HomeNalar PolitikSelandia Baru VS Indonesia, Ada Maunya

Selandia Baru VS Indonesia, Ada Maunya

Kedatangan Presiden Jokowi ke Selandia Baru disambut demo dan dugaan penghinaan. Di sisi lain, Selandia Baru dapat ‘madu’.


PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]udrey Young memang tak lagi muda. Tapi justru karena status itulah – jurnalis politik senior – tulisannya dimuat di halaman NZ Herald, sebuah koran tua yang lumayan prestis di Selandia Baru. Media beraliran tengah – konservatif ini, berkata kalau Presiden Jokowi menghina Perdana Menteri (PM) Jacinda Ardern karena menolak bertemu pers lokal guna menjelaskan isi pertemuan bilateral tersebut.

Pernyataan Young, langsung saja ditangkis oleh Tantowi Yahya, mantan penyanyicountrysekaligus duta besar Indonesia untuk Selandia Baru. Tantowi berkata bahwa apa yang dituliskan Young tak lebih dari sebuah pretensi semata dan tak berdasar data, apalagi fakta. Akhir pernyataannya, politisi Golkar tersebut ‘berharap’ Young mengklarifikasi apa yang ditulisnya tersebut. Lebih jauh lagi, Tantowi menjelaskan pula bahwa ketidakhadiran Jokowi menemui pers lokal sudah disepakati oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan Selandia Baru.

Selain pemberitaan yang menyebut Jokowi tak sopan, Young juga menyebut atau tepatnya menebak-nebak, bila Jokowi sengaja menghindari pertanyaan sensitif soal Papua Barat. Di tahun 2001 lalu, Abdurrahman Wahid pernah membuat PM Selandia Baru saat itu, Helen Clark terperanjat, karena buka-bukaan bicara soal Timor Timur dan korupsi yang menjangkiti sistem peradilan Indonesia.

Barangkali, jika hendak menebak-nebak seperti dirinya, Young berpikir kalau Jokowi tak akan mampu berbicara seterbuka Gus Dur di tengah forum bilateral nan formal. Selain itu, barangkali melemparkan tudingan ‘tak sopan’ ini adalah sebuah momentum tersendiri. Sejak Gus Dur yang berkunjung di tahun 2001 dan SBY di tahun 2005, Indonesia absen dalam waktu panjang untuk melakukan kunjungan ke negara kiwi tersebut.

Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa dan ada apa dengan kedua negara ini? Sebesar apa pula keberadaan Selandia Baru bagi Indonesia?

Menjauh karena ‘Dipepet’ WTO

Saat jabatan Perdana Menteri dipegang oleh John Key, Selandia Baru memulai inisiatif terlebih dulu untuk ‘mendekati’ Indonesia di tahun 2016. Key sadar betul Indonesia adalah pasar potensial dan semarak bagi kepentingan ekspor impornya. Bagaimana tidak, Indonesia punya jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, sementara Selandia Baru hanya 4 juta jiwa. Perbedaan di atas tentu tidaklah remeh dan sangat kontras.

Lantas mengapa baru di tahun 2016? Hal ini bisa dikatakan wajar, bila tak mau disebut sebagai bentuk ‘kesadaran diri’. Selandia Baru dan Indonesia punya sejarah kurang sedap sebelumnya karena kasus diWorld Trade Organization (WTO). Selandia Baru menuding Indonesia melakukan pembatasan impor buah, sayur, dan daging sapi.

Pertengkaran tersebut memang banyak dilandasi ketidakrelaan Selandia Baru karena petani dan peternaknya terusik oleh kebijakan beraroma ‘proteksionis’ Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, negara tersebut berpotensi kehilangan nilai perdagangan 500 juta dollar AS hingga 1 miliar AS atas kebijakan pembatasan impor daging sapi Indonesia.

Baca juga :  Jokowi Salat di Masjid Jokowi

Kejadian yang berlangsung di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, memang sangat bergesekan dengan cita-cita politisi Partai Demokrat tersebut untuk mencapai swasembada pangan. Selama bertahun-tahun, Pemerintah berjuang mencapai swasembada pangan, namun apa daya, keberadaan negara maju dan perdagangan dunia yang makin bebas membuat batas kepentingan antar negara makin tipis.

WTO sebagai ‘wasit’ dalam perdagangan dunia sangat mudah mencengkram negara-negara anggota yang mencoba mengandalkan restriksi perdagangan demi ‘memajukan’ industri, peternak, dan petani dalam negeri. Inilah yang terjadi pada SBY.

John Key dan Mantan Presiden SBY (sumber: istimewa)

Akibatnya, Indonesia menjadi negara yang termasuk paling sering kena gugatan negara-negara lain, terutama negara maju. Dalam catatan WTO saja, selama 16 tahun terakhir, Indonesia berurusan dengan WTO sebanyak 25 kali. Di tahun 2004, Indonesia digugat 13 kali. Dari 13 gugatan ini, Indonesia banyak berhubungan dengan isu pertanian dan peternakan.

Di sisi lain, swasembada daging sudah menjadi ‘jargon’ politik tersendiri di setiap pemerintahan. Jalan paling mudah dan instan mewujudkannya memang dengan membatasi impor daging dengan sistem kuota, rekomendasi atau lisensi. Nah sialnya, kebijakan inilah yang menjadi senjata negara-negara maju memperkarakan Indonesia ke meja WTO.

Indonesia juga bukannya tak punya tameng untuk melindungi dirinya. Di depan meja WTO, Indonesia menginginkan data yang jelas soal kebutuhan dan importasi untuk periode tertentu. Dalam ketentuan impor buah dan sayur, terdapat skema Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), sementara dalam perdagangan sapi, terdapat sistem kuota dan juga rekomendasi impor.

Tetapi sayang, alasan ini tak cukup mempan dihadapkan dengan negara maju seperti Selandia Baru dan Amerika Serikat, yang saat itu sama-sama menggugat Indonesia di WTO. Padahal, bila lebih jauh ditilik, ekspor barang yang mereka perjuangkan sebetulnya tidaklah besar.

Di tahun 2012, nilai impor hortikultura Indonesia dari AS hanya 120 juta dolar, atau sebesar 12 persen dari total impor hortikultura. Sementara impor daging hanya 3,5 persen dari total daging sapi impor yang berjumlah 417 juta dolar.

Selain itu dalam kasus daging sapi impor, seharusnya secara logika, Australia lah yang lebih pantas menggugat ke WTO, sebab Australia adalah pemasok utama daging impor ke Indonesia. Sementara bagi Selandia Baru, Indonesia hanya menjadi pasar keenam untuk melempar daging sapi. Selandia Baru lebih banyak melempar daging sapinya ke AS, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Kanada.

Menurut mediastuff.co.nzdaging sapi Selandia Baru ke Indonesia memang banyak mengalami fluktuasi. Di September 2014, mereka mengekspor 20.000 ton senilai 79 juta dollar AS, setelah sebelumnya di tahun 2013 hanya 10.000 ton daging sapi.

Baca juga :  Siasat Demokrat Pepet Gerindra di Pilkada?

Kini hubungan Indonesia dengan Selandia Baru memang lebih ‘tenang’ dibandingkan periode 2005 – 2016 lalu. Hubungan diplomatik yang sudah berlangsung selama 60 tahun ini kembali diisi dengan ‘iming-iming’ investasi.

Pertemuan bilateral yang dihadiri Presiden Jokowi beberapa waktu lalu diklaim akan mencakup beberapa sektor, selain investasi dan perdagangan, juga pendidikan, pariwisata, pertanian, penanganan bencana, politik, hingga pertahanan, dan kontra terorisme. Selandia Baru sendiri juga berkomitmen menyuntikkan dana 1,6 miliar dollar Selandia Baru menjadi 4 miliar dollar Selandia Baru sebelum 2024.

Gelombang Papua Merdeka di Selandia

Bukan rahasia lagi bila Selandia Baru adalah satu dari sedikit negara maju yang memberi kuota khusus dan cukup banyak kepada mahasiswa Papua untuk menuntut ilmu dan berkuliah. Tak sulit pula menemui dukungan Papua Merdeka dari para politisinya.

Tak tanggung-tanggung, kemerdekaan Papua Barat didukung oleh sebelas anggota parlemen dari enam partai politik. Mereka adalah Partai Hijau(Catherine Delahunty, Barry Coates, Mojo Mathers, Jan Logie dan Steffan Browning), Partai Buruh (Louisa Wall, Carmel Sepuloni, Adrian Rurawhe, dan Aupito S’ua William Sio), Partai Nasional (Chester Burrows), dan Partai Maori (Marama Fox).

Dukungan kepada Papua ini memang berhubungan dengan faktor geografis. Papua yang berada di samping Papua Nugini, memiliki kemiripan kultural dan etnis dengan orang-orang Melaniesia. Baik yang menghuni Papua hingga yang tersebar di berbagai Kepulauan Pasifik atau Suku Maori yang mendiami Selandia Baru.

Presiden Jokowi bercengkrama dengan Mahasiswa Indonesia di Selandia Baru (sumber: Tribbun)

Dari fakta ini, tak heran bila Jokowi sempat dihadang oleh demo Papua Barat saat berkunjung kemarin. Peristiwa ini juga melemahkan pernyataan Tantowi Yahya yang berkata bila isu Papua di Selandia Baru dimainkan oleh orang ‘itu-itu’ saja dan dengan isu ‘itu-itu’ saja. �

Tetapi sayang sekali, pernyataan Tantowi ternyata bertabrakan dengan pemberitaan dariNZ Herald danpolitik.co.nz. Dua surat kabar itu menceritakan kalau setelah ‘mengagungkan’ Indonesia sebagai pasar terkuat di Asia Tenggara, Jacinda Ardern dinilai melompat ‘jauh’ dengan membahas persoalan Papua Barat. Walau tak menyebut secara rinci, Ardern berkata mendukung Papua Barat dan Jokowi.

Terlepas dari ambiguitas sikap Ardern, perlu menilik latar belakang Ardern yang berasal dari Partai Buruh, yang selama ini getol mendukung separatisme Papua Barat dari Indonesia. Sikap politik Ardern tentu memiliki rasionalitasnya sendiri yang mungkin tak bisa dibayangkan oleh pemerintah, atau bahkan Tantowi Yahya sekalipun.

Tetapi dengan ini, cukup jelas untuk mengatakan bila pendekatan yang dilakukan Selandia Baru kepada Indonesia, tak lebih dari sekedar hubungan ekonomi ‘ada maunya’ saja. (A27)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Kamala Harris, Pion dari Biden?

Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memutuskan mundur dari Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 dan memutuskan untuk mendukung Kamala Harris sebagai calon...

Siasat Demokrat Pepet Gerindra di Pilkada?

Partai Demokrat tampak memainkan manuver unik di Pilkada 2024, khususnya di wilayah-wilayah kunci dengan intrik tarik-menarik kepentingan parpol di kubu pemenang Pilpres, Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lantas, mengapa Partai Demokrat melakukan itu dan bagaimana manuver mereka dapat mewarnai dinamika politik daerah yang berpotensi merambah hingga nasional serta Pilpres 2029 nantinya?

Puan-Kaesang, ‘Rekonsiliasi’ Jokowi-Megawati?

Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep diwacanakan untuk segera bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Mungkinkah akan ada rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo...

Alasan Banyaknya Populasi Asia

Dengarkan artikel berikut Negara-negara Asia memiliki populasi manusia yang begitu banyak. Beberapa orang bahkan mengatakan proyeksi populasi negara Asia yang begitu besar di masa depan...

Rasuah, Mustahil PDIP Jadi “Medioker”?

Setelah Wali Kota Semarang yang juga politisi PDIP, Hevearita Gunaryanti Rahayu ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plus, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih menjalani proses hukum sebagai saksi di KPK dan Polda Metro Jaya, PDIP agaknya akan mengulangi apa yang terjadi ke Partai Demokrat setelah tak lagi berkuasa. Benarkah demikian?

Trump dan Bayangan Kelam Kaisar Palpatine�

Percobaan penembakan yang melibatkan kandidat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump (13/7/2024), masih menyisakan beberapa pertanyaan besar. Salah satunya analisis dampaknya ke pemerintahan Trump jika nantinya ia terpilih jadi presiden. Analogi Kaisar Palpatine dari seri film Star Wars masuk jadi salah satu hipotesisnya.�

Misteri Post Power Jokowi

Setelah dua periode memimpin Indonesia, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir.

Rahasia di Balik Polemik Israel-PBNU?

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

More Stories

Jangan Remehkan Golput

Golput menjadi momok, padahal mampu melahirkan harapan politik baru. PinterPolitik.com Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 tunai sudah. Kini giliran analisis hingga euforia yang tersisa dan...

Laki-Laki Takut Kuota Gender?

Berbeda dengan anggota DPR perempuan, anggota DPR laki-laki ternyata lebih skeptis terhadap kebijakan kuota gender 30% untuk perempuan. PinterPolitik.com Ella S. Prihatini menemukan sebuah fakta menarik...

Menjadi Pragmatis Bersama Prabowo

Mendorong rakyat menerima sogokan politik di masa Pilkada? Prabowo ajak rakyat menyeleweng? PinterPolitik.com Dalam pidato berdurasi 12 menit lebih beberapa menit, Prabowo sukses memancing berbagai respon....