirkan kembali sentimen anti-Tiongkok yang berpotensi memecah-belah masyarakat.
Di luar itu, sentimen anti-Tiongkok itu sebenarnya bisa saja tak hanya berbahaya secara sosial, tetapi bisa merembet hingga ke ekonomi dan pembangunan. Seperti diketahui, saat ini pemerintah Indonesia tengah banyak menjalin hubungan dengan negara berpenduduk terbanyak di dunia itu dalam berbagai proyek pembangunan.
Dalam kadar tertentu, sentimen anti-Tiongkok yang ada di negeri ini bisa saja membuat para investor dan Tiongkok secara umum merasa tidak nyaman jika harus berhubungan dengan Indonesia. Hal ini digambarkan misalnya dalam artikel yang dimuat oleh kantor berita Global Times asal Tiongkok.
Tidak banyak yang menduga bahwa sentimen anti-Tiongkok di Indonesia tak hanya bisa mempengaruhi kondisi sosial-masyarakat, tetapi juga hingga ke berbagai proyek milik pemerintah. Lalu, seperti apa dampak sentimen ini pada hubungan Indonesia dan Tiongkok?
Isu Rasial
Sentimen anti hal-hal yang berbau Tiongkok dan Tionghoa bukanlah barang baru di Indonesia. Selama bertahun-tahun, sentimen ini kerap muncul apalagi di tahun-tahun politik di mana isu rasial ini kerap digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik.
Umumnya, sentimen semacam ini kerap dimunculkan untuk hal-hal yang terkait dengan kesenjangan ekonomi. Ada kesan bahwa masyarakat yang merasa pribumi tersisihkan oleh keturunan Tionghoa sehingga muncul sentimen rasial kepada mereka.
Selama beberapa tahun terakhir, berbagai isu negatif – yang tak jarang palsu – disebar di media sosial untuk menyerang pemerintah. Isu seperti gelombang kedatangan pekerja asal negeri Tirai Bambu ini kerap dihembuskan demi menyudutkan pemerintahan yang berkuasa.
Personel Brimob yang kalian teriak-teriakin pasukan impor dari Cina, ternyata orang Minang. Sukunya Chaniago.
BBBUAHAHAHHAHAHAHAA. NNNNNNGGGGGGAAAAAAANNNNNGGGGGAAAAAKKKKK…….. pic.twitter.com/dQHR8ODsGt
— Presiden Gapardo (@Tuan_Marajo) May 25, 2019
Bagi beberapa pihak, merebaknya isu rasial ini tergolong berbahaya. Hal ini dapat memicu kecurigaan dan stereotip berbahaya kepada warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki latar belakang etnis Tionghoa. Perkara toleransi di Indonesia dalam tanda tanya besar manakala isu ini terus dihembuskan dan dikaitkan dengan urusan politik.
Banyak orang yang khawatir berbagai aksi kekerasan dan persekusi yang terjadi kepada etnis tersebut di tahun 1998 akan terulang jika sentimen itu dipelihara. Oleh karena itu, sentimen rasial seperti ini kerap dikampanyekan untuk dihapus agar trauma masa lalu tak berulang dan menemukan bentuk yang baru.
Sebenarnya, sentimen anti-Tiongkok ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja. Di beberapa negara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina bahkan Sri Lanka, sentimen rasial ini cenderung mengemuka dalam beberapa waktu terakhir.
Serupa seperti di Indonesia, sentimen tersebut juga banyak dipicu oleh hal-hal yang awalnya bersifat ekonomi. Meski demikian, seiring dengan geliat pembangunan negeri tersebut di berbagai negara, sentimen tersebut semakin mengemuka, termasuk juga yang terjadi di Indonesia belakangan ini.
Bangkitnya Nasionalisme
Dalam kasus-kasus tersebut, umumnnya sentimen anti-Tiongkok ini kerap diarahkan kepada para warga negara keturunan Tionghoa, atau para diaspora yang ada di dalam negara. Oleh karena itu, sentimen yang kerap disebut sinofobia ini kerap kali menjadi isu sosial antara komunitas-komunitas etnis yang ada di dalam negeri.
Meski hal tersebut mungkin terjadi, isu sentimen anti-Tiongkok ini bisa saja melebar hingga ke taraf yang lebih besar. Dalam konteks ini, pemerintahan Beijing bisa saja mengambil langkah tertentu terkait dengan sentimen tersebut, termasuk di Indonesia.
Hal tersebut terkait dengan meningkatnya nasionalisme di pemerintahan Beijing saat ini di mana mereka mulai menjalin hubungan kembali dengan diaspora mereka yang tersebar di seluruh dunia. Pandangan ini diungkapkan misalnya oleh Leo Suryadinata dari ISEAS – Yusof Ishak Institute.
Tiongkok disebut-sebut memiliki gagasan tentang “Chinese Dream” di mana ada upaya untuk memobilisasi putra-putri keturunan Tiongkok di seluruh dunia untuk merealisasikan mimpi tersebut.
Gagasan ini dalam kadar tertentu dapat dianggap sebagai upaya Tiongkok untuk mendorong transnasionalisme di antara diasporanya. Hal ini diungkapkan misalnya oleh Hong Liu dan Els van Dongen dari Nanyang Technological University.
Transnasionalisme ini merujuk pada upaya untuk mengaitkan kembali para diaspora yang tersebar di seluruh dunia dengan tanah asal mereka di Tiongkok. Memang, sebenarnya upaya transnasionalisme ini banyak didorong oleh upaya Tiongkok untuk mengintegrasikan diri dengan ekonomi global. Meski demikian, dengan adanya motif tersebut, pemerintah Beijing bisa saja lebih sensitif terhadap hal-hal yang terjadi pada diaspora dan warga berdarah Tionghoa di berbagai negara.
Merujuk pada kebijakan tersebut, memberikan sentimen kepada diaspora atau warga keturunan Tionghoa di luar Tiongkok daratan bisa saja ditanggapi keras oleh Beijing. Bangkitnya gairah nasionalisme pemerintah bisa saja membuat mereka akan ambil tindakan ke negara-negara yang di dalamnya ditemui praktik sinofobia.
Kooperasi dan Konsolidasi
Berdasarkan kondisi tersebut, munculnya sentimen anti-Tiongkok bisa saja menimbulkan konsekuensi khusus. Dengan munculnya transnasionalisme, Tiongkok bisa saja tak terlalu terkesan jika ada isu semacam Brimob asal Tiongkok yang berkeliaran di Indonesia.
Sentimen anti-Tiongkok yang terjadi seperti pada kasus penyebaran isu polisi Tiongkok, dapat menjadi hal yang buruk bagi relasi antara Indonesia dan Tiongkok. Di kondisi yang normal, mungkin dampak dari hal ini tak akan terlalu berkonsekuensi besar. Akan tetapi, di kondisi yang ada saat ini, sentimen tersebut bisa saja mengundang bahaya.
Seperti ditulis oleh Global Times, sentimen ini bisa mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok. Secara spesifik, isu sinofobia yang muncul belakangan ini bisa saja mempengaruhi kooperasi antara kedua negara, terutama dalam proyek Belt and Road Intitiative (BRI).
Global Times sendiri diketahui merupakan situs berita asal Tiongkok berbahasa Inggris yang memiliki kecenderungan politik yang linear dengan Partai Komunis Tiongkok. Dimuatnya artikel tersebut bisa saja sudah menggambarkan bagaimana Partai Komunis Tiongkok mulai gerah dengan sentimen anti-Tiongkok yang ada di Indonesia.
Sentimen anti-Tiongkok bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dan negara tersebut. Click To TweetApalagi, artikel tersebut memuat jelas bahwa proyek BRI bisa saja terganggu akibat isu seperti Brimob asal Tiongkok. Hal ini bisa menjadi pukulan telak bagi pemerintah yang kini tengah menjalin beberapa proyek pembangunan melalui inisiatif tersebut.
Dalam laporan A2 Global Risk, Tiongkok memiliki dua cara dalam menghadapi kondisi semacam ini, yaitu kooperasi dan konfrontasi. Yang menjadi masalah tentu saja adalah jika negeri di bawah kendali Xi Jinping ini memutuskan untuk melakukan konfrontasi.
Negeri Tirai Bambu ini bisa saja melakukan konfrontasi secara khusus dengan pihak-pihak penyebar kabar miring berbau rasial ini. Mereka bisa saja memberikan “restu” untuk menindak tegas para penyebar hal-hal berbau sinofobia di Indonesia.
Meski demikian, bisa saja konfrontasi yang dimaksud adalah konfrontasi yang sifatnya lebih umum, yaitu kepada negara. Jika hal ini yang terjadi, ancaman yang digambarkan oleh Global Times bukan tidak mungkin akan terjadi.
Berdasarkan hal tersebut, sentimen anti-Tiongkok boleh jadi tak hanya merugikan dari sisi toleransi antaretnis di Indonesia, tetapi juga dari segi hubungan antara Indonesia-Tiongkok. Idealnya, isu-isu liar di media sosial semacam itu bisa dihentikan karena bisa saja memicu dampak yang lebih besar. (H33)
