Kritik seketika hadir saat terkuak fakta bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ternyata sempat terinfeksi Covid-19 namun tidak menyampaikannya kepada publik. Lalu, akankah hal itu berdampak pada impresi plus karier politik Airlangga ke depannya?
Predikat sebagai orang yang terinfeksi Covid-19 mungkin masih dianggap memiliki stigma tersendiri bagi sebagian orang, untuk kemudian memutuskan tidak mengungkapkannya dengan alasan maupun pertimbangan tertentu.
Tidak hanya Duke of Cambridge atau Pangeran William yang dilaporkan pernah terinfeksi Covid-19 pada April tahun lalu namun merahasiakannya, Habib Rizieq Shihab (HRS) juga baru-baru ini diketahui melakukan hal yang sama.
Seolah ingin memberikan “kejutan” serupa, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pun ternyata merupakan penyintas Covid-19.
Fakta itu terkuak dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen pada Senin kemarin. Airlangga menjadi sosok yang turut mendonorkan plasma konvalesen dalam agenda yang berlangsung di Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta itu.
Secara teknis, donor plasma konvalesen sendiri hanya dapat dilakukan oleh mereka yang merupakan penyintas Covid-19, dengan jangka waktu maksimal tiga bulan setelah sembuh.
Donor dilakukan untuk memberikan sel darah yang sudah membentuk antibodi yang ada di tubuh penyintas, ke pasien yang masih terjangkit virus dan diharapkan dapat membantu penyembuhan yang lebih cepat.
Walaupun secara intensi tampak sangat positif, hal itu di sisi lain membuat publik bertanya-tanya perihal kapan Airlangga terkonfirmasi positif Covid-19. Mengingat pemerintah atau Airlangga secara personal juga belum pernah mengumumkan kepada publik bahwa Ketua Umum Golkar itu pernah terinfeksi SARS-CoV-2.
Menariknya, pihak Istana melalui Kepala Sekretariat Presiden (Setpres), Heru Budi Hartono mengaku bahwa tidak mengetahui kabar Airlangga pernah terpapar Covid-19.
Baca juga: Titian Terjal Optimisme 2021 Airlangga
Bahkan lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa yang seharusnya mengumumkan terkait kabar itu ialah Airlangga sendiri, maupun dari pihak Kemenko Perekonomian yang sebaiknya menyampaikannya secara terbuka kepada publik.
Lalu pertanyaannya, mengapa Airlangga, yang notabene merupakan pejabat publik dan diharapkan keterbukaannya, justru menutupi kabar bahwa dirinya pernah positif Covid-19? Serta apakah hal itu kemudian akan memiliki implikasi pada karier politiknya?
Alami Positivity Bias?
Tupoksinya sebagai Menko Perekonomian dan di tengah situasi krisis, agaknya memang membuat Airlangga selalu berusaha membawa kabar yang cenderung positif.
Sebagai contoh, Airlangga selalu membawa atau menyampaikan proyeksi positif atas pertumbuhan ekonomi Indonesia, optimis bahwa tahun 2021 akan menjadi momentum pulihnya perekonomian, hingga menyebut vaksinasi Covid-19 dapat menjadi game changer bangkitnya perekonomian.
Karakteristik dan habit semacam itu mungkin saja membuat Airlangga mengalami apa yang disebut sebagai positivity bias. Vera Hoorens, seorang profesor psikologi sosial dari University of Leuven, Belgia, menyebut bahwa bias tersebut dapat menunjukkan tiga fenomena.
Pertama, kecenderungan individu untuk mengungkapkan citra atau pandangan positif tentang realitas. Kedua, kecenderungan untuk memiliki ekspektasi, pandangan, dan ingatan positif. Ketiga, kecenderungan untuk memprioritaskan informasi positif dalam penalaran.
Dengan tidak menyampaikan kabar bahwa dirinya terjangkit Covid-19 plus diikuti dengan mendonor plasma konvalesen, Airlangga mungkin menganggap hal itu merupakan sesuatu yang punya efek, impresi, dan output yang positif.
Baca juga: Isu Kudeta, PDIP Jegal Airlangga?
Padahal kemudian yang terjadi adalah, penilaian yang justru sebaliknya dari khalayak. Airlangga dianggap “merusak” aspek transparansi sebagai pejabat publik yang seharusnya sangat dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Ditambah lagi, sang Menko tidak seperti para pembantu Presiden lain yang terbuka mengungkapkan bahwa dirinya terinfeksi Covid-19, yakni Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) Edhy Prabowo, mantan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, serta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Kritik juga datang dari Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman. Ia menilai tidak adanya pengumuman itu akan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah kepada publik.
Bahwasanya keterbukaan atau keteladanan selalu dimulai dari pejabat publik atau tokoh. Dicky mempertanyakan bagaimana sebuah imbauan dari pemerintah dapat diserap dan diterjemahkan dengan baik jika keterbukaan dan keteladanan itu nihil.
Lantas, akankah ihwal yang tampak menjadi preseden minor itu akan berdampak pada Airlangga secara politik?
Tumpuan Mimpi Golkar?
Jika melihat dinamika yang ada, Golkar sampai saat ini memang terlihat ingin memproyeksikan Airlangga untuk berbicara lebih di ajang Pilpres 2024.
Secara organisasi, partai berlambang pohon beringin itu disebut-sebut memiliki semacam kerinduan untuk kembali menjadi kekuatan politik yang dominan. Sebuah hal yang diutarakan dalam momentum HUT ke-56 pada Oktober 2020 lalu, di mana mayoritas kader tampak menaruh harapan itu pada Airlangga.
Namun, dalam Competence versus Honesty: What Do Voters Care About?, Fabio Galeotti dan Daniel John Zizzo menjabarkan, pemilih enggan untuk mendukung kandidat yang punya reputasi dishonest atau tidak jujur. Misalnya ketika seorang kandidat menampilkan apa yang disebut sebagai “betrayal aversion“, atau frasa umum bahwa pelanggaran norma kepercayaan adalah hal yang tidak dapat ditolerir.
Signifikansi sebagai pejabat publik yang tidak menampilkan keterbukaan dan keteladanan dalam konteksnya yang pernah terinfeksi Covid-19, mungkin saja meninggalkan impresi kurang positif bagi track record Airlangga secara politik.
Kendati demikian, satu variabel itu tampaknya tak lantas menggugurkan peluang eks Menteri Perindustrian (Menperin) itu di kancah kontestasi elektoral 2024 kelak. Sebab, secara politik Airlangga dinilai memiliki sejumlah variabel konstruktif lain bagi jalannya menuju persaingan RI-1.
Baca juga: Airlangga Tak Terbendung Untuk 2024
Pertama, Airlangga jamak dianggap mendapatkan endorsement politik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan berbagai posisi strategis di pemerintahan. Mulai dari Menperin, lalu “naik pangkat” menjadi Menko Perekonomian, dan kini turut dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Serangkaian posisi yang kemudian dinilai dapat sekaligus menambah fleksibilitas Airlangga dalam membangun reputasi dan jejaring politik di level elite.
Kedua, tupoksinya sebagai Menko Perekonomian yang kerap menjalin kerja sama dengan sejumlah entitas asing, membuat “dukungan eksternal” bukan tidak mungkin untuk direngkuhnya.
Dalam Foreign Interference in Domestic Politics, Damien D. Cheong, Stephanie Neubronner, dan Kumar Ramakrishna menjelaskan bahwa campur tangan asing bisa saja memengaruhi dinamika politik domestik.
Campur tangan yang mungkin dilakukan dalam koridor simbiosis mutualisme dan mempererat hubungan dengan politisi lokal dengan posisi strategis seperti Airlangga. Ihwal yang kemudian bisa saja dikapitalisasi oleh Airlangga di kemudian hari untuk melanggengkan jalannya menuju singgasana Istana sekaligus mewujudkan mimpi Golkar.
Lalu, cukupkah modal Airlangga tersebut dalam persaingan sesungguhnya?
Kandas Sudah?
Jika berbicara peluang secara umum dan berkaca pada dinamisnya politik tanah air, memang masih terbuka bagi siapapun untuk maju sebagai kandidat Capres 2024, termasuk Airlangga Hartarto.
Namun secara elektabilitas, sosoknya dinilai masih kurang mumpuni untuk menjadi pesaing nama-nama prominen dalam bursa selama ini, seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, ataupun Ridwan Kamil. Bahkan, dalam sejumlah survei, nama Airlangga tidak eksis dalam radar.
Elektabilitas itu juga praktis menggambarkan ketokohan Airlangga yang dinilai belum begitu signifikan secara luas di daerah.
Kendati jabatan dan tupoksinya kini dapat membuatnya memiliki fleksibilitas untuk membangun jejaring di level elite seperti yang dijelaskan sebelumnya, namun tidak demikian kiranya dengan misi penting lain dalam merangkul akar rumput, yang mana variabel yang sama tampak kurang mendukung untuk itu.
Karenanya, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, andaikata Partai Golkar tetap ngotot mencalonkan Airlangga sebagai Capres, rendahnya elektabilitas membuat potensi kekalahannya menjadi sangat besar.
Dan jika itu terjadi, sebagai satu-satunya kandidat yang diharapkan dari internal partai sebagai Capres 2024, Airlangga secara tidak langsung juga mungkin bisa saja memperpanjang persoalan klasik Golkar pasca reformasi yang belum pernah memiliki kader di kursi RI-1.
Ulla Fiona dalam Indonesian Parties in a Deep Dilemma: The Case of Golkar menyoroti bahwa setelah era kejayaan pada masa Soeharto, Golkar disebut seperti kehilangan ikon.
Hengkangnya nama seperti Wiranto, Prabowo Subianto, hingga Surya Paloh dengan kendaraan politiknya sendiri, dianggap menjadi awal persoalan.
Pemilu 2014 menjadi titik balik bagi Golkar dalam artian negatif. Karena meski menduduki posisi kedua ajang legislatif, tahun itu adalah pertama kalinya Golkar gagal mencalonkan nama Capres atau Cawapres. Disusul dengan realita yang sama di 2019.
Meskipun dengan tendensi itu Golkar dapat menjadi dekat dengan kekuasaan, tampak solid, dan berpengaruh, persoalan ikon orisinil partai yang dapat bersaing secara elektoral tampak tetap tak dapat teratasi dan justru menjadi efek samping tersendiri.
Bagaimanapun, sejumlah opsi kiranya masih tetap terbuka bagi mimpi Golkar untuk kembali menjadi entitas politik dominan, seperti menyodorkan nama alternatif, atau melakukan akselerasi elektoral sosok Airlangga dengan rebranding tertentu jelang 2024 nanti. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
Baca juga: Jokowi Cawapres Airlangga, Mungkinkah?
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
