BerandaHeadlinePilpres 2024: Makin Mahal, Makin Gelap

Pilpres 2024: Makin Mahal, Makin Gelap

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyimpulkan Pilpres 2024 dengan kalimat, “makin mahal, makin gelap”. Apa maksudnya?


PinterPolitik.com

Dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan lembaga survei KedaiKOPI pada 20 November 2022, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memberikan pernyataan yang sangat menarik.

Ungkapnya, Pilpres 2024 akan menjadi kontestasi yang semakin mahal dan semakin gelap. Ada dua alasan utama yang dapat ditarik dari pemaparan Titi. 

Pertama, kenapa disebut semakin mahal? Karena akan terjadi berbagai transaksi antara partai politik (parpol) maupun dengan berbagai pihak yang berkepentingan (vested interest). 

Kedua, kenapa disebut makin gelap? Karena masyarakat tidak memiliki akses terhadap transaksi-transaksi tersebut. “Masyarakat akan terus disajikan berita mengenai pertemuan antar elite politik dan selama itu pula kita tidak bisa mengakses isi pertemuan,” ungkapnya.

Sebagai ilustrasi, Titi mengutip penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pemilu 2015, 2017, dan 2018. Dalam temuan KPK, ternyata lebih dari 60 persen kandidat yang kalah di pemilu menyetorkan uang ke parpol, namun tidak pernah dilaporkan oleh parpol.

Titi juga mempertanyakan pernyataan terbuka berbagai politisi yang menyebut biaya politik itu tinggi. Karena faktanya, jika mengacu pada laporan resmi parpol, biaya kampanye yang dilaporkan merupakan angka yang dapat dikatakan wajar.

Sebagai contoh, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil pernah menyebut biaya menjadi presiden mencapai Rp8 triliun. Namun, jika melihat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pilpres 2019, menariknya, angkanya bahkan tidak menyentuh Rp1 triliun.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno hanya melaporkan Rp213,2 miliar. Sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin melaporkan Rp606,7 miliar. 

Baca juga :  Propaganda Rusia di Pilpres RI 2024?

Ihwal ini membuat Titi menaruh tanya, jangan-jangan data yang dilaporkan selama ini hanya puncak dari gunung es. Terdapat transaksi di bawah permukaan yang mungkin tidak akan dapat diakses. 

image 89

Kampanye Digital

Mengumpulkan berbagai penelitian politik terbaru, salah satu faktor pendorong yang membuat pemilu menjadi semakin mahal dan gelap adalah penetrasi internet alias era digital.

Susanna Tenhunen dan Vilma Karvelyte dalam The role played by social media in political participation and electoral campaigns, menjelaskan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan YouTube menyediakan cara baru untuk merangsang keterlibatan masyarakat dalam kampanye dan pemilu.

Media sosial menawarkan komunikasi pribadi. Jarak antara politisi dengan pemilih dipangkas. Komunikasi menjadi lebih cepat, lebih luas, dan terjadi secara dua arah. Dengan tawaran yang menarik, tidak heran kemudian berbagai politisi dan partai politik memberi perhatian khusus pada kampanye digital.

Walter Loeb dalam tulisannya The Rising Costs of Digital Advertising Will Force Spending Shifts, menyebutkan biaya iklan di Facebook, Google, Apple, Pinterest, dan Instagram terus merangkak naik.

Berikut persentase peningkatannya tiap bulan pada tahun 2021:

Februari 2021Maret 2021April 2021Mei 2021Juni 2021
+6%+68%+89%+69%+42%

Terang Loeb, pendapatan iklan di media sosial naik +56% dari tahun ke tahun. Pada kuartal kedua 2021 saja nilainya mencapai USD28,6 miliar (sekitar Rp447,34 triliun).

Di Indonesia sendiri, mengutip publikasi jurnal Muninggar Sri Saraswati yang berjudul Social Media and the Political Campaign Industry in Indonesia, pada tahun 2000-an awal, porsi biaya kampanye di TV setidaknya sebesar 30 persen dari keseluruhan dana kampanye.

Angkanya diperkirakan terus meningkat seiring dengan perkembangan pesat berbagai media sosial di Indonesia. 

Melihat datanya, pada 2022 pengguna Facebook di Indonesia mencapai 129,85 juta, pengguna Twitter 18,45 juta, pengguna Instagram 99,9 juta, dan YouTube sebanyak 127 juta. Ini jelas adalah statistik fantastis yang membutuhkan dana yang fantastis.

Baca juga :  Anies, Capres Paling Meme?
anies kunjungi gibran ngapain

Kabut Media Sosial

Sayangnya, meskipun media sosial memberikan bentuk baru kampanye yang menggiurkan, dampak negatif juga tidak kalah mengerikan. 

Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, menyebutkan berbagai ilmuwan politik, termasuk dirinya, menaruh harapan yang besar terhadap internet pada tahun 1990-an.

Internet yang memberikan akses informasi kepada siapa pun dinilai dapat menyebarkan dan membantu demokrasi berkembang. Namun, hadirnya media sosial menggugurkan harapan tersebut. Alih-alih menyehatkan, media sosial justru membuat demokrasi menjadi sakit.

Dalam temuan Fukuyama, media sosial justru mempertebal polarisasi, membuat kelompok atau sekat sosial baru, hingga melahirkan politik kebencian. 

Mengutip Carl von Clausewitz dalam bukunya On War, media sosial telah membuat pemilu seperti layaknya kabut. Masyarakat berada di dalam simulakra. Informasi yang begitu banyak, beragam, dan sulit diverifikasi membuat masyarakat tidak mendapatkan informasi yang dapat diandalkan.

Seperti disebutkan Titi Anggraini, masyarakat umum tidak memiliki akses untuk mengetahui isi pertemuan para elite politik. Yang masyarakat ketahui adalah penggambaran di berbagai media sosial. Sekali lagi, ini yang disebut dengan semakin gelap.

Lebih parah lagi, seperti dijelaskan dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Capres 2024 Hanya Omong Kosong?, berbagai berita politik yang ada sering kali hanya ditujukan sebagai hiburan masyarakat. Pertemuan para elite, pernyataan, ataupun gesturnya sering kali sengaja dimunculkan sebagai bahan gosip masyarakat semata.

Hari ini terdapat beragam berita soal safari dan deklarasi kandidat. Kita disibukkan dengan berita-berita semacam itu. Padahal, kandidat yang benar-benar akan maju di Pilpres 2024 baru ditentukan pada Oktober 2023. (R53)

spot_imgspot_img

#Trending Article

SBY Harus Keluar Dari Partai Demokrat?

Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru tidak menjadi pusat perhatian utama atas langkah-langkah politik Partai Demokrat. Pemberitaan media terlihat masih...

Kaesang Jadi Ketua Umum PSI?

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mungkinkah Kaesang akan menjadi Ketua Umum PSI? PinterPolitik.com Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang...

Jokowi dan Politik “Game of Thrones”

Menjelang Pilpres , trah-trah politik makin berada dalam pertarungan, mulai dari trah Soekarno hingga trah Jokowi. Game of Thrones ala Pilpres 2024?

Mengapa AS-Tiongkok Masih Terus Berselisih? 

Sudah lebih dari dua dekade Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berselisih. Kira-kira apa yang melatarbelakangi tensi yang semakin tidak menentu ini?  PinterPolitik.com  Selama ribuan tahun perkembangan...

Kaesang Gabung PSI, PDIP Ambruk? 

Isu bergabungnya Kaesang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memantik satu telaah menarik mengenai dampak turunannya, serta gonjang-ganjing nasib trah Presiden Joko Widodo (Jokowi)...

Skenario Kegagalan Anies-Imin Kian Nyata? 

Pencapresan Anies Baswedan tampak “terancam” setelah isu dan wacana Pilpres 2024 yang sebaiknya hanya diikuti dua pasangan seolah mulai menemui relevansinya. Lalu, mengapa isu...

Megawati Kritik Jokowi Melalui BRIN?

Kritik yang dilontarkan oleh BRIN kepada Presiden Jokowi terkait pernyataannya soal data intelijen kondisi dan agenda parpol menjelang 2024 dinilai bermuatan politis. PinterPolitik.com Pernyataan Presiden Joko...

Kok Xi Jinping “Modifikasi” Al-Qur’an?

Pemerintahan Xi Jinping di Tiongkok dikabarkan ingin "modifikasi" Al-Qur'an dengan padukan Konfusianisme. Mengapa Xi ingin demikian?

More Stories

Jokowi Bersiap Lepas dari PDIP?

Terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dinilai sebagai sinyal kuat dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto. Sebelumnya, kuat beredar isu bahwa Jokowi akan menjadi...

SBY Harus Keluar Dari Partai Demokrat?

Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru tidak menjadi pusat perhatian utama atas langkah-langkah politik Partai Demokrat. Pemberitaan media terlihat masih...

Kaesang Jadi Ketua Umum PSI?

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mungkinkah Kaesang akan menjadi Ketua Umum PSI? PinterPolitik.com Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang...