HomeNalarMengawal Penghitungan Suara

Mengawal Penghitungan Suara

Kewaspadaan tetap harus ada, misalnya, pemantauan dan pengawasan dalam penghitungan suara, mulai dari di TPS, kelurahan, kecamatan, hingga diserahkan ke kantor KPU. Harus ada pengawalan ketat.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Rabu, 15 Februari 2017 adalah hari di mana 101 daerah di Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi, bertajuk Pilkada Serentak 2017. Ini kesempatan bagi masyarakat untuk menggunakan haknya secara bebas untuk memilih pemimpin  daerahnya.

Hari pemungutan suara itu sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai libur nasional, sesuai Keppres No 3 Tahun 2017 yang bunyinya, “Menetapkan hari Rabu 15 Februari 2017 sebagai Hari libur Nasional dalam rangka pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil secara serentak.

Pilkada selalu menarik untuk disimak, karena kesempatan bagi warga untuk betul-betul menggunakan hak pilihnya. Bagi pemula, yang telah berusia 17 tahun, merupakan kesempatan pertama untuk “mulai berpolitik”, berhak memberikan suaranya secara bebas, rahasia, tanpa tekanan, dan tanpa intimidasi dari pihak lain. Hal ini juga bisa sebagai pembelajaran berpolitik secara sehat sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh KPU.

Di banyak lingkungan pemukiman didirikan tempat pemungutan suara (TPS), sebagai tempat pencoblosan secara bebas dan rahasia. Di sinilah setiap warga, dengan sepucuk surat C6 (surat panggilan untuk mencoblos), mempertaruhkan suara  pilihannya   untuk  bisa ikut menyumbang bagi kemenangan pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Tentu setiap warga menggantungkan harapan ideal untuk suksesnya pilkada serentak ini. Semoga  berjalan aman, lancar, dan damai, tanpa gesekan, intimidasi, paksaan, politik uang, penggelembungan suara, dan sebangsanya.

Namun, kewaspadaan tetap harus ada, misalnya, pemantauan dan pengawasan dalam penghitungan suara, mulai dari di TPS, kelurahan, kecamatan, hingga diserahkan ke kantor KPU. Harus ada pengawalan ketat.

Baca juga :  Hendro Benar, Purnawirawan TNI Perlu Gabung Parpol

Mengapa hal ini  menjadi sangat penting? Karena justru di tahap penghitungan suara ini kecurangan bisa muncul. Bisa saja ada oknum petugas atau figur yang disusupkan untuk berbuat curang untuk mendongkrak perolehan suara dari paslon tertentu. Kalau hal ini terjadi bisa menjadi masalah dan cacat demokrasi.

- Advertisement -

Setiap kubu kandidat melalui partainya bisa menjadi pengawas dalam penghitungan suara. Kalau terjadi masalah, petugas penyelenggara pilkada setempat bisa melaporkannya ke Panwaslu agar bisa diselesaikan dengan benar sesuai aturan. Hal ini tentunya untuk menghindari konflik dan cacat demokrasi dalam pemungutan suara yang sah. (G18)

 

#Trending Article

Cuan Nikel Jokowi Hanya “Ilusi”?

Indonesia yang kalah atas gugatan World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor nikel dan berencana untuk melakukan banding. Namun, di balik intrik perdagangan...

Optimisme Intelijen Berpihak Kepada Prabowo?

Pasca kelakar “rambut putih” Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan tampak membesarkan hati Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan di...

Kenapa Peradaban Barat “Kuasai” Dunia?

Orang Eropa dan Amerika Serikat (AS) sering dianggap lebih unggul karena negara mereka “menguasai” dunia saat ini. Apakah ini akibat persoalan ras atau ada hal lain yang tersembunyi di balik kesuksesan peradaban Barat?

Tidak Ada Kebenaran di Era Informasi?

Di era kemajuan internet, manipulasi kebenaran justru malah semakin marak. Bagaimana kita memaknai fenomena ini?

Timor Leste “Login”, ASEAN “Powerful”?

Timor Leste resmi menjadi anggota ke-11 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) setelah sempat mendapat penolakan akibat tingginya kesenjangan dan dikhawatirkan tidak mampu mengejar...

Laksamana Yudo Patahkan Mitos?

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Menjabat hingga akhir...

Jokowi Kalah Perkasa dari Modi?

Dalam Deklarasi Bali yang dibuat oleh para pemimpin negara G20, peran Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi disebut-sebut jadi faktor krusial. Padahal, pertemuan itu dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Mengapa itu bisa terjadi?

Iran dan Mahsa Amini “Bangunkan” Feminis Indonesia?

Kematian Mahsa Amini bukan hanya memantik demonstrasi besar-besaran untuk mendorong reformasi hukum di negara Iran, melainkan juga mendorong solidaritas kaum feminis di seluruh dunia....

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...