HomeHeadlinePuan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Kecil Besar

Dengarkan artikel berikut

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian? 


PinterPolitik.com 

Kemenangan legislatif PDIP tahun ini seakan terselimuti oleh awan besar “amarah” sang Partai Banteng terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ya, semenjak awal Pemilu 2024 dilaksanakan, sejumlah elite PDIP, bahkan termasuk Megawati Soekarnoputri sendiri, melontarkan pernyataan-pernyataan yang cukup pedas terhadap pemerintahan Jokowi. 

Pada November 2023 misalnya, Megawati sempat menyebut penguasa yang baru berkuasa sekarang bertindak layaknya Orde Baru, pernyataan ini sontak dinilai publik sebagai sindiran langsung kepada Jokowi.  

Selain itu, politisi-politisi PDIP seperti Hasto Kristiyanto dan Deddy Sitorus juga tercatat melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengisyaratkan kekecewaannya terhadap Jokowi dengan mengatakan bahwa Jokowi telah meninggalkan “rumah” yang membesarkannya, yakni PDIP. 

Namun menariknya, di balik pernyataan-pernyataan pedas para pentolan PDIP tersebut, anak Megawati, Puan Maharani, justru belakangan menunjukkan gestur yang lebih lembut. 

Terkait pernyataan Megawati soal Orde Baru tadi, misalnya, Puan sempat mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan umum dan tidak menyinggung Jokowi. Kemudian, Puan juga sempat dinilai memberi sinyal melembut kepada pemerintah melalui pernyataannya ketika sidang Paripurna DPR 5 Maret 2024, yang mengatakan bahwa di dalam Pemilu kalah dan menang adalah hal yang wajar. 

Ketika Puan berkunjung ke Solo pada 20 Maret silam, Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, bahkan melemparkan dugaan bahwa Puan sebetulnya juga bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka, dalam rangka menjaga hubungan baik dengan keluarga Jokowi. 

Perbedaan-perbedaan gestur politik ini tentu menarik untuk kita perhatikan. Apakah ini adalah pertanda bahwa sedang ada perbedaan arus di dalam internal elite PDIP? Dan, mengapa Puan terlihat punya sikap yang berbeda dibanding elite-elite PDIP lainnya? 

mungkinkah mega dikudeta puan

Puan dan “Muka Tersembunyi” PDIP 

Hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun ini mungkin memiliki dampak politik yang paling berbeda dibanding Pileg-Pileg sebelumnya, ini karena dalam Pileg sekarang, hampir semua orang bisa merasakan bahwa pembentukkan oposisi di DPR kemungkinan besar tidak akan kuat. 

Dari PDIP, PPP, NasDem, PKB, dan PKS, mungkin hanya PDIP saja-lah yang memiliki kemungkinan besar untuk menjadi oposisi, karena seluruh partai yang disebut di atas relatif memiliki hubungan politik yang tidak bermusuhan dengan pihak calon pemerintah 2024-2029.  

Baca juga :  The One-Man Band

Sementara, PDIP, khususnya Megawati, dinilai memiliki beberapa catatan kurang mengenakkan baik dengan keluarga Jokowi ataupun dengan Prabowo Subianto. Kalau kata pengamat politik Dedi Kurnia Syah, Megawati mungkin menyimpan sedikit rasa dendam atas manuver-manuver politik yang dilakukan Jokowi dan Prabowo beberapa saat sebelum Pilpres 2024 dilaksanakan. 

Namun, PDIP sebetulnya masih memiliki satu variabel yang mungkin bisa jadi gerbang pembuka rekonsiliasi Jokowi-PDIP, sekaligus gerbang masuknya PDIP ke koalisi pemerintah di periode selanjutnya. 

Variabel tersebut berwujud seorang perempuan yang bernama Puan Maharani. 

Ya, peluang untuk membawa PDIP kembali ke pangkuan pemerintah bisa menjadi dasar dari salah satu dugaan mengapa Puan belakangan menunjukkan gestur politik yang cenderung berlawanan dengan sejumlah elite PDIP, termasuk Megawati. Pengamat politik, Agung Baskoro, mensinyalir saat ini di PDIP mungkin sedang terbagi dua pendapat, antara yang ingin keras menjadi oposisi dan mereka yang ingin merajuk hubungan dengan pemerintah. 

Puan di sini diasumsikan Agung menjadi salah satu elite PDIP yang mungkin menilai bahwa opsi rekonsiliasi dengan Jokowi, maupun calon pemerintah selanjutnya, adalah pilihan terbaik bagi PDIP karena untuk menjadi oposisi di Indonesia membutuhkan “stamina” yang cukup berat. Puan, sebagai kandidat kuat pengganti Megawati, mungkin saja merasa bahwa masa-masa kepemimpinan awalnya akan sangat berat bila diisi dengan kesusahan menjadi oposisi. 

Maka dari itu, wajar bila Puan beberapa bulan terakhir menyadari bahwa ia mungkin merasa perlu menjalin hubungan yang baik dengan semua orang karena tentu memiliki persahabatan yang kaku dengan semua orang lebih baik dibanding memiliki musuh di semua pihak.  

Dalam dunia politik, keputusan untuk berdamai dengan para “mantan musuh” dapat dijelaskan dalam teori rational choice, di mana ambisi personal politik dapat dikesampingkan demi menjamin keberlangsungan kubu politik seseorang. 

Namun, bukan hanya ini saja asumsi menarik di balik dugaan mengapa Puan miliki gestur politik yang melembut. Di belakang layar, mungkin Puan sebetulnya hanya menjalankan intrik politik yang lebih mendalam. 

Baca juga :  Bahaya yang Dibawa Perdamaian
image 8

Puan Ditugaskan Menjadi ‘Good Cop’? 

Politik adalah dunia yang penuh dengan pembentukkan persepsi. Kalau kita mengacu kepada pandangan dramaturgi politik dari Erving Goffman, di mana politik yang kita lihat hanyalah panggung pertunjukkan dari politik yang sebenarnya terjadi di belakang layar, banyak kemungkinan sebetulnya bahwa politik yang kita lihat tidak merepresentasikan hal apapun yang dipertunjukkan. 

Terkait gestur politik Puan dan Megawati, orang-orang awam mungkin awalnya akan berpikir bahwa sedang ada perselisihan pendapat antara para elite di tubuh PDIP, namun, bisa jadi hal yang terjadi sebenarnya adalah sebaliknya. 

Dunia politik mengenal strategi yang namanya good cop vs bad cop atau polisi baik melawan polisi jahat. Strategi ini menerapkan skenario di mana orang yang mengambil peran sebagai “good cop” biasanya terlihat sebagai orang yang ramah, bersikap kooperatif, dan bersedia untuk bekerja sama. 

Sementara, orang yang berperan sebagai “bad cop” berindak seblaiknya, mereka adalah orang atau kelompok yang terlihat lebih keras, tegas, atau bahkan mengancam. Mereka mungkin menggunakan intimidasi, tekanan, atau ancaman untuk memperkuat posisi mereka atau untuk menunjukkan konsekuensi buruk dari ketidaksepakatan. 

Terkait kondisi PDIP, bisa kita asumsikan bahwa jangan-jangan Puan sedang bertindak layaknya good cop bagi partai. Sementara, Megawati yang sudah melempar gestur-gestur pedas kepada Jokowi bahkan ketika sebelum Pilpres 2024 mungkin rela menjadikan dirinya sebagai bad cop PDIP demi menjaga harga diri partai. Berbeda seperti partai-partai lain, Megawati mungkin merasa perubahan sikap dapat menyakiti citra PDIP. 

Maka dari itu, Puan menjadi orang yang cocok untuk menjadi simbol good will partai. Di satu sisi, sisi diplomatis Puan pun bisa saja jadi bekal politik yang kuat dalam membantunya menjadi Ketum PDIP yang dihormati nantinya bila Megawati sudah turun. 

Namun, patut diingat bahwa ini semua hanyalah asumsi belaka. Ke depannya, menarik untuk terus kita perhatikan dinamika politik yang terjadi di Partai Banteng Moncong Putih. (D74) 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

PAL-PINDAD-PTDI: Trinitas Industrialisasi RI?

Ketika tiga BUMN pertahanan Indonesia mencetak rekor laba di momen bersamaan, pertanyaannya bukan lagi soal alutsista — melainkan apakah Indonesia akhirnya menemukan jalan industrialisasinya sendiri.