Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Erick Thohir dinilai terus berusaha keras agar tetap masuk ke dalam skenario pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Akan tetapi, ekspektasi dan peluangnya dinilai cukup berat untuk terwujud. Benarkah demikian?
Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir seolah menjadi salah satu sosok yang masih berupaya dan berharap masuk dalam skenario pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Terbaru, Erick, dengan kekuatan jejaringnya, seakan berusaha tampil sebagai pivot untuk mempertemukan Prabowo dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis di sela kehadiran Presiden terpilih itu dalam pembukaan Olimpiade 2024.
Tak dapat dipungkiri, modal sosial Erick di ranah olahraga dan sepak bola dinilai cukup baik. Akan tetapi tidak di ranah politik.
Ihwal ini lah yang dinilai bisa mengancam eksistensi Erick di panggung nasional di administrasi pemerintahan Prabowo. Mengapa demikian?
Dosa Erick di “Pelat Merah”?
Meskipun masih dipercaya memimpin Kementerian BUMN, portofolio Erick tercoreng oleh banyaknya perusahaan pelat merah bermasalah.
Upayanya membubarkan tujuh BUMN yang konsisten merugi dianggap tidak signifikan, mengingat masih banyak BUMN lain yang “sakit”.
Salah satunya adalah bobrok perusahaan-perusahaan BUMN karya yang dianggap menjadi “dosa” Erick yang dinilai nyaris mustahil terselesaikan hingga akhir masa jabatannya.
Perkara itu sendiri kerap dibongkar oleh pegiat media sosial dan pengusaha di bidang terkait, yakni Ronald Ariston Sinaga atau Bro Ron, dan menjadi suara kritis secara tak langsung terhadap kinerja Erick.
Dalam konteks ini, konseo tanggung jawab politik (political responsibility) bisa digunakan untuk memahami posisi Erick. Iris Marion Young dalam tulisannya tentang tanggung jawab sosial-politik yang berjudul Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model, menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Memang, secara objektif, tak serta merta kenestapaan perusahaan-perusahaan BUMN “sakit” itu dapat semuanya dilimpahkan kepada Erick.
Pun tak sulit kiranya bagi publik untuk menemukan daftar BUMN “sakit” lainnya dalam pemberitaan, baik dari sisi tata kelola, manajemen, hingga kinerja perusahaan yang menjadi sorotan kiprah Erick sebagai menteri.
Akan tetapi, role conflict atau konflik perannya di PSSI dianggap menjadi salah satu faktor yang membuat kinerja Erick tak maksimal dan mau tak mau tanggung jawab dan akuntabilitas BUMN tetap eksis di pundaknya untuk dipertanyakan semua pihak. Termasuk pertimbangan bagi para aktor politik lain untuk menarik Erick ke skenario pemerintahan baru nantinya.
Selain itu, terdapat isu politik bawah tanah tampaknya juga menjadi penghambat Erick untuk dilibatkan di pemerintahan berikutnya. Benarkah demikian?
Residu Politik Erick?
Selain kendala di Kementerian BUMN, residu persaingan menuju pencawapresan Erick di Pilpres 2024 menjadi faktor politik minor yang menghambatnya dan terkonstruksi secara psikologis.
Konstruksi psikologi politik semacam ini dapat dijelaskan melalui teori group polarization yang dijelaskan Cass R. Sunstein dalam The Law of Group Polarization.
Disebutkan bahwa aktor dalam kelompok yang memiliki pandangan yang sama cenderung memperkuat keyakinan tersebut secara ekstrem. Dalam hal ini, narasi yang berkembang di sekitar pencawapresan Erick menjadi semakin intens dan menimbulkan dampak politik yang signifikan.
Persaingan itu kemudian secara alamiah dinilai menimbulkan konstruksi psikologi secara politik bahwa sosok-sosok yang bersaing untuk menjadi cawapres Prabowo itu saling berperang narasi, baik yang berada di level “putih” maupun “abu-abu”. Terlepas dari siapa dalang sebenarnya di balik kampanye atau peperangan narasi itu.
Salah satu di antaranya yang justru mendiskreditkan kandidat cawapres yang akhirnya terpilih, yakni Gibran Rakabuming Raka, hingga dampak politiknya dianggap terasa hingga saat ini.
Dalam telaah teoretis, konsep political residue dapat menggambarkan sisa-sisa persaingan politik yang masih berpengaruh meski kontestasi telah usai.
Meskipun akhirnya tidak terpilih dan telah berlalu, residu semacam ini tetap eksis dan menimbulkan spekulasi yang tidak menguntungkan di kancah politik praktis yang begitu dinamis dan penuh intrik.
Jika benar-benar terjadi, residu dan konstruksi psikologi politik itu bisa menjadi batu sandungan bagi Erick untuk kembali mendapatkan kepercayaan di pemerintahan berikutnya.
Erick Thohir berada dalam posisi yang kompleks di antara harapannya untuk masuk dalam skenario pemerintahan Prabowo-Gibran dan tantangan yang dihadapinya di Kementerian BUMN serta residu politik dari Pilpres 2024.
Akan tetapi, penjelasan di atas hanya merupakan interpretasi semata berdasarkan beberapa variabel, konsep, dan teori yang saling berkelindan.
Akan sangat menarik untuk terus mengamati kiprah Erick di tengah berbagai pencapaian, kontroversi, dan narasi yang eksis di sekitarnya saat dihadapkan pada skenario pemerintahan baru nanti. (J61)
