Mengenai masalah bankability, PLN telah menyertakan dokumen yang dapat meyakinkan pemberi pinjaman atau lender, sementara untuk persoalan pasokan gas, keduanya sepakat di persentase 60 persen serapan listrik.
pinterpolitik.com – Kamis, 26 Januari 2017.
JAKARTA – Akhirnya polemik megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1 mulai menemukan titik terang. PT PLN (Persero) memastikan bahwa manajemen telah merampungkan seluruh persiapan terkait rencana penandatangan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) proyek PLTGU Jawa 1 dengan konsorsium PT Pertamina (Persero) pekan ini.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan bahwa perusahaan negara pimpinannya ini tak lagi memiliki masalah, sehingga seluruh ketentuan tender telah sesuai dengan proposal pengajuan (Request For Proposal/RFP) dari PLN.
“Sudah selesai. Tidak boleh ada issue lagi, harus betul-betul memenuhi dan sesuai dengan RFP,” ujar Sofyan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (25/1).
Sebelumnya ada beberapa isu yang sempat dikaji kembali oleh kedua perusahaan pelat merah tersebut, antara lain persoalan pembiayaan kepada bank atau bankability dan persentase pasokan gas yang juga telah mendapatkan titik temu di antara kedua perusahaan.
Mengenai masalah bankability, PLN telah menyertakan dokumen yang dapat meyakinkan pemberi pinjaman atau lender, sementara untuk persoalan pasokan gas, keduanya sepakat di persentase 60 persen serapan listrik.
Dengan demikian, target penandatanganan PPA yang sebelumnya dijadwalkan pada Senin (23/1) lalu, yang kemudian diundur sampai akhir pekan ini dapat dilangsungkan kedua perusahaan. Sofyan memastikan hingga Jumat nanti kesepakatan tersebut sudah ditandatangani.
Sofyan melanjutkan, walaupun sudah ada kesepakatan antara Pertamina dan PLN, hasil pertimbangan dan persetujuan pembiayaan dari bank atau bankability tidak dapat dipastikan oleh PLN. PLN hanya memiliki tugas untuk merampungkan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman, sementara pertimbangan dan persetujuan merupakan keputusan dari pihak pemberi pinjaman atau lender.
Sofyan menegaskan bahwa pihaknya tak ada niat sedikit pun untuk membatalkan kerja sama dengan sesama perusahaan BUMN tersebut. Akan tetapi, bila Pertamina tak kunjung siap dan tak juga membubuhkan tanda tangan dalam PPA, PLN tak memiliki jalan lain.
“Tidak ada niat untuk membatalkan, kecuali Pertamina memang tidak sanggup. Kalau pesertanya tidak sanggup mau ngomong apa? Ya, mau tidak mau kan batal,” jelas Sofyan.
Pertamina siap tanda-tangani kesepakatan
Di tempat lain, PT Pertamina (Persero) menyatakan, peninjauan terhadap syarat-syarat pembiayaan (bankability review) untuk PLTGU Jawa 1 sudah selesai dilakukan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Vice President Gas and Power Commercialization Pertamina, Ginanjar. Ia mengatakan, konsorsium Pertamina tidak mempermasalahkan pelaksanaan PPA meski belum ada kepastian terkait perjanjian jual beli (Sales Purchase Agreement/SPA) terkait gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) bagi PLTGU Jawa 1. Dengan demikian, Pertamina dan konsorsium dinyatakan siap untuk melakukan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero).
“Konsorsium sudah mengusulkan solusinya dan tinggal menunggu kesiapan PLN. Konsorsium sangat solid dan siap menandatangani PPA dengan PLN,” jelas Ginanjar, pada Rabu (25/1).
Lebih lanjut ia menuturkan bahwa konsorsium Pertamina juga sepakat untuk mematok angka serapan listrik sebesar 60 persen di proyek pembangkit listrik berbasis gas terbesar di Asia Tenggara tersebut, sesuai dengan ekspektasi PLN.
Ginanjar melanjutkan, pembiayaan proyek masih didanai oleh konsorsium Japan Bank for International Coorporation (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan Asian Development Bank (ADB). Sampai saat ini, lanjut Ginanjar, pihak konsorsium masih melakukan komunikasi yang baik dengan pemberi pinjaman.
“Kami sudah langsungkan rapat dengan lenders pada bulan Desember lalu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, PLTGU Jawa 1 rencananya akan memiliki kapasitas sebesar 2×800 Megawatt (MW) dengan nilai proyek sebesar US$2 miliar. Proyek yang diperkirakan beroperasi tahun 2020 ini akan dibangun oleh konsorsium Pertamina, Marubeni Corporation dan Sojitz Corporation. (S13)
