HomeNalarMenag Yaqut Tidak Paham Populisme Islam?

Menag Yaqut Tidak Paham Populisme Islam?

Cukup mengejutkan, baru-baru ini Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan akan memerangi perkembangan populisme Islam di Indonesia. Menurutnya, populisme Islam adalah gerakan menggiring agama menjadi norma konflik. Mungkinkah Menag Yaqut tidak memahami apa itu populisme Islam?


PinterPolitik.com

Sejak awal, penunjukan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag) memang menimbulkan keheranan dan tanda tanya tersendiri. Pasalnya, untuk pertama kalinya sejak Reformasi, pos Menag kembali diisi oleh sosok yang berlatar belakang militer.

Tidak hanya publik, Fachrul sendiri juga mengaku cukup terkejut dirinya ditunjuk sebagai Menag. Pada awalnya, mantan Wakil Panglima TNI ini mengira akan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) menggantikan Wiranto.

Saat itu, penunjukan Fachrul sebagai Menag juga menguatkan dugaan berbagai pihak bahwa di periode keduanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah membentuk “Kabinet Anti-radikalisme”. Dugaan tersebut juga sejalan dengan pengakuan Fachrul pada 23 Oktober 2019 bahwa dirinya memang diminta untuk menyisir radikalisme.

Di tengah perjalanannya, keheranan publik tampaknya terjawab. Fachrul kerap mengeluarkan pernyataan yang memantik diskursus panas. Tidak heran kemudian usulan untuk segera menggantinya sudah mencuat meski belum lama menjabat.

Pada 23 Desember kemarin, atau tepatnya 22 Desember, Fachrul akhirnya diganti bersama dengan lima pos menteri lainnya. Menariknya, reshuffle tersebut kembali menasbihkan sosok berafiliasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Menag. Adalah Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Ketua Umum GP (Gerakan Pemuda) Ansor yang ditunjuk sebagai pengganti sang jenderal.

Baca Juga: Fachrul, Manuver Militer di Kemenag

- Advertisement -

Tentu harapannya, Menag Yaqut dapat mengeluarkan pernyataan yang tidak memancing diskursus seperti halnya Fachrul. Namun, harap tersebut tampaknya langsung berguguran. Bagaimana tidak? Baru-baru ini, Panglima Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tersebut menyebut akan melawan perkembangan populisme Islam di Indonesia.

Yang menjadi perhatian adalah, Menag Yaqut tampaknya salah dalam mendefinisikan populisme Islam. Menurutnya, populisme Islam adalah gerakan kelompok masyarakat yang menggiring agama sebagai norma konflik. Itu kemudian membuat mereka akan memusuhi pihak yang tidak sejalan dengan pandangannya.

Kekeliruan tersebut misalnya diungkapkan oleh profesor riset bidang sosiologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Endang Turmudzi. Tegasnya, jika populisme Islam dipandang berbahaya oleh Menag Yaqut, besar kemungkinan persepsinya keliru atas -isme tersebut.

Menurut Endang, persepsi yang menyebut populisme Islam berbahaya mungkin bertolak dari pemahaman bahwa -isme tersebut sama dengan radikalisme.

Lantas, bagaimana kita melihat diskursus terkait pernyataan terbaru Menag Yaqut ini?

Kemunculan Populisme Islam

Tidak seperti Menag Yaqut yang mungkin memahami populisme Islam bermakna negatif, Endang justru melihat populisme Islam secara positif. Menurut mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, populisme Islam bisa dimaknai sebagai gagasan yang mengartikulasikan kepentingan umat Islam.

Baca juga :  Erick Sukses Tundukkan Megawati?

Endang misalnya mencontohkan politikus yang mencoba menerapkan nilai Islam dalam berpolitik. Dengan kata lain, populisme Islam sebenarnya adalah bagian dari demokrasi.

Dalam perkembangan studinya, memang harus diakui, populisme sulit didefinisikan dalam artian tunggal.

- Advertisement -

Namun, apabila kita mengambil definisi yang umum digunakan, misalnya dari Vedi R. Hadiz dalam bukunya Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (2016), populisme diartikan sebagai mobilisasi dan homogenisasi berbagai keluhan yang berbeda dari lintas kelompok masyarakat terhadap elite.

Jika populisme Islam, identitas pengikat mobilisasi tersebut tentunya adalah identitas atau nilai-nilai Islam.

Memetakan sejarahnya, Hadiz melihat populisme Islam bertolak dari perlawanan terhadap ketidakadilan sosial-ekonomi akibat dominasi elite kolonial. Di Turki, misalnya, populisme Islam bertolak dari konsolidasi borjuasi kecil untuk melawan kolonialisme Eropa.

Di Indonesia, Hadiz juga melihat sejarah serupa. Dalam temuannya populisme Islam di Indonesia bertolak dari konsolidasi kelompok Islam yang merasa diperlakukan tidak adil karena tatanan sosial kolonial hanya condong menguntungkan etnis Tionghoa.

Baca Juga: Ini Alasan FPI Tidak Akan Berjaya

Mengacu pada populisme Islam klasik, di mana gerakan dimaksudkan untuk melawan ketidakadilan kolonialisme, NU dan Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai salah satu pionir populisme Islam di Indonesia.

Zaitur Rahem dalam tulisannya Gerakan Progressif Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Menjaga Marwah Pendidikan Keislaman Di Nusantara (2017), misalnya, menyebutkan kedua organisasi Islam tersebut pada awalnya memiliki semangat (girah) untuk melawan kolonialisme atau penjajahan Belanda dan Jepang.

Dengan kata lain, jika Menag Yaqut konsisten untuk melawan perkembangan populisme Islam, secara tidak langsung Ketua Umum GP Ansor tersebut harus menghambat pula perkembangan NU dan Muhammadiyah yang menjadi pionir pergerakan tersebut.

Populisme Islam Saat Ini

Namun, selaku kader NU, sekiranya sulit membayangkan apabila Gus Yaqut menggunakan definisi populisme Islam klasik dalam pernyataannya. Di sini, Ia kemungkinan besar merujuk pada populisme Islam yang berkembang baru-baru ini.

Dian Dwi Jayanto dalam tulisan Mempertimbangkan Fenomena Populisme Islam di Indonesia dalam Perspektif Pertarungan Diskursif: Kontestasi Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dan Nahdlatul Ulama (NU) (2019), dengan mengutip Hadiz menyebutkan terdapat perbedaan antara populisme Islam klasik dengan yang terjadi saat ini.

Jika sebelumnya populisme Islam muncul untuk melawan kekuasaan kolonialisme dan menawarkan bentuk negara syariat, sekarang gerakannya lebih pada bagaimana menciptakan narasi identitas yang berbasis pada umat Islam yang terpinggirkan dari rezim politik yang tengah berkuasa.

Baca juga :  Menguak Permainan Kekuatan di Balik IKN

Populisme Islam saat ini digunakan untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya di skala nasional. Menariknya, Jayanto menyebut pertarungan populisme yang terjadi di Indonesia berlangsung antara populisme berorientasi nasionalis dan Islam.

Kendati terdapat perbedaan, baik dalam pengertian klasik maupun terkini, populisme Islam memiliki dua kesamaan utama, yakni melawan dominasi elite yang berkuasa dan muncul akibat ketimpangan sosial-ekonomi.

Perang Wacana?

Tidak seperti Hadiz yang menggunakan sudut pandang Marxis, yang mana melihat populisme Islam sebagai pertarungan kelas, Jayanto menggunakan pendekatan yang cukup menarik. Di sini, Ia memahami populisme Islam kekinian lebih sebagai “perang wacana” guna merebut simpati dan pengaruh.

Pendekatan Jayanto juga membuat kita memahami mengapa Gus Yaqut yang notabene merupakan kader NU harus menggaungkan perang melawan populisme Islam, bahkan sebelum menjadi Menag.

Baca Juga: Bom Waktu Kabinet Anti-Radikalisme Jokowi?

Menariknya, Jayanto secara spesifik menyebut tengah terjadi perang wacana antara GNPF-Ulama atau Persaudaraan Alumni (PA) 212 dengan NU untuk menegaskan siapa kelompok yang merepresentasikan umat Islam atau populisme Islam.

Konteks tersebut misalnya dilihat dari perbedaan sodoran wacana yang digunakan keduanya. Pada GNPF-Ulama dan PA 212, wacana yang digunakan adalah the people vs the elite. Itu terlihat jelas dari narasi rezim zalim yang kerap dikeluarkan. Sementara NU, sejak lama konsisten mengusung wacana “Islam Nusantara” dan lebih condong bersifat nasionalis.

Jika analisis Jayanto tepat, maka pernyataan Menag Yaqut dapat dipahami sebagai perang wacana terhadap  GNPF-Ulama dan PA 212, ataupun Front Pembela Islam (FPI).

Sama seperti penegasan sebelumnya, baik dalam pengertian populisme Islam klasik maupun terkini, pergerakan NU nyatanya dapat dikategorikan sebagai populisme Islam. Artinya, ini menjadi bumerang tersendiri bagi Gus Yaqut karena harus melawan perkembangan organisasi yang membesarkan namanya.

Di sini, seperti yang disebutkan oleh Endang, kemungkinan besar Menag Yaqut tidak memahami apa yang disebut dengan populisme Islam, baik sejarah, definisi, ataupun diskursus terbarunya. Oleh karenanya, seperti tepat menyebutkan bahwa Panglima Banser tersebut memahami populisme Islam sama dengan radikalisme.

Jika benar demikian, dan nantinya Menag Yaqut menggunakan otoritasnya untuk menentukan siapa kelompok yang patut dihalangi, maka Ia telah menerapkan “negara sebagai monopoli tindakan represif” sebagaimana dikemukakan oleh sosiolog Jerman, Marx Weber. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan penegasan perang terhadap populisme Islam tersebut. (R53)

Previous articlePanas Lagi Indonesia-Malaysia
Next articleThe Vice Guys

#Trending Article

Kunci Wamendagri, Megawati Khawatirkan Tito?

Dalam reshuffle kabinet pada 15 Juni 2022, politisi PDIP John Wempi Wetipo digeser dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) menjadi...

Bukan UI, Kenapa Presiden dari UGM?

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani berharap ke depannya Presiden Indonesia tidak lagi dari alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dari alumni Universitas Indonesia...

Jenderal Dudung Panglima Selanjutnya?

Sinyal agaknya kian menguat bagi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya. Namun, jalan terjal masih ada di...

Biden Paksa Jokowi Beli Senjata?

Presiden AS Joe Biden sebut siap bela Taiwan bila diserang Tiongkok. Apakah ini bisa jadi cara Biden "paksa" Jokowi beli senjata?

Prabowo dan Megawati Pasti Kandas?

PKB bersama Gerindra yang membentuk koalisi di pemilihan umum (Pemilu) 2024 seolah menyalip PDIP sebagai parpol yang selama ini tampak dekat dengan sang Ketua...

Muslihat Jokowi Manfaatkan Putin?

Presiden Jokowi dikabarkan akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Apa ini muslihat Jokowi manfaatkan sosok Putin?

Indonesia Terpandang Jika Prabowo Presiden?

Menhan Prabowo Subianto anggap AS-Tiongkok sebagai good friends. Apakah Prabowo ingin Indonesia bisa terpandang di antara dua great powers?

Kaesang Mulus Jadi Ketum PSSI?

Beberapa hari lalu, Indonesia menorehkan prestasi dengan lolos ke putaran final Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun lalu. Ini bisa dibilang menjadi...

More Stories

Megawati Gantikan Puan dengan Tatam?

Puan Maharani terus didorong PDIP untuk menjadi kandidat di Pilpres 2024. Namun, jika elektabilitas Puan stagnan, mungkinkah Megawati akan menggantinya dengan Mohammad Rizky Pratama...

Bukan UI, Kenapa Presiden dari UGM?

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani berharap ke depannya Presiden Indonesia tidak lagi dari alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dari alumni Universitas Indonesia...

Kunci Wamendagri, Megawati Khawatirkan Tito?

Dalam reshuffle kabinet pada 15 Juni 2022, politisi PDIP John Wempi Wetipo digeser dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) menjadi...