Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Balasan dua kata Romain Molina di media sosial memicu perbincangan publik soal sorotan yang selama ini menyelimuti sepak bola Indonesia, sekaligus membuka ruang refleksi soal betapa krusialnya tata kelola sepak bola menjelang mimpi besar Piala Dunia 2030.
Linimasa sepak bola Indonesia mendadak riuh pada Senin malam, 13 Juli 2026. Pemicunya sepele di permukaan: sebuah balasan dua kata dari Romain Molina, jurnalis investigasi asal Prancis, kepada seorang pengguna X yang bertanya soal target pembongkarannya berikutnya. “Next case: Indonesia,” tulis Molina. Tidak ada dokumen yang dilampirkan, tidak ada nama yang disebut, tidak ada tanggal rilis. Hanya dua kata, dan itu sudah cukup membuat warganet sepak bola nasional gaduh dalam hitungan jam.
Nama Molina memang bukan sembarang nama. Hanya sehari sebelum balasan itu, ia baru saja menggemparkan sepak bola dunia lewat investigasi soal dugaan pencucian uang di tubuh Federasi Sepak Bola Argentina (AFA), yang menyeret nama penyidik federal Amerika Serikat dengan nilai transaksi disebut-sebut lebih dari 300 juta dolar AS. Kasus ini bahkan disebut menyita langsung perhatian dari FBI.
Ia bahkan menyinggung dugaan keberpihakan wasit terhadap Argentina di Piala Dunia 2026, meski ia sendiri mengakui belum menemukan bukti konkret soal manipulasi keputusan wasit tersebut. Rekam jejak semacam inilah—ditambah investigasinya yang lebih lama soal kekerasan sistemik di Federasi Sepak Bola Haiti, yang berujung sanksi seumur hidup dari FIFA terhadap presiden federasi saat itu—yang membuat kata-katanya, sesingkat apa pun, sulit sekadar diabaikan sebagai gimmick media sosial.
Perbedaan nada antara pengumuman panjang soal Argentina dan balasan singkat soal Indonesia tetap layak dicatat: yang satu adalah investigasi yang sudah dipublikasikan lengkap, yang satu lagi baru sebatas isyarat dua kata. Belum ada yang tahu pasti apakah ini janji serius atau sekadar respons spontan di tengah obrolan santai. Namun ketidakpastian itulah yang membuat publik Indonesia—yang selama ini menyimpan banyak pertanyaan sendiri soal tata kelola sepak bola nasional—buru-buru mengisi kekosongan itu dengan spekulasinya masing-masing.
Sorotan yang Sudah Lama Ada?
Harus diakui, beberapa tahun terakhir memang menyisakan sejumlah pertanyaan publik yang belum sepenuhnya terjawab tuntas soal sepak bola Indonesia, khususnya sejak Erick Thohir memimpin PSSI sejak Februari 2023. Penting digarisbawahi di sini: yang berikut adalah rangkuman isu yang memang sempat menjadi sorotan terbuka di ruang publik dan media, bukan tudingan—dan sebagian bahkan sudah direspons dan dibantah langsung oleh yang bersangkutan.
Pertama, soal netralitas kepemimpinan federasi di tengah persaingan ketat antarklub. Sebuah unggahan lama yang menunjukkan dukungan pribadi Erick Thohir kepada salah satu klub Liga 1 sempat viral kembali di media sosial, memicu perbincangan publik soal bagaimana seorang Ketua Umum PSSI menjaga citra netralitasnya di tengah rivalitas klasemen yang memanas antarklub besar.
Kedua, soal pergantian pelatih timnas menjelang babak krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Publik mempertanyakan keputusan mengakhiri kontrak Shin Tae-yong di awal 2025, saat performa tim nasional masih dinilai on-track, lalu digantikan pelatih baru dengan proses seleksi yang tergolong singkat. Ketika Indonesia akhirnya gagal melaju ke putaran final usai kalah dari Irak, tagar penuntutan pertanggungjawaban sempat menggema keras di media sosial. Erick Thohir sendiri merespons dengan menyatakan kritik semacam itu wajar dan menjadi bahan introspeksi organisasi.
Ketiga, isu lintas negara yang tak kalah ramai: media Malaysia sempat menuding Erick Thohir sebagai pihak di balik laporan ke FIFA yang berujung sanksi terhadap federasi sepak bola Malaysia (FAM) atas dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi tujuh pemainnya. Erick membantah tegas tudingan itu. Menariknya, isu kelayakan dokumen naturalisasi ini juga sempat menyentuh Indonesia, ketika beberapa pemain naturalisasi keturunan Belanda menghadapi persoalan teknis kewarganegaraan di negara asalnya—meski PSSI menegaskan status keindonesiaan mereka sah dan tak bermasalah.
Keempat, pola kepemilikan klub yang melibatkan figur-figur berpengaruh, mulai dari keterlibatan keluarga pejabat di jajaran komisaris klub Liga 1, hingga sejumlah anggota Komite Eksekutif PSSI yang juga tercatat sebagai pemilik atau pengurus klub. Kelima, soal dugaan adanya mafia wasit dan match-fixing yang meski sudah ditangani lewat satuan tugas khusus sejak 2023, tetap menyisakan sorotan-sorotan baru dari tahun ke tahun.
Terlepas dari benar-salahnya setiap isu tersebut, ada satu hal yang lebih layak menjadi fokus perhatian kita bersama: bagaimana sorotan dari luar, siapa pun yang membawanya, sesungguhnya bisa menjadi momentum positif bagi perbaikan sistem—terlepas dari ada-tidaknya kesalahan yang sesungguhnya terbukti.
Ketika Sorotan Bukan Ancaman, Melainkan Peluang
Sejarah sepak bola dunia mencatat bagaimana tekanan eksternal kerap menjadi katalis reformasi yang justru sulit dimulai dari dalam. Jepang, misalnya, membangun ulang seluruh ekosistem sepak bolanya sejak 1993 lewat J-League—bukan karena skandal, melainkan karena kesadaran kolektif bahwa sistem lama tidak akan pernah cukup kompetitif tanpa perombakan menyeluruh: akademi baru, kurikulum baru, keterlibatan sekolah-sekolah di akar rumput. Hasilnya baru terasa penuh dua dekade kemudian, ketika Jepang menjadi langganan tetap Piala Dunia dan bahkan mengalahkan raksasa-raksasa Eropa. Italia mengambil jalan berbeda pascaskandal match-fixing Calciopoli pada 2006: penindakan hukum yang tegas, namun tanpa disertai reformasi struktural jangka panjang yang setara. Hasilnya, dua dekade kemudian, Italia justru tiga kali beruntun absen dari Piala Dunia—bukti bahwa hukuman sesaat tanpa pembenahan sistemik hanya menunda persoalan, bukan menyelesaikannya.
Ada prinsip lama dalam kajian tata kelola dan akuntabilitas publik yang relevan untuk membaca momen ini. Hakim Agung Amerika Serikat, Louis Brandeis, pernah menulis bahwa “sunlight is the best disinfectant”—keterbukaan terhadap sorotan adalah bentuk disinfektan terbaik bagi institusi mana pun. Prinsipnya sederhana: bukan karena sebuah lembaga pasti bermasalah, tetapi karena kesediaan untuk diperiksa dari luar, secara alami, mendorong institusi bekerja lebih hati-hati dan transparan dibanding ketika ia hanya diawasi dari dalam. Kegaduhan publik Indonesia merespons dua kata Molina bisa dibaca lewat prinsip ini: terlepas dari terbukti-tidaknya isu apa pun nantinya, keberadaan sorotan eksternal itu sendiri sudah menjadi insentif positif bagi federasi mana pun untuk memastikan rumahnya dalam kondisi yang bisa dipertanggungjawabkan kapan saja diperiksa.
Bagi Indonesia, pelajaran dari kedua jalur di atas—Jepang dan Italia mungkin relevan menjelang ambisi besar tampil di Piala Dunia 2030. Sorotan internasional, dari mana pun asalnya—jurnalis lepas, media asing, atau lembaga sepak bola dunia—semestinya tidak otomatis dilihat sebagai ancaman terhadap reputasi, melainkan sebagai kesempatan untuk menguji seberapa siap sistem sepak bola nasional menghadapi standar transparansi global. Federasi yang percaya diri terhadap tata kelolanya sendiri semestinya tidak perlu gentar terhadap audit dari mana pun datangnya, justru karena punya sistem yang bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri.
Pada akhirnya, apakah balasan dua kata Molina benar-benar akan berbuah investigasi besar soal Indonesia atau sekadar riak sesaat di media sosial, kita belum bisa memastikannya. Tapi momentum keriuhan ini semestinya cukup menjadi pengingat: mimpi besar menuju Piala Dunia 2030 tidak akan pernah terwujud hanya lewat prestasi di lapangan hijau. Ia juga membutuhkan keberanian membenahi apa yang terjadi di luar lapangan—bukan karena takut pada sorotan Molina atau siapa pun, melainkan karena publik Indonesia sendiri berhak atas sepak bola yang bersih dan dapat dipercaya, sebagaimana yang sejak awal dijanjikan oleh kepemimpinan PSSI saat ini. (D74)
