Dengarkan artikel ini:
Dengan Prabowo Subianto unggul di hasil quick count dan real count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, muncul anggapan bahwa pemerintahan selanjutnya akan berwarna otoritarian di media-media asing. Mengapa sebenarnya sulit bagi Prabowo untuk jadi diktator?
“Ready to bust my gun, I’m rushin’ in like Vladimir Putin” – Joey Bada$$, “No. 99” (2014)
Bagi sebagian orang, sosok Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi sosok yang melambangkan maskulinisme. Pemimpin yang mendeklarasikan perang terbuka terhadap Ukraine pada awal tahun 2022 silam ini dikenal sebagai pemimpin kuat – baik secara tekad maupun pengaruh politik.
Wajar saja apabila sejumlah artis dan musisi juga menyebutkan nama Putin di karya-karya mereka, tak terkecuali karya-karya musisi rap (rapper) yang mana kerap mempromosikan maskulinitas.
Penyanyi rap bernama Joey Bada$$, misalnya, menyebutkan nama Putih di lagunya berjudul “No. 99” yang dirilis pada tahun 2014. Di lagu itu, Bada$$ menyebutkan bahwa dirinya bisa menyerang kapan saja layaknya Putin.
Tidak hanya Putin, J. Cole-pun menyebutkan Rusia sebagai referensi dalam lirik yang ia tulis untuk lagu Drake yang berjudul “First Person Shooter” (2023). Dalam lagu itu, Cole menyebutkan bahwa dirinya bisa saja memberikan “tekanan” meskipun dirinya bukan Rusia.
Well, kesukaan publik terhadap sosok pemimpin kuat memang bukanlah hal baru. Sejumlah individu memang menganggap bahwa kepemimpinan yang kuat lebih dibutuhkan.
Mungkin, ini yang terjadi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, hasil hitung cepat (quick count) dan hasil hitung resmi (real count) menunjukkan bahwa pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, memenangkan kontestasi elektoral.
Prabowo memang dikenal memiliki sifat yang keras. Latar belakangnyapun merupakan seorang tentara hingga berpangkat jenderal bintang tiga.
Namun, banyak pihak kini menyoroti sisi lain dari rekam jejak Prabowo. Media-media asing, misalnya, mulai membahas bagaimana masa lalu Prabowo dipenuhi dengan dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) – mulai dari konflik di Timor Leste, konflik di Papua, hingga reformasi yang terjadi pada tahun 1998 silam.
Laporan-laporan media asing juga mempertanyakan demokrasi Indonesia di bawah Prabowo nanti. Banyak pihak menilai bahwa, dengan sifat kerasnya, Indonesia akan mengalami kemunduran lebih jauh dalam hal demokrasi.
Namun, apakah mungkin ketakutan-ketakutan itu bisa terjadi di masa depan? Mengapa sebenarnya mustahil Prabowo bisa menjadi diktator layaknya Putin di Rusia?
Kuat-kuatan Prabowo vs Demokrasi?
Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Mungkin, ini peribahasa yang paling tepat menggambarkan demokrasi Indonesia saat ini.
Untuk menjadi demokrasi yang baik, sebuah negara harus melalui banyak perkembangan – mulai dari regulasi yang ada hingga pendidikan politik bagi masyarakatnya. Proses inipun tidak pendek.
Amerika Serikat (AS), misalnya, memiliki pengalaman memiliki seorang presiden yang pernah menjabat lebih dari dua masa jabatan. Presiden itu adalah Presiden Franklin D. Roosevelt (FDR).
FDR terpilih pertama kali pada tahun 1932, yakni saat AS menghadapi Depresi Besar. Namun, dengan popularitasnya yang tinggi, FDR mampu terpilih untuk tiga kali lagi pada tahun 1936, 1940, dan 1944.
Alhasil, muncul kekhawatiran bahwa presiden yang menjabat lebih dari dua periode bisa melakukan pemusatan kekuasaan yang bisa merusak demokrasi. Gagasan untuk membatasi masa jabatan presiden ini akhirnya diwujudkan dalam bentuk amendemen konstitusi AS ke-22 pada tahun 1951.
Sama halnya dengan di AS, demokrasi Indonesia juga terus bertumbuh. Pranata demokrasi Indonesia juga menguat. Anggapan inilah yang disampaikan oleh Ben Bland dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia’s Democracy Is Stronger Than a Strongman” di Foreign Affairs.
Bland menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia sebenarnya cukup rumit bagi satu individu agar bisa berkuasa sepenuhnya. Partai-partai politik (parpol), misalnya, memiliki mekanisme di lembaga legislatif yang membuat kekuasaan presiden terbatas – terkadang Indonesia-pun disebut sebagai negara semi-parlementer karena ini.
Tidak hanya itu, publik juga memiliki peran yang besar dalam membatasi manuver-manuver presiden. Bland-pun mencontohkannya dengan wacana tiga periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditolak mentah-mentah oleh publik.
Bukan tidak mungkin, dengan pranata-pranata demokrasi Indonesia, seorang presidenpun harus melalui berbagai tantangan dan hambatan agar bisa mengonsolidasikan kekuatannya. Hal yang samapun berlaku bagi Prabowo bila menjabat sebagai presiden nanti.
Beda Jokowi, Beda Prabowo
Namun, pertanyaan lanjutan kemudian muncul. Selama dua periode pemerintahan ini, Jokowi dianggap telah melakukan sejumlah manuver yang – bisa dibilang – membuat kekuasaannya terkonsolidasi.
Kepiawaian Jokowi dalam bermanuver ini membuat dirinya menjadi salah satu presiden yang paling kuat selain Soeharto dalam sejarah Indonesia. Kishore Mahbubani bahkan menyebutnya sebagai seorang jenius dalam tulisannya yang berjudul “The Genius of Jokowi” di Project Syndicate.
Akankah upaya yang sama juga akan dilakukan oleh Prabowo bila menjadi presiden nanti? Well, sebenarnya, cukup sulit untuk mendapatkan jawaban pasti.
Namun, kemungkinan ini bisa digali lebih lanjut menggunakan idiosinkrasi, yang mana bisa dimaknai sebagai karakteristik unik dari setiap individu. Bila begitu, proposisi utamanya di sini adalah Prabowo bukanlah Jokowi.
Memang, Jokowi bisa disebut sebagai politikus jenius yang bisa menjadi salah satu presiden RI paling berpengaruh – meskipun dirinya mulanya berangkat dari politikus dengan profil sederhana dan bukan bagian dari elite politik nasional.
Namun, ini juga karena Jokowi memiliki karakter idiosinkratik tersendiri. Selama dirinya menjabat, Jokowi selalu menjalankan politik akomodatif, yakni memberikan ruang bagi parpol untuk menjalankan kepentingannya di saat pemerintahan Jokowi menjalankan kebijakan dan programnya.
Dalam politik Indonesia, ini penting. Mengacu ke Edward Aspinall, Marcus Mietzner, dan Dirk Tomas dalam buku mereka berjudul The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation, koalisi gemuk di parlemen kerap menjadi kunci agar jalannya pemerintahan bisa stabil.
Dalam kasus Pilpres 2024, peran Jokowi bisa dibilang besar di balik kemenangan Prabowo-Gibran. Koalisi parpol di belakang Prabowo bisa jadi terbangun karena peran presiden ke-7 RI tersebut.
Namun, pertanyaan lanjutan kemudian muncul. Apakah koalisi besar ini akan membuat Prabowo lebih mudah untuk memiliki kecenderungan otoritarian?
Bisa dibilang, sulit. Prabowo bukanlah Jokowi yang cenderung pragmatis. Menteri pertahanan (Menhan) itu justru dikenal memiliki idealisme dan gaya kepemimpinan yang lebih strong-willed.
Bila berasumsi Jokowi akan meminimalisir campur tangannya di pemerintahan baru nanti, akan menjadi sulit bagi Prabowo agar bisa menjalankan politik akomodatif layaknya Jokowi pada tahun 2014 hingga sekarang.Well, pada akhirnya, bisa saja seorang presiden memiliki gaya layaknya Putin seperti di lagu Bada$$. Namun, situasi – baik internal maupun eksternal – akan membuat hal itu lebih sulit terjadi di negara kepulauan ini. (A43)
