Golongan milenial dan gen z akan menjadi mayoritas pemilih pada Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024) nanti. Tapi, mereka dihadapi rasa ketidakpercayaan pada politik itu sendiri. Mengapa bisa demikian?
Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Agus yang sedang beristirahat di sela-sela jam kuliahnya saat siang hari. Layaknya mahasiswa dan mahasiswi lain di kampusnya, Agus selalu menghabiskan waktu lenggang di taman besar dekat gedung fakultasnya. Entah itu untuk makan siang, belajar, atau sekadar nongkrong, yang jelas Agus tidak pernah absen ke taman, meskipun terkadang ia absen di kelas.
Namun, hari ini tampaknya kegiatan nongkrong Agus agak sedikit berbeda. Yang biasanya ramai membicarakan video game, film, dan anime, Agus dan teman-temannya siang ini tiba-tiba saja berdebat soal politik. Yess, politik, hal yang umumnya dipandang sebagai bahan pembicaraan yang berat dan, well, jujur saja, “kotor”.
Menariknya, perbincangan yang terjadi terlihat dihadapi kebuntuan. Meskipun Agus terlihat seperti mahasiswa yang hobinya nongkrong dan cuek, ia melihat bahwa partisipasi kaumnya, para anak muda, sangatlah penting dalam politik, karena bila mereka tidak melibatkan diri dalam politik, maka tidak akan ada regenerasi kebijakan yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Di sisi lain, mayoritas teman-teman Agus justru malah menunjukkan sikap yang apatis dan cenderung pesimis. Mereka mengakui bahwa idealnya politik memang terus beregenerasi, tapi kenyataan politik itu sendiri membuat mereka putus asa bahwa ada kesempatan untuk mengubah negara ini menjadi lebih baik.
Mereka bahkan bersikeras akan menjadi golongan putih (golput) saat Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024) nanti karena melihat bahwa tidak ada partai politik (parpol) yang bisa dipercaya. “Mereka semua ujung-ujungnya bakal korupsi juga,” kata mereka.
Well, kisah fiksi di atas mungkin mampu menjadi representasi mayoritas perdebatan tentang politik yang terjadi di kalangan anak-anak muda kita, karena menurut survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada tahun 2021, hanya ada sekitar 32,67 persen milenial dan gen z di Indonesia yang percaya pada parpol.
Indikasi apatisme kaum muda Indonesia pada politik pun diduga lebih besar lagi karena ternyata 42,32 persen milenial dan gen z kita mengaku tidak tertarik menguak informasi soal politik. Mereka umumnya hanya melihat judul berita dan tidak mau tahu tentang konten politik yang sebenarnya dibahas.
Fenomena ini kemudian mampu membuat kita bertanya-tanya, kenapa banyak milenial dan gen z yang tidak percaya pada politik?
Gara-gara Media?
Ambiguitas preferensi politik kaum milenial dan gen z belakangan ini seakan menjadi sesosok hantu. Semua orang tahu bahwa kelompok tersebut akan menjadi kelompok pemilih terbesar di Pemilu 2024, tapi tidak ada yang bisa meyakinkan satu sama lain bahwa kelompok yang katanya berjumlah 68,8 juta orang itu nantinya akan benar-benar mencoblos.
Tentunya, persoalan ini ada asal mulanya, bukan? Well, sebuah laporan penelitian berjudul
The Millennial Dialogue Report, dari Broadbent Institute sepertinya bisa memberikan sedikit jawaban. Para peneliti di laporan tersebut memberi kejelasan bahwa meskipun jumlah kaum muda yang pesimis terhadap politik memang semakin banyak, politik tidak pernah menjadi alasan utamanya. Kebencian mereka yang begitu besar muncul dari satu alasan, yakni ketidakpercayaan pada para politisi.
Masalahnya, di era modern, fenomena itu sepertinya menjadi masalah yang lebih besar karena teramplifikasi oleh adanya perkembangan teknologi.
Mengapa teknologi bisa disalahkan? Well, sederhana. Ini karena berbeda seperti keadaan 30 tahun lalu, akses informasi tentang perilaku para pejabat saat ini sangat mudah tersebarkan ke masyarakat.
Lloyd Pettiford dan kawan-kawan dalam buku An Introduction to International Relations Theory, menyebut fenomena ini sebagai bagian dari bentuk masyarakat post-modernism atau pascamodernisme, yakni sebuah masyarakat di mana informasi dan ilmu pengetahuan sudah tidak lagi menjadi hal yang eksklusif.
Saat ini, dengan adanya internet dan peran media, masyarakat semakin sadar bahwa ternyata sangat banyak sekali masalah yang dihadapi oleh para pejabat. Kalau beberapa dekade lalu kabar buruk tentang seorang pejabat bisa terhambat percetakan atau jarak jangkauan, hal-hal itu saat ini sudah tidak lagi menjadi masalah. Hanya dengan satu tombol saja, semua orang di suatu negara bisa tahu tentang berita penangkapan seorang menteri yang korupsi, misalnya.
Ini kemudian tentu berdampak pula pada pembentukan opini publik. Kabar buruk memiliki “kelengketan” yang khusus di otak kita, dan karena kita sekarang sangat sering mendapat berita buruk tentang kehidupan para politisi, maka wajar-wajar saja anggapan pertama yang muncul ketika kita berbicara tentang politik adalah hal-hal negatif seputar para politisi tadi.
Dan kebetulan pula, sebagai pengguna media sosial dan internet terbanyak, kelompok Milenial dan gen z adalah orang-orang yang paling terpengaruh oleh pembentukkan opini tersebut. Dari penjelasan ini, mudah bagi kita untuk kemudian memahami kenapa mayoritas anak muda tidak percaya dengan politik, bukan?
Mungkin, karena hal ini pula, saat ini banyak kaum muda yang lebih tertarik melibatkan diri dalam gerakan-gerakan advokasi tentang suatu isu politik, karena dengan demikian mereka bisa memberi dampak pada sistem politik tanpa terjun dalam sistem politik itu sendiri.
Pada akhirnya, dengan mengetahui ini kita turut menyadari bahwa politik dan kaum muda sesungguhnya menyimpan masalah tersembunyi yang mungkin belum bisa dipecahkan oleh mayoritas politisi yang bertanding pada 2024 nanti.
Lantas, bagaimana seharusnya para politisi menanggapi fenomena ini?
Jangan Asal Online dan Populer
Keanehan yang saat ini kita hadapi terkait komoditas politik kaum milenial dan gen z adalah semakin banyak politisi dan parpol yang “mengaku-ngaku” menjadi representasi aspirasi politik anak muda. Politisi-politisi repot berjoget ria di media sosial, parpol mengklaim sebagai perwakilan milenial hanya karena memiliki akun Instagram yang aktif.
Tapi, apakah hal ini sebenarnya yang dimaksud sebagai perwakilan kaum muda?
Burhanuddin Muhtadi dalam penelitiannya yang berjudul PETA POLITIK DAN STRATEGI PEMENANGAN PEMILU 2024 DI KALANGAN MUDA, menyebutkan bahwa masalah besar para parpol agar bisa merebut perhatian politik para anak muda adalah mereka perlu menawarkan program-program yang menarik untuk golongan tersebut.
Alih-alih sibuk membuat konten di media sosial yang sebenarnya sama sekali tidak mampu menjawab keresahan sosial-politik milenial dan gen z, para politisi seharusnya merumuskan program-program yang bisa menjawab persoalan kaum muda saat ini, seperti kepastian lahan pekerjaan di masa depan, keamanan keuangan, dan masalah kebutuhan hidup yang setiap harinya semakin mahal.
Namun, seperti yang dibahas dalam artikel PinterPolitik berjudul Saatnya Partai Politik Tinggalkan Milenial?,bisa jadi sebenarnya para politisi menyadari hal ini, tapi karena keperluan efisiensi waktu dan tenaga, mereka akhirnya lebih memilih hanya sekadar menjadi populer ketimbang benar-benar menggiring opini publik para anak muda yang apatis terhadap politik.
Kalau memang keadaannya seperti itu, well, bukan tidak mungkin pada Pemilu 2024 nanti mayoritas para milenial dan gen z akhirnya hanya akan menjadi golongan putih (golput). Bila terjadi seperti itu, maka politik Indonesia sesungguhnya memiliki masalah yang begitu besar.
Namun, kembali lagi, di era modern ini politik konvensional bukanlah satu-satunya cara untuk menyalurkan aspirasi politik. Sekarang, terdapat juga beberapa komunitas dan kelompok advokasi yang fokus menyuarakan satu isu agar publik turut menyadari kegentingannya. Bila kalian para anak muda ingin merubah negara tapi tidak percaya pada politisi, ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan. (D74)
