Menakar Peruntungan Pertaruhan Jokowinomics

Periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya akan semakin berfokus pada kebijakan-kebijakan ekonomi. Visi Jokowinomics ini disebut-sebut direfleksikan dalam komposisi kabinet barunya. Namun, bahaya apa yang dapat muncul dari visi Jokowinomics ini?

PinterPolitik.com

“You persecute the weak because it makes you feel so strong” – Kelly Price, penyanyi R&B asal Amerika Serikat

Api ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kali ini tampaknya tetap membara dalam menyongsong masa kepresidenan keduanya. Bagaimana tidak? Semenjak beberapa bulan sebelum dilantik, mantan Wali Kota Solo ini kerap membicarakan visi pembangunannya, baik dalam pidato maupun dalam banyak wawancaranya di media massa.

Pelantikan Jokowi bersama Ma’ruf Amin pada 20 Oktober lalu bisa jadi merupakan momen kick–off bagi upaya perwujudan visi presiden. Pada hari itu pula, presiden menekankan kembali mimpinya akan Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Mimpi itu bisa saja semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Beberapa hari setelah membacakan sumpahnya, Jokowi langsung menyeleksi nama-nama yang dianggapnya pantas untuk membantu presiden mewujudkan mimpi itu.

A little late, but here's my lukewarm take on #KabinetIndonesiaMaju in @newmandala. Initial reactions have been largely pessimistic, lamenting the obvious concessions to elite power brokers and party bosses. But I think it's a bit more complex than that. https://t.co/xwtDQwV2QH

— James Guild (@JamesJGuild) October 30, 2019

Uniknya, pengumuman susunan Kabinet Indonesia Maju beberapa waktu lalu ternyata membuat sebagian masyarakat terkejut. Penunjukan Prabowo Subianto – kandidat lawan dalam Pilpres 2019 – misalnya, menyisakan perasaan kecewa di beberapa kalangan pendukung pasangan nomor urut 01 maupun nomor 02.

Selain itu, kabinet baru itu disebut-sebut lebih banyak diisi oleh para politisi. Bahkan, menteri-menteri dalam tim ekonominya – kelompok menteri yang krusial dalam mewujudkan visi Jokowi – banyak dipegang oleh para politisi dan praktisi bisnis, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sekaligus menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum PPP.

Kritik pun berdatangan. Beberapa ekonom menilai bahwa para politisi itu bisa jadi malah menghantui kebijakan-kebijakan pemerintah dengan kekhawatiran akan adanya konflik kepentingan.

Tidak hanya soal ekonomi, kabinet Jokowi yang baru juga dianggap dapat mengancam kebebasan berpendapat publik dengan penempatan politisi Partai Nasdem – Jonny G. Plate – di kursi Menteri Komunikasi dan Informatika. Berbarengan dengan kekhawatiran itu, hak-hak sipil dinilai juga semakin tergerus.

Melihat berbagai fenomena ini, mengapa citra Jokowi sebagai seorang yang progresif dan reformatif seakan-akan tidak tertuangkan dalam kabinet barunya? Apa visi ekonomi Jokowi – disebut Jokowinomics – masih berlaku?

Visi Jokowinomics

Komposisi kabinet yang baru ini bisa jadi disusun oleh Jokowi bukan tanpa alasan yang jelas. Justru, terdapat anggapan bahwa komposisi Kabinet Indonesia Maju dan arah kebijakan yang disebut-sebut tidak demokratis merupakan bagian dari upaya perwujudan visi Jokowinomics.

Setidaknya, asumsi ini datang dari James Guild dari S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura, dalam tulisannya di New Mandala. Guild menilai bahwa komposisi kabinet yang baru menggambarkan semakin tajamnya fokus presiden dalam menjalankan Jokowinomics.

Jokowinomics sendiri merupakan visi mantan Wali Kota Solo itu yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata. Beberapa fitur di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur yang banyak bertumpu pada badan-badan usaha milik negara (BUMN).

Proyek-proyek jalan tol seperti Trans-Sumatera misalnya, melibatkan sinergi dari berbagai BUMN, seperti PT Hutama Karya, PT PP, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Adhi Karya. Pendanaan berbagai pembangunan infrastruktur juga banyak ditopang oleh bank-bank BUMN.

Guild menilai perwujudan visi Jokowinomics ini akan dipercepat oleh presiden dalam periode keduanya. Namun, untuk melakukannya, Jokowi dinilai harus mengorbankan beberapa hal. Di antaranya adalah dengan mengorbankan citra progresifnya melalui kesepakatan-kesepakatan politik bersama oligarki dan elite politik.

Reformasi birokrasi yang digadang-gadangnya disebut Guild memerlukan pembagian keuntungan dengan para politisi. Persetujuan Jokowi atas revisi Undang-Undang berkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan pembiaran langkah-langkah keamanan di Papua dianggap sebagai beberapa pengorbanan Jokowi untuk percepatan perwujudan Jokowinomics.

Selain itu, pemberian posisi-posisi kabinet kepada partai-partai politik disebut sebagai cara Jokowi untuk membagi keuntungannya. Pasalnya, menurut Guild, jabatan-jabatan kabinet ini bisa jadi wadah bagi perilaku rent-seeking para politisi.

Jika memang ini merupakan pengorbanan, apa keuntungan yang diperoleh oleh Jokowi sebagai gantinya?

Pembagian kekuasaan melalui kabinet ini boleh jadi merupakan upaya konsolidasi kekuatan – membangun soliditas para pengambil kebijakan. Melalui konsolidasi kekuatan ini, Jokowi akan memperoleh dukungan partai politik – khususnya dari lembaga legislatif – bagi kebijakan-kebijakannya, termasuk kebijakan ekonominya.

Apalagi, Guild menilai bahwa dukungan tersebut penting bagi upaya restrukturasi birokrasi yang digadang oleh Jokowi. Setidaknya, Partai Gerindra yang memiliki porsi cukup besar di parlemen telah bergabung dalam kabinet dengan adanya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Namun, upaya pengorbanan ini tidak lepas dari pertanyaan. Guild pun menganalogikan upaya ini bagaikan membiarkan para rubah masuk ke dalam kendang ayam.

Apakah pengorbanan Jokowi ini bukan tanpa ancaman lain? Kira-kira bahaya apa yang menghantui Jokowinomics periode kedua ini?

Bahaya Hantui Jokowinomics?

Konsolidasi kekuatan yang dilakukan oleh Jokowi ini oleh beberapa pihak dapat mewujudkan percepatan pembangunan yang diinginkan. Namun, benarkah begitu? Bagaimana caranya

Asumsi pentingnya kontrol pemerintah atas aktor-aktor politik lainnya ini pernah dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kala itu, Sri Mulyani mencontohkan Orde Baru dan Tiongkok yang dapat lebih mudah menarik investasi.

Boleh jadi, apa yang dijelaskan Menkeu pada saat itu merupakan asumsi pokok dari tesis Lee – diambil dari nama mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan-Yew. Carl Henrik Knutsen dari University of Oslo, Norwegia, dalam tulisannya yang berjudul Investigating the Lee Thesis menjelaskan bahwa terdapat hipotesis bahwa demokrasi dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan.

Pasalnya, demokrasi – dengan hak politik, kebebasan sipil, dan kontestasi politik – dianggap dapat menciptakan hambatan dan ketidakstabilan politik. Oleh sebab itu, pemerintahan yang kuat dianggap penting untuk mendorong kebijakan-kebijakan reformatif yang efisien tanpa terganggu oleh kelompok-kelompok kepentingan lain.

Presiden Soeharto misalnya, menerapkan konsep Trilogi Pembangunan – disebut sebagai Soehartonomics – yang meliputi stabilitas politik, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi. Soeharto juga berupaya memangkas birokrasi yang lamban dengan melibatkan para pebisnis dan konglomerat dalam kekuasaannya – menciptakan apa yang disebut sebagai kapitalisme kroni.

Lantas, apa yang membedakan Jokowinomics dengan Soehartonomics?

Perbedaan di antara keduanya terletak pada sejauh mana kekuatan politik itu terpusat. Pada kepresidenan Soeharto, mengacu pada buku Jeffrey A. Winters yang berjudul Oligarchy, kekuasaan sangat terpusat pada presiden. Oleh sebab itu, Soeharto memiliki pengaruh guna menentukan siapa elite dan oligarki yang dapat memperoleh “kue” kekuasaan.

Bagi Jokowi, tantangannya adalah munculnya kompetisi di antara para oligark setelah Orde Baru runtuh. Pasalnya, mantan Wali Kota Solo itu dianggap sebagai presiden yang berstatus sebagai politisi outsider – bukan dari kalangan elite dan oligarki politik.

Akibatnya, bukan tidak mungkin meningkatnya pelibatan elite-elite politik dalam Kabinet Indonesia Maju bisa jadi malah mengancam kebijakan-kebijakan reformatif Jokowi. Apalagi, reformasi birokrasi bisa saja mengurangi sumber-sumber rent yang dimaksud oleh Guild dalam tulisannya.

Di sisi lain, Amartya Sen – ekonom India penerima Penghargaan Nobel di bidang ekonomi – dalam bukunya yang berjudul Development as Freedom menjelaskan bahwa tesis Lee tidak sepenuhnya terbukti secara empiris. Justru, kepastian dan jaminan hukum atas hak-hak dan kebebasan sosial-politik menjadi instrumen penting yang seharusnya menyertai kebijakan-kebijakan pembangunan.

Kebebasan sosial dan politik di Indonesia pun disebut-sebut semakin tergerus di bawah kepresidenan Jokowi. Bukan tidak mungkin, visi Jokowinomics – khususnya peningkatan investasi – akan terhambat.

Pasalnya, menurut Sen, cara-cara non-demokratis bukanlah hal yang menjamin kelancaran pembangunan, melainkan iklim ekonomi yang kondusif. Backlash dari publik akan semakin dibatasinya hak-hak sosial-politik bukan tidak mungkin malah menimbulkan ketidakpastian bagi para investor.

Mungkin, pemerintahan Jokowi hanya ingin merasakan apa yang diungkapkan oleh Kelly Price dalam lagu milik Kanye West di awal tulisan. Pembatasan hak-hak warga, termasuk mereka yang termajinalkan dan rentan, bisa jadi hanya ingin membuat pihak tertentu merasa kuat, entah untuk apa perasaan kuat itu. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.