PKS terancam ditinggal beroposisi sendiri ditinggal teman-temannya. Seperti apa nasib mereka jika jadi oposisi tunggal?
Pinterpolitik.com
Isu rekonsiliasi pasca Pilpres 2019 terus-menerus dibicarakan. Sejumlah partai politik di lingkaran Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dikabarkan membuka pintu komunikasi dengan kubu Joko Widodo (Jokowi) selaku pihak yang memenangi Pilpres 2019.
Partai seperti PAN dan Demokrat sejak lama dirumorkan akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi di 2019. Belakangan, Gerindra juga disebutkan membuka pembicaraan dengan koalisi pemenang Pemilu 2019.
Di antara partai-partai non-pemerintah yang lolos ke parlemen, terlihat bahwa hanya PKS yang tak menikmati hembusan kabar akan bergabung dengan koalisi Jokowi. Alih-alih muncul rumor soal tawaran untuk partai ini, mereka justru kerap dibicarakan terus memperjuangkan diri menjadi oposisi.
Jika Gerindra, Demokrat dan PAN akhirnya benar-benar berlabuh ke kubu pemerintah, praktis hanya akan ada PKS yang mengikrarkan diri sebagai oposisi di parlemen nanti. Di atas kertas, hal ini bisa menyulitkan PKS dan kerap dianggap berbahaya bagi demokrasi.
Meski demikian, tampilnya PKS secara sendirian sebenarnya bukan berarti tidak memberi manfaat sama sekali kepada partai dakwah tersebut. Boleh jadi, ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PKS jika menjadi satu-satunya oposisi kepada pemerintahan Jokowi. Lalu, seperti apa peluang yang bisa diambil oleh PKS jika menjadi oposisi sendirian?
Oposisi Tunggal
Menjadi oposisi memang tak selalu mudah bagi partai politik, apalagi jika hanya dilakukan sendiri. Proses checks and balances di parlemen misalnya berpotensi problematik karena hanya ada satu partai saja yang hampir pasti bersuara berbeda terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Meski tidak mudah, menjadi oposisi dalam jumlah yang minimal sebenarnya tetap memiliki peluang tersendiri. PDIP di tahun 2009, meski tak benar-benar sendiri, dapat menjadi bukti bahwa menjadi oposisi tak selamanya merugi. Hal tersebut bisa saja berlaku jika PKS menjadi oposisi tunggal.
Setelah lima tahun tak kebagian posisi di pemerintahan, tempaan sebagai oposisi tampak memberikan keuntungan tersendiri bagi PDIP. Di tahun 2014, partai yang identik dengan logo banteng ini justru keluar sebagai pemenang Pemilu meski harus bersabar selama lima tahun beroposisi.
Selama lima tahun, PDIP kerap tampil di media sebagai kelompok oposisi yang kritis kepada pemerintah. Secara alamiah, hal ini membuat mereka mendapat sorotan cukup banyak, sehingga masyarakat cukup familiar dengan kader-kader mereka dan berkontribusi pada raihan suara mereka di Pileg 2014.
Tak hanya sekadar memenangi Pemilu, tempaan sebagai oposisi ini membuat mereka bisa memunculkan kader-kader populer yang meraup suara dari masyarakat. Yang paling fenomenal tentu adalah Jokowi yang berhasil menduduki tahta sebagai Presiden.
Pengalaman seperti PDIP tersebut bisa saja menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PKS. Dengan bersikap berbeda dan kritis, membuat mereka bisa mendapat sorotan dari media dan masyarakat, sehingga lebih mudah dikenali. Hal ini bisa saja berpengaruh bagi perolehan suara mereka dalam jangka panjang.
Oposisi Islam
Boleh jadi, ada hal yang bisa membuat PKS ruang geraknya tak benar-benar minimal saat menjadi oposisi tunggal. Di tengah kebangkitan Islam politik dan maraknya masyarakat yang mengekspresikannya di media sosial dan jalanan, PKS bisa saja mengambil peluang itu.
Alexander Arifianto dari RSIS Nanyang Technological University (NTU) dalam tulisannya untuk Brookings Institute menggambarkan bagaimana kekuatan posisi Islam politik itu selama lima tahun ke depan. Menurutnya, kelompok Islam garis keras tetap akan terus menantang posisi Jokowi selama lima tahun periode keduanya.
Arifianto menggambarkan bahwa kelompok pendukung Prabowo sebagian besar diisi oleh orang yang secara religius taat dan tergolong ke dalam kelompok konservatif. Setelah koalisi Adil Makmur Bubar dan mimpi Prabowo menjadi presiden tertunda, kelompok taat dan konservatif bisa saja tetap memilih untuk berseberangan dengan Jokowi, meski koalisi Prabowo tak lagi bersatu.
Oposisi Berjuang Demokrasi Menang ?#OposisiKritis pic.twitter.com/FIMxRo9Rbe
Apalagi, kelompok Islam di Tanah Air tampak tak surut langkah untuk beroposisi dengan pemerintahan Jokowi. Jika sebagian besar partai di koalisi Prabowo memilih hijrah ke kubu Jokowi, mereka bisa saja menjadi salah satu kekuatan oposisi informal yang disegani.
Kekuatan kelompok Islam sebagai oposisi selama ini telah teruji dalam bentuk Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan juga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Sejak aksi 411 dua tahun lalu, gerakan-gerakan tersebut muncul sebagai kelompok oposisi yang kerap membuat pemerintah kerepotan.
PKS sendiri merupakan partai berhaluan Islam dengan paham yang selama beberapa tahun terakhir aktif terlibat dengan gerakan Islam politik di jalanan. Nama Ketua Majelis Syuro mereka, Salim Segaf Al Jufri bahkan pernah dinominasikan sebagai bakal cawapres dari Ijtima Ulama yang didominasi kelompok oposisi Islam itu.
Merujuk pada kondisi tersebut, PKS bisa saja mengambil simpati kelompok tersebut dan menjadikan mereka sebagai oposisi baru bagi pemerintahan Jokowi. PKS kemudian bisa menikmati momentum cukup signifikan jika mampu menyesuaikan agenda dengan kelompok oposisi jalanan Islam tersebut.
Kekuatan Lain
Kemampuan untuk membangun relasi dengan kelompok Islam konservatif ini boleh jadi akan tambah maksimal jika melihat komposisi kader PKS saat ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa generasi awal PKS banyak diisi oleh mereka yang pernah mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dari Timur Tengah.
Salah satu yang paling terkemuka boleh jadi adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Mantan Presiden PKS ini merupakan alumnus Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Ada pula nama Salim Segaf Al Jufri yang juga lulus dari almamater yang sama. Selain itu, Ketua Dewan Syariah PKS, Surahman Hidayat adalah lulusan Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Di luar mereka, ada beberapa nama alumni Timur Tengah lain baik di dalam maupun di luar struktur DPP PKS.
PKS terancam ditinggal sendiri menjadi oposisi. Meski demikian, hal itu bukan berarti tak bermanfaat untuk mereka. Click To TweetSepintas, hal itu boleh jadi terlihat seperti tak signifikan. Meski begitu, jika melihat rekam jejak alumni pendidikan Timur Tengah, tampak bahwa ada hal khusus yang membuat mereka begitu berpengaruh dan mewarnai politik di negeri ini.
Salah satu keunggulan alumni Timur Tengah ini adalah bangunan jejaring mereka yang kerap bersifat transnasional. Azyumardi Azra dalam The Origins Of Islamic Reformism In Southeast Asia menggambarkan bahwa jejaring di antara alumni Timur Tengah ini memberi pengaruh kepada pemikiran mereka.
Dalam banyak kasus, pendidikan dari Timur Tengah ini tak hanya berhenti untuk urusan pemikiran saja. Ada jejaring yang terbangun dari pendidikan ini, tidak hanya antara para alumni, tetapi antara alumni dengan negara tujuan studi. Hal ini digambarkan misalnya oleh Carolyn Nash tentang pendidikan Arab Saudi. Ia menggambarkan bagaimana pendidikan Arab Saudi digunakan untuk memperluas pengaruh mereka di negara lain.
Dimensi transnasional itu bisa saja semakin melebar jika relasi negara tujuan studi dengan negara adikuasa dipertimbangkan. Arab Saudi misalnya kerap dianggap sebagai sekutu Amerika Serikat sehingga kepentingan negeri padang pasir tersebut sangat mungkin sejalan negeri Paman Sam.
Kalau PKS jadi oposisi sendirian, 2024 mereka jadi partai pemenang pemilu. Itu bukan langkah bijak. Kue oposisi mereka makan sendirian. https://t.co/FODTqVKp15
Dengan adanya dimensi transnasional dari para alumni Timur Tengah ini, PKS boleh jadi punya modal lain sebagai oposisi. Di satu sisi, mereka bisa memiliki peluang untuk membangun jejaring dengan kelompok oposisi Islam jalanan yang juga kerap dipimpin oleh alumni Timur Tengah.
Di sisi yang lain, dengan jejaring ke dunia internasional, kekuatan mereka bisa saja semakin besar. Hubungan mereka dengan dunia luar membuat mereka lebih mudah mendapat restu internasional saat bersikap. Restu ini bisa saja bermanfaat untuk gerak-gerik mereka saat beroposisi, atau saat mereka berupaya untuk menjadi pemerintah di pemilu berikutnya.
Merujuk pada kondisi-kondisi tersebut, posisi PKS sebagai posisi tunggal boleh jadi memberi manfaat sendiri kepada mereka. Pengalaman PDIP membuktikan bahwa menjadi oposisi tak selalu merugikan. Apalagi, mereka memiliki kedekatan dengan oposisi Islam jalanan dan alumni Timur Tengah.
Hal-hal tersebut bisa saja membuat PKS berada di posisi cukup menguntungkan untuk Pemilu 2024. Bukan tidak mungkin, posisi sebagai oposisi dapat membuat mereka mengalami lonjakan suara. Hal itu tentu dengan catatan, dinamika rekonsiliasi pasca Pilpres 2019 tetap membuat PKS menjadi oposisi tunggal. (H33)
