Cukup mengejutkan, baru-baru ini Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan akan memerangi perkembangan populisme Islam di Indonesia. Menurutnya, populisme Islam adalah gerakan menggiring agama menjadi norma konflik. Mungkinkah Menag Yaqut tidak memahami apa itu populisme Islam?
Sejak awal, penunjukan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag) memang menimbulkan keheranan dan tanda tanya tersendiri. Pasalnya, untuk pertama kalinya sejak Reformasi, pos Menag kembali diisi oleh sosok yang berlatar belakang militer.
Tidak hanya publik, Fachrul sendiri juga mengaku cukup terkejut dirinya ditunjuk sebagai Menag. Pada awalnya, mantan Wakil Panglima TNI ini mengira akan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) menggantikan Wiranto.
Saat itu, penunjukan Fachrul sebagai Menag juga menguatkan dugaan berbagai pihak bahwa di periode keduanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah membentuk “Kabinet Anti-radikalisme”. Dugaan tersebut juga sejalan dengan pengakuan Fachrul pada 23 Oktober 2019 bahwa dirinya memang diminta untuk menyisir radikalisme.
Di tengah perjalanannya, keheranan publik tampaknya terjawab. Fachrul kerap mengeluarkan pernyataan yang memantik diskursus panas. Tidak heran kemudian usulan untuk segera menggantinya sudah mencuat meski belum lama menjabat.
Pada 23 Desember kemarin, atau tepatnya 22 Desember, Fachrul akhirnya diganti bersama dengan lima pos menteri lainnya. Menariknya, reshuffle tersebut kembali menasbihkan sosok berafiliasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Menag. Adalah Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Ketua Umum GP (Gerakan Pemuda) Ansor yang ditunjuk sebagai pengganti sang jenderal.
Baca Juga: Fachrul, Manuver Militer di Kemenag
Tentu harapannya, Menag Yaqut dapat mengeluarkan pernyataan yang tidak memancing diskursus seperti halnya Fachrul. Namun, harap tersebut tampaknya langsung berguguran. Bagaimana tidak? Baru-baru ini, Panglima Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tersebut menyebut akan melawan perkembangan populisme Islam di Indonesia.
Yang menjadi perhatian adalah, Menag Yaqut tampaknya salah dalam mendefinisikan populisme Islam. Menurutnya, populisme Islam adalah gerakan kelompok masyarakat yang menggiring agama sebagai norma konflik. Itu kemudian membuat mereka akan memusuhi pihak yang tidak sejalan dengan pandangannya.
Kekeliruan tersebut misalnya diungkapkan oleh profesor riset bidang sosiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Endang Turmudzi. Tegasnya, jika populisme Islam dipandang berbahaya oleh Menag Yaqut, besar kemungkinan persepsinya keliru atas -isme tersebut.
Menurut Endang, persepsi yang menyebut populisme Islam berbahaya mungkin bertolak dari pemahaman bahwa -isme tersebut sama dengan radikalisme.
Lantas, bagaimana kita melihat diskursus terkait pernyataan terbaru Menag Yaqut ini?
Kemunculan Populisme Islam
Tidak seperti Menag Yaqut yang mungkin memahami populisme Islam bermakna negatif, Endang justru melihat populisme Islam secara positif. Menurut mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, populisme Islam bisa dimaknai sebagai gagasan yang mengartikulasikan kepentingan umat Islam.
Endang misalnya mencontohkan politikus yang mencoba menerapkan nilai Islam dalam berpolitik. Dengan kata lain, populisme Islam sebenarnya adalah bagian dari demokrasi.
Dalam perkembangan studinya, memang harus diakui, populisme sulit didefinisikan dalam artian tunggal.
Namun, apabila kita mengambil definisi yang umum digunakan, misalnya dari Vedi R. Hadiz dalam bukunya Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (2016), populisme diartikan sebagai mobilisasi dan homogenisasi berbagai keluhan yang berbeda dari lintas kelompok masyarakat terhadap elite.
Jika populisme Islam, identitas pengikat mobilisasi tersebut tentunya adalah identitas atau nilai-nilai Islam.
Memetakan sejarahnya, Hadiz melihat populisme Islam bertolak dari perlawanan terhadap ketidakadilan sosial-ekonomi akibat dominasi elite kolonial. Di Turki, misalnya, populisme Islam bertolak dari konsolidasi borjuasi kecil untuk melawan kolonialisme Eropa.
Di Indonesia, Hadiz juga melihat sejarah serupa. Dalam temuannya populisme Islam di Indonesia bertolak dari konsolidasi kelompok Islam yang merasa diperlakukan tidak adil karena tatanan sosial kolonial hanya condong menguntungkan etnis Tionghoa.
Baca Juga: Ini Alasan FPI Tidak Akan Berjaya
Mengacu pada populisme Islam klasik, di mana gerakan dimaksudkan untuk melawan ketidakadilan kolonialisme, NU dan Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai salah satu pionir populisme Islam di Indonesia.
Zaitur Rahem dalam tulisannya Gerakan Progressif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Menjaga Marwah Pendidikan Keislaman Di Nusantara (2017), misalnya, menyebutkan kedua organisasi Islam tersebut pada awalnya memiliki semangat (girah) untuk melawan kolonialisme atau penjajahan Belanda dan Jepang.
Dengan kata lain, jika Menag Yaqut konsisten untuk melawan perkembangan populisme Islam, secara tidak langsung Ketua Umum GP Ansor tersebut harus menghambat pula perkembangan NU dan Muhammadiyah yang menjadi pionir pergerakan tersebut.
Populisme Islam Saat Ini
Namun, selaku kader NU, sekiranya sulit membayangkan apabila Gus Yaqut menggunakan definisi populisme Islam klasik dalam pernyataannya. Di sini, Ia kemungkinan besar merujuk pada populisme Islam yang berkembang baru-baru ini.
Dian Dwi Jayanto dalam tulisan Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU) (2019), dengan mengutip Hadiz menyebutkan terdapat perbedaan antara populisme Islam klasik dengan yang terjadi saat ini.
Jika sebelumnya populisme Islam muncul untuk melawan kekuasaan kolonialisme dan menawarkan bentuk negara syariat, sekarang gerakannya lebih pada bagaimana menciptakan narasi identitas yang berbasis pada umat Islam yang terpinggirkan dari rezim politik yang tengah berkuasa.
Populisme Islam saat ini digunakan untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya di skala nasional. Menariknya, Jayanto menyebut pertarungan populisme yang terjadi di Indonesia berlangsung antara populisme berorientasi nasionalis dan Islam.
Kendati terdapat perbedaan, baik dalam pengertian klasik maupun terkini, populisme Islam memiliki dua kesamaan utama, yakni melawan dominasi elite yang berkuasa dan muncul akibat ketimpangan sosial-ekonomi.
Perang Wacana?
Tidak seperti Hadiz yang menggunakan sudut pandang Marxis, yang mana melihat populisme Islam sebagai pertarungan kelas, Jayanto menggunakan pendekatan yang cukup menarik. Di sini, Ia memahami populisme Islam kekinian lebih sebagai “perang wacana” guna merebut simpati dan pengaruh.
Pendekatan Jayanto juga membuat kita memahami mengapa Gus Yaqut yang notabene merupakan kader NU harus menggaungkan perang melawan populisme Islam, bahkan sebelum menjadi Menag.
Baca Juga: Bom Waktu Kabinet Anti-Radikalisme Jokowi?
Menariknya, Jayanto secara spesifik menyebut tengah terjadi perang wacana antara GNPF-Ulama atau Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan NU untuk menegaskan siapa kelompok yang merepresentasikan umat Islam atau populisme Islam.
Konteks tersebut misalnya dilihat dari perbedaan sodoran wacana yang digunakan keduanya. Pada GNPF-Ulama dan PA 212, wacana yang digunakan adalah the people vs the elite. Itu terlihat jelas dari narasi rezim zalim yang kerap dikeluarkan. Sementara NU, sejak lama konsisten mengusung wacana “Islam Nusantara” dan lebih condong bersifat nasionalis.
Jika analisis Jayanto tepat, maka pernyataan Menag Yaqut dapat dipahami sebagai perang wacana terhadap GNPF-Ulama dan PA 212, ataupun Front Pembela Islam (FPI).
Sama seperti penegasan sebelumnya, baik dalam pengertian populisme Islam klasik maupun terkini, pergerakan NU nyatanya dapat dikategorikan sebagai populisme Islam. Artinya, ini menjadi bumerang tersendiri bagi Gus Yaqut karena harus melawan perkembangan organisasi yang membesarkan namanya.
Di sini, seperti yang disebutkan oleh Endang, kemungkinan besar Menag Yaqut tidak memahami apa yang disebut dengan populisme Islam, baik sejarah, definisi, ataupun diskursus terbarunya. Oleh karenanya, seperti tepat menyebutkan bahwa Panglima Banser tersebut memahami populisme Islam sama dengan radikalisme.
Jika benar demikian, dan nantinya Menag Yaqut menggunakan otoritasnya untuk menentukan siapa kelompok yang patut dihalangi, maka Ia telah menerapkan “negara sebagai monopoli tindakan represif” sebagaimana dikemukakan oleh sosiolog Jerman, Marx Weber. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan penegasan perang terhadap populisme Islam tersebut. (R53)
