Menguak Pertamina Terbang Bersama Prabowo

Prabowo berkunjung ke Brunei Darussalam, agenda bertemu dengan Sultan Hassanal Bolkiah. Selain orang dekatnya, Direktur Pemasaran Pertamina Trans Kontinental, Wedi Kamaludin juga dikabarkan bersama. Ada kepentingan apa direktur Pertamina terbang bersama kubu oposisi?

PinterPolitik.com

Prabowo Subianto bertolak ke Brunei Darussalam pada Kamis, 16 Mei 2019 lalu. Menggunakan pesawat pribadi 9H-NYC Embraer 190-Lineage 1000. Pesawat terbang ke Bandar Seri Begawan pukul 12.10, dan kembali ke Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 20.12 malam harinya. Agendanya bertemu dengan Sultan Hassanal Bolkiah, sahabat lama Prabowo.

Ditemani beberapa orang terdekatnya, mulai dari Amien Rais, Idrus Sambo, Sekretaris Pribadi Rizky Irmansyah  Waketum Gerindra Sugiono, berserta 6 pengurus partai Gerindra lainnya, dan Wedi Kamaludin, Direktur Pemasaran Pertamina Trans Kontinental.

Daftar Manifest penumpang penerbangan tersebut dipublikasikan oleh Kepala Humas Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Sam Fernando.

Nama terakhir menjadi menarik, mengingat posisinya atau Pertamina secara umum yang tak lazim terlibat dalam Pilpres. Vice President Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengaku akan menginvestigasi hal tersebut.

Motif Wedi akan ditelisik, dan apakah Wedi melanggar aturan perusahaan. Sempat beredar kabar dinonaktifkan, nyatanya Pertamina belum mengambil sikap dan masih dalam upaya pendalaman. Tentu saja ini satu kasus yang menarik, sebab berdasarkan pedoman karyawan BUMN diwajibkan netral, berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017.

Di tengan pusaran konflik kepentingan dan kegentingan politik ini, apa yang dilakukan Direktur Pemasaran Pertamina, Wedi Kamaludin di sana, untuk kepentingan apa dan siapa sebenarnya dia?

Jejaring Direktur Pemasaran Pertamina Trans Kontinental

Wedi Kamaludin lahir 21 Juni 1966, lulusan sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya, Jakarta tahun 1989.

Karier Wedi naik ketika di tahun 2006 dia menjadi Manajer Industri Bahan Bakar di Wilayah Laut III dan Manajer Pemasaran Penerbangan Kantor Pusat Pertamina semenjak 2015. 

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) sendiri berdiri pada 1969, bergerak di bidang jasa transportasi laut dan maritim. Selain itu, PTK juga bekerja untuk eksplorasi minyak dan gas lepas laut, yang menspesialisasikan diri muai dari pengoperasian kapal, agen pengiriman barang, broker penyewaan kapal, pengamanan dan operasional pelabuhan, pengurusan izin pelabuhan, agen bunker, logistik, dan pemetaan bawah laut hidro-oseanografi.

PTK punya segalanya yang dibutuhkan oleh seseorang yang sedang berbisnis di lautan, secara spesifik minyak. PTK menyediakan mulai dari jasa pengoperasian kapal, logisitiknya, hingga pengurusan di pelabuhan, bahkan pemetaan lautanpun mereka sanggup. Dan seluruh komponen ini yang harus dilalui di alur bisnis minyak lepas pantai.

Tidak hanya itu PTK juga bekerja untuk mendistribusikan migas yang diproduksi Pertamina ke seluruh Indonesia. Di tengah kondisi menurunnya ekonomi dunia termasuk Indonesia, berdasarkan laporan tahunan terakhir pada 2017 PTK berhasil mencetak keuntungan bersih  sebesar Rp 123,5 miliar, dengan penambahan aset menjadi 3,61 triliun, tumbuh 18%. Dan memiliki sebanyak 48 unit kapal.

Lalu mengapa, orang yang memgang kekuasan penting di bidang eksplorasi lautan dan dunia aviasi ikut bersama rombongan Prabowo. Bukankah Pertamina harus selalu tunduk dengan Pemerintah yang notabene adalah koalisi petahana? Jika benar ia ikut dalam rombongan Prabowo mengapa dia berani membuat langkah seperti ini?

Friksi Pertamina dengan Pemerintah

Perbedaan pendapat antara Pertamina dengan Pemerintah sejatinya sudah sedari awal terjadi ketika Pemerintah memberikan instruksi soal satu harga BBM seluruh Indonesia. Sebab harga BBM selalu mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Sedang harga logistik dari Indonesia tidak murah, dengan demikian harga BBM memang susah untuk dijadikan satu.

Di 2015, Pemerintah bahkan meminta Pertamina menurunkan harga BBM bersubsidi jenis solar. Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengatakan hal tersebut tidak rasional, sebab dengan demikian Pertamina mengalami kerugian, sedang minyak bergerak naik ke level 57 dollar AS per barrel.

Di tahun 2017, Pertamina merugi sebesar Rp 12T, sebab BBM satu harga yang ditetapkan Pemerintah. Bahkan di 2018, pendapatan Pertamina anjlok sekitar 81% dari tahun sebelumnya yang juga sudah merugi.

Belum lagi soal bahwa penjualan aset Pertamina yang dilakukan oleh Soemarno sehingga menjadikan ribuan masa dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu berdemo di depan Gedung Kementerian BUMN. Rini Soemarno berencana menjual beberapa aset Pertamina demi kelangsungan kondisi finansial perusahaan. Dari unit bisnis di Cilacap juga Balikpapan, juga bagi aset di Hulu Pertamina.

Pencopotan jajaran direksi Pertamina juga kerap dilakukan, mulai dari Dwi Soetjipto yang kurang dari dua tahun sebab adanya konflik dengan Wakil Dirutnya yaitu Achmad Bambang sebab adanya matahari kembar di tubuh Pertamina.

Digantikan oleg Elia Massa Manik, yang juga akhirnya dicopot pada April 2018, dan digantikan Nicke Widyawati. Sebab yang melatarbelakangi banyak pencopotan ini lebih ke karena faktor politis, bukan kinerja profesionalitas.

Tak hanya itu, rotasi jajaran komisaris Pertamina juga dilakukan oleh Kementerian BUMN baru-baru ini. Dua komisaris yaitu Sahala Lumban Gaol dan Achmad Bambang digantikan oleh satu orang komisaris Gatot Trihargo.

Merujuk pada kondisi tersebut terlihat bahwa pemerintah terutama melalui Kementerian BUMN kerap kali mengalami semacam friksi. Banyak pengamat menganggap bahwa pemerintah melalui Kementerian BUMN terlalu sering melakukan intervensi yang sifatnya politis kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Di tengah munculnya isu intervensi dan friksi tersebut, Pertamina sendiri sebenarnya layaknya BUMN lain sangat rawan terpapar konflik kepentingan. Hal ini terkait dengan melimpahnya anggaran di perusahaan pelat merah tersebut, sehingga berbagai aktor politik amat berminat terlibat di dalamnya untuk menjadikan perusahaan itu sebagai “sapi perah”.

Secara spesifik, BUMN di berbagai kasus memang kerap kali tidak dapat dilepaskan dalam konteks politik bahkan dalam politik elektoral. Clara Volintiru dari Bucharest University of Economic Studies, serta Bianca Toma dan Alexandru dari Romanian Center for European Policies misalnya, mengambarkan bagaimana praktik politik menggunakan sumber daya BUMN atau state owned enterprise (SOE) untuk memenangkan Pemilu banyak juga terjadi di negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Oleh karena itu, munculnya isu direksi Pertamina terbang bersama Prabowo ini – terlepas benar atau tidak – bisa saja memiliki pertalian dengan konflik kepentingan tersebut. Memang, tak ada bukti soal aliran dana atau dukungan politik spesifik apapun dari Pertamina dalam kapanye Prabowo.

Meski begitu, berhembusnya isu direksi Pertamina terbang bersama Prabowo dapat menjadi gambaran bagaimana BUMN muncul dalam pusaran politik elektoral.

Di sisi yang lain, isu terbangnya direksi Pertamina ini bisa saja meniupkan isu lain bahwa Pertamina sendiri bisa saja sudah merasa cukup dengan pemerintahan yang kementerian BUMN-nya kerap kali melakukan intervensi. Hal ini tergambar dari maraknya kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan perusahaan pelat merah tersebut dan juga beragam perombakan direksi dan komisaris.

Pada akhirnya, semua hal ini masih harus menunggu hasil penelusuran yang dilakukan oleh Pertamina. Yang jelas, jika Wedi terbukti ikut terbang bersama Prabowo, sulit untuk tidak berspekulasi tentang motif politiknya dan dalam kadar tertentu Pertamina secara umum di Pilpres tahun ini. (N45)