Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Perdamaian Palestina, Janji Terlupakan Biden?

Perdamaian Palestina, Janji Terlupakan Biden?


D74 - Tuesday, September 28, 2021 16:20
Joe Biden, saat masih menjadi Wakil Presiden AS bersama dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada 9 Maret 2016 (Foto: Republika)

0 min read

Presiden AS, Joe Biden tiba-tiba menyinggung kedaulatan Palestina di sidang PBB. Apa yang membuatnya bersimpati? Dan kira-kira apakah ini akan berimplikasi pada Indonesia sebagai negara pendukung Palestina?


PinterPolitik.com

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Amerika Serikat (AS) memiliki kedekatan yang khusus dengan Israel. Setiap tahunnya, selama beberapa dekade terakhir, negeri Paman Sam rela mengucurkan dana miliaran Dolar untuk terus memperkuat persenjataan negara Zionis tersebut. Akan tetapi, di balik kukuhnya pendirian AS untuk selalu membantu Israel melawan pasukan Hamas, mereka juga beberapa kali memperlihatkan sisi kepeduliannya kepada warga Palestina.

Contoh terbarunya adalah pernyataan yang disampaikan oleh Presiden AS, Joe Biden ketika berpidato untuk sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke-76 pada tanggal 21 September 2021. Di dalam pidatonya, Biden percaya Israel dan Palestina dapat menyelesaikan perpecahan yang terjadi di Gaza, dan pada akhirnya dua negara tersebut bisa hidup berdampingan dengan damai secara layak, berdaulat, dan demokratis.

Baca Juga: Israel-Palestina: Buah Kegagalan Trump?

Dukungan Biden untuk Palestina tidak hanya melalui ucapan pidato. Pada bulan Mei lalu, sebagai upaya penyelesaian perang yang berkelanjutan di Gaza, Biden mengirim Menteri Luar Negeri AS (Menlu) AS, Anthony Blinken ke Tel Aviv untuk membicarakan usulan gencatan senjata dan rencana untuk membuka kembali Konsulat AS di Jerusalem yang sempat ditutup pada masa pemerintahan Trump. Dalam kunjungan ini Blinken juga sempat bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

Pada hari selanjutnya setelah menemui Abbas, Blinken membuat pernyataan bahwa AS tengah merencanakan dana bantuan ke Palestina sebesar kurang lebih US$360 juta. Bantuan ini akan membuat organisasi kemanusiaan mampu menyediakan tempat penampungan darurat, makanan, perawatan kesehatan, serta dukungan kesehatan mental dan psikososial bagi mereka yang mengalami trauma.

Lantas, apakah semua ini adalah indikasi AS di bawah pemerintahan Biden akan menghasilkan perbedaan yang signifikan terhadap konflik di Jalur Gaza? Hal apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membaca manuver politik ini?

Naiknya Dukungan Palestina di AS

Sebelum kita bahas topik ini lebih lanjut, ada suatu fenomena di AS yang dirasa perlu kita cermati agar dapat memberikan konteks yang lebih jelas. Fenomena itu adalah dukungan yang meningkat dari aktivis politik di negeri Paman Sam terhadap Palestina dan keinginan untuk menekan keleluasaan Israel dalam bertindak kekerasan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga survei Gallup, ditemukan bahwa setidaknya sampai Februari 2021 ini, 53 persen politikus partai Demokrat menginginkan AS untuk memberi lebih banyak tekanan ke Israel agar dapat menemui kompromi yang diperlukan dengan pihak Palestina. Angka ini meningkat dibandingkan pada hasil polling tahun 2018 yang menunjukkan angka 43 persen dan 38 persen di tahun 2013. Hasil polling ini cukup penting mengingat Demokrat adalah partai pengusung Biden.

Sementara itu, dukungan publik AS untuk negara Palestina yang merdeka terus meningkat tepat di atas tingkat mayoritas, dengan nilai 52 persen suara, dan berada di rata-rata 50 persen suara sejak tahun 2019. Meskipun tingkat dukungan ini bervariasi sejak tahun 2000, persentase yang mendukung secara konsisten kedaulatan Palestina selalu melebihi persentase suara yang menentang.

Polling juga sempat dilakukan oleh The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research pada bulan Juni ini. Hasilnya menunjukkan mayoritas orang Amerika, yaitu sebesar 57 persen, yakin ada cara bagi Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan secara damai, dibandingkan dengan 39 persen yang mengatakan solusi satu negara adalah yang paling tepat. Riset ini juga menyimpulkan sekitar 2 dari 3 orang Demokrat berpikir ada jalan untuk two-state solution. Di sisi lain, suara Partai Republik terpecah, dengan 50 persen mengatakan ada jalan dan 45 persen mengatakan tidak ada.

Baca Juga: Konflik Israel-Palestina Absen Solusi?

Di lain cerita, Blinken sempat menekankan kembali penguatan perjanjian Abraham Accord sebagai solusi penyelesaian perseteruan negara-negara Islam dengan Israel pada pertengahan September tahun lalu. Abraham Accord sendiri adalah solusi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump yang pada dasarnya menstimulasi adanya normalisasi politik antara Israel dengan negara-negara di Timur Tengah.

Lantas, apakah langkah yang dilakukan oleh Blinken dan Biden adalah respons langsung terhadap opini yang ada di partai Demokrat AS, atau ada kecenderungan lain?

Biden Pengertian atau Cari Aman?

Di tengah panasnya isu penarikan tentara AS dari Afghanistan dan pergeseran fokus ke Indo-Pasifik, Biden kembali ke konflik Palestina. Shibley Telhami dalam tulisannya Biden’s bungled response on the Israeli-Palestinian conflict menyebut citra Biden saat ini mulai tercoreng akibat minimnya usaha yang dilakukan dalam menangani isu kemanusiaan di Gaza. Pemicu kuatnya menurut Telhami adalah konfrontasi antara Israel dan Palestina dan juga bentrokan yang sempat terjadi di antara pendukung Yahudi dan warga Palestina di Jerusalem pada bulan April.

Biden menurut Telhami kurang responsif. Sebagai perbandingan, Presiden George W. Bush, yang dianggap sebagai presiden pro-Israel yang kuat, sempat mengutuk Israel karena tindakan kekerasan pada tahun 2002, ketika negara itu meluncurkan serangan ke Gaza yang menargetkan seorang pemimpin Hamas, dan juga membunuh 14 orang lainnya, termasuk anak-anak.

Sebaliknya, Biden yang bercita-cita menjadi “mercusuar bagi perdamaian dunia,” kata Telhami, tidak dapat memaksa dirinya untuk mengutuk penggusuran yang direncanakan Israel atas orang-orang Palestina dari rumah mereka di Yerusalem – suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan perang oleh PBB. Biden pun tidak mengkritik pemboman Israel yang menewaskan lebih dari 200 warga Palestina, termasuk sejumlah anak kecil.

Motivasi Biden untuk kembali melempar fokus ke konflik Israel-Palestina tampaknya tidak jauh berbeda dengan Trump yang dicap sebagai pemimpin populis. Cas Mudde dalam buku Populism: A Very Short Introduction menyebut populisme adalah sebuah paham yang banyak digunakan pejabat yang menganggap masyarakat pada akhirnya dipisahkan menjadi dua kubu yang homogen dan antagonis, "rakyat murni" versus "elite korup,".

Sementara itu, contoh populisme Trump bisa kita lihat dengan gagasan tembok Meksiko. Meskipun ide itu beresonansi dengan pemilih yang tertekan akibat resesi hebat di tahun 2008 dan yang melihat imigran sebagai pesaing dan bahkan sebagai pekerja lepas, kebijakkan ini di sisi lain mengecewakan kaum konservatif reformasi serta Partai Republik yang berorientasi bisnis pasar bebas karena dianggap sangat merugikan secara ekonomi.

Pejabat yang populis berpendapat bahwa politik harus menjadi ekspresi dari volonté générale (umum kehendak) rakyat. Dalam konteks ini, suara dari Demokrat terkait keinginan untuk lebih memberi kekangan pada Israel dan tren kenaikan dukungan untuk Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Kasus populisme Biden diindikasikan oleh janji awal presidensinya ketika berusaha mencap kebijakan Trump untuk memberhentikan bantuan kepada Palestina dan pemutusan hubungan diplomatis dengan otoritas Palestina sebagai kebijakan yang salah. Karena hal ini, ketika partai Demokrat mulai merevisi kebijakan AS untuk konflik di Gaza, Biden merasa tersinggung.

Baca Juga: Palestina Bukan Urusan Kita?

Terkait hal ini, keputusan Biden untuk berkoar kembali soal Palestina juga sepertinya adalah dampak dari sifat politisnya yang saat ini tampaknya bertendensi dovish. Michael Marks dalam publikasinya yang berjudul Metaphors in International Relations menggunakan simbol dove atau merpati untuk sosok pejabat yang cenderung menghindari keterlibatan konflik militer, dengan lebih mengedepankan negosiasi. Ini digambarkan oleh Blinken yang kembali membicarakan Abraham Accord dengan negara-negara Islam.

Seluruh retorika politik pemerintahan Biden ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana dampaknya pada Indonesia, khususnya sebagai negara Islam dan negara yang selalu berkoar soal Palestina di forum internasional?

Implikasinya Bagi Indonesia?

Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dikabarkan pernah ditawarkan hadiah sebesar US$ 2 miliar jika kita meneken kontrak Abraham Accord, menurut perkataan CEO US International Development Finance Corporation, Adam Boehler pada Bloomberg di tahun 2020 lalu.

Ketika desas-desus keterlibatan Indonesia ini mulai menyebar, Jokowi dengan cepat memberi pernyataan bahwa Indonesia menolak ajakan itu dan juga meyakinkan Presiden Abbas, bahwa meskipun banyak negara Arab telah mengubah posisi mereka terhadap Israel, Indonesia tidak akan merubah posisi dan dukungannya pada Palestina.

Dari sini kita bisa menerawang, jika memang Biden fokus kembali ke gagasan normalisasi negara-negara musuh Israel, maka pendekatan pun bisa dilakukan lagi kepada Indonesia. Tetapi yang jadi pegangan utama untuk saat ini, sekaligus sebagai kesimpulan, tampaknya Biden hanya akan melemparkan retorika-retorika politik saja untuk permasalahan Israel-Palestina.

Selain karena adanya indikasi untuk lebih fokus ke Indo-Pasifik, perdebatan di politik AS tampaknya akan tarik-ulur lebih lama mengingat di akhir September ini DPR AS menyetujui adanya dukungan US$ 1 miliar untuk pertahanan misil Israel, meskipun beberapa hari sebelumnya sempat mendapat kecaman besar dari anggota Partai Demokrat. Fenomena ini tampaknya menarik untuk diikuti di kesempatan pembahasan yang lain. (D74)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait