Dengarkan artikel ini:
Di Rapat Paripurna DPR/MPR, 20 Mei 2026, Prabowo spontan berkelakar mencari kopi saat berpidato – sebuah bahasa politik yang menarik bagi banyak pihak. Bagi seorang presiden, momen itu bukan sekadar kantuk. Itu adalah sinyal politik: bahwa kekuasaan pun butuh jeda, dan kenyamanan tak harus mewah. Kopi adalah simpul sejarah, politik dan kekuasaan Indonesia.
Pada abad ke-17, kedai kopi di London bukan sekadar tempat minum, melainkan menjadi kantor tanpa atap birokrasi, parlemen tanpa podium, dan universitas tanpa kurikulum. Di sinilah para filsuf, pedagang, jurnalis, dan revolusioner duduk bahu-membahu — berbagi meja, berbagi pikiran, dan tanpa disadari, berbagi masa depan peradaban.
Benjamin Franklin, salah satu Bapak Pendiri Amerika Serikat, bahkan meminta surat-surat pribadinya dikirim langsung ke kedai kopi langganannya di London. Ini saat dirinya tinggal untuk beberapa waktu di London ya. Baginya, kedai kopi bukan tempat singgah — melainkan pusat gravitasi gagasan.
Lebih dari tiga abad berselang, di dalam gedung Senayan yang dingin dan penuh protokoler, Presiden Prabowo Subianto melakukan sesuatu yang sederhana namun bergema jauh: ia berkelakar mencari kopi di tengah Rapat Paripurna DPR/MPR pada 20 Mei 2026.
Momen itu terasa kecil. Namun dalam semiotika politik, ia menyimpan muatan yang besar.
Kopi sebagai Bahasa Kekuasaan
Sejarah mencatat bahwa para pemimpin besar dunia memiliki hubungan yang lebih dari sekadar fungsional dengan kopi. George Washington, setelah Boston Tea Party pada 1773, secara sadar menolak teh sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme Inggris dan menggantinya dengan kopi — menjadikan minuman itu sebagai deklarasi identitas nasional yang baru.
Thomas Jefferson menyebutnya sebagai minuman favorit dunia yang beradab. Theodore Roosevelt, presiden ke-26 Amerika, mengonsumsi kopi dalam jumlah yang oleh putranya digambarkan mendekati ukuran sebuah bak mandi setiap harinya.
Namun yang menarik bukan sekadar volume atau selera. Yang menarik adalah fungsi simbolik yang kopi emban dalam narasi kekuasaan mereka.
Di sinilah Prabowo masuk ke dalam garis sejarah yang panjang itu. Ketika ia menyebut kopi di ruang Paripurna — forum paling formal dalam tata negara Indonesia — ia sedang melakukan apa yang oleh sosiolog Pierre Bourdieu disebut sebagai penghancuran distingsi kelas secara performatif.
Dalam teori distinction-nya, Bourdieu berargumen bahwa selera adalah penanda kelas sosial yang tidak pernah netral. Seorang aristokrat militer dengan akses ke kopi Geisha Panama atau Blue Mountain Jamaica yang memilih menyebut kopi rakyat seperti Kapal Api misalnya — secara sadar atau tidak — sedang meruntuhkan hierarki selera itu di hadapan publik.
Pesannya tersirat namun kuat: saya adalah bagian dari kelompok elite, tetapi bahasa kenyamanan saya adalah bahasa kalian.
Inilah poin menarik soal relasi Prabowo dan kopi yang seolah menjadi sebuah manuver populis yang tidak membutuhkan panggung kampanye, cukup sebuah seloroh di tengah rapat negara. Kopi, dalam konteks ini, bukan minuman. Ia adalah infrastruktur simbolik yang membangun jembatan antara kekuasaan dan rakyat tanpa perlu satu pun kalimat retorika.
Warung Kopi, Natsir, Aidit, dan Ruang Publik
Untuk memahami mengapa kopi memiliki daya rekat politik yang begitu dalam di Indonesia, kita perlu mundur ke era paling ideologis dalam sejarah bangsa ini: Demokrasi Parlementer tahun 1950-an.
Di sidang Dewan Konstituante, Mohammad Natsir — Ketua Masyumi, pengusung politik Islam modernis yang taat — dan D.N. Aidit — Ketua PKI, ideolog komunis yang militan — adalah dua kutub yang saling bermusuhan secara frontal. Perdebatan mereka di podium bisa mendidihkan darah. Tidak ada ideologi yang lebih berseberangan dari Islam politik dan komunisme di Indonesia kala itu.
Namun ada sebuah anomali yang indah di luar ruang sidang.
Selepas saling serang argumen, Natsir dan Aidit kerap ditemukan duduk berdua di kantin gedung parlemen, menikmati kopi bersama. Di meja itu, mereka tidak membicarakan ideologi — mereka bicara tentang keluarga, tentang keseharian, tentang hal-hal yang membuat keduanya tetap manusia. Bahkan dalam satu kisah yang terkenal, Aidit yang mengayuh sepeda melintas di Lapangan Banteng dan melihat Natsir berdiri menunggu becak. Ia berhenti dan berteriak: “Bung Natsir, ayo saya bonceng!”
Kopi dan keakraban informal itu tidak menghapus perbedaan ideologi mereka. Tapi ia mencegah permusuhan politik berubah menjadi kebencian personal yang permanen — sesuatu yang sangat langka, bahkan di era demokrasi modern sekalipun.
Fenomena ini bukan kebetulan kultural, melainkan punya akar filosofis yang dalam. Jurgen Habermas, filsuf Jerman paling berpengaruh dalam teori demokrasi deliberatif, memperkenalkan konsep The Public Sphere — ruang publik yang berada di luar kendali negara maupun pasar, tempat warga berdialog secara setara. Habermas sendiri menjadikan kedai kopi Eropa abad ke-17 sebagai contoh historis utama konsep ini.
Di Indonesia, ruang publik itu bernama Warung Kopi. Dan warkop bukan sekadar metafora — ia adalah institusi sosial yang riil. Di sinilah hierarki luruh. Tukang becak dan pensiunan jenderal duduk di bangku kayu yang sama. Mahasiswa dan pedagang pasar berdebat dengan hak berbicara yang setara. Pergerakan kebangsaan seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam tidak lahir dari rapat formal, melainkan dari diskusi-diskusi cair di ruang seperti ini.
Yang Prabowo lakukan di Paripurna adalah membawa energi warkop ke dalam ruang kenegaraan yang paling formal. Dan itu — dalam ukuran simbolik — adalah sesuatu yang revolusioner.
Kopi sebagai Infrastruktur Diplomasi
Jika lobi meja makan adalah strategi politik yang sudah usang dan terbaca, maka “Lobi Secangkir Kopi” menawarkan sesuatu yang berbeda secara kualitatif: ia tidak terasa seperti strategi. Ia terasa seperti kemanusiaan.
Inilah yang membuat kopi memiliki keunggulan diplomatik yang tidak dimiliki medium lain. Kopi mengandaikan kesabaran — ia tidak bisa diminum terburu-buru. Ia mengandaikan kehadiran — dua orang yang berbagi satu meja kopi secara alamiah akan saling menatap, bukan menghindari. Dan ia mengandaikan kesetaraan — tidak ada kopi yang secara inheren lebih berkuasa dari kopi lainnya di atas meja yang sama.
Dalam kerangka ini, momen Prabowo bukan sekadar kelucuan yang viral. Ia adalah data point dalam sebuah pola panjang: bahwa para pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah — dari Franklin yang meracik gagasan brilian di kedai kopi London, hingga Natsir dan Aidit yang menjaga kemanusiaan mereka di kantin parlemen — memahami bahwa kekuasaan yang berkelanjutan tidak hanya dibangun di atas podium, tetapi juga di atas meja kopi yang sederhana.
Kopi, dengan demikian, bukan pelengkap rapat. Ia adalah bahasa politik yang paling jujur — karena ia tidak bisa berpura-pura. Anda tidak bisa memesan kopi dengan angkuh dan tetap tampak merakyat. Anda tidak bisa ngopi sambil berpidato. Kopi memaksa Anda untuk berhenti sejenak, duduk, dan menjadi manusia biasa.
Dan mungkin, itulah justru yang paling dibutuhkan oleh politik Indonesia hari ini.
Seperti kata Jackie Chan dalam ungkapannya yang sederhana namun tepat: “Coffee is a language in itself.” Dan Prabowo, tampaknya, fasih berbicara dalam bahasa itu. (S13)
