Wacana kohabitasi saat ini memang masih menjadi teka-teki. Tetapi, wacana itu bisa menjadi peluang bagi berbagai entitas politik, termasuk PAN.
Pinterpolitik.com
“Prabowo tak akan menang di MK”, begitu kira-kira kata juru bicara BPN Prabowo Subianto sekaligus Wasekjen PAN, Faldo Maldini. Pernyataan yang diungkapkan melalui video di akun YouTube pribadinya ini sontak menghidupkan kembali pembicaraan tentang koalisi di Pilpres 2019.
Bagi Faldo secara pribadi, pernyataan tersebut membuatnya menerima banyak tudingan miring. Secara lebih luas, pernyataan mantan Ketua BEM Universitas Indonesia itu juga menyeret PAN sebagai parpol tempatnya menempa karier politik.
Banyak yang mulai membuka kembali wacana bahwa PAN akan menyeberang ke kubu kompetitor, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin akibat video tersebut. Sebelumnya, partai berlogo matahari itu santer dibicarakan akan bergabung dengan koalisi Jokowi, terindikasi dari manuver sejumlah elite mereka yang mendekati mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Dengan menguatnya wacana rekonsiliasi elite politik dalam tajuk kohabitasi, indikasi merapatnya PAN ke kubu Jokowi merupakan hal yang tak bisa dilupakan. Di atas kertas, manuver PAN jika benar-benar bergabung dengan koalisi Jokowi, boleh jadi hanya menggambarkan sikap umum partai politik di Indonesia.
Meski demikian, boleh jadi ada hal lain yang melatarbelakangi dan dapat dituju oleh PAN terutama dalam potensi kohabitasi di atas. Lalu, bagaimana sebenarnya PAN dapat bermain dalam berbagai misteri terkait koalisi dan kohabitasi ini?
Bersikap realistis
Teka-teki soal koalisi pasca Pilpres 2019 tampak masih menjadi misteri. Memang, pada awalnya banyak berseliweran kabar soal merapatnya partai-partai di koalisi Prabowo ke kubu Jokowi. Namun, hingga saat ini hal tersebut tak kunjung menjadi nyata.
PAN merupakan salah satu partai yang santer dibicarakan akan bergabung dengan koalisi Jokowi di pemerintahan nanti. Hal ini mengemuka bukan tanpa alasan. Selama beberapa waktu terakhir, partai yang didirikan oleh Amien Rais ini memang terlihat seperti membuka pintu komunikasi dengan Jokowi.
Wacana ini semakin mengemuka seiring dengan proses persidangan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak menduga bahwa tidak mudah bagi kubu Prabowo untuk mengubah hasil melalui proses tersebut.
Kans yang sempit ini kemudian membuka wacana rekonsiliasi nasional dalam tajuk kohabitasi, di mana kubu yang tak memenangi pertarungan secara formal, bisa hidup berdampingan dengan kubu pemenang – katakanlah dengan membentuk kabinet yang diisi bersama. Sejauh ini, wacana ini juga masih menjadi misteri, tetapi PAN bisa saja ikut pula dalam wacana penuh teka-teki ini.
PAN akan hormati putusan MK soal sengketa hasil Pilpres. pic.twitter.com/PMOMTaa64o
— DPP PAN (@Official_PAN) June 19, 2019
Mudahnya PAN untuk dapat berlabuh dalam wacana kohabitasi ini boleh jadi bersumber dari sifat mereka yang tergolong ke dalam catch all party dalam tipologi partai politik ala Richard Gunther dan Larry Diamond. Menurut mereka, partai seperti PAN memiliki tujuan untuk memaksimalkan suara, memenangkan Pemilu dan memerintah.
Dalam konteks kohabitasi ini, PAN boleh jadi akan mengamankan peluang mereka untuk memerintah jika nanti pihak-pihak yang terlibat mau menerima dan memberi mereka jatah. Sifat PAN yang kerap digolongkan kepada catch all party ini kemudian akan dipenuhi jika mereka ikut terlibat dalam wacana kohabitasi tersebut.
Melalui sikap tersebut, wajar jika kemudian banyak yang menuding bahwa PAN akan berlabuh ke kubu Jokowi merujuk pada video yang diunggah oleh Faldo. Apalagi, saat ini wacana hidup berdampingan dalam bentuk kohabitasi tengah menguat, sehingga jika PAN semakin dekat dengan Jokowi, hal tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang realistis.
Wacana Tanda Tanya
Secara khusus, wacana kohabitasi ini sendiri saat ini masih penuh dengan tanda tanya. Meski sebagian besar aktor politik tampak tak anti ide hidup berdampingan, hingga saat ini masih belum dapat diidentifikasi bagaimana dan oleh siapa wacana ini dapat diwujudkan.
Jika melihat berbagai pemberitaan di media, wacana tersebut boleh jadi akan didorong oleh Partai Demokrat. Hal ini terlihat melalui langkah elite mereka, terutama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) yang membuka komunikasi dengan elite di kubu Jokowi.
Tidak tanggung-tanggung, AHY menemui langsung Jokowi di Istana Merdeka beberapa waktu setelah pencoblosan Pilpres 2019. Meski tak pernah merinci secara detail pertemuan itu seperti apa, langkah AHY itu menjadi bentuk silaturahmi paling awal antara dua kubu yang saling berkompetisi.
Tak cukup sampai di situ, AHY bahkan juga membuka jalur silaturahmi dengan Megawati Soekarnoputri, sebuah kondisi yang semula tak terbayangkan akan terjadi. Langkah ini dapat dianggap sebagai itikad baik dari kubu Partai Demokrat untuk membuat dua kubu yang berkompetisi dapat hidup berdampingan.
Di lain pihak, wacana kohabitasi atau “kumpul kebo” politik ini juga bisa saja diinisiasi oleh kubu pemenang. Dalam konteks ini, PDIP sebagai partai dengan perolehan suara paling besar di koalisi Jokowi bisa saja memegang kendali agar cita-cita hidup berdampingan dapat terwujud. Hal ini sendiri dimungkinkan terjadi jika PDIP mau membuka jalur komunikasi dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.
Salah satu indikasinya bisa saja bersumber dari laporan Majalah Tempo bahwa jika harus berkoalisi, PDIP lebih memilih dengan Gerindra. Jika diperhatikan, riwayat hubungan PDIP di era terdahulu dengan Gerindra tergolong lebih dekat jika dibandingkan dengan Demokrat.
Secara spesifik, kedua partai ini juga pernah terikat dalam Perjanjian Batu Tulis, sebuah perjanjian yang sempat terjalin semasa Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Prabowo dalam Pilpres 2009.
Punya Peluang
Di tengah berbagai misteri tersebut, PAN tetap memiliki peluang untuk hidup berdampingan dengan koalisi Jokowi. Entah nanti kohabitasi akan diinisiasi oleh Demokrat atau PDIP, partai yang identik dengan warna biru ini memiliki jalur tersendiri kepada dua partai tersebut.
Jika akhirnya wacana kumpul kebo politik ini diinisiasi oleh pihak Demokrat, maka PAN boleh jadi punya peluang cukup mulus untuk bergabung. Selama ini, PAN kerap kali melakukan koalisi dengan partai berlogo mercy tersebut dalam berbagai pemilihan di berbagai tingkatan. Selain itu, Ketua Umum PAN saat ini, Zulkifli Hasan juga pernah berada di dalam kabinet SBY sebagai menteri kehutanan.
Sementara itu, jika akhirnya wacana kohabitasi ini akan dijalankan dengan kendali PDIP, PAN juga masih punya peluang untuk hidup berdampingan dengan partai-partai yang terlibat. Jika jalur ini yang ditempuh, maka peranan Amien Rais boleh jadi akan lebih dominan ketimbang Zulkifli Hasan seiring dengan relasinya dengan Prabowo yang belakangan bertumbuh di koalisi mantan Danjen Kopassus tersebut.
Meski masih misteri, wacana kohabitasi bisa menjadi peluang bagi PAN. Click To TweetBagaimanapun, PAN sebagai catch-all party memiliki kecenderungan bertumpu pada ketokohan figur partai mereka yang berkaliber nasional. Oleh karena itu, Zulkifli dan Amien akan memainkan peran cukup sentral di dalam teka-teki terkait dengan kohabitasi ini.
Zulkifli dan Amien boleh jadi memiliki jalur berbeda dalam mewujudkan kohabitasi ini, tetapi tujuan akhirnya tetap hidup berdampingan dengan pemenang dari Pilpres 2019. Hal ini terutama jika pada akhirnya putusan MK tak memiliki pengaruh banyak pada hasil yang diumumkan oleh KPU.
Memang, masih ada waktu untuk melihat seperti apa langkah yang akan diambil PAN terkait dengan hal ini. Meski demikian, terlepas dari berbagai misteri yang belum terkuak, opsi kohabitasi menjadi peluang terbuka yang dapat diambil oleh partai ini. Yang jelas, opsi ini dapat memberi manfaat baik tak hanya bagi PAN tetapi juga demi rekonsiliasi yang didambakan banyak pihak. (H33)
https://www.youtube.com/watch?v=yfeufCIAK-c
