Dengarkan artikel ini:
Saat meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia, Presiden Prabowo bicara soal pelatih judo Korea dan menyebut Park Chung-hee. Apa pesan di balik kisah ini?
“Kita wajib mengamankan, kita wajib menjaga semuanya karena ini membawa manfaat sangat besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.” – Prabowo Subianto, Presiden RI (6/11/2025)
Pada 6 November 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kompleks petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Pabrik dengan investasi senilai USD 3,9 miliar atau sekitar Rp 62,4 triliun ini menjadi proyek petrokimia terbesar di Asia Tenggara dan kompleks naphtha cracker pertama di Indonesia dalam tiga dekade terakhir.
Sorotan publik bukan hanya pada nilai investasinya, melainkan pada pidato Prabowo yang mengungkap kekagumannya terhadap etos kerja Korea Selatan. Di hadapan hadirin, Prabowo mengenang masa-masa ketika dirinya masih bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Ia bercerita tentang seorang pelatih judo asal Korea Selatan yang pernah melatih prajurit Indonesia dengan disiplin ekstrem dan keteguhan yang mengesankan.
“Waktu saya di tentara, saya dibantu pelatih-pelatih dari Korea. Mereka sangat keras, melatih dari depan,” ujar Prabowo. Sang pelatih, yang ia panggil “Profesor”, menolak memberi libur bahkan pada hari besar keagamaan seperti Natal atau Idul Fitri. Disiplin menjadi prinsip absolut yang tidak bisa ditawar, bahkan oleh tradisi keagamaan sekalipun.
Ketika menjelang Natal, Prabowo sempat meminta agar timnya diliburkan, namun sang pelatih menolak. “Tidak bisa, Jenderal. Saya orang Kristen, nanti kita ke gereja jam 10, kebaktian misa, jam 1 latihan lagi,” jawabnya. Begitu pula saat Idul Fitri tiba. Setelah memahami kewajiban salat Id yang berlangsung singkat, sang pelatih kembali menegaskan tekadnya. “Habis itu dia tanya, ‘Jenderal, mau tim Jenderal juara atau tidak? Kalau mau juara tidak ada jalan lain, harus latihan,’” kenang Prabowo.
Rumus kemenangan yang ia pelajari sederhana namun mengandung makna mendalam: latihan tanpa henti adalah kunci keberhasilan. Prabowo memandang pengalaman itu sebagai cerminan karakter bangsa Korea Selatan—tegar, keras, dan teguh dalam komitmen. Bangsa yang berulang kali dijajah dan dilanda perang itu mampu bangkit menjadi negara industri maju berkat etos kerja dan kepemimpinan yang kuat.
“Jadi, kalau negosiasi sama orang Korea tidak gampang,” ujar Prabowo sambil tersenyum, lalu menambahkan candaan khasnya, “Boleh juga kalau orang Korea kita kirim orang Papua. Jadi, mereka bangsa yang tangguh.” Cerita itu menggambarkan kekaguman Prabowo pada semangat pantang menyerah yang menjadi fondasi pembangunan Korea Selatan.
Pidato di Cilegon itu menjadi lebih dari sekadar refleksi pribadi. Ia berubah menjadi pernyataan arah kebijakan ekonomi: bahwa Indonesia perlu meneladani disiplin, keteguhan, dan kejelasan misi seperti bangsa-bangsa Asia Timur. Korea Selatan bangkit bukan karena kekayaan alam, tetapi karena manusia yang dilatih dengan disiplin besi untuk mencapai tujuan nasional yang jelas.
Dalam pandangan Prabowo, semangat seperti itulah yang harus dihidupkan di Indonesia. Ia menilai pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada pasar atau kekuatan ekonomi spontan, tetapi memerlukan misi bersama yang dijalankan dengan kedisiplinan kolektif. Nilai-nilai yang pernah ia pelajari dari pelatih judo Korea itu kini ia bawa ke panggung politik dan ekonomi nasional.
Disiplin dan kerja keras, dua unsur yang pernah ditempa di lapangan latihan Kopassus, kini menjadi ruh di balik kebijakan ekonomi yang ia sebut sebagai “ekonomi konstitusi”. Seperti dalam seni bela diri judo, Prabowo meyakini bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari tenaga kasar, melainkan dari arah, strategi, dan keseimbangan. Prinsip itu ia terjemahkan ke dalam strategi pembangunan nasional yang berbasis pada tujuan jelas dan kesatuan gerak.
Mission-Directed Governance ala Asia Timur
Untuk memahami arah pikir seperti itu, kita dapat menelusuri konsep mission-directed governance yang banyak dijumpai dalam pengalaman pembangunan di Asia Timur. Kajian mendalam mengenai hal ini datang dari tulisan Kevin Cheang berjudul Why Mission-Directed Governance Risks Authoritarianism: Lessons from East Asia, yang terbit di Journal of Institutional Economics pada 2024. Cheang menjelaskan bagaimana negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Jepang berhasil melesat dengan menjadikan negara sebagai pusat komando pembangunan ekonomi.
Model ini disebut mission-directed governance, di mana negara bertindak sebagai pengarah utama seluruh sumber daya ekonomi menuju satu misi besar. Dalam konteks Asia Timur, misi itu adalah pertumbuhan ekonomi pesat atau catch-up growth untuk mengejar ketertinggalan dari Barat. Negara tidak hanya mengatur, tetapi memimpin dan memobilisasi masyarakat agar berkontribusi pada tujuan nasional yang sama.
Cheang menautkan konsep tersebut dengan gagasan ekonom Mariana Mazzucato tentang entrepreneurial state. Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, negara berperan seperti “harimau yang mengaum”, memberi arah dan keberanian untuk mengambil risiko besar. Negara bukan sekadar pengawas pasar, melainkan pencipta pasar baru yang menetapkan arah dan mengoordinasikan eksperimen kebijakan agar tidak berjalan tanpa panduan.
Bagi Cheang, keberhasilan model Asia Timur terletak pada keberanian negara untuk menentukan prioritas dan menyatukan energi sosial menuju misi tunggal. Ia membandingkan negara seperti Korea Selatan dengan bintang utara (Polaris) yang menjadi penuntun kapal-kapal di tengah lautan ketidakpastian global. Tanpa bintang penuntun itu, kapal akan kehilangan arah dan tersesat dalam arus ekonomi dunia yang tak menentu.
Konteks historis menjadi kunci pemahaman model ini. Setelah Perang Dunia II dan perang saudara di berbagai negara Asia Timur, lahirlah semangat darurat nasional untuk membangun kembali negeri. Dalam situasi krisis itu, pemerintah mengambil peran besar untuk mengarahkan sumber daya secara terpusat, melegitimasi kebijakan keras demi percepatan pembangunan. Di Korea Selatan, Park Chung-hee memimpin transformasi ekonomi dengan tangan besi, membangun infrastruktur dan industri berat di tengah situasi politik yang tegang.
Di Taiwan, rezim Kuomintang menggunakan pendekatan serupa dengan melakukan reformasi tanah besar-besaran dan mengonsolidasikan industri dalam kendali negara. Sementara di Singapura, Lee Kuan Yew menanamkan nilai efisiensi, meritokrasi, dan disiplin sosial yang ketat untuk menciptakan mesin ekonomi yang nyaris tanpa friksi. Jepang lebih awal mempraktikkan hal serupa sejak era Meiji, ketika negara menjadi pengarah industrialisasi nasional melalui konglomerasi seperti Mitsubishi dan Sumitomo.
Cheang menilai keberhasilan ekonomi negara-negara ini tidak lepas dari budaya komunitarian yang kuat. Dalam masyarakat yang lebih menekankan harmoni sosial daripada kebebasan individual, konsep negara sebagai “ayah” atau pengarah moral mudah diterima. Survei World Values Survey menunjukkan bahwa masyarakat di Korea Selatan dan Jepang cenderung percaya bahwa pemimpin harus melakukan apa yang mereka anggap terbaik, bukan semata mengikuti keinginan rakyat.
Nilai kolektivisme ini membentuk fondasi sosial bagi keberhasilan mission-directed governance. Dalam kerangka itu, pembangunan tidak dilihat sebagai hasil dari persaingan bebas, melainkan sebagai proyek nasional yang harus dikerjakan bersama. Setiap individu menjadi bagian dari misi besar bangsa, dan keberhasilan pribadi diukur dari kontribusinya terhadap tujuan kolektif.
Dalam perjalanan sejarah Asia Timur, pendekatan ini membuahkan hasil yang luar biasa. Korea Selatan melesat dari negara miskin pada 1960-an menjadi kekuatan industri teknologi global dalam waktu kurang dari setengah abad. Taiwan tumbuh menjadi pusat manufaktur semikonduktor dunia, sementara Singapura menjelma menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Jepang, yang sempat hancur oleh perang, berhasil membangun kembali dirinya menjadi raksasa ekonomi kedua di dunia pada 1980-an.
Model pembangunan semacam itu menginspirasi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam praktiknya, mission-directed governance memerlukan disiplin, kesatuan arah, dan koordinasi lintas lembaga yang ketat. Ia menuntut kemampuan negara untuk menjadi penggerak, bukan sekadar penonton dalam ekonomi pasar global. Prinsip inilah yang kemudian banyak mewarnai cara berpikir Prabowo Subianto dalam merancang konsep ekonomi nasional yang berpijak pada semangat konstitusi.
Jalan Tengah Prabowo: Ekonomi Konstitusi
Konsep ekonomi konstitusi yang diusung Prabowo Subianto merupakan bentuk adaptasi dari semangat mission-directed governance dalam konteks Indonesia. Gagasan ini ia uraikan dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya (2017; revisi 2022), yang menegaskan pentingnya kembali pada prinsip Pasal 33 UUD 1945. Dalam kerangka itu, negara berperan aktif menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sementara sektor lainnya tetap terbuka bagi swasta.
Prabowo menilai bahwa arah pembangunan Indonesia selama ini telah menyimpang dari amanat konstitusi. Ia menyoroti dominasi oligarki yang menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional, serta derasnya arus modal keluar melalui praktik keuangan global. Menurutnya, demokrasi ekonomi harus dikembalikan pada cita-cita awal pendiri bangsa: kesejahteraan untuk seluruh rakyat, bukan untuk segelintir elit ekonomi.
Dalam kerangka ekonomi konstitusi, negara bukan pesaing pasar, melainkan pengarah utama misi pembangunan nasional. BUMN dan lembaga investasi strategis menjadi instrumen pelaksana yang memastikan sumber daya nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Proyek-proyek besar seperti pabrik Lotte Chemical di Cilegon menjadi simbol konkret dari strategi hilirisasi yang telah lama menjadi visi utama pemerintahan Prabowo.
Nilai tambah dari sumber daya alam harus dinikmati di dalam negeri melalui industrialisasi. Hilirisasi, swasembada pangan, dan kemandirian energi bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan misi nasional yang membutuhkan koordinasi seperti pasukan dalam latihan judo: fokus, konsisten, dan berorientasi pada hasil.
Peran negara juga terlihat dari pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang ditugasi mengelola aset strategis. Lembaga ini berfungsi memastikan negara tetap menjadi pemegang kendali dalam sektor-sektor penting, terutama industri dasar dan energi. Dengan langkah itu, Prabowo menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga pelaku aktif dalam arena ekonomi nasional.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi contoh nyata lain dari implementasi ekonomi konstitusi. Dengan melibatkan banyak kementerian dan pemerintah daerah, program ini dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui intervensi langsung terhadap gizi anak-anak Indonesia. Bagi Prabowo, pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari investasi jangka panjang pada manusia.
Dalam visi yang sama, kebijakan swasembada pangan, energi, dan air bersih menjadi prioritas utama. Negara mengambil peran utama dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi tanpa ketergantungan pada impor. Dengan memadukan prinsip efisiensi pasar dan tanggung jawab sosial, ekonomi konstitusi menjadi jalan tengah antara kapitalisme liberal dan sosialisme negara.
Prabowo menegaskan bahwa sistem demokrasi tetap menjadi fondasi. Ia menolak gagasan pembangunan yang menafikan kebebasan sipil, karena demokrasi Pancasila dianggap sebagai sistem yang paling sesuai dengan karakter bangsa. Prinsip ini menjadi pembeda antara ekonomi konstitusi dengan model developmental state Asia Timur yang kerap identik dengan otoritarianisme.
Landasan moral dan hukum dari ekonomi konstitusi bersumber langsung dari UUD 1945, bukan dari keadaan darurat atau krisis nasional. Dengan demikian, setiap kebijakan intervensi negara memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Dalam pandangan Prabowo, amanat konstitusi itu adalah kontrak sosial yang mengikat seluruh komponen bangsa untuk bekerja menuju kesejahteraan bersama.
Model ini juga memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berkembang. Negara tidak berusaha menguasai seluruh aktivitas ekonomi, melainkan fokus pada sektor strategis yang menyangkut kedaulatan nasional. Prabowo memberi contoh, “Usaha kopi, ayam goreng, bioskop dan sejenisnya, bisa dijalankan swasta.” Prinsip keseimbangan inilah yang membuat ekonomi konstitusi bersifat adaptif dan tidak mengekang inisiatif wirausaha.
Dengan pendekatan seperti ini, arah pembangunan Indonesia diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Negara berperan sebagai pelatih yang menuntun, bukan menindas; sebagai pengarah misi yang menjaga ritme dan disiplin, bukan menghapus kebebasan. Di titik inilah prinsip judo menemukan relevansinya: menggunakan kekuatan secara terkendali untuk mencapai kemenangan yang elegan. (A43)
