Dua pewaris darah biru Nahdlatul Ulama, Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid adalah seteru dengan riwayat konflik yang panjang. Kata damai di antara keduanya seolah sulit terucap dalam waktu dekat. Kini dengan Pilgub Jatim yang kian dekat, akankah rivalitas mereka berlanjut dalam gelanggang baru?
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]P[/dropcap]ada tahun 2008, prahara muncul di dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang identik dengan kaum Nahdliyin tersebut tergoncang bahteranya tatkala Ketua Umum Dewan Syuro PKB saat itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memecat Muhaimin Iskandar dari posisi Ketua Umum Dewan Tanfidz. Seketika partai dengan warna khas hijau tersebut berada di ambang perpecahan. Gejolak ini terbilang menarik dikarenakan Muhaimin merupakan keponakan dari Gus Dur.
Gonjang-ganjing dalam tubuh PKB rupanya jauh dari kata usai. Putri Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab dipanggil Yenny Wahid ingin menjaga marwah ayahnya dan menolak memberi pintu damai bagi Muhaimin. Aksi saling klaim dan gugat dilancarkan oleh keduanya. Suhu di antara keduanya terus memanas terutama jika mendekati Pemilu. Hingga kini rasanya sulit melihat Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid mengakhiri sejarah kelam di antara keduanya.
Rivalitas di antara pewaris darah biru Nahdlatul Ulama (NU) ini menarik jika dikaitkan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) yang kian dekat. Sebagai kandang NU dan PKB, idealnya kader dari kedua organisasi tersebutlah yang memimpin provinsi tersebut. Dengan sejarah perpecahan yang panjang, apakah perseteruan keduanya berlanjut di Pilgub Jatim?
Sejarah Perseteruan Penerus Klan Wahid
Gejolak dalam hubungan antara Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid memang jelas berakar dari perpecahan di dalam tubuh PKB. Saat Muhaimin dikukuhkan takhtanya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB, ia menyingkirkan Yenny dari keanggotaan PKB. Sedari awal Muhaimin menganggap Yenny sebagai dalang pemecatan dirinya oleh Gus Dur. Tak terima dengan langkah Muhaimin tersebut, Yenny melakukan perlawanan. Gugatan demi gugatan dilakukan oleh putri Gus Dur tersebut. Meski begitu, langkah-langkah Yenny tidak kunjung membuahkan hasil optimal.
Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, konflik di antara keduanya mencapai titik yang menarik. Merasa masing-masing adalah pengurus PKB yang sah, keduanya hadir dalam acara pengambilan nomor urut partai peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keduanya sempat berebut kertas nomor urut meski kemudian mengangkatnya bersama-sama.
Meski PKB kubu Muhaimin dengan Sekretaris Jenderal Lukman Edy telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, rupanya hal tersebut tidak menyurutkan langkah Yenny untuk mengambil yang ia anggap sebagai haknya. Pada tahun 2010 namanya didaulat sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB kubu Gus Dur. Meski begitu, Muhaimin tetap dianggap sebagai pemilik kepengurusan PKB yang sah. Hal ini membuat Yenny Wahid harus beberapa kali meninggalkan nama PKB untuk partai yang dibesutnya. Nama terakhir yang diusungnya adalah Partai Kedaultan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB).
Yenny kemudian harus menelan pil pahit. Jelang Pemilu 2014, PKBIB dinyatakan tidak lolos verifikasi partai sehingga tidak dapat mengikuti kontestasi tersebut. Kondisi ini jelas membuat Yenny beserta kader PKBIB kocar-kacir. Jika mereka ingin mengikuti Pemilu 2014, mereka harus mencari perahu baru agar tetap dapat melenggang ke Senayan. Beragam partai politik dapat menjadi opsi mereka, termasuk sang musuh bebuyutan, PKB di bawah kendali Muhaimin Iskandar. Pintu masuk pun telah dibuka oleh kubu Muhaimin bagi kader PKBIB yang hendak bergabung.
Secara jelas dan terang, Yenny Wahid menolak segala kemungkinan untuk bergabung kembali dengan PKB. Baginya ia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan sang ayah. Ia menyebut sudah menjadi kesepakatan di antara loyalis Gus Dur untuk tidak melabuhkan diri di PKB dalam komando Muhaimin. Bagi Yenny, kader PKBIB boleh menjadi kader partai apapun kecuali menjadi kader PKB dan PKS. Penolakan Yenny terhadap PKB sepertinya baru akan berubah jika partai tersebut mengakui kembali posisi Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB.
Posisi Kedua Kubu Jelang Pilgub Jatim
Jelang Pilgub Jatim 2018 bursa nama kandidat mulai mengemuka. Salah satu yang terkuat adalah Wakil Gubernur petahana, Saifullah Yusuf atau akrab dipanggil Gus Ipul. Di sisi lain terdapat pula nama Khofifah Indar Parawansa yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja. Kedua bakal kandidat tersebut sejatinya memiliki latar belakang ormas yang sama yaitu NU.
Muhaimin beserta PKB menyatakan telah final memberikan dukungan pada Saifullah Yusuf. Langkah ini tentu rasional mengingat Saifullah Yusuf merupakan salah satu bakal kandidat dengan proyeksi suara tertinggi. Selain itu, Saifullah juga mengantongi restu dari banyak Kiai sesepuh NU. Bagi Muhaimin, perintah ulama merupakan hal yang penting dan harus diikuti.
Di mata Muhaimin, ia dan PKB tidak lagi perlu menjatuhkan pilihan kandidat yang diusung kepada Khofifah. Ia menganggap nama Khofifah tidak lagi mentereng untuk bersaing dalam Pilgub Jatim. Hal ini cukup beralasan dikarenakan Khofifah sudah dua kali bertanding dalam Pilgub Jatim dengan catatan kekalahan dua kali pula. Ia meminta Khofifah untuk mengakhiri upayanya untuk merebut kursi Jatim-1 agar suara kaum Nahdliyin tidak terpecah. Secara khusus, Muhaimin juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak merestui Khofifah jika ingin melaju dalam Pilgub Jatim.
Di sisi lain, Khofifah memiliki kedekatan dengan Yenny Wahid. Keduanya saling menunjukkan dukungan di media. Yenny Wahid misalnya melontarkan dukungan agar Khofifah tetap berada di puncak pimpinan Muslimah NU. Membalas dukungan tersebut, Khofifah lantas memberikan kedudukan bagi Yenny dalam struktur Muslimah NU. Di organisasi sayap perempuan NU tersebut Yenny didapuk sebagai salah satu ketua. Kedekatan di antara keduanya seolah menunjukkan bahwa Yenny Wahid bisa saja memberikan dukungan kepada Khofifah jika ia kembali maju dalam Pilgub Jatim.
Mengemukanya nama Khofifah dan Saifullah Yusuf tidak hanya menunjukkan terbelahnya suara kaum Nahdliyin di Pilgub Jatim kelak, tetapi juga seolah membuka kembali lembaran perseteruan antara Yenny Wahid dan Muhaimin Iskandar. Akankah Pilgub Jatim 2018 menjadi babak baru dalam perseteruan Yenny Wahid dan Muhaimin Iskandar? (H33)
