“Nasionalis gadungan adalah kekuatan politik tengah yang bungkam, diam seribu bahasa ketika Ibu Meliana dipersekusi. Nasionalis gadungan tidak bersuara ketika rumah-rumah ibadah ditutup,” Grace Natalie, Ketua Umum PSI
Pinterpolitik.com
[dropcap]P[/dropcap]artai nasionalis tampaknya menjadi kelompok partai yang paling dominan dalam politik Indonesia. Bagaimana tidak, tak hanya unggul dari segi jumlah, partai berhaluan nasionalis ini juga kerap menjadi kampiun pada gelaran Pemilu dari tahun ke tahun.
Sayangnya, dominasi partai nasionalis di Indonesia itu ternyata menuai kritik. PSI, sebagai partai nasionalis pendatang baru menjadi pihak yang berani bersuara lantang untuk partai-partai nasionalis tersebut. Menurut partai nomor urut 11 itu, partai-partai nasionalis yang ada saat ini hanya bermain aman dan membiarkan intoleransi di negeri ini.
Tidak tanggung-tanggung, PSI menggunakan istilah nasionalis gadungan kepada partai-partai nasionalis tersebut. Melalui Ketua Umum mereka, Grace Natalie, PSI menyebut bahwa para nasionalis gadungan itu adalah para nasionalis yang membiarkan aksi diskriminasi di Indonesia. Menurut mereka, kiprah para nasionalis gadungan itu menyulitkan langkah mereka sebagai nasionalis moderat.
Kritik PSI kepada partai-partai nasionalis itu memang cukup berani, terlebih di tengah perkara intoleransi yang menggerogoti negeri ini. Akan tetapi, sebenarnya ada pertanyaan penting terkait kritik ini. Apakah PSI sudah dan mampu menggambarkan sikap sebagai partai nasionalis yang toleran?
Nasionalisme dan Toleransi
Nasionalisme merupakan paham yang sudah lazim digunakan dalam khazanah politik Indonesia. Nyaris seluruh partai dan politisi negeri ini mengklaim diri sebagai pihak yang paling nasionalis. Meski begitu, para aktor politik tersebut tergolong jarang mengaitkan nasionalisme dengan toleransi seperti yang diungkapkan oleh PSI.
Secara konsep, hubungan antara nasionalisme dengan toleransi ini dapat ditemui dalam konsep civic nationalism. Pandangan ini kerap dikaitkan dengan Ernest Renan sebagai pemikir pertama dari gagasan tersebut.
Secara umum, konsep civic nationalism ini amat terkait dengan tradisi liberalisme dan bahkan terkadang disebut sebagai nasionalisme liberal. Sebagaimana disebut Stefan Auer, ada beberapa nilai yang dijunjung dalam nasionalisme ini, di antaranya kebebasan, kesetaraan, hak-hak individu, termasuk toleransi yang didengungkan oleh PSI.
Konsep nasionalisme ini cenderung lebih inklusif karena tidak terlalu memandang identitas individu. Civic nationalism mempercayai bahwa setiap orang membutuhkan identitas nasional untuk mendapatkan kehidupan yang lebih.
Dalam praktiknya, civic nationalism ini kerap dibenturkan dengan ethnic nationalism atau nasionalisme etnis. Pada civic nationalism tidak ada kebudayaan yang dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan lainnya. Masyarakat hanya perlu mengikuti prinsip-prinsip negara dan insitusi politik untuk dianggap warga negara yang setara.
Pada titik ini, boleh jadi urusan nasionalisme yang dimaksud oleh PSI adalah civic nationalism. Isu-isu toleransi dan anti-diskriminasi memang kentara pada nasionalisme jenis ini ketimbang nasionalisme lain seperti nasionalisme etnis atau nasionalisme yang terafiliasi ideologi sayap kanan.
Sebenarnya, tidak banyak partai politik yang mengusung civic nationalism dalam agenda politik mereka. Salah satu contoh yang terkemuka adalah Scottish National Party (SNP) di Inggris. Partai ini dikenal sebagai partai yang secara eksplisit mempromosikan civic nationalism.
Merujuk pada Elliot Green, SNP menyebutkan bahwa keanggotaan dari bangsa Skotlandia tidaklah ditentukan oleh darah, tetapi melalui keterikatan pada Skotlandia dan partisipasi dalam kehidupan sipil. Narasi yang digunakan oleh SNP ini cenderung berbeda dengan kebanyakan partai-partai berlabel nasional lain di Eropa.
Melalui narasi ini, SNP mendapatkan dukungan cukup besar kalangan etnis-etnis minoritas di Skotlandia. Komunitas-komunitas masyarakat keturunan Asia dan Afrika tampak setuju dengan gagasan-gagasan milik SNP seperti independensi Skotlandia.
Inkonsistensi Toleransi?
Perlu diakui bahwa konsep civic nationalism yang disebut di atas tampak belum terjadi di Indonesia. Belum ada partai yang misalnya secara eksplisit menyebutkan civic nationalism atau hal-hal yang setara dalam program partai mereka.
Dalam kadar tertentu, nasionalisme sebenarnya lebih diidentikkan dengan ideologi sayap kanan. Nasionalisme kerap digambarkan melalui superioritas suatu etnis atau bangsa atas kelompok lain. Dalam konteks politik Indonesia, sentimen anti asing dapat menjadi gambaran bagaimana nasionalisme ini lebih kental nuansa sayap kanannya ketimbang nilai-nilai toleransi.
Dalam konteks tersebut, wajar jika isu toleransi yang didengungkan oleh PSI tidak banyak dibicarakan oleh partai-partai nasionalis di Indonesia. Dalam kadar tertentu, ada beberapa aktor politik yang mendahulukan identitas dalam nasionalisme itu alih-alih mengabaikan identitas seperti yang dilakukan oleh SNP.
KAUM INTOLERAN, KORUPTOR DAN NASIONALIS GADUNGAN adalah Ancaman Terbesar bagi Persatuan Negeri ini ~@grace_nat Ketua Umum @psi_id #PSINomor11 #PSI11 pic.twitter.com/c7Z7ActzCQ
— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) February 12, 2019
Merujuk pada hal-hal tersebut usaha PSI untuk mencapai civic nationalism boleh jadi tengah dilakukan. Ada berbagai langkah yang menjadi indikasi dari hal ini. Yang paling fenomenal adalah tatkala PSI secara terang-terangan menolak penerapan perda berbau agama.
Pada titik ini, PSI boleh jadi tengah mengupayakan promosi toleransi sesuai dengan nilai yang terkandung dalam civic nationalism. Meski demikian, apakah PSI sudah menjalankan civic nationalism dan toleransi itu secara utuh?
Jika diperhatikan, sebenarnya PSI pernah dipertanyakan konsistensinya dalam hal toleransi. Hal ini terkait dengan rilis PSI Depok yang meminta pemerintah kota tersebut untuk mencegah penyebaran LGBT. Rilis itu dikutip oleh beberapa media dan sempat menjadi pertanyaan besar bagi kaum pro toleransi.
Tak hanya itu, PSI juga tampak terburu-buru menurunkan spanduk bertuliskan hargai hak-hak LGBT yang terpampang di beberapa jalanan di Jakarta. Memang, spanduk tersebut diketahui sebagai fitnah yang ditujukan kepada PSI. Akan tetapi, jika benar pro akan toleransi dan anti diskriminasi PSI juga idealnya tetap memperjuangkan hak-hak tersebut alih-alih fokus pada fitnah spanduk tersebut.
Jika mau dibandingkan dengan SNP yang secara eksplisit mengusung civic nationalism, PSI tampaknya masih tertinggal jauh. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak kaum LGBT. SNP misalnya tak ragu-ragu untuk mencantumkan isu-isu LGBT dalam manifesto partai mereka.
Partai yang dipimpin oleh Nicola Sturgeon itu menyebutkan bahwa mereka akan memperjuangkan kesetaraan kaum LGBT. Tak hanya mempersiapkan kesetaraan dari segi hukum, SNP juga mendukung perlindungan terhadap diskriminasi kaum LGBT.
Survey nasional (Surnas) SMRC menunjukkan, 57,7 persen publik berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup di negara kita. Ini Ade Armando, peneliti senior SMRC yang ngomong. Harusnya PSI makasih dong udah dibuatin spanduk https://t.co/7CrJGMTHtc gratis lohhh https://t.co/lIzpfX80jf
— febriana firdaus (@febrofirdaus) January 30, 2019
Tak hanya itu, SNP saat ini sudah meloloskan beberapa politisi berlatar LGBT ke jabatan publik, baik parlemen Inggris, parlemen Skotlandia, ataupun parlemen Eropa. Hal ini menjadi gambaran bahwa kesetaraan dan toleransi telah terwujud dalam SNP dan civic nationalism yang diusungnya.
PSI mengritik partai nasionali terkait toleransi, padahal PSI juga punya riwayat intoleransi Click To TweetJika melihat PSI yang terkesan masih gagap dan cenderung reaktif dengan isu LGBT, maka nasionalisme yang mendukung toleransi seperti SNP tampak masih belum terlihat. Tentu, perkara toleransi tidak hanya terbatas pada kaum LGBT saja. Menghabiskan seluruh energi pada diskriminasi kaum ini dan mengabaikan yang lain juga mungkin tidak terlalu bijak. Akan tetapi, sikap PSI pada kasus LGBT ini seperti menggambarkan inkonsistensi mereka dalam hal toleransi.
PSI memberikan kritik bahwa partai-partai nasionalis yang ada saat ini mengorbankan toleransi karena urusan elektoral. Sayangnya, sikap PSI yang menyoroti fitnah kepada mereka dan tak banyak membahas hak-hak kaum LGBT justru menggambarkan bahwa perkara elektoral lebih dominan dalam sikap mereka. Publik dapat mengartikan bahwa PSI takut suaranya terganggu karena identifikasi pada kaum LGBT. Hal ini membuat PSI tak sepenuhnya berbeda dibandingkan partai nasionalis yang dikritik.
Oleh karena itu, jika PSI konsisten membawa toleransi dalam misinya sebagai partai nasionalis, idealnya partai itu tak ragu mengusung civic nationalism secara utuh layaknya SNP. Toleransi yang mereka usung idealnya tidak tebang pilih apalagi dikaitkan dengan perkara elektoral. Jika hal ini terjadi, maka keraguan masyarakat pada PSI sebagai partai baru yang progresif bisa sirna. (H33)
