Berbagai pengamat politik telah lama memperhatikan kebangkitan ekonomi Tiongkok karena dikhawatirkan menjadi pemicu tren balik demokrasi. Namun, secara mengejutkan, pertumbuhan pesat ekonomi Tiongkok justru membawa berkah bagi demokrasi negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Bagaimana itu mungkin?
“I think they will never really enjoy true democracy in China.” – Simon Winchester, jurnalis Inggris
Pada tahun 1991, Samuel P. Huntington dalam bukunya The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, telah memprediksi akan terjadi tren balik demokrasi di abad ke-21. Menurut catatannya, gelombang demokratisasi pertama sudah terjadi sejak tahun 1828 – 1926. Gelombang demokratisasi kedua pada tahun 1943 – 1962, dan gelombang ketiga terjadi pada tahun 1974 – (…).
Yang menarik, Huntington melihat terdapat gelombang balik setelah terjadinya gelombang demokratisasi. Disebutkan, gelombang balik pertama terjadi pada tahun 1922 – 1942, dan gelombang balik kedua pada tahun 1958 – 1975. Mengumpulkan faktor-faktor yang menyebabkan gelombang balik pertama dan kedua, Huntington merumuskan berbagai faktor yang dapat menyebabkan gelombang balik ketiga demokratisasi di masa depan.
Ada enam faktor yang dirumuskan Huntington. Pertama, kegagalan sistemis dari rezim-rezim demokratis untuk beroperasi secara efektif dapat memperlemah legitimasi mereka. Kedua, ambruknya perekonomian dapat mengikis legitimasi demokrasi.
Ketiga, bergesernya negara demokrasi besar ke arah otoriter dapat memicu efek bola salju di negara-negara lainnya. Poin ini dicontohkan Huntington pada Rusia yang berbalik menjadi negara otoriter. Keempat, bergesernya negara demokrasi baru ke arah otoriter karena tidak memiliki banyak prasyarat demokrasi juga dapat menciptakan efek bola salju.
Kelima, apabila sebuah negara non-demokratis mengembangkan kekuatannya secara besar-besaran dan memperluas wilayah pengaruhnya, ini dapat merangsang gerakan-gerakan otoriter di negara lain. Huntington mencontohkan Tiongkok pada poin ini. Keenam, bentuk-bentuk otoritarianisme dapat saja muncul kembali apabila dinilai sesuai dengan kebutuhan zaman.
Pada tahun 2018, murid Huntington, Francis Fukuyama dalam bukunya Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment membenarkan prediksi sang guru, bahwa gelombang balik demokrasi ketiga sepertinya tengah terjadi.
Dalam temuan Fukuyama, pada tahun 1970 hanya ada sekitar 35 negara demokrasi. Jumlahnya kemudian meningkat mencapai hampir 120 negara pada awal tahun 2000-an. Namun, sejak pertengahan 2000-an, terjadi tren balik yang terlihat dari menurunnya jumlah negara demokrasi.
“Negara-negara otoriter, dipimpin Tiongkok, tumbuh lebih percaya diri dan menonjol,” tulis Fukuyama. Persis seperti poin kelima Huntington, keberhasilan metode dan ekspansi ekonomi Tiongkok telah menciptakan efek bola salju.
Lantas, dengan meningkatnya investasi Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, apakah itu akan mempengaruhi demokrasi Indonesia?
Bangkitnya Kekuatan Timur
Tidak hanya Fukuyama, berbagai pengamat politik juga melihat potensi bahaya kebangkitan Tiongkok bagi politik demokrasi dunia. Azar Gat dalam tulisannya The Return of Authoritarian Great Powers, misalnya, menyebut terdapat dua faktor utama yang dapat menjadi pemicu kebangkitan negara-negara otoriter. Pertama adalah kebangkitan Islam radikal. Kedua adalah kebangkitan negara non-demokratis, seperti Tiongkok dan Rusia. Menurut Gat, faktor kedua jauh lebih berpengaruh daripada yang pertama.
Menariknya, faktor yang disebutkan Gat juga telah diprediksi Huntington. Pada tahun 1996, dalam bukunya The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Huntington menyebut di masa depan akan ada tiga kekuatan yang saling berbenturan. Pertama adalah Barat yang diwakili oleh Eropa dan Amerika Serikat (AS). Kedua adalah Timur yang diwakili oleh Tiongkok dan Rusia. Dan ketiga adalah Islam.
Dalam catatannya, Huntington melihat kebangkitan ekonomi Tiongkok terjadi sejak tahun 1980-an. Menurut Huntington, kebangkitan tersebut disebabkan oleh bamboo network atau jaringan bambu. Ini adalah sistem ikatan bisnis informal yang dilakukan oleh ekspatriat Tionghoa atau pengusaha etnis Tionghoa.
Tiongkok memanfaatkan pengusaha-pengusaha keturunan Tionghoa di berbagai negara, seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Indonesia untuk mempermudah dan meningkatkan arus perdagangannya.
Pada tahun 2000, produk domestik bruto (PDB) Tiongkok mencapai US$ 1,211 triliun. Pada tahun 2021, PDB Tiongkok meningkat jauh mencapai US$ 16,9 triliun. Angka ini hanya bisa disalip AS dengan PDB mencapai US$ 22,9 triliun. Yang menarik, menurut lembaga think tank asal Inggris, Center for Economics and Business Research (CEBR), PDB Tiongkok akan melampaui AS pada tahun 2031. PDB Tiongkok ditaksir mencapai US$ 27,5 triliun, sementara AS hanya sebesar US$ 25,9 triliun.
Di sini mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya kebangkitan ekonomi Tiongkok dengan demokrasi dunia?
Berkilaunya Metode Ekonomi Tiongkok
Kita dapat mengutip Francis Fukuyama untuk menjawabnya. Dalam bukunya The Origin of Political Order, Fukuyama menyebut manusia adalah political by nature atau secara alamiah melakukan aktivitas politik. Pertanyaannya, mengapa itu dilakukan?
Sederhana, karena manusia adalah makhluk sosial yang membangun peradaban. Nah, aktivitas politik dilakukan untuk menjawab masalah dan mengembangkan peradaban tersebut. Dan tentunya, inti dari masalah dan pengembangan itu adalah ekonomi.
Ini menjadi perenungan penting. Sering kali kita keliru dalam memahami sistem politik karena melihatnya sebagai tujuan, bukan metode. Demokrasi, misalnya, harus diuji seberapa jauh sistem politik ini mampu menjawab masalah sosial-ekonomi kita? Dengan demikian, demokrasi bukanlah norma final, melainkan metode yang dinilai bekerja.
Nah, sekarang coba bayangkan, dengan berkembang pesatnya ekonomi Tiongkok, kira-kira persepsi apa yang tercipta?
Ini akan menciptakan persepsi bahwa sistem politik Tiongkok yang memadukan kapitalisme dengan otoritarianisme lebih menjanjikan daripada demokrasi liberal yang dipromosikan negara Barat, khususnya AS. Mary Hui dalam tulisannya China wants to redefine democracy, menggambarkan perang persepsi ini.
Menariknya, saat ini Tiongkok disebut tengah mencoba mendefinisikan ulang apa itu demokrasi. “Upaya Tiongkok untuk mendefinisikan ulang demokrasi adalah bagian dari perang pengaruh,” tulis Sun Peidong, profesor di Cornell University.
Tiongkok telah mencoba menggambarkan sistem pemerintahannya sebagai people’s democratic dictatorship (kediktatoran demokrasi rakyat). Dalam sistem ini, negara disebut dapat mewujudkan kehendak rakyat melalui “konsultasi”, dan tanpa perlu terlibat dalam pemilihan langsung.
Dengan berorientasi pada hasil, Tiongkok berusaha mempromosikan sistem pemerintahannya sebagai yang lebih baik dari apa yang dilakukan negara-negara Barat, khususnya AS. Tidak heran kemudian, sebagaimana diprediksi Huntington jauh-jauh hari, keberhasilan ekonomi ini dapat menginspirasi negara-negara lain, khususnya yang tengah berusaha mendongkrak perekonomian dan berorientasi pada hasil.
Sekarang pertanyaan pentingnya, apakah keberhasilan metode ekonomi Tiongkok ini mempengaruhi demokrasi Indonesia? Dengan meningkatnya investasi Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, apakah itu berdampak pada penurunan kualitas demokrasi?
Demokrasi dan Gawai Murah
Ada dua perspektif yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, jika mengacu pada pernyataan Presiden Jokowi yang kerap mengungkit pentingnya hasil daripada proses, bukan tidak mungkin ada usaha membuat sistem politik Indonesia seperti Tiongkok guna menciptakan efisiensi pasar. Perspektif ini menarik, namun sayangnya sulit dibuktikan karena kita perlu melakukan verifikasi langsung kepada Presiden Jokowi.
Oleh karenanya, kita perlu melihat perspektif kedua, yakni keberhasilan metode ekonomi Tiongkok justru telah mengakselerasi demokrasi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Perspektif ini penulis tarik setelah membaca buku Ross Tapsell yang berjudul Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution.
Menurut Tapsell, kemunculan ponsel yang lebih terjangkau pada awal tahun 2000-an telah memungkinkan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi dan media massa. Secara khusus, Tapsell kemudian melihat tahun 2004 yang menjadi awal perkembangan media sosial di Indonesia, khususnya situs-situs yang berbasis di AS, seperti YouTube (2005), Facebook (2006), Twitter (2008), dan Path (2010).
Media-media sosial tersebut telah meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya mengungkapkan ekspresi yang menjadi ciri khas demokrasi modern. Tidak seperti sebelum penetrasi internet dan teknologi komunikasi massa, saat ini begitu mudah untuk menyalurkan pendapat, mendapatkan informasi, dan menguji akuntabilitas pemerintahan.
Nah sekarang renungkan ini, jika kemunculan awal ponsel saja dapat mendorong pertumbuhan demokrasi di Indonesia, maka bagaimana dengan kedatangan gawai murah Tiongkok yang saat ini membanjiri pasar global?
Penulis sangat ingat, dulunya gawai adalah barang mewah, tidak banyak yang mampu membelinya – termasuk penulis. Namun sekarang, kemunculan gawai murah Tiongkok seperti Realme, Xiaomi, Vivo, dan Oppo telah membuat gawai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Dengan kata lain, kedatangan gawai murah tersebut telah mendorong partisipasi masyarakat di internet, khususnya media sosial yang tengah menjadi primadona.
Kendatipun cukup simplifikatif, sekiranya dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung, pertumbuhan pesat ekonomi Tiongkok yang menghasilkan produk-produk murah seperti gawai, telah berkontribusi dalam mengakselerasi demokrasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. (R53)
