HomeNalar PolitikRumah Panggung, Terobosan Banjir Anies?

Rumah Panggung, Terobosan Banjir Anies?

Anies Baswedan memamerkan hasil desain rumah panggung untuk 40 rumah di kawasan Kampung Melayu. Rumah model panggung ini menjadi inovasi Anies dalam menangani banjir Jakarta. Lantas, apakah rumah panggung ini merupakan program yang solutif?


PinterPolitik.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan solusi baru untuk penanganan banjir di Jakarta. Pada 9 April lalu, Anies menunjukkan desain rumah panggung yang akan dibangun di Kampung Melayu melalui akun Instagramnya. Rumah panggung ini sendiri menjadi solusi bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir agar dapat terhindar dari bencana banjir. 

Rumah panggung masuk dalam Program Bedah Kampung dengan merenovasi 40 rumah di kawasan Kampung Melayu. Rumah akan direnovasi menjadi rumah tiga lantai dengan kakinya setinggi 3,5 meter. Lantai 2 dan 3 akan menjadi tempat tinggal warga, sedangkan lantai 1 diperuntukkan untuk aktivitas UMKM dan interaksi sosial. Renovasi direncanakan rampung sebelum lebaran. 

Program Bedah Kampung merupakan kolaborasi dengan Baznas Bazis DKI dan Karya Bakti TNI. Untuk konstruksi rumah akan membutuhkan biaya Rp 78 juta per rumah dan seluruhnya menggunakan dana dari Baznas. 

Banyak warganet yang memberikan pujian terhadap program rumah panggung ini. Beberapa bahkan mengatakan program rumah panggung ini menunjukkan Anies layak menjadi presiden. 

Di sisi lain, program rumah panggung ini tidak dilihat sebagai solusi banjir di Jakarta. Gembong Warsono selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa meninggikan rumah warga untuk menghindari banjir bukan solusi penanganan banjir di DKI Jakarta. 

Selain itu, Gembong Warsono mengatakan bahwa program ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Hal ini berangkat dari fakta bahwa kawasan rawan banjir di Jakarta bukan hanya di Kampung Melayu saja.

Baca Juga: Banjir, Anies Untung Atau Buntung?

Program Anies lainnya dalam menangani banjir juga menuai kritik, seperti program naturalisasi. Banyak yang menyayangkan Anies tidak melanjutkan program normalisasi yang sudah ada sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Berbeda dengan normalisasi yang menggunakan betonisasi, naturalisasi menggunakan pendekatan ramah lingkungan dengan penanaman pohon di pinggiran sungai dan memanfaatkan ekosistem hijau. Namun, naturalisasi ini belum memberikan dampak yang signifikan pada penanganan banjir. 

Berangkat dari program naturalisasi yang dikritik oleh banyak pihak, apakah program rumah panggung ini dapat menjadi inovasi Anies untuk menangani banjir di Jakarta? Apakah rumah panggung dapat membantu warga Jakarta dalam menghadapi banjir? 

Inovasi Rumah Panggung

Tindakan Anies yang menghapus program normalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menuai kritik. Dengan dihapusnya program normalisasi, Anies menetapkan empat upaya pengendalian banjir yang tertulis dalam RPJMD 2017-2022.

Baca juga :  Anies-Ganjar Harus Cegah Tragedi 2019 Terulang

Empat program tersebut adalah pembangunan tanggul laut dan muara sungai, pembangunan waduk atau naturalisasi dan normalisasi sungai, perbaikan tata kelola air, serta pembangunan multipurpose tunnel.

Di luar empat program itu, Anies mengusung program Bedah Kampung dengan merenovasi 40 rumah di kawasan Kampung Melayu. Di daerah kawasan kampung tersebut, akan disediakan tiga zona, yakni zona pendidikan, zona bermain dan zona ekonomi. Selain itu, kampung tersebut akan disediakan tempat pengolahan sampah, sumur resapan dan area mural. 

Walaupun banyak yang menentang rumah panggung ini tidak mengatasi akar permasalahan banjir di Jakarta, tetapi rumah bermodel panggung setidaknya dapat membantu warga dalam menghadapi banjir. Hal ini sejalan dengan tulisan M.A. Hasan, bersama kawan-kawannya yang berjudul Stilt Housing Technology for Flood Disaster Reduction in the Rural Areas of Bangladesh yang menjelaskan bahwa rumah panggung menjadi solusi penanganan banjir.

Hasan mengatakan bahwa desain rumah dapat membantu masyarakat dalam menghadapi bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Rumah dengan desain panggung merupakan desain terbaik untuk kawasan rawan banjir karena dapat menghindari banjir. 

Beberapa negara sudah menggunakan rumah panggung di kawasan rentan banjir untuk menangani banjir, seperti Bangladesh. Rumah panggung di Bangladesh mayoritas dibangun di daerah bukit karena Bangladesh memiliki ruang terbatas atas tanah yang datar. Konsep rumah panggung tidak merusak lingkungan dan berhasil melindungi warga Bangladesh dari banjir dan serangan binatang liar. Rumah panggung juga sejalan dengan nilai dan norma masyarakat adat Bangladesh.

Baca Juga: Banjir Kalsel, Mungkinkah Negara Digugat?

Di Indonesia, rumah panggung juga terbukti efektif dalam mengatasi banjir. Febuari lalu, banjir merendam tiga kecamatan di Kabupaten Sambas, Kalimantan. Ketinggian air mencapai 1 meter, namun sebagian besar warga dapat bertahan di rumah dan tidak mengungsi karena memiliki rumah panggung.

Pemerintah daerah Samarinda, Kalimantan Timur, juga menganjurkan warganya untuk membangun rumah model panggung untuk menyongsong banjir. Rumah panggung menjadi solusi karena menekan aktivitas pengerukan dan penimbunan sehingga tidak terjadi pengalihan fungsi daerah resapan air. 

Mencontoh Bangladesh dan Samarinda, kebijakan rumah panggung Anies dapat membantu masyarakat Jakarta menghindari banjir sehingga menekan kerugian ekonomi dan sosial. Selain itu, rumah panggung juga ramah lingkungan dibandingkan rumah beton karena dapat mengurangi penimbunan dan tidak mengalihkan fungsi daerah resapan air (DAS).

Walaupun rumah panggung dapat menjadi alternatif penanganan banjir di berbagai daerah, mengapa banyak pihak tetap mengecam dan mengkritik program rumah panggung ini? 

Baca juga :  Jalan Terjal Sengketa Pilpres 2024

Banjir Salah Anies? 

Berbagai pihak mengkritik dan menunjukkan sikap skeptis terhadap program rumah panggung Anies. Kritiknya pun bervariasi, mulai dari pendapat yang mengatakan program ini sekadar panggung pencitraan, hingga pendapat rumah panggung bukan langkah yang solutif.

Sekelumit kritik tersebut tentu dapat dibenarkan. Pada dasarnya rumah panggung memang bukan solusi final menyelesaikan banjir. Namun, program itu setidaknya mengurangi dampak dari banjir itu sendiri.

Selain persoalan politik, tendensi untuk selalu menyalahkan Anies atau sosok tertentu atas suatu permasalahan dapat dijelaskan dengan konsep fundamental attribution error dari tulisan Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly. 

Ini adalah bias kognitif terjadi karena adanya kesalahan fundamental dalam melakukan atribusi atas suatu peristiwa. Ini adalah kecenderungan dalam terlalu besar menaksir peran satu faktor atau sosok tertentu dalam suatu persoalan. 

Padahal ada kompleksitas yang mempengaruhi suatu fenomena terjadi, sehingga terjadi penyederhanaan kesimpulan masalah. 

Dalam kasus banjir di Jakarta, fundamental attribution errortampaknya selalu terjadi. Ada tendensi untuk menyalahkan satu sosok, khususnya Gubernur DKI, seperti Anies Baswedan atas penanganan banjir. 

Padahal ada kompleksitas tersendiri dalam permasalahan banjir di Jakarta sehingga satu sosok, seperti Anies tidak serta merta dapat dijadikan dalang atas masalah banjir yang tidak kunjung selesai. 

Jika ditarik ke belakang, desain kota Batavia oleh Kolonial Belanda atas kanal barat dan kanal timur mengakibatkan permasalahan akses air bersih yang memaksa masyarakat dulu hingga saat ini harus menggunakan pompa air agar mendapatkan air bersih. Penggunaan pompa air yang eksesif mengakibatkan tanah Jakarta turun sehingga terjadi banjir. 

Selain itu ada permasalahan terputusnya master plan sejak terjadinya reformasi. Faktor lainnya berupa kepadatan penduduk, penurunan ketersediaan ruang terbuka hijau yang signifikan, lebar sungai yang semakin sempit, buruknya penataan ruang dan sebagainya. 

Baca Juga: Banjir Jakarta, Antara Anies dan Soeharto

Masalah berlapis yang dimiliki Jakarta sepertinya tidak memberikan banyak harapan untuk banjir dapat terselesaikan. Maka dari itu program rumah panggung Anies sebenarnya dapat menjadi alternatif untuk setidaknya mengurangi dampak destruktif banjir. 

Akan tetapi, tentu itu bukan pengecualian untuk mengatakan Anies tidak bersalah atas persoalan banjir. Yang bijak adalah menempatkan kritik secara proporsional dan tidak melakukan generalisasi yang terus direproduksi. (R66)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Youtube Membership

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Promo Buku
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.

Puan Maharani ‘Reborn’?

Puan Maharani dinilai tetap mampu pertahankan posisinya sebagai ketua DPR meski sempat bergulir wacana revisi UU MD3. Inikah Puan 'reborn'?

Puan x Prabowo: Operasi Rahasia Singkirkan Pengaruh Jokowi?

Megawati disebut menugaskan sang putri, Puan Maharani, untuk melakukan lobi dan pendekatan ke kubu Prabowo sebagai pemenang Pemilu.

Tiongkok Kolonisasi Bulan, Indonesia Hancur? 

Tiongkok diduga berniat melakukan penambangan mineral di Bulan melalui perusahaan-perusahaan dirgantara dan antariksanya. Bila hal ini sudah dilakukan, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? 

Prabowo-Megawati Bersatu, Golkar Tentukan Nasib Jokowi?

Kendati baru sebatas rencana, probabilitas rekonsiliasi setelah pertemuan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kelak menguat. Hal itu meninggalkan interpretasi bahwa relevansi dan nasib Joko Widodo (Jokowi) pasca kepresidenan kiranya hanya tinggal bergantung satu akar gantung yang ada di Partai "Beringin" Golkar.

Mengapa Peradaban Islam Bisa Runtuh? 

Peradaban Islam sempat menjadi peradaban yang dominan dalam sejarah manusia. Lantas, mengapa Masa Keemasan Peradaban Islam bisa sirna? 

Kenapa PDIP PDKT ke Khofifah?

PDIP berusaha merayu dan mendekat ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Mengapa PDIP memutuskan untuk PDKT ke Khofifah?

Hasto dan Politik Uang UU MD3

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengeluarkan pernyataan menarik soal adanya proses politik yang melibatkan uang dalam revisi Undang-Undang di DPR.

More Stories

Ivermectin, Kebijakan Buru-Buru Erick?

Obat ivermectin yang diperkenalkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi polemik di masyarakat. Obat ini sendiri masih dalam tahap uji klinis, namun sudah digunakan...

Jokowi di Simpang Infrastruktur dan Pandemi

Masih berjalannya proyek infrastruktur di saat pandemi menjadi polemik di tengah masyarakat. Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dianggap menjadi sikap pemerintah yang...

Mungkinkah Dialog Papua Terwujud?

Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk mewujudkan dialog dengan Papua sebagai upaya pemerintah menggunakan pendekatan damai. Di sisi lain, pemerintah...