PDIP menyatakan siap mengisi kursi panas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sepeninggal politisi Partai NasDem Johnny G Plate yang terjerat kasus rasuah. Lalu, benarkah posisi Menkominfo menjadi “kartu” yang memang menarik secara politik? Adakah kaitannya keputusan Presiden Jokowi menunjuk Menkominfo baru dengan Pemilu maupun Pilpres 2024?
Pucuk pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kini tengah menjadi pembicaraan politik menarik setelah pejabat sebelumnya Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus rasuah.
Itu setelah dua partai dengan pengalaman nyaris berbeda 180 derajat tampak “bersaing” memperebutkan posisi tersebut, yakni PDIP dan Partai Perindo.
Dari sisi PDIP, sang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya siap mengisi posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Akan tetapi, Hasto menegaskan keputusan pengganti Plate sepenuhnya adalah kewenangan sang Kepala Negara.
Sementara di sisi lain, rumor Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang santer akan mengisi posisi Menkominfo berhembus setelah sosok yang juga bos MNC Group itu sempat dipanggil Presiden Jokowi ke Istana pada pertengahan Mei lalu.
Akan tetapi, serupa pernyataan Hasto, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq juga mengatakan tak ingin berandai-andai terkait hal itu dan menyerahkan keputusan penggantian Menkominfo kepada Presiden Jokowi.
Untuk sementara ini, Menteri Koordinator Bidan Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Menkominfo.
Bagaimanapun, kursi panas Menkominfo kiranya memang cukup menarik untuk dianalisis secara politik sebagai posisi yang strategis dalam pemerintahan, bahkan, meski telah berubah fungsi sejak masih bernama Menteri Penerangan di era Orde Baru (Orba). Mengapa demikian?
Vocal Point Orwellian?
Kemenkominfo sejatinya merupakan kementerian legendaris dalam jajaran politik dan pemerintahan Indonesia.
Sebelumnya, kementerian tersebut bernama Departemen Komunikasi dan Informatika (2005–2009), Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001–2005), dan terkenal akan kinerja legendarisnya itu saat masih bernama Departemen Penerangan di era Orba.
Selain bertanggung jawab atas penyebaran informasi dan propaganda pemerintah serta pengendalian media massa, di bawah kepemimpinan Soeharto, Departemen Penerangan memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas politik dan mempromosikan pemerintahan.
Departemen Penerangan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye pemerintah, baik dalam rangka memperkuat legitimasi pemerintah maupun dalam mempromosikan kebijakan-kebijakan tertentu.
Propaganda dan narasi yang dihasilkan oleh Departemen Penerangan sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik dan memperkuat dominasi politik Soeharto selama masa Orba.
Lebih jauh lagi, Departemen Penerangan juga berperan dalam mengendalikan informasi yang masuk dan keluar dari negara.
Sensor dan kontrol terhadap media asing serta pengawasan terhadap konten media domestik turut dilakukan untuk mempertahankan kendali politik pemerintah.
Oleh karena itu, Menteri Penerangan merupakan posisi yang cukup penting. Ali Moertopo dan Harmoko menjadi dua nama menteri paling “berjasa” membentuk karakter kementerian tersebut.
Saat di bawa ke meja analisis, karakter tersebut tampak erat dengan apa yang diistilahkan sebagai Orwellian.
Istilah itu diambil dari penulis novel Nineteen Eighty-Four (1984), George Orwell yang menggambarkan bagaimana menakutkannya distopia yang terjadi di Negara Imajinasi Oceania.
Orwell menggambarkan mengenai kejahatan pikiran (thoughtcrimes), yakni kondisi di mana negara memonopoli narasi dengan cara memonopoli bahasa.
Akibatnya, setiap bahasa yang tidak keluar dari negara dikategorisasi sebagai kejahatan. Atau dengan kata lain, negara “merampas” informasi sehingga menciptakan situasi kontrol.
Sementara itu, pasca Reformasi dan dengan perkembangan teknologi dan informasi pun, Kemenkominfo masih memiliki peran politik yang cukup signifikan hasil warisan Departemen Penerangan dengan karakter Orwellian-nya. Ihwal yang menjadikan posisi Menkominfo kiranya memang strategis.
Menariknya, perkembangan teknologi dan informasi menjadikan negara kemungkinan tak hanya kapabel untuk mengimplementasikan karakter Orwellian, tetapi juga Huxleyan.
Istilah itu sendiri diambil dari penulis novel Brave New World (BNW), Aldous Huxley yang menyajikan distopia atas bagaimana negara mengontrol warga negaranya secara total.
Namun bedanya, jika dalam 1984, Orwell menyajikan sosok negara yang merampas informasi sehingga menciptakan situasi kontrol, di dalam BNW, Huxley menampilkan negara dengan kemajuan teknologi justru membanjiri informasi demi kepentingan kontrolnya itu.
Bagaimana itu bisa terjadi?
Banjir informasi digunakan untuk menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh kenikmatan (pleasure) dan ketidaktahuan.
Melalui luapan informasi, tercipta disinformasi masif yang membuat masyarakat tidak mampu membedakan mana informasi yang semestinya dipercaya.
Akibatnya, muncul kondisi di mana masyarakat justru abai terhadap informasi, menjadi pasif, dan cenderung egois.
Tentu hal itu sama sekali tak diharapkan dari tupoksi Kemenkominfo sebagaimana dijelaskan Orwell maupun Huxley untuk menggambarkan kondisi negara dalam distopia atas kendali informasi.
Kendati demikian, seorang Menkominfo kiranya tetap memegang “peran politik” dalam penyelenggaraan negara. Setidaknya, itu yang dapat dianalisis dari amanat undang-undang kepada kementerian tersebut.
Pertama, Kemenkominfo berperan dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang komunikasi dan informatika.
Hal itu mencakup pengembangan infrastruktur telekomunikasi, regulasi media massa, kebijakan keamanan siber, perlindungan konsumen di sektor telekomunikasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan serta masyarakat.
Kebijakan-kebijakan ini sendiri memiliki dampak langsung terhadap perkembangan sektor komunikasi dan informatika di Indonesia.
Kedua, peran dalam pengelolaan komunikasi pemerintah di mana Kemenkominfo bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi pemerintah dan penyebaran informasi kepada publik.
Mulai dari penyampaian kebijakan pemerintah, pengelolaan situs web resmi pemerintah, komunikasi dengan media, serta penggunaan media sosial dan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan partisipasi publik dalam pemerintahan.
Ketiga, Kemenkominfo berperan dalam pengaturan media massa (cetak, elektronik, maupun online) yang meliputi penerbitan lisensi dan perizinan media, pengawasan konten media, perlindungan konsumen media, dan penanganan pelanggaran dalam bidang media.
Tujuan pengaturan itu tak lain demi memastikan bahwa media massa beroperasi dalam koridor etik, profesional, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Itu belum termasuk menyediakan jaringan internet ke seluruh negeri yang terakhir kali justru menjerumuskan Johnny Plate ke pesakitan.
Terlepas dari perspektif historis dan interpretasi di atas, kembali, siapakah yang kiranya akan menuntaskan posisi Menkominfo di sisa masa jabatan pemerintahan hingga 2024?
Media Gantikan Media?
Dengan tupoksi seperti yang dijelaskan di atas, seorang Menkominfo kiranya memang tetap memiliki peran signifikan saat ini. Termasuk dalam proyeksi pembentukan koalisi politik jelang 2024 jika kursi tersebut diserahkan kepada sosok yang berasal dari entitas politik tertentu.
Itu menjadikan kursi panas diskursus “perebutan” kesiapan PDIP versus rumor Hary Tanoe untuk menggantikan Johnny Plate tak berlebihan kiranya untuk diamati.
Keputusan Presiden Jokowi kini menjadi begitu krusial. Selain impresi dukungan setengah hati atas pencapresan Ganjar Pranowo dan justru tampak cenderung “berpihak” kepada Prabowo Subianto, pilihan Menkominfo kelak kiranya dapat menjadi variabel lain yang menjadi petunjuk kemana arah dukungan Presiden ke-7 RI tersebut di 2024.
Jika dua variabel terkait Ganjar dan Prabowo di atas benar, Hary Tanoe kemungkinan memang akan ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Menkominfo.
Selain memiliki kemiripan berasal dari partai politik (parpol) yang memiliki afiliasi media massa seperti Johnny Plate, Hary Tanoe juga seolah telah memberikan sinyal tertentu sesaat setelah dipanggil Presiden Jokowi pada 15 Mei lalu.
Ya, Hary Tanoe langsung menemui Prabowo setelah memenuhi panggilan Presiden Jokowi di Istana bersama dengan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).
Jika benar penunjukan Menkominfo akan menjadi petunjuk dukungan politik Presiden Jokowi secara tidak langsung kepada kandidat capres tertentu, mantan Wali Kota Solo itu kiranya sedang memeragakan strategi tertentu bagi masa depan politiknya.
Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul PDIP, Trah Widodo Gantikan Soekarno? telah dijelaskan beberapa alasan mengapa Presiden Jokowi bisa saja tak lagi seirama dengan PDIP saat ini, termasuk soal dukungan capres.
Utamanya, mengenai perlakuan dan pemberian predikat sebagai petugas partai biasa hingga saat ini. Kendati diberikan kendaraan politik dan dukungan melalui PDIP, bagaimanapun Presiden Jokowi adalah seorang Kepala Negara, jabatan yang setara dan pernah diampu sang Ketum Megawati Soekarnoputri.
Akan tetapi, rangkaian analisis di atas masih sebata interpretasi semata. Penunjukan Menkominfo pengganti Johnny Plate diharapkan benar-benar sosok profesional yang dapat menuntaskan rencana kebijakan pemerintah di sektor komunikasi dan informatika hingga 2024. (J61)
